Articles
Tinjauan Teoritis Psikologi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual
Ni Made Swandari;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.1.4418.184-190
At this time the protection of children who are victims of sexual violence must be treated intensively enough, this is due to previously experienced events resulting in severe injuries to the child's physical and mental. As for the formulation of the problem in this thesis, which is how to prosecute psychologist law against children as victims of criminal acts of sexual violence? And how is the legal protection to children victims of sexual violence accompanied by psychologists?? The method used is the normative method with the study of literature from primary legal materials and secondary. The conclusion of the problem formulation that refers to the provisions of Article 69 of the Child Protection Act, namely the letters "C and D" can be understood by the provisions of the Law can be used as a juridical basis of legal psychology as a form of special protection to ensure psychological victims of sexual violence crimes. Protection efforts at every level of examination ranging from investigation to judge's verdict, provision of social rehabilitation, psychosocial assistance, psychosocial rehabilitation and psychological rehabilitation as a form of protection provided by the Law so as to fulfill the sense of protection by the victim's child.
Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum
I Komang Aditya Diputra;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.1.4419.191-195
Indonesian society always assumes that minor criminal cases are always resolved through trials in court. With the existence of Perja No. 15 of 2020, it is hoped that it will be able to answer these problems and provide benefits to the community. (1) How are restorative justice arrangements in the current provisions of Indonesian criminal law? (2) What is the conception of restorative justice in the settlement of criminal cases from the perspective of legal benefit? The research method and problem approach used is the Normative Method with a conceptual approach. The current regulation of restorative justice is the SE Head of Police, Regulation of the National Police Chief, Perja No. 15 of 2020. The concept of restorative justice in the settlement of criminal cases is in accordance with Article 3 to Article 5 of Perja No. 15 of 2020, the conception of restorative justice in this Perja reflects the value of legal benefits. . In particular, the regulation related to the settlement of criminal acts with restorative justice is contained in Perja No. 15 of 2020. For the government, the settlement of criminal acts with restorative justice is contained in the Draft Criminal Code.
Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Item Digital dalam Aplikasi Game Online di Indonesia
Luiter Lubalu;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.1.4464.212-216
Kelalaian yang diakibatkan pelaku usaha aplikasi game online, menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam pembelian item digital, hal ini mempengaruhi sistem digital yang diterima konsumen tidak sesuai dengan penawaran di awal. Konsumen mencoba meminta penjelasan kepada pelaku usaha aplikasi game online namun pihak pelaku usaha tidak memberikan tanggapan. Kedudukan konsumen yang lebih rendah dari pelaku usaha sering kali menerima perlakuan yang semena-mena dari produsen penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian item digital dalam aplikasi game online dan menelaah upaya hukum yang dapat dilakukan akibat kerugian konsumen dalam pembelian item digital dalam aplikasi game online. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan sangat tepat diterapkan dalam penelitian ini. Sumber data ada dua yaitu bahan primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik pencatatan dan argumentatif. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya UU PK dan UU ITE menjamin adanya perlindungan konsumen pembelian item digital dalam aplikasi game online. Bagi konsumen yang mengalami kerugian pembelian item digital dalam aplikasi game online yang mengalami kerugian dapat memperjuangkan hak-haknya bersama upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen melalui penyelesaian di luar pengadilan dan didalam pengadilan.
Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)
Ni Komang Ayu Triana Dewi;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.1.4465.217-221
Indonesia salah satu negara hukum berdasarkan pancasila. Manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk tunduk akan hukum. Saat ini, semua hal didominasi sang teknologi termasuk internet. Kehadiran internet, manusia menjadi lebih simpel berkomunikasi satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai viktimologi terhadap korban kejahatan balas dendam pornografi revenge porn dan menelaah perlindungan hukum terhadap korban balas dendam pornografi revenge porn. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber data ada dua yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara inventaris. Selanjutnya data dianalsisi secara interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai perlindungan korban kejahatan balas dendam pornografi mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 282 Ayat (1) dan (2) selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku balas dendam pornografi, walaupun belum adanya pengaturan hukum secara spesifik. Perlindungan hukum terhadap diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Korban menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dapat berupa mengganti rugi, restitusi, memberikan kompensasi, adanya bantuan tenaga medis, serta bantuan hukum.
Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana)
Antonius De Andrade Fahik;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.2.4805.240-245
Settlement of criminal cases within the framework of the criminal justice system in Indonesia always leads to the imposition of imprisonment or corporal punishment as a form of deterrent effect to perpetrators of criminal acts as the implementation of the articles in the Criminal Code which still uses the theory of punishment, namely the theory of purpose or theory. relatively. The purpose of the research is to reveal the implementation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 (a case study at the Jembrana District Attorney's Office). The research method used in this research is an empirical research method with a case research approach. This research uses primary and secondary data sources. Data were analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research indicate that the role of law enforcement officers in particular the role of the prosecutor's office in resolving a criminal case using a restorative justice approach must be carried out massively and comprehensively, in order to meet the demands of justice oriented towards justice in society.
Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar
Haris Wirayuda;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.2.4807.252-258
Drug addicts “sacrifice†themselves because they suffer from toxidrome as a result of their own substance abuse. Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that victims of narcotics abusers need medical or social rehabilitation. The government is tough in dealing with the problem of drug addiction through the National Narcotics Agency (BNN). This research was conducted to reveal the rehabilitation efforts for narcotics abusers by the National Narcotics Agency (BNN) of Gianyar Regency. This research was conducted using empirical legal research. The approach used in this research is a sociological approach. primary material research data sources are through field research and secondary materials written by experts and the results of scientists. The data collected were analyzed using qualitative methods. The results showed that rehabilitation assistance for drug addicts is regulated by the government in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Compulsory Reporting of Narcotics Addicts. Rehabilitation efforts for Narcotics addicts by the National Narcotics Agency (BNN) of Gianyar Regency are to disseminate the importance of rehabilitation for narcotics addicts to agencies both government and private institutions as well as to schools in Gianyar Regency.
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Karangasem
Ni Made Sasmita Ayuningrum;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.2.4808.259-263
Currently the Karangasem Regency government is trying to reduce the positive number of Covid-19 in Karangasem Regency which has increased quite drastically, so the Karangasem Regent issued Regent Regulation Number 42 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 in New Era Life Order. This research was conducted to examine the effectiveness of the implementation of the Karangasem Regent's Regulation Number 42 of 2020 in an effort to prevent and control Covid-19 in Karangasem Regency. The research method used is empirical legal research. This research applies a field approach, a Legislative approach, and a case approach. Sources of data used in the form of primary legal data and secondary legal data. The data analysis method used is a qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of the Karangasem Regent's Regulation Number 42 of 2020 in controlling Covid-19 in Karangasem Regency has gone well according to the applicable laws and regulations. Factors inhibiting the implementation of the Karangasem Regent's Regulation Number 42 of 2020 in an effort to prevent Covid-19 in Karangasem Regency There are internal factors and external factors, so that in terms of community compliance in obeying the rules, it is very important.
Hak Waris Terhadap Individu yang Berpindah-Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor : 483/Pdt.G/2020/PN Dps)
I Putu Budi Astika;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.2.4814.294-300
There are many cases of inheritance rights issues in Balinese indigenous peoples, which often cannot be resolved by means of deliberation (mediation) in traditional villages. These problems are mostly resolved through the Judiciary (Litigation). One of the problems that is being discussed is the inheritance rights of individuals who change religions in Balinese society. This research was conducted to examine the inheritance rights of individuals who change religions in Balinese society. The research method used in this research is normative legal research. This research uses a statutory approach. Sources of data used in this research are primary and secondary data. The data were analyzed using qualitative methods. The results of this research are: The regulation of inheritance rights has failed because in the Decree of the Main Assembly of Pekraman Village (MDP) Bali Number: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 clearly states that descendants who move religion (ninggal kedaton) did not get the right to inherit. And inheritance for men who change religions is the same as (left kedaton) where the man does not get the right to inherit.
Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Luh Putu Yustika Riani Kusuma;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.2.4821.333-337
Defamation is a continuous and active act in the sense that the suspect and the suspect meet face-to-face and defamation if it is expressed by speaking incorrectly and insinuating about someone to others and the news is heard by the person concerned through issues, or through newspaper media. and electronic media. The Government of Indonesia has made and stipulates legal regulations governing Electronic Information and Transactions in a form of legislation, namely Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The purpose of this research is to analyze the regulation of criminal acts of defamation through social media and to discuss sanctions for perpetrators of defamation through social media. This research uses normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. The system for regulating criminal acts of defamation through social media is regulated in Articles 310 and 311 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) Article 28 paragraph (1) and Article 36 of the ITE Law. The sanctions are regulated in Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, namely imprisonment a maximum of 6 (six) months and/or a fine of Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah).
Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online
Dewa Gede Ananta Prasetya;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.2.4838.365-370
This research is motivated by the development of information technology which is currently changing people's lifestyles. With the internet, it is easier to transact online, especially with online shopping applications. The online trading industry has had a rapid impact with the public shopping culture. The two problems found in this research are how the e-commerce legal arrangements in Indonesia and the legal consequences of not implementing the e-commerce industry in accordance with Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The normative research method is a data collection technique in this research, by processing data sourced from the existing legal rules and related legal materials. From the results of this research, it was found that in the applicable law online trading, it is mandatory to hold permits, complete and accurate information for consumers. In this case, it is concluded that the e-commerce industry must pay close attention to legal regulations related to the provision of goods and services, lest consumers suffer losses due to the existence of the e-commerce industry, by sending inappropriate goods. It is likely that consumers will lose.