Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.722

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Surakarta Law and Society Journal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Madani Legal Review JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Discovery : Jurnal Ilmu Pengetahuan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum IBLAM Law Review JIPMukjt:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Djati Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Smart Hukum (JSH) Joong-Ki Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Humaniorum Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Joong-Ki Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan

Miharja, Marjan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Author-ID : 1054840

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA MASYARAKAT PASAWARAN DI KAWASAN PARIWISATA PANTAI TELUK RATAI KABUPATEN PASAWARAN PROVINSI LAMPUNG Joni Sudarso; Marjan Miharja; Ahmad Ahmad
PALAR (Pakuan Law review) Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKDari hasil penelitian ini dapat dikemukan sebagai berikut: (1). Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dan penghormatan hak masyarakat atas pengelolaan sumberdaya tanah telah diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945 (sebagai hak konstitusional), Pasal 28l UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 (sekaligus hak asasi manusia) Dalam penjelasan pasal 22 UUPA telah di jelaskan bahwa cara perolehan hak milik bisa saja dengan melakukan pembukaan tanah. Cara tersebut sebenarnya dimungkinkan menurut hukum adat. Karena dasar hukum agraria nasional adalah mendasarkan diri pada hukum adat (lihat pasal 5 UUPA). (2). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat pemilik tanah masih jauh dari harapan, hal ini terlihat dari perlakuan pemerintah dan aparat keamanan yang melakukan penggusuran terhadap mereka dan rumah-rumah tempat tinggalnya dirobohkan dan beberapa orang warga masyarakat yang bersikeras bertahan ditangkap dan ditahan oleh aparat dengan dalih bahwa mereka telah memasuki tanah tanpa ijin pemilik yang sah. Pada hal merekalah yang pertama kali menghuni tanah tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat penyambung hidupnya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas TanahABSTRACTFrom the results of this study can be found as follows: (1). Regulations regarding legal protection of community members and respect for community rights over land resource management have been regulated in Article 18 B of the 1945 Constitution (as a constitutional right), Article 28l of the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 (as well as human rights) In the explanation of article 22 of the BAL it has been explained that the method of acquiring property rights could be by carrying out land clearing. This method is actually possible according to customary law. Because the basis of national agrarian law is to base itself on customary law (see article 5 of the BAL). (2). The implementation of legal protection for the landowners is still far from expectations, this can be seen from the treatment of the government and security forces who carried out evictions against them and the houses where they lived were demolished and several community members who insisted on surviving were arrested and detained by the authorities on the pretext that they have entered the land without the permission of the rightful owner. In this case they were the first to inhabit the land as a place to live and a place to connect their lives.Keywords: Legal Protection of Ownership of Land Rights

FENOMENA KRIMINALITAS REMAJA DI KOTA DEPOK Farah Januati; Marjan Miharja
PALAR (Pakuan Law review) Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKFenomena Kriminalitas Remaja sudah menjadi pembicaraan umum baik di lingkungan Masyarakat, Pemerintah maupun Penegak hukum, dimana banyak sekali remaja yang melakukan tindak kriminal baik dilakukan secara sendiri ataupun secara berkelompok. Hal ini memerlukan adanya perhatian khusus serta penanganan yang tepat terhadap perilaku remaja tersebut. Peran Kepolisian sebagai Penegak Hukum dan masyarakat sekitar sangatlah penting demi terciptanya harapan untuk membimbing para remaja agar dapat berperilaku baik di dalam berkehidupan bermasyarakat. Di dalam jurnal ini penulis mencoba membahas masalah tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja yang terjadi di kota depok, antara lain; apa yang menjadi faktor penyebab perilaku remaja tersebut, apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan bagaimana aspek hukumnya. Dengan demikian diharapkan angka kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja khususnya di kota Depok dapat diminimalisir.Kata kunci : Remaja, kriminalitas, aspek hukum.ABSTRACTThe phenomenon of juvenile crime has become a public discussion both within the community, government and law enforcement, where a large number of adolescents who commit crimes both carried out individually or in groups. This requires special attention and proper handling of the adolescent's behavior. The role of the Police as Law Enforcement and the surrounding community is very important for the creation of hopes to guide teenagers to behave well in the community life. In this journal the author tries to discuss the problem of criminal acts committed by adolescents that occurred in Depok, among others; what are the factors causing the adolescent's behavior, what efforts must be made to overcome the problem, and how the legal aspects. Thus it is expected that crime rates committed by adolescents, especially in the city of Depok can be minimized.Keywords: Teenagers, crime, legal aspects.

PUTUSAN MAJELIS KOMISI PERSAINGAN USAHA RI SARAT DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN (Study Kasus Putusan KPPU No. 19/ 2018) Ruben Alexander Hutagalung; Marjan Miharja
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan ciri dari suatu negara hukum berkualitas.Negara Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum harus dipertanggujawabkan secara hukum, sebab didalam perbuatan hukum terkandung hak dan kewajiban. Sistem tatanan hukum kita mengenal asas peradilan yang bebas serta tidak memihak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) lembaga dibentuk Presiden melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang memiliki kewenangan memutus sengketa persaingan usaha. Namun, KPPU bukanlah lembaga peradilan yang termasuk dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pertimbang-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Komisi KPPU dalam study kasus putusan KPPU No. 19-I/ 2018. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan study kasus.

Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013 Rani Yuwafi Yuwafi; Gunawan Nachrawi; Marjan Miharja
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Abstrak Klausula baku dalam prakteknya masih dilakukan meskipun telah memiliki larangan. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Bila terdapat klausula eksonerasi dalam klausula baku dapat menimbulkan masalah hukum sehingga konsumen maupun debitur mengajukan gugatan pembatalannya kepada pengadilan. Dalam penelitian penelitian ini penulis memberi contoh putusan Kasasi Nomor No. 8/K/PDT/2013. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan yaitu : 1. Ruang lingkup tertulisnya klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang- undangan dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu pula terdapat doktrin-doktrin para ahli sebagai sumber hukum tentang klausula eksonerasi pula. 2. Setelah mengkaji putusan kasasi ini dengan pisau analisis yaitu asas kebebasan berkontrak dan keadilan, Maka Klausula eksonerasi dalam putusan No. 8/K/PDT/2013 bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan tersebut. Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Kasus Hukum, Kebebasan Berkontrak

Deradikalisasi melalui Pendidikan Karakter Berbasis Khazanah Pesantren Katarina Salona; Marjan Miharja
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Upaya penanggulangan terorisme saat ini telah menjadi komitmen bersama di antara bangsa-bangsa di dunia. Secara konvensional, upaya penanggulangan terorisme dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum pidana (penal). Sebagian umat Islam bahkan berpendapat bahwa kekerasan atas nama agama termasuk jihad dalam amar ma'ruf nahi munkzar dan menegakkan hukum Islam secara keseluruhan (kaffah). Fakta bahwa sebagian besar pelaku radikalisme dan terorisme atas nama Islam di Indonesia adalah alumni pendidikan madrasah atau pesantren tidak dapat dielakkan. Meskipun demikian, menganggap semua jenis lembaga pendidikan sebagai sumber ajaran radikalisme dan teoretikus merupakan kesalahan mendasar mengingat karakteristik dan pola pengembang lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangat beragam. Apalagi sejumlah temuan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangat berbeda dengan lembaga pendidikan sejenis di negara lain. Dalam konteks Islam, pendidikan karakter adalah mengembalikan nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia (fitrah) dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga menjadi manusia yang berakhlaqul karimah (insan kamil). Insan kamil adalah manusia yang sempurna dalam hal manifestasi dan pengetahuan.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA EKSPEDISI ATAS KIRIM BARANG YANG TIDAK TEPAT WAKTU Nimbrod Henukh; Marjan Miharja
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Adanya perusahan pengiriman barang ini tentunya memudahkan pekerjaan manusia, karena faktor efisiensi yang ditawarkannya baik dari segi waktu maupun biaya. Namun pengiriman barang tersebut tidak selamanya berjalan lancar, salah satunya adalah apabila terjadi keterlambatan sampainya barang di tempat tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya keterlambatan tersebut pengguna layanan jasa pengiriman barang akan merasa dirugikan karena pihaknya telah membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan pelayanan jasa yang seharusnya ia dapatkan. Oleh karena itu, pihak konsumen berhak mendapat perlindungan hukum ketika pengiriman barang tersebut mengalami keterlambatan.

Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB) Leman Setia Budi; Marjan Miharja
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8223

Abstrak: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat di lembaga yang resmi yakni Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah. Fakta yang terjadi di masyarakat, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena mereka melakukan perkawinan itu dengan cara nikah siri khususnya dalam praktik poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum poligami yang dilakukan dengan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 16 Tahun 2019 adalah ilegal di mata hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan hanya mengakui poligami yang tercatat di KUA dengan melalui izin dari Pengadilan Agama. Akibat hukum dari praktik poligami dengan cara nikah siri adalah istri kedua yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar.Kata kunci: Akibat Hukum, Poligami, Nikah Siri. Abstract:Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Every marriage event must be recorded in an official institution, namely the Office of Religious Affairs so that it has legal force as evidenced by a Marriage Book. The fact that occurs in society, many marriages are not registered at the Office of Religious Affairs, because they carry out the marriage by means of unregistered marriage, especially in the practice of polygamy. The method used in this study is a normative juridical method with a law approach. The results of the study indicate that the legal position of polygamy carried out with unregistered marriage according to Law Number 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 is illegal in the eyes of the law, because it is not in accordance with applicable regulations in the State of Indonesia so it does not have legal force and not registered with the Office of Religious Affairs. So Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only recognizes polygamy registered at the KUA with permission from the Religious Courts. The legal consequence of the practice of polygamy by means of unregistered marriage is that the second wife who is married in an unregistered manner cannot demand her husband to provide physical and spiritual support if the husband leaves her, because the marriage is not considered valid by the State, the child of a wife who is married siri is also considered an illegitimate child who is not legally married. there is a civil relationship with his father, so it is difficult to go to school because there is no birth certificate and this shows the administrative arrangements that are not smooth.Keywords: Legal Consequences, Polygamy, Siri Marriage.

Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya dengan Politik Hukum tentang Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia Faoso F. Telaumbanua; Marjan Miharja; Juwita S
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.10248

Sejak tahun 2001 tindak pidana korupsi telah secara resmi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa melainkan harus dengan cara-cara yang luar biasa. Korupsi memang sangat berbahaya sebab korupsi merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta pada akhirnya menyebabkan negara gagal. Adanya ancaman pidana mati terhadap koruptor dalam Pasal 2 UU 31/1999 merupakan bukti kesadaran nasional akan bahaya korupsi dan upaya untuk memberantas korupsi dengan cara yang tepat. Sayangnya, pada tahun 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) justru menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Perma 1/2020”) yang menambahkan syarat material-kuantitatif berupa nilai korupsi yang mesti lebih dari Rp100 miliar untuk dapat dijatuhkannya pidana mati terhadap koruptor. Kebijakan MA ini secara substansi mengebiri independensi hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap koruptor, yang notabene pada umumnya adalah penyelenggara negara, dan dengan demikian tidak sejalan dengan perjuangan bangsa dan komitmen nasional untuk memberantas korupsi secara luar biasa. Memulihkan kembali dan menegaskan prinsip independensi hakim dapat menjadi solusi atas masalah ini, selain membangun paradigma yang benar tentang kejahatan korupsi. Penelitian ini berupa penelitian normatif dengan sifat eksploratif, perspektif.

Korelasi Antara Kompetensi Penyidik Polri Dengan Profesionalisme Dalam Menjalankan Tugas Akmal Ridho; Marjan Miharja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan yang profesional, tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja dan citra Polri di tengah masyarakat. Persepsi masyarakat saat ini menunjukkan bahwa oknum penyidik Polri di tingkat Polres masih dinilai kurang bersih, masih bisa disuap, suka memeras, dan kadangkala bekerjasama dengan para tersangka kasus hukum. Hal ini kemudian yang membuat citra negatif Polri di mata masyarakat. Sebagai organisasi publik yang merupakan sub pemerintahan, Polri mengalami dampak dari perubahan paradigma pembangunan tersebut. Polri mengalami perubahan paradigma mendasar dari abdi penguasa pada masa Orde Baru menjadi abdi masyarakat di era reformasi.

Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak Sihotang, Rismauli Dahliana; Miharja, Marjan; Huda, Misbahul
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Tujuan dan maksud penelitian ini untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim terkait pemberlakuan pemberatan pidana berupa hukuman mati dan kebiri kimia pada putusannya, sebagaimana telah diatur pada KUHP, UU No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2016 dan PP No.70/2020, oleh majelis hakim pada perkara kekerasan seksual terhadap 13 santriwati, untuk menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan serupa, yaitu berupa kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh HERRY WIRAWAN alias HERI BIN DEDE (36 Tahun). Korban kebejatanya berjumlah 13 orang santriwati yang dirudapaksa secara paksa dan sangat tidak manusiawi hingga hamil dan melahirkan 9 orang anak. Kejadian ini dilakukan berulang (residive) sejak Tahun 2016 hingga 2021 di tempat yang berbeda-beda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut HERRY dengan hukuman mati, dengan pemberatan hukuman tambahan kebiri kimia serta membayar denda dan restitusi pada korban dan anak-anak korban. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kls.1A Bandung Jawa Barat, dengan Register Perkara No.PDM-833/Bdg/09/2021, dan Nomor Perkara: 989/Pid.Sus/ 2021/PN.Bdg. Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan pidana mati dan kebiri kimia yang diajukan oleh JPU, melainkan dengan pidana seumur hidup dengan pembayaran restitusi pada korban dan anak-anaknya sebesar Rp. 331.527.186.00,- dibebankan kepada negara cq Kementrian KPPAI (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada STIH Iblam School of Law di Jakarta Pusat.

Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdillah Umar Lubis Achmad Zahruddin Adam Mahdi Elrahma Rosyady Adi Prasetiyo, Ricky Affandi, Sodri Afif, Abrar Agung Ardiansyah Ahmad Ahmad Akbar, Sultan Akmal Ridho AL-Qamar S. Sangadji Ali Aridi Amanda Lestari Putri Lubis Ambarsari, Ningrum Andri Sutrisno Anggoro Hendrawan Anggoro Hendrawan Arby Hermawan Arief Fahmi Lubis Arif Awangga Beato Dionisius L. Bionda Johan Anggara Bram B Baan Budi, Arrum Budi, Leman Setia Bunadi Bunadi Chabib Susanto Dadang Herli Deden Adith Fauzan Dezonda R. Pattipawae Dian Arifni, Esa Didik Suhariyanto Didik Suhariyanto Dimas Widya Pradana Djajadisastra, Arip Nugraha Dolfries Jakop Neununy Eko Agus S. Emil Salim Emil Salim Emilio Raynaldi Porwayla Esa Dian Arifni Fahim Achmad Rizaldi Fahim Achmad Rizaldi Fakhlur , Fakhlur Fandy Lucky S. Faoso F. Telaumbanua Farah Januati Fatih Fauzan Zulfa R. Ferdinanto, Tonny Fitryantica, Agnes Gerry Lesmana Grenaldo Ginting Gugus Atmoko Gunawan Gunawan Gunawan Nachrawi Gunawan Nachrawi Gunawan Nahrawi H. Pesik, Hendrio H.E. Rakhmat Jazuli Hadi R, Luqman Hafidzun Sat Febrian Hamka, Vinoti Hardian Hardian Hardila Hasan Hasan Hendrikus Lermatin Henny Saida Flora Heri Setiawan Heru Mahendra Ica Karina Irsan Irsan Irsan Irsan Jamiatur Robekha Jazuli, H.E. Rakhmat Jean Magtel Pah Jean Magtel Pah Johan Johan Joni Sudarso Juwita S Katarina Salona Kemala, Ratih Kurnia S, Satriya Leman Setia Budi Lilis Purba Linda Agustina Lisda Purwanti Lubis, Amanda Lestari Putri Lucy Lidiawati Santioso M. Khoerul Anam M. Kholilurrahman Manullang, Sihol Mariana Harahap Mayang Maharani Yahya B. Mayang Maharani Yahya Bayan Meydi Nabillah Misbahul Huda Misbahul Huda Mugiyono Mugiyono Muhammad Mursid Muhammad Sofyan Hidayat Mustajab, Wahyu myharto, Wiend Sakti Nancy Nancy Neununy, Dolfries Jakop Ngurah Agung, I Gusti Agung Nimbrod Henukh Ningrum Ambarsari Novariyadi Putra Ardhana Noviyanto, Tri Arief Nugraha, Sandi Nur Alam B. Nurul Hasanah Nurwijayanti Panji Adela Paternus Alvian L. Paternus Ndruru Polii, Johanis L. S. S. Prasetiyo, Wahyu Prasetyo, Dwi Aji Pujantini Pujantini Putra, Irman R. Pattipawae, Dezonda Rachmat Dwi Putranto Rahmat Dwi Putranto Rahmawati, Dyah Rani Yuwafi Yuwafi Ridho, Akmal Riki Andreas S. Riyanta Riyanta Rizal Apriyanto Rizaldi, Fahim Achmad Robekha, Jamiatur Ronal Saut Rosiyati Rosiyati Rosiyati, Rosiyati Ruben Alexander Hutagalung Rusma, Yasmin Noor Hanan Rusnandi Rusnandi Ryan Hidayat Ryan Hidayat Salamat Martua Sandi Nugraha Sandi Nugraha Sanjaya M, Andy Saparuli Saparuli Sardjana Orba Manullang Sari, Asmila Septya Rizky Sihotang, Rismauli Dahliana Sitompul , Michael Sonia Yekti H. Sonia Yolla Viqwan Sri Setiawati Sri Setiawati, Sri Sri Sudono Saliro Suhendar Sulis Setyowati Sultan Akbar Suparmin, Entol Syafari, Herdin Syahruddin, Erwin Syarif Hidayatullah Tamrin Muchsin Tanjung, Bitus Taufik Tri Alpiansyah Tunggal, Agung Valentino Brostito Veni Florence Lakie Viktor Agung Pratama Wiend Sakti Myharto Wiend Sakti Myharto Windyastuti, Feny Wira Agustian Tri H. Yasmin Noor Hanan Yasmin Noor Hanan Rusmana Yastuty Handalya Yastuty Handalya Yudianto Yudianto Yudianto Yudianto Yulius Alfredo Yuwafi, Rani Zaini, Abdullah Zaka Mubarok Zuhdi, M

Title

Found 73 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 73 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 73 Documents
Search