Claim Missing Document
Check
Articles

Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Jasa Transportasi Online (Grab) Di Kota Gorontalo Chintia Desiana Tenges; Sofyan AlHadar; Andi Yusuf Katili
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1689

Abstract

Transformasi digital dalam sektor transportasi telah menghadirkan layanan berbasis aplikasi seperti Grab yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam mobilitas masyarakat. Namun, implementasi layanan ini di kota-kota berkembang seperti Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala yang berdampak pada kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelayanan jasa transportasi online Grab di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pengguna dan mitra pengemudi, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi pengguna dan pengemudi, ketidaksesuaian estimasi tarif dan waktu, serta lemahnya pengawasan terhadap kualitas layanan. Selain itu, ketidakjelasan regulasi lokal juga turut mempersulit adaptasi operasional Grab di wilayah ini. Temuan ini menunjukkan perlunya sinergi antara pihak penyedia layanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.
Peran Aparat Desa Dalam Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Desa Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Thaib Misbahudin Abas; Andi Yusuf Katili; Kurniadi K. Hasan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2476

Abstract

Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama di Indonesia, mendorong pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Namun, efektivitas BLT sangat bergantung pada akurasi data penerima, yang menjadi tantangan tersendiri di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat desa dalam pemutakhiran data penerima BLT di Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa memainkan empat peran utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, mobilisator, dan motivator. Peran sebagai regulator dan fasilitator telah dijalankan sesuai ketentuan, melalui musyawarah desa dan koordinasi antar pihak. Namun, peran sebagai mobilisator dan motivator belum maksimal, ditandai dengan minimnya pelibatan masyarakat dalam pendataan awal dan lemahnya komunikasi internal. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dan duplikasi data, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan motivasi aparat desa, serta pelibatan aktif warga, guna menjamin akurasi data dan keberhasilan program BLT di tingkat lokal.
Teori Keadilan John Rawls dan Tantangannya dalam Kebijakan Publik di Era Ketimpangan Sosial Patingki, Fadliansa; Katili, Andi Yusuf; B, Virmansah
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v3i1.226

Abstract

Social inequality represents one of the major challenges faced by modern states in the formulation and implementation of public policies. Inequality is not limited to income distribution but also encompasses unequal access to education, healthcare, employment opportunities, and political participation. In this context, John Rawls’s theory of justice offers an important normative framework through the concept of justice as fairness, which emphasizes equal basic liberties and justifies social and economic inequalities only if they benefit the least advantaged members of society. This article aims to critically examine the relevance of Rawls’s theory of justice and the challenges of its application in public policy amid growing social inequality. The study employs a qualitative normative-theoretical approach based on an extensive literature review of Rawls’s works and contemporary scholarly discussions on social justice and public policy. The findings indicate that Rawls’s theory remains highly relevant as an ethical foundation for evaluating public policies, particularly in terms of distributive justice and fair equality of opportunity. However, the implementation of Rawlsian principles faces significant challenges, including the dominance of neoliberal policy paradigms, limited state resources, and the complexity of structural and global inequalities. This article concludes that Rawls’s theory cannot be applied mechanically but must be interpreted contextually to address contemporary socio-political dynamics. Nevertheless, Rawls’s theory continues to serve as a crucial normative compass for developing more just and inclusive public policies.
Innovation In Public Policy Development: Challenges And Opportunities For Public Administration suhindarno, Heny; Katili, Andi Yusuf; Nggilu, Rukiah; Irfansyah, Irfansyah
Socious Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Socious Journal - August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/pwqe9k10

Abstract

The phenomenon of globalization requires the government to continue to innovate in public policy in order to respond to rapid social, economic, and technological changes. This study focuses on the challenges and opportunities in implementing public policy innovation in Indonesia. The approach used is the Systematic Literature Review (SLR), which analyzes literature from the last 10-15 years related to innovations such as e-government, big data, and cross-sector collaboration through Public-Private Partnership (PPP). The results of the study show that public policy innovation can increase bureaucratic efficiency and public participation, especially through digital platforms that enable direct interaction between the public and the government. However, the implementation of this innovation faces a number of challenges, such as bureaucratic resistance to change, limited human resources, and the digital divide in various regions of Indonesia. Local governments are often less prepared to adopt new technologies due to limited infrastructure and lack of skills in managing big data and other digital technologies. The conclusion of this study emphasizes that bureaucratic reform and increasing human resource capacity are urgent needs to ensure the successful implementation of innovation in public policy. In addition, closer collaboration between the government and the private sector through mechanisms such as PPP can help accelerate infrastructure development and improve the quality of public services. The implications of this study indicate that the government needs to be more proactive in encouraging synergy between stakeholders, as well as developing a more equitable and inclusive digital infrastructure to support the sustainability of policy innovation in the future.
Sosialisasi Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Masyarakat di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Andi Yusuf Katili; Sri Rahayu Urusi; Rahmatiya Badu; Rini Nuryani Lamalan; Rawiyanto Tangahu
Jurnal Pengabdian Masyarakat (J-AbMas) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat (J-AbMas)
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-abmas.v2i1.231

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi kewajiban dan hak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan pajak, khususnya penggunaan e-Filing, menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif dengan desain deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif melalui pre-test dan post-test. Kegiatan melibatkan 62 peserta yang terdiri atas pelaku UMKM, aparatur desa, dan masyarakat umum. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 52,4%, dari rata-rata skor awal 54,2% menjadi 82,6% setelah sosialisasi. Analisis tematik mengidentifikasi perubahan persepsi masyarakat dari menganggap pajak sebagai beban menjadi kontribusi sosial untuk pembangunan. Selain itu, pelatihan penggunaan e-Filing meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam melaporkan pajak secara mandiri. Sebanyak 73% peserta menyatakan komitmen untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis partisipasi dan kontekstual efektif dalam membangun literasi dan kesadaran pajak masyarakat serta berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
The Performance of Employees of The Secretariat of The General and Public Relations Section In The Office of The Regional People's Representative Council (DPRD) Gorontalo City Akhdan Ramadhan Badjeber; Ellys Rachman; Andi Yusuf Katili
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1896

Abstract

This study aims to determine the performance of employees of the secretariat of the general and public relations section at the Gorontalo City Regional People's Representative Council (DPRD) office. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews with a number of informants, observation and documentation. The research focus consists of discipline, ability and work environment The results showed that: 1) Employee discipline in the general and public relations section is not optimal because there are still some employees who are not disciplined about working time. due to lack of awareness of the responsibilities given even though each employee is bound by a Work Agreement (PK) which requires employees to be orderly in carrying out their duties to prepare secretarial administration and sterilize meeting or session rooms. 2) The ability of employees in the general and public relations sections is in accordance with their respective duties and functions but has not been maximized when carrying it out. Because there are still some employees who do not understand the tasks distributed, one of which is secretarial administration. 3) The work environment in the general and public relations section is not conducive because there is noise during working hours in the form of booming voices and music everywhere, making work disturbed.
Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan Petani Cengkih Di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una Rifki Firmansyah; Ellys Rachman; Andi Yusuf Katili
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.10.2.2025.142-151

Abstract

Farmer empowerment should be understood as an effort to enhance the internal capacity of farmers while simultaneously expanding their access to productive resources and business opportunities that can improve their welfare. This research is a descriptive study utilizing a qualitative approach. The objective of this study is to obtain a clear overview of the inhibiting factors in the empowerment of clove farmers by village governments in Tojo Una-Una Regency. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The research focuses on the role of the village government, capital, and infrastructure. Based on the research findings regarding the role of the village government, it was found that the village government has performed its role appropriately; the government’s role as a facilitator has been implemented well. However, obstacles remain, particularly in the execution of programs planned by the village government. Consequently, cooperation and coordination between the village government and the farming community are required to maximize the needs for collective progress. Regarding capital, the results indicate that the provision and supply of capital by the village government have not been well-implemented due to a lack of planning and limited village budgets. Furthermore, the procurement of infrastructure and facilities by the village government is considered suboptimal due to budget constraints. Increased attention to the procurement and maintenance of infrastructure is a key factor for the successful development of clove farming in various regions. The village government must optimize empowerment efforts, provide information regarding market prices, and conduct counseling and mentoring programs to improve farmer welfare. Providing capital assistance programs for farmers, such as People's Business Credit (KUR), is essential for agricultural productivity to grow and succeed. It is expected that the village government can provide optimal infrastructure to support all forms of agricultural activities so that farming income can be maximized.
Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo Agus Pariono; Andi Yusuf Katili; Sofyan Alhadar
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v1i1.166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan sebagai sarana menuju kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumen-dokumen terkait yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah belum menyentuh kehidupan yang memadai agar masyarakat dapat hidup lebih baik dan sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kebijakn pembangunan dapat terjadi jika akselerasi pembangunan yang lebih menekankan pada komunikasi dan kemampuan dari aktor atau sumber daya dalam mengejawantahkan kebijakan yang sudah diputusakan.
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hutan di Provinsi Gorontalo: Studi Kasus PSN Bulango Ulu Regi Mokodongan; Andi Yusuf Katili; Misbahudin Djaba; Octaviani Suryaningsih Masaguni
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v1i1.168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan hutan di Provinsi Gorontalo dalam menghadapi ancaman deforestasi, khususnya akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini menelaah isi dan pelaksanaan tiga regulasi utama: Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara substansi regulasi dan implementasinya di lapangan. Proyek PSN telah menyebabkan konversi kawasan hutan lindung tanpa pengawasan yang memadai, minim partisipasi masyarakat, dan tidak selaras dengan kebijakan konservasi yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya integrasi antar sektor, kurangnya pengawasan spasial, dan absennya mekanisme evaluasi berbasis kinerja menjadi faktor utama ketidakefektifan kebijakan perlindungan hutan di Gorontalo. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan dengan pendekatan responsif, partisipatif, dan berbasis data menjadi sangat mendesak untuk memastikan keberlanjutan ekosistem hutan di tengah arus pembangunan.
Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo Sofyan Alhadar; Andi Yusuf Katili; Agus Pariono
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v2i1.267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Kebijakan perlindungan sosial merupakan instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah masyarakat penerima manfaat program perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo, dengan sampel sebanyak 386 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R²) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,05. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai t hitung sebesar 13,154 dan signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,310 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial memberikan kontribusi sebesar 31% terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, semakin efektif implementasi kebijakan perlindungan sosial, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
Co-Authors Adiel Tambingon Agus Pariono Agussalim, Alfiyah Ahmad Akmal Hi Syarta Akhdan Ramadhan Badjeber Alamri, Moh. Rafli Alfiyah Agussalim Alhadar, Sofyan Ansar Sahabi Arlin Nandita Yasin B, Virmansah Badjeber, Akhdan Ramadhan Bete, Siti Fadila Buusungi, Faini Chintia Desiana Tenges Datau, Rivani Delvianty Ahmad Djaba, Misbahudin Djabah, Misbahudin Djamila Podungge Djanatu, Yusrin A. Dwi Nur Handayani Ellys Rachman Fatma Mootalu Fenti Prihatini Dance Tui Feriska, Lisa Gagulu, Ivana Novarianti Geofakta Razali Gobel, Lisda Van Gobel, Sry Ade Muhtya HAIRUS HAIRUS Halid, Ilfanna Halid, Maryana Handayani, Dwi Nur Heny Suhindarno I Kadek Satria Arsana I Kadek Satria Arsana Arsana Ibrahim Kamaru Ibrahim, Firmansyah Ida Ri'aeni Imam Mashudi Imran, Mohammad Irfansyah Irfansyah Isran Pakaya Istinganah Eni Maryani Iswanto Z. Musa Jusrin Kadir Katili, Andi Abee Zoelthan Kurniadi K. Hasan Laudengi, Umriani T Liputo, Bayu Bakhtiar Lutfia Bakari Luthfia Bakari Mapiasse, Zeliana Amirudin Maryam Husain Masayu Anastasya H. Pikoli Minarti Dunggio Misbahudin Djaba Moha, Sri Wahyuni Mohamad Rizal Pasisingi Mohamad Sukri Djafar Mohammad Abubakar Talalu Mohi, Elnino M. Husein Mugi Harsono Muhad Fatoni Muhaiminah Ibrahim Musa, Iswanto Z. Nggilu, Rukiah Nolfi S. Tueno Non Endey Noor Aini Nunung Tawa’a Nur Izatul Jannah Hulopi Octaviani Suryaningsih Masaguni Olan Harun Pariono, Agus Patadjenu, Waldi Patingki, Fadliansa Poma, Maryam D. Putri Qamaria Abubakar Rachman, Ellys Rahmatiya Badu Ratih Arifin Rawiyanto Tangahu Regi Mokodongan Rifki Firmansyah RINI ADIYANI Rini Nuryani Lamalan Ririn Daulima Rosman Ilato Rukiah Nggilu Sabriana Oktaviana Gintulangi Sahi, Yayan Shohib Muslim Sofyan Al Hadar Sofyan Alhadar Sofyaningsi J. Hasan Sri Nurnaningsih Rachman Sri Rahayu Urusi Sri Susanda Amalia Putri Sumaga, Ahmad Nurmasyah Syahri Alhusin Tambingon, Adiel Tety Adam Tety Thalib Thaib Misbahudin Abas Thalib, Tety Tomutu, Gafar Tueno, Nolfi S. Usman, Idewi Wiranto Wange Yahya Antu Yasin, Arlin Nandita Yuliana Kaluku Zandra Dwanita Widodo