Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Kebijakan Pendidikan atas Instruksi Presiden Prabowo Subianto Mengenai Pengajaran Bahasa Prancis di Sekolah Indonesia Muhaiminah Ibrahim; Andi Yusuf Katili
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/7x7mx665

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh munculnya wacana pengajaran bahasa Prancis sebagai bagian dari upaya memperkuat kompetensi global peserta didik serta mendukung hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari regulasi pendidikan, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai referensi yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kebijakan pengajaran bahasa Prancis sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan tuntutan globalisasi pendidikan. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kompetensi multibahasa peserta didik, memperluas akses pendidikan internasional, memperkuat diplomasi pendidikan, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan guru bahasa Prancis, belum tersedianya kurikulum nasional yang spesifik, keterbatasan sarana pembelajaran, dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi secara bertahap melalui sekolah-sekolah yang memiliki kesiapan sumber daya menjadi alternatif yang lebih realistis. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi teknis, penguatan kapasitas guru, dan pengembangan kurikulum yang adaptif guna mendukung keberhasilan kebijakan.
Melawan Kejahatan: Mengungkap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Sri Nurnaningsih Rachman; Andi Yusuf Katili
Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI)
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-dikumsi.v1i1.51

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memiliki dampak psikologis, sosial, dan hukum yang mendalam. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pola kekerasan, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa laporan kasus yang telah didokumentasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual terhadap anak meliputi lingkungan sosial yang kurang aman, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya edukasi seksual sejak dini. Artikel ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan serta penanganan korban kekerasan seksual secara holistik.
Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perspektif Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Fleksibilitas Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIV/2026) Melki T. Tunggati; Ellys Rachman; Sri Nurnaningsih Rachman; Andi Yusuf Katili
Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI) Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI)
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-dikumsi.v2i2.284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas norma kompetensi relatif pengadilan hubungan industrial dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dari perspektif kebijakan ketenagakerjaan berbasis fleksibilitas kerja, serta mengkaji implikasi yuridis dissenting opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIV/2026 terhadap rekonstruksi kebijakan hukum acara yang berorientasi pada akses keadilan bagi pekerja/buruh alih daya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah secara formal tepat mempertahankan konstitusionalitas Pasal 81 UU 2/2004 berdasarkan asas lex specialis dan kepastian hukum, namun norma tersebut mengandung constitutional deficiency substantif karena masih berpijak pada asumsi hubungan kerja tunggal-lokasi yang tidak lagi relevan dengan realitas relasi kerja triadik dan multi-lokasi pada skema alih daya, sebagaimana diperkuat oleh dua dissenting opinion yang mengusulkan perluasan forum gugatan berbasis prinsip access to justice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum acara PHI yang mengintegrasikan prinsip pertanggungjawaban bersama antara perusahaan alih daya dan perusahaan pengguna jasa. Implikasinya, temuan ini memberikan basis argumentasi akademik bagi pembentuk undang-undang dalam merevisi Pasal 81 UU 2/2004 ke arah yang lebih adaptif. Penelitian selanjutnya disarankan menempuh pendekatan sosio-legal untuk menguji secara empiris hambatan akses keadilan yang dialami pekerja alih daya dalam praktik peradilan hubungan industrial.
Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo Faini Buusungi; Andi Yusuf Katili
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik (J-EMSPOL) Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v1i2.11

Abstract

This research aims to find out how political communication is between female legislative members in the Gorontalo Province DPRD and their involvement in politics as legislative members. This research is descriptive research with data collection techniques, namely, observation, interviews and documentation. The research results found that there were 28.8% female legislative members, almost in accordance with the provisions of the election law, a step forward compared to the previous number. Women legislative members in Gorontalo Province, get an added value because they can fight for one of the fields that was previously from Bureau to Service, so that their struggle in the courtroom is not just a figment, but has resulted in a struggle that is recognized by the majority of men, so that women's rights have been accommodated in decisions and agreements fought for by female legislative members in the Gorontalo Province DPRD. The conclusion that can be drawn from the research results is that female legislative members in the Gorontalo Province DPRD received support from the majority, and provided an increase in the number of seats previously available, so that the struggle for women's rights received better attention, from the Women's Empowerment Bureau to the Department Women's Empowerment, evidence of clarity in the work of female legislative members so far has begun to gradually progress towards maximum results, for the benefit of society.
Analisis dan Evaluasi Kebijakan Daerah Dalam Penerapan Sistem Pembelajaran Siswa Era Pandemi Covid-19 Andi Abee Zoelthan Katili; Andi Yusuf Katili
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik (J-EMSPOL) Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v2i2.54

Abstract

This study aims to analyze and evaluate regional policies in implementing the student learning system in the era of the covid-19 pandemic at SDN 27 Gorontalo City. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The use of this method is carried out with the researcher's consideration that the variable to be studied is single, namely describing regional policies in the application of the student learning system in the era of the covid-19 pandemic. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation to a number of predetermined informants. In addition, researchers recorded secondary data in the form of library research. The results of the research and discussion show that the learning system implemented by the local government, especially at SDN 27, has not been fully successful. This is because students lose their identity in learning because the tasks given by the teacher are mostly done by parents. Students when following the online learning system (online) or online do not focus on what their teacher is saying. Parents are forced to participate in the online learning process, this causes students to concentrate on learning between listening to the explanations of the teacher and their parents. Teachers are not optimal in carrying out the online learning process because they cannot see student activity, where students often prefer to listen to rather than pay attention to the teaching teacher who is monitored in the video.
Partisipasi Politik Generasi Muda di Era Digital: Antara Kesadaran Kritis dan Aktivisme Daring Andi Yusuf Katili; Andi Abee Zoelthan Katili; Agus Pariono
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik (J-EMSPOL) Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v2i4.175

Abstract

This study aims to analyze how young people engage in political activities through digital media and to what extent such activities reflect critical political consciousness and meaningful online activism. The research employs a descriptive-qualitative approach using literature analysis and secondary data from empirical studies on digital political participation conducted between 2015 and 2025. The development of digital technology has fundamentally transformed the forms and patterns of youth political participation. The findings indicate that social media has become a new arena for youth political expression and mobilization, with platforms such as Instagram, TikTok, and X (Twitter) playing a significant role in the dissemination of political information and social campaigns. However, most of these activities remain symbolic and are not accompanied by a substantive understanding of political issues. The phenomenon of slacktivism and the lack of political literacy remain major obstacles to achieving meaningful political engagement. This study concludes that digital democracy in Indonesia requires the strengthening of political literacy and critical awareness so that young people can move beyond being mere social media users to becoming reflective and constructive agents of social change.
Teori Keadilan John Rawls dan Tantangannya dalam Kebijakan Publik di Era Ketimpangan Sosial Fadliansa Patingki; Andi Yusuf Katili; Virmansah B
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik (J-EMSPOL) Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-emspol.v3i1.226

Abstract

Social inequality represents one of the major challenges faced by modern states in the formulation and implementation of public policies. Inequality is not limited to income distribution but also encompasses unequal access to education, healthcare, employment opportunities, and political participation. In this context, John Rawls’s theory of justice offers an important normative framework through the concept of justice as fairness, which emphasizes equal basic liberties and justifies social and economic inequalities only if they benefit the least advantaged members of society. This article aims to critically examine the relevance of Rawls’s theory of justice and the challenges of its application in public policy amid growing social inequality. The study employs a qualitative normative-theoretical approach based on an extensive literature review of Rawls’s works and contemporary scholarly discussions on social justice and public policy. The findings indicate that Rawls’s theory remains highly relevant as an ethical foundation for evaluating public policies, particularly in terms of distributive justice and fair equality of opportunity. However, the implementation of Rawlsian principles faces significant challenges, including the dominance of neoliberal policy paradigms, limited state resources, and the complexity of structural and global inequalities. This article concludes that Rawls’s theory cannot be applied mechanically but must be interpreted contextually to address contemporary socio-political dynamics. Nevertheless, Rawls’s theory continues to serve as a crucial normative compass for developing more just and inclusive public policies.
Sosialisasi Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Masyarakat di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Andi Yusuf Katili; Sri Rahayu Urusi; Rahmatiya Badu; Rini Nuryani Lamalan; Rawiyanto Tangahu
Jurnal Pengabdian Masyarakat (J-AbMas) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat (J-AbMas)
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-abmas.v2i1.231

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi kewajiban dan hak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan pajak, khususnya penggunaan e-Filing, menjadi latar belakang utama pelaksanaan kegiatan ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif dengan desain deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif melalui pre-test dan post-test. Kegiatan melibatkan 62 peserta yang terdiri atas pelaku UMKM, aparatur desa, dan masyarakat umum. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 52,4%, dari rata-rata skor awal 54,2% menjadi 82,6% setelah sosialisasi. Analisis tematik mengidentifikasi perubahan persepsi masyarakat dari menganggap pajak sebagai beban menjadi kontribusi sosial untuk pembangunan. Selain itu, pelatihan penggunaan e-Filing meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam melaporkan pajak secara mandiri. Sebanyak 73% peserta menyatakan komitmen untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis partisipasi dan kontekstual efektif dalam membangun literasi dan kesadaran pajak masyarakat serta berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
Layanan Delivery Barang Dagangan Untuk Mencapai Segmen Pasar (Studi Kasus Di Alfamart Limba U2 Kota Gorontalo): Merchandise Delivery Services to Reach Market Segments (Case Study at Alfamart Limba U2, Gorontalo City) Nur Izatul Jannah Hulopi; Lisda Van Gobel; Andi Yusuf Katili
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9722

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan delivery barang dagangan dalam upaya mencapai segmen pasar di Alfamart Limba U2 Kota Gorontalo. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu edukasi atau sosialisasi layanan, komunikasi antara kurir dan konsumen, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi karyawan Alfamart dan konsumen yang menggunakan layanan delivery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan delivery mengalami peningkatan pengguna dari tahun 2022 hingga 2024, namun pemanfaatannya masih rendah dibanding jumlah penduduk setempat. Edukasi dan sosialisasi layanan belum optimal karena hanya mengandalkan promosi pasif melalui banner dan media sosial, sehingga banyak konsumen tidak mengetahui keberadaan aplikasi Alfagift maupun prosedur pemesanannya. Komunikasi antara kurir dan konsumen juga sering terkendala, seperti alamat pengiriman yang tidak jelas, informasi pengiriman yang terburu-buru, serta kesalahpahaman pesanan yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas layanan delivery sangat dipengaruhi oleh sinergi antara sosialisasi, komunikasi, dan manajemen SDM. Perbaikan pada ketiga aspek tersebut penting dilakukan agar layanan delivery tidak hanya mampu memperluas jangkauan pasar, tetapi juga meningkatkan kepuasan konsumen. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis pada kajian layanan ritel modern serta memberikan rekomendasi praktis bagi Alfamart dalam mengoptimalkan strategi delivery di tengah persaingan bisnis ritel yang semakin kompetitif.
Co-Authors Adiel Tambingon Agus Pariono Agussalim, Alfiyah Ahmad Akmal Hi Syarta Akhdan Ramadhan Badjeber Alamri, Moh. Rafli Alfiyah Agussalim Alhadar, Sofyan Andi Abee Zoelthan Katili Ansar Sahabi Arlin Nandita Yasin B, Virmansah Badjeber, Akhdan Ramadhan Bete, Siti Fadila Buusungi, Faini Chintia Desiana Tenges Datau, Rivani Delvianty Ahmad Djaba, Misbahudin Djabah, Misbahudin Djamila Podungge Djanatu, Yusrin A. Dwi Nur Handayani Ellys Rachman Fadliansa Patingki Faini Buusungi Fatma Mootalu Fenti Prihatini Dance Tui Feriska, Lisa Gagulu, Ivana Novarianti Geofakta Razali Gobel, Lisda Van Gobel, Sry Ade Muhtya HAIRUS HAIRUS Halid, Ilfanna Halid, Maryana Handayani, Dwi Nur Heny Suhindarno I Kadek Satria Arsana I Kadek Satria Arsana Arsana Ibrahim Kamaru Ibrahim, Firmansyah Ida Ri'aeni Imam Mashudi Imran, Mohammad Irfansyah Irfansyah Isran Pakaya Istinganah Eni Maryani Iswanto Z. Musa Jusrin Kadir Katili, Andi Abee Zoelthan Kurniadi K. Hasan Laudengi, Umriani T Liputo, Bayu Bakhtiar Lutfia Bakari Luthfia Bakari Mapiasse, Zeliana Amirudin Maryam Husain Masayu Anastasya H. Pikoli Melki T. Tunggati Minarti Dunggio Misbahudin Djaba Moha, Sri Wahyuni Mohamad Rizal Pasisingi Mohamad Sukri Djafar Mohammad Abubakar Talalu Mohi, Elnino M. Husein Mugi Harsono Muhad Fatoni Muhaiminah Ibrahim Musa, Iswanto Z. Nggilu, Rukiah Nolfi S. Tueno Non Endey Noor Aini Nunung Tawa’a Nur Izatul Jannah Hulopi Octaviani Suryaningsih Masaguni Olan Harun Pariono, Agus Patadjenu, Waldi Patingki, Fadliansa Poma, Maryam D. Putri Qamaria Abubakar Rachman, Ellys Rahmatiya Badu Ratih Arifin Rawiyanto Tangahu Regi Mokodongan Rifki Firmansyah RINI ADIYANI Rini Nuryani Lamalan Ririn Daulima Rosman Ilato Rukiah Nggilu Sabriana Oktaviana Gintulangi Sahi, Yayan Shohib Muslim Sofyan Al Hadar Sofyan Alhadar Sofyaningsi J. Hasan Sri Nurnaningsih Rachman Sri Rahayu Urusi Sri Susanda Amalia Putri Sumaga, Ahmad Nurmasyah Syahri Alhusin Tambingon, Adiel Tety Adam Tety Thalib Thaib Misbahudin Abas Thalib, Tety Tomutu, Gafar Tueno, Nolfi S. Usman, Idewi Virmansah B Wiranto Wange Yahya Antu Yasin, Arlin Nandita Yuliana Kaluku Zandra Dwanita Widodo