Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 32/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg) Putri Maharani Rahma Aisah; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa Cibentang dalam tindak pidana korupsi Dana Desa berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian mengkaji bentuk penyalahgunaan kewenangan, modus operandi korupsi, serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diterapkan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara sistematis menggunakan jabatannya untuk mencairkan dana desa tanpa prosedur, membuat pertanggungjawaban fiktif, serta menggelapkan pendapatan desa, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp401.014.954,00. Hakim menilai unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbukti dan menjatuhkan pidana penjara, denda, serta uang pengganti. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola keuangan desa, mekanisme pengawasan, dan integritas aparatur desa guna mencegah terjadinya penyimpangan serupa.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS-TPK/2025/PN PLG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PANWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI) Novita Ardiyanti Ningrum; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg yang memutus perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, menggunakan analisis isi putusan, telaah peraturan perundang-undangan, dan kajian doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majlis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) secara komprehensif dengan membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan, pengayaan diri, dan kerugian keuangan negara. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat aspek administratif dan audit forensik yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam putusan, sehingga menyarankan penguatan mekanisme audit internal dan keterbukaan data pengeluaran hibah guna mencegah praktik serupa.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KORUPSI BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Jemmy Satria Nugraha; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst concerning the Covid-19 social assistance corruption case using a normative-juridical approach. The analysis focuses on the fulfillment of offense elements, the application of legal certainty, and the assessment of justice in sentencing. The findings show that the elements of corruption were proven through admissible evidence, thus fulfilling formal legal certainty. However, the court’s reasoning has not fully reflected substantive justice, particularly regarding sentence aggravation during the pandemic and the resulting social harm. The deterrent effect of the sentence also remains questionable given the extraordinary nature of corruption. Therefore, while the decision satisfies legal legality, a more proportional and justice-oriented sentencing approach is still required for corruption cases committed during national crises.
DISSENTING OPINION HAKIM DAN POTENSI PELANGGARAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942 K/PID.SUS/2022 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Fitri Jihad Aminah; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dissenting opinion dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 mengenai perkara korupsi Edhy Prabowo yang mendapat pengurangan hukuman dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Fokus kajian diarahkan pada ketidaklogisan pertimbangan hukum serta potensi pelanggaran asas equality before the law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta analisis asas dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan mayoritas hakim tidak selaras dengan prinsip objektivitas dan konsistensi penalaran hukum, karena mengedepankan prestasi jabatan sebagai faktor meringankan, padahal pejabat publik justru memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam perkara korupsi. Pertimbangan tersebut tidak hanya menyimpang dari kerangka normatif, tetapi juga merusak integritas peradilan, mengingat korupsi merupakan extraordinary crime yang menuntut standar penegakan hukum lebih ketat. Dalam konteks ini, dissenting opinion memiliki peran penting sebagai koreksi internal terhadap argumentasi hukum mayoritas sekaligus penegasan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan instrumen HAM internasional. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang judicial reasoning serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas putusan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.
KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PEMIDANAAN PEJABAT PUBLIK: STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN KASUS KORUPSI SYAHRUL YASIN LIMPO (46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI) Denny Hermanto; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara terstruktur melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SYL memerintahkan pejabat eselon I mengumpulkan dana yang bersumber dari anggaran resmi kementerian untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Putusan pengadilan yang memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara, disertai denda dan uang pengganti, mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat publik. Namun, dari perspektif keadilan substantif, hukuman yang dijatuhkan masih dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat dampak sosial, moral, dan institusional yang ditimbulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas pejabat publik, reformasi birokrasi, serta percepatan penerapan regulasi perampasan aset untuk meminimalkan potensi korupsi di tingkat tinggi pemerintahan.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT DAERAH DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN Gilang Sujaman; Syahrul Anwar; Suradi
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan Desember 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i6.141

Abstract

One of the state's major issues is corruption, particularly when it affects public servants. The corruption case involving the chairman of the Banjar City Council and several council members is one that has garnered public attention. Article 3 Jo Article 18 of Law Number 31 of 1999 for the Eradication of Corruption is violated in this case. This journal will examine how the judge's ruling in this case represents attempts to uphold the law against collaborative corruption by municipal authorities. The purpose of this study is to provide more light on the social and legal ramifications of local corruption as well as the efficiency of the legal system in combating corruption.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA ( Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg ) Dendi Ramdani Muslim; Syahrul Anwar; Suradi
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan Desember 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i6.142

Abstract

The distribution of People's Business Credit (KUR) funds in Indonesia is a flagship government programme to encourage the development of MSMEs. However, in practice, there have been cases of misuse of funds that have caused losses to the state finances, such as the incident in Tasikmalaya, where a former Bank Rakyat Indonesia (BRI) clerk was involved in fake credit fraud. This study aims to evaluate the causes and effects of KUR fund misuse and the role of supervision in preventing such incidents. Various internal factors within banks, such as a lack of monitoring of credit verification and evaluation procedures, coupled with external factors such as economic uncertainty and fierce business competition, further exacerbate the quality of fund distribution. The implementation of stricter Good Corporate Governance (GCG) principles in banks that distribute KUR is expected to improve management and reduce misuse. Recommendations for improvement include increasing transparency, tightening supervision, and providing continuous education for MSME actors and bank officers.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN SUBANG ( Studi Putusan Nomor : 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg ) Nabila Subur Rizkia; Syahrul Anwar; Suradi
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan Desember 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i6.143

Abstract

The incidence of corruption offences shows a trend of increasing every year, both in terms of the amount of losses suffered by the state and the number of cases that arise. Corrupt practices have spread throughout all levels of society, including among village heads who are involved in the misappropriation of village funds. This study aims to understand the implementation of criminal law against corruption offences related to village funds in accordance with legal decisions, explore the legal considerations used by judges when deciding on village fund corruption cases in decision No. 95/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg, and analyse the view of corruption punishment according to National Criminal Law. The method applied is a normative approach, with this research being descriptive in nature. The data used included major and minor premises, with data collection sourced from journal literature, bibliographic studies, and the internet, while the analysis was conducted deductively. The findings of the study indicate that the application of criminal law, both formally and materially, in the case of corruption of village funds in decision No. 95/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg, was carried out appropriately. From a substantive criminal law perspective, the actions of the defendant Muhamad Jamal contained elements of an offence in accordance with the subsidiary indictment presented by the panel of judges, which stated that the defendant was proven to have committed a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law No. 20 of 2001, which amended Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. In deciding the case, the panel of judges considered both legal and non-legal aspects. However, in the author's view, the judges should have explored the non-legal considerations in greater depth, particularly the factors that weighed heavily against the defendant.
Ekstrak Teh Hijau Mengurangi Luas Area Fibrosis Paru Tikus Desdiani; Iris Rengganis; Samsuridjal Djauzi; Agus Setiyono; Mohammad Sadikin; Sri Widia A. Jusman; Nurjati Chairani Siregar; Suradi; Putri C. Eyanoer
Majalah Patologi Indonesia Vol. 29 No. 1 (2020): MPI
Publisher : Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomik Indonesia (PDSPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55816/mpi.v29i1.403

Abstract

BackgroundPulmonary fibrosis is often found in infectious diseases and chemical exposure in the work environment. Antifibrotic effects can befibropreventive and fibrolysis. Bleomycin can cause inflammation and pulmonary fibrosis. Catechin is proven can repair liverdamages due to alcohol induction. The aim of this study is to examine the effect of antifibrotic green tea catechin on reducing thearea of rat lung fibrotic.MethodsThis research was carried out in vivo experimentally in the Laboratory Animal Management Unit at Faculty of Veterinary MedicineIPB in 4 groups of rat experiments, consisting of 3 rats in the negative control group, 3 rats in the positive control group, 3 rats in thegroup of rats given bleomycin on the 8th day and 28thwith green tea extract every day from day 0 to 49 days (fibropreventive), 3groups of rats given bleomycin days 0 and 21 with green tea extract every day from day 15 to 49 (fibrolysis). Histopathologicalexamination was performe for all groups of rats.ResultsThis study showed that administration of green tea extract in fibropreventive groups and fibrolysis groups could reduce the fibrosisarea in rat lungs based on Aschroft's modified scale.ConclusionBased on the results of this study it was found that the anti-fibrotic activity of green tea extract was proven to be able to suppressthe development of pulmonary fibrosis both by fibropreventive and fibrolysis
Komunikasi Matematis dalam Pembelajaran Matematika Berbasis Permainan Tradisional: Systematic Literature Review pada Budaya Nusantara Ali, St. Nur Khalifah Ali; Suradi; Rosidah
Mandalika Mathematics and Educations Journal Vol 7 No 4 (2025): Desember
Publisher : FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jm.v7i4.10559

Abstract

Mathematical communication skills are an essential competency in 21st century mathematics learning. Traditional approaches, which are generally abstract and lack context, are often a barrier to their development. This study aims to systematically examine various studies related to mathematical communication in traditional game-based mathematics learning in the cultural context of the archipelago. The method used is Systematic Literature Review (SLR) with PRISMA guidelines, as many as 15 articles published in 2020–2025 obtained from the selection of Google Scholar, ERIC, and Dimensions databases. The results of the study analysis showed that traditional games such as engklek, congklak, and marbles were most often used in learning and were proven to be effective in improving students' mathematical communication both verbally and in writing. This approach also contributes to increased learning motivation, concept understanding, and character building. These findings support the relevance of ethnomathematical approaches that link mathematics to local cultural practices. It was also found that learning mathematics that integrates traditional games not only strengthens academic competence, but also fosters an appreciation of contextual and meaningful local wisdom for Indonesian students.
Co-Authors Agus Setiyono Ahmad Zaki Akh Fajar Rahman Ali, St. Nur Khalifah Ali Amir, Aprilianto Andriyani Agus Anton Triyantoro Anton Triyantoro Aprilianto Amir Asdar Asek, Ambo Aulia Nisa’ul Khoir Awi Bernard Chintami D.A, Amaliah Cici Sucianingsih Cyintia Masdya Arista Danial Dendi Ramdani Muslim Denny Hermanto Desdiani Djam'an, Nurwati Eka Yatri, Alya Erwinda Gracya Laman Fahlevi, Diega Chandra Firrizqi, Muh.Yaasiinul Fitri Jihad Aminah Fitria Nurul Mutmainnah Fitriani Dewi Galang Pratama Erlangga Gestuti, Sri Sukarni Ghina Farida Gilang Sujaman Hamda Hamzah Upu Hanafie, Ahmad Hanifah Nurhayati Harry Wibowo Haslindah, Andi Ilahi, Anugrah Ilham Minggi Iris Rengganis Isnayanti B, Nur Jemmy Satria Nugraha Jumarni Jusman, Sri Widia Azraki Latief, Rusman M. Ansyar Bora Maulana Hasanudin Mizani Ahmad Mohammad Sadikin Muhammad Ade Syam Agung Muhammad Zainudin Muhammad, Nurul Jihad Mutiara Ramadhani Nabila Subur Rizkia Novita Ardiyanti Ningrum Nur Faris Prih W Nurhayati Nurjati Chairani Siregar Nursyati Peri Setiawan Pratiwi, Triajeng Ajeng Putra, Olyvinanda Diaz Putri C. Eyanoer Putri Maharani Rahma Aisah Rifkah Chaerunnisa M Rosidah Rusli Rusli Sabdaningsih, Aninsitia Samsuridjal Djauzi Sartika, Ella Sheila Dewi Ayu Kusumaningtyas Siti Kuraesin Soefijanto, Totok Amin Sofyan Al-Hakim Sugiri Suhaimi Suhartina Suharto, Nuraimah Sunaryo Syahrul Anwar Syahwal, Apriliani Syarifatunnisa Syarifatunnisa Syarifuddin Baco Tahir Tehuayo, Haris Trisno, Andi Trisno Umara Firman Rizi D Wicaksono, Ajie Yadi Janwari