Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.894
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AGRISAINTIFIKA Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Sistem Cerdas Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Bantara Journal of Animal Science Al-Minhaj Buletin Poltanesa Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi (JMSO) Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat DECODE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Scientium Management Review Journal of Food and Agricultural Product Journal of Technology and Food Processing (JTFP) AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Karimah Tauhid Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Indonesian Journal of Community Services Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Educompassion: Jurnal Integrasi Pendidikan Islam Dan Global SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fortunate Business Review
Nurwati
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif oleh Humas Korps Brimob di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas Muslim, Adib Syaiful; Nurwati; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15008

Abstract

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas korp brimob sangat penting untuk karena di era modern ini banyak kegiatan gangguan keamanan yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh anggota polri yang bertugas. Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan kamtibmas yang kondusif oleh Humas Korps Brimob di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif Oleh Humas Korps Brimob Di Resimen 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap pengawasan, 4) tahap evaluasi, dan 5) tahap pengembangan. Terdapat beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas yaitu: 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia yang belum kompeten, 2) SDM masih banyak yang kurang kompeten dalam mengelola teknologi dan informasi yang digunakan oleh Korp Brimob Resmin 1 Pasukan Pelopor Cikeas. Informasi yang diperoleh dari lapangan masih banyak simpang siur.
Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Transportasi Online Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Pengguna Grab di Jakarta) Amelia, Mira; Nurwati; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15201

Abstract

Beberapa kasus seperti penganiayaan dan tindak asusila yang terjadi selama penggunaan jasa transportasi online merupakan contoh dari sejumlah kasus yang dihadapi oleh pengguna transportasi online di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sejauh mana perlindungan konsumen perempuan dalam konteks penggunaan jasa transportasi online sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial atau perilaku yang mempengaruhi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen perempuan dalam layanan transportasi online di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi dan mekanisme hukum. Namun, penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka, dan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan sistem keamanan dan mekanisme pengaduan. Penegakan hukum yang efektif serta edukasi kepada pengemudi dan konsumen merupakan faktor kunci untuk memastikan keselamatan dan keamanan dalam layanan transportasi online. Tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen yang dirugikan mencakup kepatuhan terhadap regulasi hukum, penanganan pengaduan yang baik, pemberian kompensasi yang adil, jaminan keamanan layanan, kepatuhan terhadap standar kualitas, dan perbaikan sistem secara berkala. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan pengalaman yang aman dan memuaskan saat menggunakan jasa transportasi online.
Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi Arrafi, Adham Azzulyo; Nurwati; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15828

Abstract

Lembaga Kerapatan Adat Nagari dibentuk oleh hukum adat nagari setempat dan terdiri dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau orang-orang mereka. Para niniak mamak atau penghulu yang berkumpul dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan evolusi hukum adat. Model penyelesaian sengketa objek Harato Pusako Tinggi di Kota Solok dirancang dengan pendekatan komprehensif dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dan mengikuti serangkaian langkah yang sistematis. KAN memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan peraturan adat dalam masyarakat Minangkabau. Namun, ada tantangan terkait kepercayaan masyarakat terhadap KAN, yang tercermin dari fenomena dualisme dewan dan rendahnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui KAN. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak adat dan hukum adat dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian nilai-nilai adat.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Kawin Kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor Dikaji Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Ferdiyansyah; Nurwati; Djuniarsono, R.
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.16196

Abstract

Praktik kawin kontrak secara substantif bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Oleh karena itu, kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perkawinan yang ada.Penelitian ini bersifat Kualitatif, spesifikasi dalam penilitian ini adalah deskriptif analisis.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini dikarenakan yang menjadi pehatian utama merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor.Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus kawin kontrak telah menjadi isu yang semakin serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah wisata seperti Cisarua, Kabupaten Bogor. Praktik ini tidak hanya merugikan perempuan yang terlibat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menangani masalah ini, mengingat banyaknya perempuan yang terjebak dalam situasi eksploitasi di balik janji pernikahan yang tidak bermakna.Perlindungan korban dalam hukum sangat penting dan sesuai dengan UU No. 21/2007, yang mengharuskan penyediaan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban TPPO. Proses ini membantu korban kembali ke masyarakat dengan dukungan yang diperlukan, termasuk pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Dikaji Menurut Pasal 480 KUHP Juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Buana, Gilang Cakra; Nurwati; Ilyanawati , Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.16197

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penelitian ini melihat efektivitas dari penerapan Pasal 480 KUHP dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri, serta bagaimana korelasi antara pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2002 dan aturan pidana dalam KUHP. Penelitian ini bersifat Kualitatif, spesifikasi dalam penilitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan spesifikasi analisis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyediakan seteliti dengan informasi tentang keadaan, korban, atau gejala lainnya. Penelitian ini juga menggunakan yuridis normatif. Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan akan menjalani proses hukum secara normal terlebih dahulu atau dengan kata lain didahulukan sanski pidananya berdasarkan Pasal 480 KUHP. Bilamana telah melaksanakan hukuman maka selanjutnya akan melaksanakan sidang kode etik yang berdampak pemberhentian secara tidak hormat atau dipertahankan. Anggota Polri akan dihukum sesuai dengan sistem peradilan pidana di wilayah peradilan umum sesuai dengan tahapan peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP dan KUHP sampai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan setelah itu.
Penegakan Hukum Pidana Pada Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di Kabupaten Sukabumi Satriya, Yanuar Hary; Nurwati; Sihotang, Sudiman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16563

Abstract

Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Simpenan, yang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas penambangan ilegal yang tinggi. Penelitian ini bertujuan mengalisis analisis penegakan hukum terhadap pelaku PETI, yang meliputi proses penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi dan putusan hukum yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sukabumi ialah menindak setiap penambang yang tidak memiliki izin untuk menambang sumber daya alam dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan UU Minerba, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan lingkungan, dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Dalam menindak setiap pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, Polres Sukabumi telah melakukan menghentikan dan melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang mengikuti prosedur penangan perkara pidana sebagaimana diatur dalan KUHAP. Berdasarkan ketentuan KUHAP maka terdapat tiga tahap dalam penanganan perkara pidana, yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan oleh kejaksaan ,dan tahap persidangan.
Pengaruh Hukum ITE terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kinerja dan Efektivitas Maricar, Yasmin; Nurwati; Prasja, Teguh Rama; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18502

Abstract

Undang-Undang Informasi dan Tansaksi Elektronik (UU ITE) 11  Tahun 2008 yang mengatur tentang tentang pemanfaatan informasi  dan  transaksi elektronik di Indonesia. UU Informasi Teknologi elektronik memiliki peran penting, apalagi dimasa sekarang banyak sudah menggunakan teknologi dan juga elektronik, Banyak pengaruh yang terjadi dengan perkembangan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi hukum dan sosial mengalami perkembangan pesat. UU ITE hadir sebagai payung hukum untuk mengatur pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa teknologi informasi perlu diatur dalam hukum karena besarnya potensi penyalahgunaan. Undang-Undang ITE mencakup pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta tindakan yang dilarang. UU ini juga mengatur berbagai kejahatan siber, seperti konten yang melanggar hukum, akses tanpa izin, penyadapan ilegal, gangguan terhadap data dan sistem, serta penyalahgunaan alat. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan pengaturan ruang digital untuk mewujudkan kepastian hukum. Perubahan kedua atas UU ITE diharapkan dapat mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat. Dengan dibutuhkannya peran pemerintah diperlukannya juga pengawasan terhadap pemerintahan itu sendir, apakah tindakan pemerintah bisa efektiv dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode literatur dari berbagai sumber yang dapat dipercaya Maka kemudian disusunlah makalah ini untuk mengetahui hal tersebut.
Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman oleh Korps Brimob Melalui patroli dan Penegakan Hukum di Tempat Berdasarkan Kebijaksanaan Kepolisian. Hananto, Dwi; Nuraeny, Henny; Nurwati
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.18814

Abstract

Kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Jabodetabek banyak macamnya, antara lain pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, begal, pengeroyokan, pencurian, copet, sampai yang paling ringan seperti perundungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban oleh Korps Brimob melalui patroli dan penindakan di tempat berdasarkan kewenangan diskresioner Polri. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai permasalahan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perilaku menyimpang berupa gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk mengefektifkan kegiatan patroli yaitu: (1) Penyiapan personel, (2) Penyediaan sarana dan prasarana, (3) Mengetahui kondisi lapangan, (4) Patroli pada waktu yang tepat, (5) Koordinasi dengan pemerintah desa, organisasi, dan tokoh di setiap wilayah yang akan dipatroli. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri dalam keadaan tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan adalah: (1) Mencegah terjadinya tindak pidana yang meliputi: Pengendalian dengan tangan kosong lunak, Pengendalian dengan tangan kosong keras, Pengendalian dengan senjata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan merica atau alat lain sesuai standar Kepolisian, (2) Menangkap para pelaku, (3) Menyita setiap barang bukti, (4) Melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Papua oleh Korps Brimob Polri Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial Setiawan, Anang; Nurwati; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.19240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua oleh Korps Brimob Polri menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi Konflik sosial. Dalam menangani konflik sosial diperlukan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma yang dilakukan melaui studi kepustakaan dan didukung dengan interview terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2013 oleh Korps Brimob Polri di Papua telah berjalan melalui tahapan pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial, namun dihadapkan pada berbagai kendala internal dan eksternal. Kendala utama meliputi disparitas kompetensi personel di lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, lemahnya koordinasi antarinstansi serta tersendatnya harmonisasi regulasi adat dan nasional. Selain itu, kondisi geografis yang ekstrem dan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata menghambat deteksi dini serta respons cepat aparat. Meskipun demikian, strategi community policing, mediasi berbasis kearifan lokal, dan forum Kamtibmas telah memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan eskalasi kekerasan dan membangun kepercayaan masyarakat.
Analisis Yuridis Terhadap Pelindungan Privasi Pasien dalam Penggunaan Rekam Medis Elektronik di Klinik Pratama di Indonesia Ramadhan, Ilham; Nurwati; Qolyubi, Asep Thobibudin
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.21166

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, salah satunya melalui penggunaan rekam medis elektronik (RME). Inovasi ini mempermudah penyimpanan dan akses data pasien, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam aspek perlindungan privasi. Penelitian ini mengkaji secara yuridis bagaimana perlindungan hak privasi pasien diterapkan di klinik pratama di Indonesia dalam konteks pemanfaatan RME. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, serta didukung dengan studi pustaka dan analisis terhadap praktik di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan privasi pasien belum sepenuhnya terlindungi secara efektif, baik dari sisi regulasi yang belum terintegrasi secara menyeluruh, maupun dari penerapan teknis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ditemukan pula adanya kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya, khususnya dalam hal persetujuan penggunaan data dan mekanisme pengamanan informasi medis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi pelindungan data pribadi di sektor kesehatan dan peningkatan kesadaran serta kapasitas SDM klinik dalam menerapkan prinsip privasi pasien secara optimal.
Co-Authors -, Riki Nova Nugraha Aal Lukmanul Hakim Achmad, Qorie Claudi Agus Setiya Alam, Ryan Saputra Aliddin, La Ode Asfahyadin Amalia, Nadia Amelia, Mira Aminulloh, Muhammad Aminuloh, Muhamad Amrizal Anang Setiawan Annisa Pertiwi Aridhayand, M. Rendi Aridhayandi , M. Rendi ARIFUDDIN Arrafi, Adham Azzulyo Astuti, Aprianti Azzahra, Melani Bilqis, Renata Farha Buana, Gilang Cakra Dadang Suprijatna Darmansyah Devi, Sylvia Haura Carolina Diah Eka Maulina DIAN WULANDARI Eko Nursalim, Eko Endeh Suhartini Erbiana, Nyi Mas Gianti B. Faelasup, Faelasup Fatimah Syamsul Fauzi Mukhtar, Ahmad Rafi Fera, Melly Ferdiyansyah Fery Ramadhan, Muhamad FH, Ilham Agung Nugroho Ginung Pratidina Gustini, Rucita Hananto, Dwi Handayani, Rizky Hariyamoko, Nanda Pungkas Tri Haryanda Putra, Bima Hasannah, Baiq Uswatun Henny Nuraeny Hidayat, Husain Rahmat Hosna, Asmakul Husin Husna, Lenny Ilham Ramadhan Ilyanawati , Yuniar Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Juharsah Kelutur, Suparlan Khunaepi, Rivay Lingga, Dwi Wantoro M Rendi Aridhayandi M. Rendi Aridhayandi Ma'arif, Rizal Syamsul Mahrani, Sri Wiyati Maricar, Yasmin Mufti Muhamad Aminulloh Muhamad Hasdar Muhammad Nabil MULYADI Muslim, Adib Syaiful Mutmainah, Syahidah Nur hidayat, Rizki Nur hidayat Patwayati Prasja, Teguh Rama Pratama, Satria Cipta Agung Prayoga, Muhmmad Zulpani Puspita, Sasi Kirana Putri, Putri Noviyanti Qolyubi, Asep Thobibudin Raden Djuniarsono Rahayu, Elly Ramadhan, Mochamad Bayu Randi, Mohammad Jusuf Ridho, Muhammad Sayyid Rasyid Riswanih, Ira Rosidah, Nuraedi Rumatiga, Hidayat Saepudin Saputra, Fitrio Eko Satriya, Yanuar Hary Setiaji, Krisna Setyaningsih, Sulasyi Shiddiq, Rahmat Sihotang, Sudiman Silitonga, Perdy Sunarko Suryani, Danu Syafitri, Sulistiani Syawalina, Ratri Tantri Maya Leni Teguh Permana , Muhammad Teguh Rama Prasja Tianto, Aditya Dellis Tri Surya, Bagiyo Tulloh, David Wahyu Pramusinto Wahyuniati Hamid Wiwin Handoko Yudi Santoso, Yudi Yumarni, Ani Yunika Purwanti