Claim Missing Document
Check
Articles

Tindak Pidana Bullying Dilingkungan Sekolah Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak David Cahyadi; Bayu SHW; Munib Munb; Hernawati Ras; Yeti Yeti Kurniati
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i5.2659

Abstract

Bullying (perundungan) di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan sosial yang berdampak signifikan terhadap psikologis dan perkembangan anak. Tindak pidana bullying berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang tindak pidana Bullying terhadap anak dilingkungan sekolah dan menganalisa tentang sejauh mana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur hal tersebut. Kemudian, Upaya apa saja yang dapat dilakukan umtuk mengantisipasi Bullying atau perundungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana Bullying serta meneliti dampak hukum bagi pelaku dan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana bullying di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan. UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi bullying, dengan memberikan sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Sekolah harus memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kasus bullying, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan.
Enforcement of the Code of Ethics of Judges as an Instrument of the Rule of Law: A Legal-Philosophical Analysis in Indonesia Hariang Dede Taufik; Haerul Apandi; Andi Haruman; Haryanto Aritonang; Yeti Kurniati
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 Juni (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v11i1.7465

Abstract

The enforcement of the judge's code of ethics is an important element in realizing the rule of law because the integrity, independence, and impartiality of judges determine the legitimacy of the judicial institution. However, various cases of ethical violations, such as bribery practices, conflicts of interest, abuse of authority, and weak internal supervision show that the enforcement of the code of ethics of judges in Indonesia has not been running optimally. This condition has an impact on declining public trust in the judiciary and weakening the function of law as a means of realizing substantive justice. This study aims to analyze the position of the judge's code of ethics as an instrument of the rule of law, examine the effectiveness of its enforcement, and identify obstacles that affect its implementation in a legal-philosophical perspective. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and philosophical approaches. Legal materials are obtained through literature studies of laws and regulations, scientific literature, and related documents, then analyzed qualitatively-prescriptively. The results of the study show that the weak enforcement of the judge's code of ethics is influenced by structural problems in the supervision system, legal culture that does not support professional integrity, and the inoptimal internalization of moral values in judicial practice. The enforcement of the code of ethics depends not only on regulations and supervisory mechanisms, but also on the professional virtues of judges which include integrity, honesty, responsibility, and moral courage. Therefore, strengthening the rule of law requires increasing the authority and effectiveness of ethical supervision, transparency in the handling and publication of ethical decisions, ongoing ethical education of judges, and synchronization between ethical norms and judicial disciplinary mechanisms to strengthen judicial integrity and public trust
Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Anggota Geng Motor Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Anggota Geng Motor Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Shinta Intan Sari; Eni Dasuki Suhardini; Dani Durahman; Yeti Kurniati
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i2.3775

Abstract

Criminal activity by motorcycle gangs has increasingly emerged as a social problem in Indonesia, especially in urban areas. This phenomenon shows the dynamic nature of crime, with robbery and murder being the most common offenses. Alarmingly, most perpetrators are minors. Cases involving children require special legal treatment to ensure the fulfillment of their rights and protection. The formal justice system, although well-structured, often fails to provide a positive impact for children, as it can cause trauma, stigmatization, and potential violence or exploitation. This study uses an empirical legal approach, which relies on factual data obtained from observations and interviews. The findings indicate that, first, violent crimes committed by minors resulting in death are punishable by more than seven years under the Criminal Code and Child Protection Law, but sentencing follows the juvenile justice system emphasizing diversion and restorative justice. If diversion is not possible, judges impose penalties based on the SPPA Law, with a maximum of half the adult sentence. However, the diversion process often faces implementation barriers. Second, although law enforcement efforts against motorcycle gang crimes have been intensified, their effectiveness remains limited due to various structural and social constraints that hinder optimal enforcement.
Rekonstruksi Model Penentuan Status Hubungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Kemitraan pada Fasyankes Berbasis Korporasi Sri Narulita; Yeti Kurniati; Hana Krisnamurti; Hernawati RAS; Hadi Purnomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3953

Abstract

Korporatisasi fasilitas pelayanan kesehatan melahirkan hubungan hukum yang semakin kompleks dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Skema kemitraan kerap digunakan meskipun pelaksanaannya menunjukkan pengendalian organisasi, integrasi kerja, ketergantungan ekonomi, dan karakter subordinasi lainnya. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakpastian klasifikasi hubungan tersebut serta merumuskan model penentuan status yang selaras dengan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan analisis kualitatif-preskriptif melalui integrasi Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian diperkuat oleh pendekatan formalistik yang menempatkan nomenklatur kontrak sebagai penentu dominan dan kurang mempertimbangkan realitas hubungan. Penelitian menawarkan Model Rekualifikasi Hubungan Hukum Berbasis Kepatuhan Substansial sebagai mekanisme operasional dalam model penentuan status hubungan hukum. Model ini menggunakan tiga tahap, yaitu pengujian normatif, pengujian substansi, dan pengujian tujuan perlindungan hukum. Kerangka tersebut diharapkan mendukung klasifikasi hubungan hukum yang lebih konsisten dan adaptif serta memperkuat harmonisasi hukum kesehatan dan hukum ketenagakerjaan pada pelayanan kesehatan berbasis korporasi.
Implementasi Kerahasiaan Medis dalam Penanganan Kasus HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Etika Medis dan Hukum Sri Dwiyanti; Binner Habeahan; Muhammad Taufik Hidayah; Yeti Kurniati; Hernawati RAS
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.5668

Abstract

The management of HIV/AIDS cases in correctional facilities faces various challenges related to medical confidentiality, social stigma, and limited healthcare facilities. This study aims to examine the implementation of medical confidentiality in HIV/AIDS management in correctional facilities, considering both medical ethics and legal perspectives. Prisons, as detention centers that tend to be overcrowded, are high- risk environments for the spread of infectious diseases, including HIV/AIDS. The stigma associated with prisoners infected with HIV/AIDS often prevents them from accessing necessary healthcare services, further complicating their treatment. This study analyzes existing regulations concerning medical confidentiality, as well as the obstacles that arise in the practice of HIV/AIDS management in correctional facilities, with a focus on health policies and the role of medical staff in balancing confidentiality and disease prevention. The results of the study indicate that clear policies regarding the management of medical information are essential to prevent violations of prisoners' rights, as well as to facilitate more effective prevention and treatment of HIV/AIDS.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keikutsertaan dalam Serikat Pekerja Kiman, Christopher Arbun; Ferianto, Roy Jinto; Roodlin, M. Amilun; Oktafianto, Andi Riswan; Kurniati, Yeti
Empiricism Journal Vol. 7 No. 3: September 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v7i3.6518

Abstract

Kebebasan berserikat merupakan hak fundamental pekerja yang dijamin dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, tetapi perlindungannya menghadapi persoalan ketika pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi setelah pekerja membentuk atau menjalankan aktivitas serikat pekerja. Penelitian terdahulu telah banyak membahas PHK, kebebasan berserikat, dan union busting, tetapi belum secara khusus menguji ketegangan antara alasan efisiensi sebagai legal justification PHK dan kemungkinan adanya motif anti-serikat dalam perkara konkret hingga tingkat Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas PHK dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016 serta konstruksi perlindungan hukum terhadap pekerja dalam konteks kebebasan berserikat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach dan case approach. Bahan hukum utama meliputi peraturan ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mendasarkan PHK terhadap lima pekerja pada alasan efisiensi. Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan PHK tidak sah dan memerintahkan pekerja dipekerjakan kembali, sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi perusahaan, membatalkan putusan tersebut, menerima alasan efisiensi, dan memberikan hak kompensasi kepada pekerja. Meskipun terdapat kedekatan waktu antara pembentukan serikat pekerja dan PHK, fakta tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan union busting. Temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan alasan formal PHK dari pembuktian motif anti-serikat serta memperkuat perlindungan melalui pencegahan, penyelesaian perselisihan, dan pemulihan hak pekerja. Legal Protection for Workers Who Experience Termination of Employment Due to Their Participation in Trade Unions Abstract Freedom of association is a fundamental right of workers guaranteed under Indonesian labor law, yet its protection remains problematic when termination of employment occurs after workers establish or engage in trade union activities. Previous studies have extensively examined termination of employment, freedom of association, and union busting, but have not specifically examined the tension between efficiency as a legal justification for termination and the possibility of an anti-union motive in a case adjudicated by the Supreme Court. This study aims to analyze the legality of termination of employment in Supreme Court Decision Number 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016 and the legal protection afforded to workers in the context of freedom of association. This study employs a normative juridical method using a statute approach and a case approach. The primary legal materials consist of labor regulations and Supreme Court Decision Number 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016. The findings show that the company based the termination of five workers on efficiency grounds. The Industrial Relations Court declared the termination unlawful and ordered the workers to be reinstated, whereas the Supreme Court granted the company's appeal, overturned the decision, accepted efficiency as the basis for termination, and awarded compensation to the workers. Although there was a temporal proximity between the establishment of the trade union and the termination, this fact alone does not establish union busting. The findings demonstrate the importance of distinguishing the formal justification for termination from evidence of an anti-union motive and strengthening legal protection through preventive measures, dispute resolution, and the restoration of workers' rights.
Co-Authors Abda Abda Abdul Rahim Ade Rizki Saputra Aep Hendar Cahyad Aep Suhendi AGUS AGUS Agus Awaludin Ahmad Fatoni Ahmad Nada Kusnendar Ajat Sudrajat Alfie, Dhea Andhika Nugraha Bhakti Agung Andi Haruman Andrian Yogaparanatha, Andrian Yogaparanatha Anna Pratiwi Awan Setiawan Azhar, Muhamad Chairul Bayu SHW Bayu Syaripudien Binner Habeahan Bubun Bunyamin Bunyamin, Bubun Dainsyah, Dainsyah Dani Durahman Darmajaya, Boyke David Cahyadi David Cahyadi, David Cahyadi Deni Sopiyan Dewi, Dian Amalia Dhanang Widijawan Dhanang Widijawan Dhea Alfie Doni Doni Hanafi, Doni Hanafi Eddy Setiawan, Eddy Setiawan Edy Santoso Edy Santoso, Edy Santoso Eka Priyanto Eko Susanto Tejo Erid Gauri Putra Erika Srie Mustika Ery Firsanti Ery Rachma Firsanti Eti Haryati Fachri Rizky Fadillah Fajar Eryanto Septiawan Faris Fajharika Yusmar Feri irawan Ferianto, Roy Jinto Firdaus Arifin, Firdaus Firdaus, Muhammad Raihan Gandana, Aan Tirta Gede Indra Udayana Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Gunati, Mira Hadi Prasetyo Utomo Hadi Purnomo Haerul Apandi Haikal Mubarak Hana Krisnamurti Hariang Dede Taufik Harry Rusman Haryanto Aritonang HARYATI, ETI Haryono, Tri Agus Haspada, Deny Hassanah, Nurul Hedi Ceril Saedi Hendrayana, Agus Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati RAS Hernawati RAS Hernawati RAS Hodijatussolihah Hodijatussolihah Ichsan, Anas Putra Ivan Iskandar Jhon Asron Purba Juliawati, Kania Kamil Razak Karsa Sitorus, Ruari Prasetia Kiman, Christopher Arbun Kumara, Teguh Kushendar, Deden Hadi Kustiara, Imaniar Lambouw, Giovani Anggasta Pratiwi Lidya Nivisa Yusuf M. RIFKI M. Riksa Fritansya Gumilar Maarif, Ihsanul Manurung, Agustinus Mega Rahayu Mijan Mikael Irfan Limbong Miliyandra Mira Gunati Muhammad Dwi Yuliandy Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzan Muhammad Raihan Firdaus Muhammad Taufik Hidayah Munandar, Muhammad Akbar Ramadhan Munggardijaya, Awang Munib Munb Murbani, Anastasia Wahyu Nanik Widihastuti Nelawati Nelawati Nurdiansyah, Lucky Alfian Nursyamsu, M. Rizqi Anshori Oktafianto, Andi Riswan Panuluh, Nisaa'i Ramilinia Paulana Christian Suryawin Permana, Diki Permana, Yedi Widya Pranadita, Nugraha Prasetia Randiana Priyanto, Eka Putra Pratama Putra, Erid Gauri Rahelia, Rahelia Rahmat, Riris Risnayanti Randiana, Prasetia Rano Budi RAS, Hj. Hernawati Razak, A. Kamil Rezky Muliamarta Ricardo Farida, James Ricky Gunawan, Ricky Riris Risnayanti Rahmat Robi Assadul Bahri Roni Eka Putra Roodlin, M. Amilun Rosidah Rosidah Roy Apon Rusdi Rusdi Ryan Faisal Ryan Gunawan, Ryan Saedi, Hedi Ceril Santoso, Joyo Saputra, Ade Rizki Sari, Lucky Nurlita Sari, Wiwit Juliana Sepriana, Gesta Dwi Shinta Intan Sari Sidiq, Yudha Permana Siti Anah Kunyanti Siti Handayani Herdiyanti Siti Handayani Herdiyanti Siti Maryati Sri Dwiyanti Sri Narulita Suhardini, Eni Dasuki Suryawin, Paulana Christian Susanti, Rini Ayu Tejo, Eko Susanto Thariq Muslim Tji Natalia Budiman Tommy Prasetyo Tri Agus Haryono Wahyu Suwardi, Andi Wartawan, W. Wijaya, Dion Untung Wiwit Juliana Sari Wiwit Juliana Sari Wiwit Juliana Sari Wiwit Julianasari Yeti Rohayati Yofy Syarkani Yoga Gustiadi Yuliarpan, Pipit Yuninda Dwi Kartika