p-Index From 2021 - 2026
21.104
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Pandecta Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jurnal Komunikasi Hukum Journal of Indonesian Legal Studies AKRUAL: Jurnal Akuntansi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY International Journal of Community Service Learning WIDYA LAKSANA International Journal of Social Science and Business Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Veteran Law Review Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ganesha Law Review Jurnal Suara Hukum Target : Jurnal Manajemen Bisnis Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Ilmiah Raad Kertha Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Media Informatika Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal Equity of Law and Governance Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Manajemen Perhotelan Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Artificial Intelligence and Digital Business International Journal of Organizational Behavior and Policy Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi Jurnal SUTASOMA Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research PESHUM JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan) Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara JICL
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Program Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng Ketut Yuli Widiasari; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4734

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Relawan Demokrasi (Relasi) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Secara normatif, Program Relasi merupakan inovasi pendidikan pemilih berbasis komunitas yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 30 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024. Namun secara empiris, program ini tidak dilaksanakan di Kabupaten Buleleng sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dan praktik lapangan (das sein). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap komisioner KPU, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterlaksanaan Program Relasi dipengaruhi oleh pergantian komisioner di tengah tahapan pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya transparansi rekrutmen relawan, serta kurangnya dukungan anggaran dan teknis. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya pendidikan pemilih dan potensi menurunnya partisipasi, terutama pada pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Penelitian menekankan pentingnya konsistensi kelembagaan, stabilitas kepemimpinan, serta kebijakan adaptif dalam memperkuat program partisipatif. Rekomendasi meliputi penguatan strategi pendidikan pemilih berbasis komunitas, peningkatan kapasitas relawan secara berkelanjutan, serta penguatan akuntabilitas KPU demi terwujudnya pemilu yang demokratis, inklusif, dan partisipatif.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Display Dengan Struk Kasir Di Minimarket Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera; Ni Ketut Sari Adnyani; Ratna Artha Windari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4808

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perbedaan antara harga yang tercantum pada rak display dan harga yang tertera pada struk kasir di minimarket, yang berpotensi merugikan konsumen serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan difokuskan pada analisis yuridis Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 yang menetapkan bahwa harga terendah berlaku apabila terjadi perbedaan harga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencantuman harga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Permendag Nomor 35 Tahun 2013, dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 pada dasarnya telah memberikan perlindungan preventif dan represif kepada konsumen. Namun, frasa “harga yang dicantumkan” dalam Pasal 7 ayat (2) masih mengandung kekaburan norma karena tidak menjelaskan secara tegas bentuk atau lokasi pencantuman harga, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik. Dengan demikian, ketentuan tersebut berorientasi progresif dalam melindungi konsumen, tetapi memerlukan penyempurnaan rumusan guna menjamin kepastian hukum.
Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Jasa Titip Tiket di Indonesia dan Amerika Serikat Anastasia, Ester Gloria; Windari, Ratna Artha; Sari Adnyani, Ni Ketut
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2026): Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v11i1.14179

Abstract

This study analyzes consumer legal protection in the practice of digital concert ticket concierge services in Indonesia based on the right to "accurate, clear, and honest" information under Article 4(c) of the Consumer Protection Law (UUPK), and compares it with the standards in Section 5 of the Federal Trade Commission Act in the United States. Using a normative method with statutory and comparative approaches, the research finds that concierge service practices operate in a specific regulatory vacuum. The norm in the UUPK is vague and inoperable, while protection through civil law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) is proven to be limited. In contrast, the system in the United States, administered by the Federal Trade Commission (FTC), is more effective with objective evaluation standards, the reasonable consumer standard principle, and proactive enforcement mechanisms. It is concluded that Indonesia requires regulatory reform that adopts a more operational approach from the US.
Desa Binaan Wisata Religi melalui Pemberdayaan Mitra Pokdarwis dan Subak Desa Dukuh, Kubu, Karangasem Adnyani, Ni Ketut Sari; Wisnawa, I Gede Yudi; Agustini, Dewa Ayu Eka; Ayu Agustini, Ni Komang; Suci Putri, Agatha; Krisnangga Nayotama, Putu Ararya; Sitio, Yehuda Joshwilly; Febrianta, Komang Panji
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pelaksanaan Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) dengan ruang lingkup Pemberdayaan Desa Binaan (PDB), bersinergi dengan RPJMDes Pemerintah Desa Dukuh dalam rangka mewujudkan Desa Dukuh menuju Desa Wisata Religi dengan pemberdayaan Pokdarwis Dukuh Nawa Citha dan Subak Abian Bhuana Kusuma sesuai dengan kebutuhan penanganan permasalahan kedua mitra di bidang Produksi, Manajemen dan Pemasaran. Metode yang diterapkan untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, pelatihan, simulasi Ipteks, pendampingan, dan rancang bangun terapan teknologi tepat guna. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) transfer tenologi tepat guna kepada masyarakat (2) Pengembangan wawasan kewirausahaan, dan (3) pemanfaatan IT (e-commerce menjalin kemitraan daya tarik wisata). Hasil temuan saintifik berupa sentuhan berupa hilirisasi hasil riset: 1) penyusunan master plan Desa Wisata Religi; dan 2) Penyediaan tandon air di titik lokasi rawan kebakaran include maintenance (keahlian Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah). 3) Peta rute lokasi Desa Wisata Dukuh; 4) Paket wisata menggunakan teknologi Canva (keahlian TRPJ). 5) Pelatihan pembuatan desain kemasan dan label sesuai standar P-IRT (keahlian Ilmu Hukum). 6) Pelatihan Bahasa Inggris bagi guide untuk mitra Pokdarwis (Pendidikan Bahasa Inggris). 7) Penguatan Sapta Pesona Wisata (tim PDB). Hilirisasi hasil riset multidisiplin tim PDB diarahkan untuk dapat memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan Desa Dukuh. Simpulan: terdapat peningkatan level keberdayaan mitra Pokdarwis Dukuh Nawa Citha dan Subak Abian Bhuana Kusuma dalam menunjang perwujudan desa wisata religi pada aspek kuantitas produksi dari 3 varian produk menjadi 5 varian produk; manajemen tata Kelola usaha dari 18% meningkat menjadi 88%; dan bidang pemasaran dari 1 kecamatan menjadi 8 kecamatan
Kepastian Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Putu Yogi Satya Eka Vinaya; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15264

Abstract

Perkembangan teknologi transportasi modern telah menghadirkan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda listrik (electric bicycle), yang menawarkan mobilitas efisien, hemat energi, dan rendah emisi karbon. Kehadiran sepeda listrik di jalan raya menimbulkan tantangan hukum signifikan, terutama terkait kepastian hukum dan keselamatan berlalu lintas. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) belum mengatur sepeda listrik secara spesifik, sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 hanya membatasi penggunaannya pada jalur sepeda, kawasan perumahan, area wisata, dan ruang publik tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna dan aparat penegak hukum.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah pengaturan hukum sepeda listrik di Indonesia dan mengevaluasi upaya hukum yang diperlukan untuk memperkuat kepastian dan efektivitas implementasinya. Analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara UU LLAJ, Permenhub No. 45 Tahun 2020, dan regulasi daerah, termasuk revisi undang-undang untuk memasukkan kategori kendaraan listrik ringan secara eksplisit, pengaturan teknis terkait kapasitas motor, kecepatan, dan keselamatan, serta penetapan wilayah operasional yang adaptif. Hasil kajian menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga kemampuan norma tersebut diterapkan secara nyata di lapangan. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pengguna sepeda listrik, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, sekaligus mendukung integrasi sepeda listrik dalam sistem transportasi berkelanjutan yang aman, tertib, dan berkeadilan.
DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP MASYARAKAT: KRISIS SUPREMASI SIPIL DAN PERAN MILITER DALAM DINAMIKA POLITIK Fathullah, Seni Kamalia Rizki; Adnyani, Ni Ketut Sari; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang memastikan kekuasaan politik berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer berfungsi sebagai alat pertahanan yang sepenuhnya tunduk pada kontrol sipil. Penelitian ini mengeksplorasi dampak revisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47, terhadap supremasi sipil dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dampak sosio-psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI dapat mengancam supremasi sipil melalui perluasan peran militer dalam 16 kementerian/lembaga sipil. Hal ini berimplikasi pada militerisasi birokrasi, melemahnya meritokrasi ASN, dan dampak psikologis berupa ketidakamanan serta disorientasi identitas sipil. Selain itu, normalisasi otoritarianisme dan degradasi empati juga muncul. Pembatasan ruang demokratis terjadi melalui operasi teritorial dan intimidasi, sementara proses legislatif menjadi tertutup dengan minim partisipasi publik. Kesimpulan penelitian menegaskan risiko regresi demokrasi akibat kaburnya batas antara domain militer dan sipil. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan, seperti evaluasi implementasi Pasal 47 dan penguatan kerangka hukum, untuk menjaga supremasi sipil.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI Anam, Miftahul; Windari , Ratna Artha; Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi poligami di Indonesia dan memberikan gambaran utuh mengenai (1) pengaturan hukum poligami di Indonesia serta (2) analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Poligami di Indonesia diatur secara ekstensif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. (2) Analisis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami mengungkapkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia. Ini dibuktikan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, proses pelaksanaan pemberian izin poligami juga selaras dengan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Integrating State Sovereignty and International Obligations: A Comparison of Indonesian and Philippine International Law into Domestic Constitutional Systems Adnyani, Ni Ketut Sari; Suryana, Kadek Dedy; Wiratini, Ni Made; Dantes, Komang Putri Komang Febrinayanti; Tee-Anastacio, Princess Alyssa D.
Lampung Journal of International Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v7i2.4909

Abstract

Indonesia and the Philippines integrate international law into their constitutional systems to uphold global commitments, protect human rights, and strengthen the rule of law. This study examines how both countries regulate state sovereignty and position international obligations within the national legal order by addressing two questions: how sovereignty is constructed in the Indonesian and Philippine constitutions and how each state views the relationship between sovereignty and international obligations; and how international law, including treaties and customary rules, is integrated into their domestic legal systems. Using a normative-comparative approach, the study analyzes similarities and differences in the acceptance, ratification, and implementation of international norms at the national level. The findings indicate that although both countries uphold state sovereignty, they differ in how international law is adopted and given binding force. These differences demonstrate how constitutional structures and political-legal orientations influence the implementation of international obligations and shape the relationship between national and international law.
Legal Responsibility of Public Officials For The Use of Discretion In Government Implementation That Has The Potential to Lead to Corruption, As Seen From A Progressive Law Perspective I Komang Angga Adi Setiawan; Ni Ketut Sari Adnyani
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3098

Abstract

This research is conducted with the objectives of (1) understanding and analyzing the The use of discretion by public officials in the administration of government often raises legal issues when such policies have the potential to cause state losses and are associated with criminal acts of corruption. This study aims to analyze the legal regulations and forms of accountability of public officials in the use of discretion that may result in state losses, as well as to examine the elements of state losses and the relevance of progressive law in assessing the use of such discretion. This research is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Research results indicate that discretion is a legitimate authority under the Government Administration Law; however, its use is limited by the general principles of good governance and statutory regulations. The accountability of public officials can entail both official responsibility and personal liability, particularly when discretion is exercised through abuse of power that results in actual state losses, as defined under corruption criminal law. In this context, progressive law provides an evaluative perspective by emphasizing the importance of considering good faith, the purpose of public interest, and social utility, so that the assessment of discretion is not solely based on formal consequences but also on the substance of justice and societal welfare.
Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan melalui Perjanjian Perkawinan di Era Modern Ningsih, Putu Maysi Merta; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7235

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian serta perlindungan terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta dalam hubungan perkawinan. Dalam perkembangan masyarakat modern, persoalan terkait harta kekayaan dalam rumah tangga menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan harta benda dalam perkawinan serta mengkaji urgensi dan hambatan dalam penerapannya di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan juga dapat meminimalkan potensi sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta apabila terjadi perceraian. Meskipun demikian, penerapannya di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, stigma sosial, serta kompleksitas prosedur administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum masyarakat serta penyederhanaan mekanisme pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan.
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari abram purba Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anam, Miftahul Anastasia, Ester Gloria Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Ariawan, Detha Djoni Asrini, Ni Kadek Putus Ave Christina Hananda Ayu Agustini, Ni Komang Ayu Eka, Dewa Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Bhalqis N Firmansyah Cucumandalin, I Ketut Samuel Dani Ilham Dani Ilham Dantes, Komang Putri Komang Febrinayanti Des Alpin Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Erisa Agus Tiana Umi Saputri Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Fathullah, Seni Kamalia Rizki Febrianta, Komang Panji Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I Dewa Gede Herman Yudiawan I G A Lokita Purnamika Utami I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Yoga Esa Mahendra I Gede Yudi Wisnawa I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I Gusti Ngurah Kesa Janardana I Kadek Agus Yudi Luliana I KETUT SUDANTRA I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Putu Ngurah Wage Myartawan I Wayan Artawan I Wayan Gede Wisnu I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Budi Hartayani Kadek Dhyan Wahyuni Kadek Dwi Elvitriana Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Oktavianiasih Kadek Sri Indriyani Kadek Sumarni Kadek Surya Alit Dharma Putra Kadek Tia Yuliastari Kadek Widiantika Kadek Widya Puspayani Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Ayu Asiti Sari Ketut Ayu Astiti Sari Ketut Meri Kertiasih Ketut Pastika Jaya Ketut Sinta Suryaningsih Ketut Yuli Widiasari Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dandi Permana Yudha Komang Derin Rediasa Komang Dewi Suryaningrat Komang Diah Prabawati Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Krisnangga Nayotama, Putu Ararya Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem Luh Ayu Sri Wahyuni M.Cs S.Kom I Made Agus Wirawan . M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Ashisri Irmawanthi Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maria Widiastuti mario silitonga Mas Adipa Putra, Putu Eka Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Restini Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri Ni Komang Githa Chandra Dew Ni Komang Intan Kumala Sari Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Sukma Imagy Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Wiratini Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Diah Luckyta Maharani Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Ningsih, Putu Maysi Merta Nur Widyas Junior Timbeng Nyoman Tri Antika Dewi Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Pratiwi , Ni Kadek Mira Pratiwi, Ni Kadek Mira Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi Putri, Made Kharisma Putu Agung Anditha Herlambang Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Ocha Dana Parwata Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putu Yogi Satya Eka Vinaya Putus Asrini, Ni Kadek Rachmawati, Ayu Dewi Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Randy Ray Sinaga Ratna Artha Windari Rediasa, Komang Derin Restini, Ni Ketut Salles, Sergio Salwa Shafira Saputra, I Nyoman Pasek Hadi Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sinaga, Randy Ray Sitio, Yehuda Joshwilly Suci Putri, Agatha Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Suryana, Kadek Dedy Tahani Zulfa Pranoto Tee-Anastacio, Princess Alyssa D. Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Veronika Wulandari Windari , Ratna Artha Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yasepa, Komang Bino Yasmiati, Ni Luh Wayan Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudiawan Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni