p-Index From 2021 - 2026
21.104
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Pandecta Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jurnal Komunikasi Hukum Journal of Indonesian Legal Studies AKRUAL: Jurnal Akuntansi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY International Journal of Community Service Learning WIDYA LAKSANA International Journal of Social Science and Business Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Veteran Law Review Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ganesha Law Review Jurnal Suara Hukum Target : Jurnal Manajemen Bisnis Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Ilmiah Raad Kertha Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Media Informatika Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal Equity of Law and Governance Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Manajemen Perhotelan Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Artificial Intelligence and Digital Business International Journal of Organizational Behavior and Policy Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi Jurnal SUTASOMA Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research PESHUM JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan) Perspektif Administrasi Publik dan hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara JICL
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Freelancer Jasa Desain Grafis Digital Terhadap Tindakan Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Singaraja Yasepa, Komang Bino; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi freelancer jasa desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi tindakan wanprestasi konsumen pada transaksi elektronik, dan (2) mengetahui akibat hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan freelancer desain grafis di Singaraja, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara yuridis, freelancer sebagai pelaku usaha memiliki landasan perlindungan yang kuat berdasarkan Pasal 6 UUPK dan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakui sahnya perjanjian melalui media elektronik, serta (2) akibat hukum wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa minimnya penggunaan kontrak tertulis dan rendahnya kesadaran hukum untuk menempuh upaya litigasi maupun nonlitigasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perlindungan hukum preventif seperti pembuatan kontrak kerja sederhana guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.
Analisis Yuridis Praktik Perkawinan Sapih Pemisanan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Awig-Awig Adat Bali : Studi Kasus Di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah pemisanan Di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (2) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (3) Untuk mengkaji dan menganalisis Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah pemisanan yang belum diatur dalam awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Kloncing, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa (1)  Beberapa  Masyarakat di Desa Adat Kloncing masih melaksnakan perkawinan sedarah pemisanan. (2) Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah Pemisanan menurut hukum yang terdapat di Desa Kloncing. Pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dan sudah mengikatkan diri maka akan menerima konsekuensi diantara kedua belah pihak (Suami istri) kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. (3) Upaya agar masyarakat desa yang melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten pemisanan adalah  Rencana yang dicanangkan mengenai upaya tersebut dengan sosialisasi mengenai larangan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten pemisanan dalam rencana ini kelian adat tidak sendiri dalam pencegahan tersebut, akan dibantu juga Seka Truna Truni (STT) dan Dokter.
Regulasi Penggunaan Sistem Pembayaran Qris Pada Transaksi Bisnis Internasional Putu Agung Anditha Herlambang; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4768

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran global, khususnya dalam konteks perdagangan lintas negara. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai sistem pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, tidak hanya dirancang untuk mendukung transaksi domestik, tetapi juga mulai diarahkan ke ranah internasional melalui kerja sama bilateral dan regional, terutama di kawasan ASEAN. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penggunaan QRIS dalam transaksi bisnis internasional dari perspektif hukum bisnis serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan standar sistem pembayaran global. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta literatur akademik terkait sistem pembayaran lintas negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan hukum dan kelembagaan dalam implementasi QRIS internasional, di antaranya adalah fragmentasi regulasi, perlindungan konsumen lintas yurisdiksi, keamanan data pribadi, dan ketidakharmonisan otorisasi kelembagaan. Selain itu, QRIS juga perlu menyesuaikan diri dengan standar internasional seperti eIDAS Regulation, prinsip non-diskriminasi, interoperabilitas sistem terbuka, serta prinsip data localization sebagai bagian dari kedaulatan digital. QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari infrastruktur sistem pembayaran global yang inklusif dan efisien, asalkan pengembangan regulasinya diarahkan pada harmonisasi dengan prinsip hukum bisnis internasional, penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, dan penguatan kerja sama kelembagaan antarnegara. Dengan pengaturan hukum yang adaptif dan akomodatif, QRIS tidak hanya akan mendukung transaksi lintas batas yang legal dan aman, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan digital global.
Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Jual Beli Akun Game Online berbasis Aset Digital Rediasa, Komang Derin; Adnyani, Ni Ketut Sari; Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4844

Abstract

Ekonomi digital membawa perkembangan begitu pesat dan mendorong munculnya berbagai bentuk aset digital, khususnya yaitu akun game online. Aset digital ini kini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan diperjualbelikan secara menyeluruh layaknya komoditas. Tujuan penelitian ini sebagai bahan untuk evaluasi potensi serta optimalisasi peran dari Online Dispute Resolution (ODR) sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan bisnis jual beli akun game online. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas, legalitas, dan tantangan implementasi ODR dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi konseptual dan komparatif, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap praktisi hukum digital dan pelaku industri game. Penelitian menunjukkan hasil bahwa ODR memberikan solusi penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan fleksibel, sesuai dengan karakter digital sengketa yang dihadapi. Namun, hasil implementasinya bergantung pada regulasi khusus, integrasi dengan sistem hukum nasional, dan peningkatan literasi hukum digital. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang mendukung ODR serta kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan platform yang andal.
Tinjauan Yuridis Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman J&T Cargo Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Adanya Pencantuman Klausula Eksonerasi: Studi Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Mkd Kadek Sri Indriyani; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4902

Abstract

Klausula Eksonerasi merupakan ketentuan dalam perjanjian baku yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam kontrak. Kajian penelitian berikut bertujuan guna (1) mengetahui tanggung jawab yang diberikan Perusahaan J&T Cargo terkait kerugian yang dialami konsumen akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi, dan (2) menganalisis dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mkd. Dengan begitu, kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui studi putusan pengadilan terkait tanggung jawab pelaku usaha akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, dengan menggunakan teknik deskriptif. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, kemudian didukung dengan teknik kepustakaan (library research) serta studi dokumen putusan pengadilan dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni 1) kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab hukum sebagai penyedia jasa dan ganti kerugian yang tidak dilakukan secara penuh sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya 2) dalam perkara ini, pertimbangan hakim terbatas secara prosedural dan tidak menembus substansi perlindungan konsumen yang dirugikan, sehingga keadilan substantif bagi konsumen tidak tercapai, dan hukum justru terkesan melindungi pelaku usaha yang lalai
Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era Digital: Review Negatif Yang Dilakukan Influencer Di Platfrom Tiktok Shop Yang Merugikan Tahani Zulfa Pranoto; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4993

Abstract

Di era digitalisasi saat ini, terus berkembang dengan pesat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, semakin terdorong untuk memanfaatkan platform digital seperti TikTok Shop sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk. Media sosial tidak hanya menjadi tempat bersosialisasi, tetapi juga menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul tantangan hukum baru yang sering kali luput dari perhatian, salah satunya adalah dampak dari review negatif oleh influencer yang dapat merugikan UMKM secara signifikan. Artikel ini mengangkat pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang menghadapi situasi demikian, mengingat regulasi yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE lebih berfokus pada perlindungan konsumen, bukan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk memberikan gambaran hukum yang lebih adil bagi semua pihak. Melalui pemahaman etika bisnis, tanggung jawab influencer, serta perlunya kebijakan hukum yang inklusif, artikel ini berupaya mendorong kesadaran bersama bahwa ekosistem digital yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak konsumen, pelaku usaha, influencer, dan negara memiliki peran dan perlindungan yang seimbang
Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Adat Batak Toba Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 mario silitonga; Ni ketut sari adnyani; Komang febrinayanti dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5461

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat Batak Toba setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tradisional, sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian yang setara. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017, terjadi perkembangan yuridis yang memberikan pengakuan terhadap hak anak perempuan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah dan prinsip keadilan. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut dalam masyarakat masih menghadapi kendala akibat kuatnya pengaruh nilai-nilai adat serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem pewarisan.
Analisis Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Seumur Hidup Sebagai Upaya Penyelundupan Hukum Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing : (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Gin) Kadek Oktavianiasih; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Gin, serta akibat hukum perjanjian sewa-menyewa seumur hidup sebagai bentuk penyelundupan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan, menilai bahwa perjanjian sewa-menyewa seumur hidup yang disertai pengalihan hak kepada warga negara asing tidak dapat dibenarkan secara hukum. Perjanjian tersebut tidak memenuhi hakikat perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata, karena tidak mencerminkan sifat sementara dan tidak memberikan kepastian mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian. Selain itu, pengalihan hak atas tanah secara tidak langsung kepada warga negara asing dengan menyelundupkan nominee di dalam perjanjian sewa-menyewa, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Akibat hukum atas perjanjian sewa-menyewa seumur hidup sebagai upaya penyelundupan hukum adalah perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena mengandung sebab yang terlarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dianggap tidak pernah ada sejak awal, tidak menimbulkan hubungan hukum yang sah, seluruh hak dan kewajiban para pihak menjadi hapus, serta penguasaan hak atas tanah dikembalikan kepada pemilik yang sah.
RECOGNITION OF SOCIETY RIGHTS IN TRADITION SPECIALLY IN TOURISM REGULATION BASED ON ARTICLE 18B PARAGRAPH (2) OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC INDONESIA Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Ketut Sari Adnyani
Journal Equity of Law and Governance Vol. 1 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.1.1.3242.25-36

Abstract

This research is focused on the normative problem of the vacuum of recognition norms by customary law communities which causes injustice in tourism development. This research is a normative legal research with a socio legal approach. This research approach uses a statutory approach, a legal approach with a policy orientation. The absence of norms at the level of the Law, plus contradictory interpretations regarding the conditions in Article 18B paragraph (2). At the local government level, the province of Bali has actually made a number of legal products that recognize indigenous peoples in the tourism sector. It is not sufficient to prove the recognition of indigenous peoples in one area. East Java Provincial Regulation as a comparative study. The results show that the recognition of customary law communities is still included in the product of tourism regulations. It affects ± 60% minimum operational funds, ± 15% low sharing funds, ± 10% local government contributions, and ± 5% sourced from sponsors. Regarding this fact, the alternative solution is through the reconstruction of the ideal legal model for the recognition of customary law communities in the tourism sector as a legal input for drafters.
Perspektif Hukum Teknologi Informasi dan Ham pada Fenomena Buzzer Politik di Media Sosial Ni Komang Githa Chandra Dew; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2026): Mei: Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v3i2.1630

Abstract

This study aimsmto examineiin depthvthe perspective of information technology law and human rights on the phenomenon of political buzzers on social media within the context of digital development in the era of globalization. This research is motivated by the rapid advancement of information technology, which has brought significant changes in various aspects of society, including the political sphere that increasingly utilizes social media as a means of communication and information dissemination. The phenomenon of political buzzers has become a controversial issue, particularly during election periods, as it is often associated with the spread of inaccurate information, defamation, hate speech, and the manipulation of public opinion that may harm society and disrupt social stability. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that political buzzers generally operate under the justification of freedom of expression as part of human rights. However, such freedom is not absolute and must be limited to prevent violations of others' rights and to maintain public order. In this regard, information technology law in Indonesia, particularly through regulations governing digital activities, plays an important role in controlling deviant buzzer practices. Nevertheless, the absence of specific regulations explicitly governing political buzzers has resulted in less optimal law enforcement. Therefore, strengthening regulations and increasing public awareness in the wise use of social media are necessary to create a healthy, responsible, and sustainable digital ecosystem.
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari abram purba Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anam, Miftahul Anastasia, Ester Gloria Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Ariawan, Detha Djoni Asrini, Ni Kadek Putus Ave Christina Hananda Ayu Agustini, Ni Komang Ayu Eka, Dewa Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Bhalqis N Firmansyah Cucumandalin, I Ketut Samuel Dani Ilham Dani Ilham Dantes, Komang Putri Komang Febrinayanti Des Alpin Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Erisa Agus Tiana Umi Saputri Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Fathullah, Seni Kamalia Rizki Febrianta, Komang Panji Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Hadi, I Gusti Ayu Apsari Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I Dewa Gede Herman Yudiawan I G A Lokita Purnamika Utami I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Wisnu Darma Suta I Gede Yoga Esa Mahendra I Gede Yudi Wisnawa I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I Gusti Ngurah Kesa Janardana I Kadek Agus Yudi Luliana I KETUT SUDANTRA I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Putu Ngurah Wage Myartawan I Wayan Artawan I Wayan Gede Wisnu I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Budi Hartayani Kadek Dhyan Wahyuni Kadek Dwi Elvitriana Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Oktavianiasih Kadek Sri Indriyani Kadek Sumarni Kadek Surya Alit Dharma Putra Kadek Tia Yuliastari Kadek Widiantika Kadek Widya Puspayani Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Ayu Asiti Sari Ketut Ayu Astiti Sari Ketut Meri Kertiasih Ketut Pastika Jaya Ketut Sinta Suryaningsih Ketut Yuli Widiasari Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dandi Permana Yudha Komang Derin Rediasa Komang Dewi Suryaningrat Komang Diah Prabawati Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Krisnangga Nayotama, Putu Ararya Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem Luh Ayu Sri Wahyuni M.Cs S.Kom I Made Agus Wirawan . M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Ashisri Irmawanthi Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maria Widiastuti mario silitonga Mas Adipa Putra, Putu Eka Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Restini Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri Ni Komang Githa Chandra Dew Ni Komang Intan Kumala Sari Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Sukma Imagy Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Wiratini Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Diah Luckyta Maharani Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Ningsih, Putu Maysi Merta Nur Widyas Junior Timbeng Nyoman Tri Antika Dewi Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Pratiwi , Ni Kadek Mira Pratiwi, Ni Kadek Mira Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi Putri, Made Kharisma Putu Agung Anditha Herlambang Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Ocha Dana Parwata Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putu Yogi Satya Eka Vinaya Putus Asrini, Ni Kadek Rachmawati, Ayu Dewi Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Randy Ray Sinaga Ratna Artha Windari Rediasa, Komang Derin Restini, Ni Ketut Salles, Sergio Salwa Shafira Saputra, I Nyoman Pasek Hadi Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sinaga, Randy Ray Sitio, Yehuda Joshwilly Suci Putri, Agatha Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Suryana, Kadek Dedy Tahani Zulfa Pranoto Tee-Anastacio, Princess Alyssa D. Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Veronika Wulandari Windari , Ratna Artha Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yasepa, Komang Bino Yasmiati, Ni Luh Wayan Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudiawan Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni