p-Index From 2021 - 2026
6.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Public Health Science (IJPHS) Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Mediator KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Al-Ta'rib: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya Journal of Governance and Public Policy Jurnal Konstitusi ARISTO Mazahib Jurnal Kesehatan Medika Saintika TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Journal of Humanities and Social Studies Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Seminar Nasional Lahan Suboptimal Jurnal Public Policy Menara Ilmu Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Jurnal Entitas Sosiologi Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Ulumuna Jurnal Cahaya Mandalika JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Indonesian Journal of International Law Bulletin of Community Engagement BIOVALENTIA: Biological Research Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi IIJSE Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Ghaly: Journal of Islamic Economic Law E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Mitsaq : Islamic Family Law Journal Jurnal Kesehatan Masyarakat Studia Islamika Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal) Frontiers on Healthcare Research Sosiora
Claim Missing Document
Check
Articles

MUALAF CENTER INDONESIA DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN MUALAF DI BALIKPAPAN Alicya, Alicya; Alfitri, Alfitri; Fitriyanti, Vivit
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5380

Abstract

Artikel ini membahas tentang peranan Mualaf Center Indonesia dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah. Menjadi keluarga yang sakinah tentunya impian bagi seluruh umat manusia dan dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut hendaknya memilih pasangan yang seiman, tetapi tak jarang ada yang memilih pasangan yang beda agama sehingga solusinya adalah pidah agama atau menjadi mualaf. Pernikahan yang terjadi pada mualaf dirasa perlu mendapatkan pembinaan agar tercapainya rumah tangga yang sakinah, maka dari itu Mualaf Center Indonesia (MCI) hadir guna untuk membantu para mualaf mendapatkan pembinaan keagamaan dan juga pembinaan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada mualaf dan pengurus Mualaf Center Indonesia (MCI). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut para mualaf keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah SWT, karena dengan ketaatan dan keimanan akan menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang dalam membina rumah tangga, dan Mualaf Center Indonesia (MCI) berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara melakukan pembinaan melalui kajian keluarga sakinah, dan program konsultasi.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN KEADAAN PASANGAN PADA PROSES CERAI GAIB Rahmawati, Wafiq; Alfitri, Alfitri; Ahyar, Muzayyin
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 1 (2024): MITSAQ VOLUME 2, NOMOR 1, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i1.7530

Abstract

Artikel ini membahas tentang adanya kasus perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr, yang diajukan pada Pengadilan Agama Tenggarong. Gugatan gaib ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) yang tempat tinggal atau domisilinya tidak diketahui lagi keberadaannya. Gugatan cerai ini diterima tanpa hadirnya penggugat dan diputus secara verstek (putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipus ia sudah dipanggil dengan resmi dan patut). Namun, terdapat fakta bahwa status gaib tersebut telah dipalsukan dan tergugat diketahui keberadaannya. Berdasarkan analisis data menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemalsuan pada proses cerai termasuk dalam jenis pemalsuan sumpah dan pemalsuan surat. Maka, apabila ditinjau dari segi hukum Islam, tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan memalsukan keadaan pasangan pada proses cerai tersebut ialah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Terkait problematika proses perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr apabila ditinjau dari segi maqasid syari’ah, maka status perceraian kedua belah pihak tetap sah dan diperbolehkan karena menganalisis dari adanya maslahat dharuriyat yang termasuk dalam penjagaan hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan).
Kekerasan Simbolik kepada Narapidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuasin Ambarwati, Ambarwati; Alfitri, Alfitri; Sartika, Diana Dewi
Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/tazkir.v11i1.16500

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang dialami oleh narapidana kasus asusila (pelaku kekerasan seksual) selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Kekerasan simbolik, sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, merupakan bentuk kekuasaan yang tersembunyi dan tidak disadari oleh korban, yang muncul melalui tindakan verbal, sikap, perlakuan, dan struktur sosial yang secara tidak langsung menindas dan menciptakan ketimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi data, yaitu melalui wawancara mendalam terhadap narapidana asusila, petugas lapas, dan narapidana non-asusila; observasi langsung terhadap interaksi sosial di dalam lapas; serta analisis dokumen dan arsip yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai pengalaman kekerasan simbolik yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana asusila mengalami berbagai bentuk kekerasan simbolik seperti stigma sosial yang dilekatkan secara terus-menerus, pemanggilan dengan istilah merendahkan, pembatasan interaksi sosial, serta diskriminasi tidak langsung dari petugas maupun narapidana lain. Kekerasan simbolik ini berdampak pada perasaan terasing, rendah diri, serta kesulitan dalam mengikuti program pembinaan dan reintegrasi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan masih mereproduksi kekuasaan simbolik yang memperparah posisi subordinat kelompok tertentu, khususnya pelaku asusila. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pembinaan narapidana, pelatihan sensitisasi bagi petugas, serta penguatan sistem pengawasan terhadap bentuk kekerasan non-fisik di dalam lembaga pemasyarakatan.
Model Evaluasi Dalam Implementasi Kebijakan Car Free Night Untuk Penguatan Kapasitas Pariwisata di Kota Palembang Madani, K.M. Isnaini; Sriati, Sriati; Nadjib, Abdul; Alfitri, Alfitri
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP) Vol 4, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP) - August
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiaap.v4i2.4024

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Car Free Night policy in Sekanak Lambidaro as an effort to strengthen the tourism capacity of Palembang City, as well as formulate a policy evaluation model based on collaborative governance. The research method uses a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews, participatory observations, and document review, with informants selected using purposive sampling techniques. The results of the study show that Car Free Night has the potential to become a leading night tourism icon because it is able to attract visitors, increase MSME turnover, and strengthen the image of the destination. However, its sustainability is still constrained by unclear operational regulations, budget limitations, supporting infrastructure, and suboptimal cross-sector coordination. The proposed evaluation model integrates quantitative and qualitative indicators, division of roles in data collection, and transparent reporting of evaluation results. The collaborative governance approach is believed to be able to strengthen the participation of all stakeholders, increase policy effectiveness, and support sustainable tourism development in the city of Palembang.
Hard Way to Enhance Service Quality at The Regional Secretariat Organization Bureau of South Sumatera Province: A Qualitative Reports Agustinne, Hermince Anggelia; Alfitri, Alfitri; Alfatih, Andy; Thamrin, Husni
ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July : Forthcoming
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the Public Service Innovation Development Model in improving service quality at the Bureau of Organization of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. Using a qualitative approach with interviews, observations, and documentation, the study finds that while the innovation model is effective, challenges exist in innovation process management, innovator skills, service standardization, and public participation. Supporting factors include visionary leadership, skilled human resources, technological infrastructure, collaboration, and an innovative culture. Inhibiting factors involve rigid policies, budget constraints, lack of evaluation, and minimal public involvement. Efforts to overcome these challenges include enhancing HR skills, forming an innovation team, developing a strategic plan, establishing service standards, and fostering multi-stakeholder engagement. The study highlights the need for a structured and adaptive innovation model to enhance public service quality effectively. Keywords: Public Service Innovation; Innovation Management; Public Participation; South Sumatera Bureaucracy; Public Service Reform;
Collaborative Governance Pentahelix and the Management of Sports Development in South Sumatra: Key Challenges and Future Potentials Irawan, Rudi; Alfitri, Alfitri; Thamrin, Husni; Lionardo, Andries
ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July : Forthcoming
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article explores the evolution of sports policy in South Sumatra, focusing on athlete development and the challenges faced in the implementation process. South Sumatra has emerged as a key player in national sports, hosting prestigious international and national events, yet the province struggles with consistently producing top-performing athletes. The study examines the complexities of sports policy, including the role of government and private sector collaboration, and the impact of infrastructure and resource availability on athlete performance. It also highlights the disconnected between the large-scale investments in sports facilities and the declining achievements of local athletes. Key challenges identified include the lack of a comprehensive and cohesive policy framework, minimal private sector involvement, and inadequate athlete development programs. Through a review of the existing sports policies, this article aims to provide insights into how South Sumatra can improve its athlete development strategies to address these challenges. The findings emphasize the need for coordinated efforts between government, private stakeholders, and local communities to create a sustainable model for sports development in the province. Keywords: Collaborative Governance Pentahelix; Sports Policy; Athlete Development;
Kolaborasi Pentahelix pada Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Maluku: Studi pada Enam Desa Prioritas di Kabupaten Seram Bagian Timur Mahu, Rusmiati; Alfitri, Alfitri; Imania, Katriza
ARISTO Vol 14 No 1 (2026): January : (Fortchoming )
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Extreme poverty is a multidimensional issue that demands a collaborative, cross-sectoral approach. Through the One OPD, One Fostered Village program, the Maluku Provincial Government aims to facilitate the involvement of five key pentahelix actors—government, private sector, academia, community, and mass media—to accelerate poverty alleviation in priority villages. This study investigates the dynamics of collaboration, the forms of collaborative actions, and the impacts of the pentahelix model in the implementation of the program. Employing a qualitative approach with a focused case study in six priority villages in East Seram Regency, data were gathered through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. Thematic analysis was conducted using the collaboration framework developed. The study offers practical recommendations, including strengthening cross-sectoral coordination, expanding the roles of collaborative actors, developing a sustainability roadmap, and improving policy frameworks to enhance the program’s long-term effectiveness and sustainability. Keyword: Pentahelix Collaboration; Extreme Poverty; Alleviation; One Opd One Fostered Village, Maluku;
Analisis Kebijakan Kelapa Sawit dan Implikasi terhadap Keberlanjutan Ekologis Ikbal, Muhamad; Alfitri, Alfitri; Putra, Raniasa; Thamrin, M. Husni; Adam, Ryan
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i9.4858

Abstract

Industri kelapa sawit Indonesia memainkan peran vital dalam perekonomian nasional sekaligus menimbulkan tantangan besar terhadap keberlanjutan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan sawit, implikasi ekologis, serta peran petani kecil dalam kerangka tata kelola berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan yang dikombinasikan dengan data sekunder ekologis dari citra satelit, laporan emisi, dan kajian biodiversitas terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sawit Indonesia membentuk suatu policy mix yang kompleks, terdiri atas instrumen regulatif (ISPO, moratorium izin hutan primer/gambut), instrumen ekonomi (subsidi biodiesel melalui CPO Fund), dan instrumen informasi (sertifikasi dan keterlacakan spasial). Namun, koherensi antar-instrumen masih lemah. Subsidi biodiesel meningkatkan permintaan domestik CPO tetapi mendorong ekspansi lahan baru, yang kontradiktif dengan moratorium hutan primer dan gambut. Selain itu, implementasi ISPO masih terkendala kapasitas pengawasan daerah. Petani kecil menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan legalitas lahan, biaya sertifikasi, akses pembiayaan, serta risiko eksklusi pasar akibat regulasi global seperti EUDR. Dampak ekologis ekspansi sawit meliputi deforestasi, degradasi lahan gambut, peningkatan emisi karbon, dan kehilangan biodiversitas. Upaya rewetting terbukti mampu menurunkan emisi, sementara pendekatan yurisdiksional dan forum multipihak menunjukkan potensi dalam memperkuat policy learning dan inklusi petani kecil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transisi sawit berkelanjutan bergantung pada tiga faktor: koherensi policy mix, penguatan policy learning kolaboratif, serta inklusi petani kecil dengan dukungan kelembagaan dan teknologi. Rekomendasi kebijakan mencakup harmonisasi ISPO–RSPO, alokasi ulang dana CPO Fund untuk rehabilitasi ekosistem, serta integrasi safeguard ekologis dalam kebijakan biofuel nasional.
Evaluasi Tata Kelola Mangrove di Air Telang, Banyuasin: Antara Kebijakan Formal dan Praktik Lokal Presta, Oscar Devi; Alfitri, Alfitri; M. Husni Thamrin; Raniasa Putra; Ryan Adam
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i9.4863

Abstract

Hutan Lindung Air Telang (HLAT) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan salah satu kawasan mangrove strategis di Indonesia yang berfungsi sebagai penyangga ekologi, sumber penghidupan masyarakat, serta penyerap karbon biru. Namun, kawasan ini menghadapi tekanan serius berupa konversi lahan menjadi tambak dan perkebunan, konflik tenurial, serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola mangrove di HLAT dengan menekankan hubungan antara kebijakan formal dan praktik lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, serta validasi melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang menargetkan rehabilitasi mangrove dalam kerangka SDGs dan NDC, dengan praktik masyarakat lokal yang cenderung berorientasi pada kebutuhan ekonomi jangka pendek. Masyarakat pesisir memainkan peran sentral, baik melalui perikanan tradisional, pengembangan tambak, maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sementara itu, sektor swasta memberi dampak ganda: membuka lapangan kerja sekaligus mempercepat degradasi ekosistem. Fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antar-lembaga semakin memperburuk kondisi di lapangan. Diskusi teoretis menunjukkan bahwa kerangka policy mix, tata kelola kolaboratif, dan pengelolaan bersama adaptif relevan untuk memahami dinamika HLAT. Rekomendasi kebijakan meliputi: memperkuat koherensi instrumen regulatif, ekonomi, dan informasi; memperluas insentif berbasis karbon biru; membentuk forum kolaborasi lintas-aktor; serta mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, HLAT berpotensi menjadi model tata kelola mangrove berkelanjutan yang mampu menjembatani target nasional dengan kebutuhan lokal.
Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin Kurniawan, Aka; Alfitri, Alfitri; Sriati, Sriati; Lionardo, Andries
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2025): STRUKTURASI: JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK, SEPTEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/strukturasi.v7i2.6607

Abstract

Penelitian ini membahas model tata kelola kolaboratif dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Musi Banyuasin, Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembebasan lahan, dampak sosial-ekonomi, serta potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Melalui pendekatan tata kelola kolaboratif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan proyek strategis agar lebih efisien dan tepat waktu. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Musi Banyuasin, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terkait implementasi proyek PSN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Kesimpulannya, model kolaboratif ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan proyek strategis di Indonesia.
Co-Authors - Afrizal Adam, Ryan Agustinne, Hermince Anggelia Akbar, Dinar Tri Akbar, Dinar Try Akhmad Haries Alamsyah - Alicya, Alicya Alisyahbana, M. Iqbal Ambarwati Amin Rejo Anang Dwi Santoso Andries Lionardo, Andries Andy Alfatih Anugrah, Erwin C Apriyadi Apriyadi, Apriyadi Ardi Abbas Ardiyan Saptawan Aulia Rahman Austin, Trecy BAYUNA, I WAYAN Budiyanto, Mumahammad Nur Darmawati Darmawati Dewi Maryah Diana Dewi Sartika, Diana Dewi Didi Tahyudin dorisnita, dorisnita Elsa Yuniarti Exposto, Levi Anatolia S.M. Fefta, Andy Fikri, Ady Firman Firman Fitra Arya Dwi Nugraha Fitri Fitri Fitri Wulandari Furqan, Ana Amalia Furqan, Ana Amalia Hamidin Hamidin Helmi Helmi HENDRA GUNAWAN B11211055 Hendrik Hendrik Hilda Zulkifli HP, Dadang Husni Thamrin Imam Ghozali Iman, Maidi Muhammad Imania, Katriza Imanullah, Rijal Indang Dewata Indraddin Isabella Isabella Januar Eko Aryansah Jayenti Efendi, Retno Kholek, Abdul Kholek, Abdul Kurniawan, Aka M. Husni Thamrin Madani, K.M. Isnaini Mahadika, Alam Mahalul Azam Mahu, Rusmiati Mandiri, Prabu Muhamad Ikbal Muhammad Adam, Muhammad Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Husni Muhammad Yusuf Abror Muzayyin Ahyar Nadjib, Abdul Najib, Abdul Nasyaya, Annada Nengyanti Nengyanti, Nengyanti Netrawati, Netrawati Neviyarni, Neviyarni Nindrea, Ricvan Dana Nova Yanti Nurwijayanti Pahira, Lira Pauzia, Pauzia Pebrian, Rojja Prabujaya, Sena Putra Presta, Oscar Devi Putra, Bayu Rahmandra Putra, Bayu Rahmandra Rahmat Hidayatullah Rahmawati, Wafiq Raniasa Putra Ridhah Taqwa, Ridhah Rihaliza, Rihaliza Rizaldi, Rizaldi roza, Defia Rudi Irawan Saproni Muhammad Samin Saputra, Fani Hendra Sari, Marlinda Sari, Vanny Yulia Eka Setiawan, Adek Simarmata, Marudut J.F. Slamet Raharjo Slamet Widodo Sriati Sriati, Sriati Sriyanto Sriyanto Suardi, Suardi Supardi, Stepanus supriady, harif Syaifudin Zakir, Syaifudin Taqwa, M. Ridhah Tawakkal Baharuddin, Tawakkal Thamrin , Husni Thamrin, M.H. Vivit Fitriyanti Waspodo, Waspodo Wati Sukarno Putri, Mega Mega Weny Amelia, Weny Widya Anggraini Wirza, Thifla Rafifa Yasin, Mohammad Dhiya'ul Hafidh bin Fatah Yauma, Fithratil Yenni Yunita Zahana, Yui Zalyanti, Detia