Articles
<![CDATA[Analysis of Regional Government Financial Performance and Its Impact on Poverty in South Sumatra ]]>
<![CDATA[apriyadi, apriyadi]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Sriati, Sriati]]>;
<![CDATA[Thamrin , Husni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v21i1.1090
<![CDATA[This study aims to analyze the financial performance of local governments in the districts and cities of South Sumatra Province and its impact on poverty levels. The data used were obtained from the Ministry of Finance and the Central Bureau of Statistics, covering regional revenue and expenditure budget data as well as poverty figures for the period 2019–2022. This research employs a panel data analysis method, which combines cross-sectional and time-series data to gain a deeper understanding of the dynamics of the subject under study. The findings indicate that the majority of districts and cities experienced a decrease in poverty levels, except South Ogan Komering Ulu Regency. An F-statistic of 1.747 and a p-value of 1.264 > 0.05 show that, according to the fixed effect model's overall estimation, financial performance does not significantly affect the poverty rate. The overall R square result demonstrates that the independent variables can account for 14.63% of the variation in poverty figures. Among the six ratios, only the effectiveness ratio had a positive and significant impact, with a regression coefficient of.3426081 and a p-value of 0.019 < 0.05. Overall, local governments' financial performance does not entirely determine the dynamics of poverty in South Sumatra Province. This underscores the need to consider other factors in reducing poverty rates. Although the effectiveness ratio has a positive impact, other unexplored variables play a dominant role. Therefore, as a recommendation, local governments need to broaden their focus from merely improving financial performance to other aspects affecting poverty.]]>
<![CDATA[Filsafat Ilmu Administrasi Dan Marxisme: Indonesia ]]>
<![CDATA[Anggraini, Widya]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Waspodo, Waspodo]]>;
<![CDATA[Sriati, Sriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Studia Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[STISIPOL Pahlawan 12 Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47995/jian.v5i1.149
<![CDATA[Ilmu adalah pengetahuan yang berupa informasi yang didalami sehingga menguasai pengetahuan tersebut yang menjadi suatu ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang telah memiliki struktur sistematis dengan metode sendiri tanpa memihak pada sesuatu. Karl Marx ialah bapak pendiri Marxisme dengan pemikirannya mengenai realitas sosial. Paham mengenaipemikiran Marx disebut dengan Marxisme. Sistem pemikiran yang menyakini materi sebagai satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan yang lainnya sebagai materi disebut dengan materialisme. Pemikiran Marx mengenai filsafat materialisme yaitu bahwa hakikat dari segala sesuatu didunia ini bermula dari materi itu sendiri dan materi adalah sumbersegala sesuatu yang hidup didunia ini termasuk juga manusia. Tujuan utama ajaran marxisme yaitu mendudukkan masyarakat khususnya kaum buruh pada martabat dan kekuasaannya dam untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dalam sistem sosial yaitu revolusi dimana para kaum Proletar sedunia bersatu untuk melawankaum Borjuis.]]>
<![CDATA[Paradigma Kebebasan Dan Pembebasan Sebagai Sebuah Ilmu Pengetahuan Kritis: Indonesia ]]>
<![CDATA[Rizaldi, Rizaldi]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Waspodo, Waspodo]]>;
<![CDATA[Sriati, Sriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Studia Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[STISIPOL Pahlawan 12 Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47995/jian.v5i1.151
<![CDATA[Paradigma menjadi ukuran bagi pembedahan sebuah phenomena. Paradigma kebebasan ilmu pengetahuan merupakan pandangan tentang sebuah keadaan yang di jalani. Ilmu pengetahuan bkritis sebagai paradigma kebebasan. Dalam jurnal ilmiah ini khusus membahas tentang paradigma kebebasan ilmu pengetahuan melalui Bab XV dari buku yang di tulis oleh M.T Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran yang berjudul “ Filsafat Ilmu Pengetahuan ; hakikat Ilmu Pengetahuan Kritik terhadap Visi Positivisme Logis Serta Implikasinya” pandangan dan argument-argumen dari beberapa filusuf diantaranya oleh ariestoteles, Emanuel Kant dan juga Francis Bacon tentang kebebasan ilmu pengetahuan. Jurnal ini merupakan jurnal ilmiah referensi dari beberapa karya ilmiah baik berupa jurnal dan buku-buku dengan tujuan untuk menambah khasana pengetahuan tentang pengetahuan serupa.]]>
<![CDATA[Transformasi Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Operasi Pemelihara Perdamaian PBB: Indonesia ]]>
<![CDATA[Sriyanto, Sriyanto]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Widodo, Slamet]]>;
<![CDATA[Sriati, Sriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Studia Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[STISIPOL Pahlawan 12 Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47995/jian.v5i2.195
<![CDATA[Konsep revolusi ilmiah dari Thomas Kuhn memiliki karakteristik pemikiran dan model filsafat baru yang berpengaruh terhadap sejarah lahirnya ilmu pengetahuan dan filsafat sains. Konsep tersebut juga berpengaruh dalam proses konstruksi maupun rekonstruksi munculnya ilmu pengetahuan baru. Menurut Thomas Kuhn sejarah ilmu pengetahuan digunakan sebagai starting point kajian permasalahan fundamental dalam epistemologi keilmuan. Hal tersebut dikarenakan sains prinsipnya selalu ditandai dengan kuatnya paradigma dan revolusi ilmiah yang terjadi setelah adanya anomaly dan krisis. Fase ini kemudian didefinisikan oleh Thomas Kuhn sebagai fase sejarah lahirnya ilmu pengetahuan baru, dimulai dengan normal science, kemudian terjadi anomali dan krisis. Dengan adanya hal tersebut, kemudian muncul revolusi ilmiah yang menyebabkan lahirnya ilmu pengetahuan baru. Konsep Thomas Kuhn tersebut relevan dengan pengembangan keilmuan operasi pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) dengan tujuan membangun keterbukaan pengembangan operasi pemeliharaan perdamaian dunia terhadap anomali dan krisis serta munculnya revolusi dalam ilmu operasi pemeliharaan perdamaian dunia sehingga memotivasi munculnya paradigma baru di dalam pengembangan konsep operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Berbagai pendekatan dalam studi operasi pemeliharaan perdamaian dunia dapat menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya normatif, historis, empiris dan pendekatan lainnya dalam rangka penyiapan kapabilitas pembangunan pasukan yang terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia]]>
<![CDATA[AF POSITIVISME LOGIS: POSITIVISME LOGIS ]]>
<![CDATA[Fikri, Ady]]>;
<![CDATA[Waspodo, Waspodo]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Sriati, Sriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 1 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI ]]>
Publisher : <![CDATA[STISIPOL Pahlawan 12 Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47995/jian.v6i1.203
<![CDATA[Positivisme merupakan aliran filsafat yang dipelopori oleh Filosof Perancis yang bernama Auguste Comte Positivisme hanya mempercayai fakta yang dapat diregistrasi secara inderawi yang dijadikan objek ilmu pengetahuan. Fakta tersebut dapat ditinjau dan diuji dan setelah itu barulah kemudian dijadikan landasan pengetahuan Positiviseme Logis dikaitkan dengan pandangan mengenai ilmu pengetahuan yang memiliki 2 tradisi filsafat yaitu Emirisme-Positivisme Empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengalaman indrawimerupakan satu-satunya sumber pengetahuan. Pandangan ini sama dengan positivisme yang menekankan aspek kebebasan manusia untuk memperlakukan apa yang diindrainya sebagai kenyataan dan sumber satu-satunya dari pengetahuan ilmiah. Logika adalah bahasa formal yang dapat digunakan untuk menjelaskan kenyataan menurut model-model matematis sehingga menjadi pengetahuan yang jelas, pasti, dan benar. Kendati positivisme logis mengintegrasikan empirisme positivisme dan logika, aliran positivisme logis tidak bisa dipahami sebagai salah satu dari tiga pandangan]]>
<![CDATA[Narrative Policy Framework in The Academic Field: A Bibliometric Examination ]]>
<![CDATA[Supardi, Stepanus]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Widodo, Slamet]]>;
<![CDATA[Thamrin, M.H.]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v20i2.944
<![CDATA[The Narrative Policy Framework (NPF) has emerged as an indispensable instrument in public policy research, influencing the design, development, and implementation of diverse policies across multiple domains. Despite its growing application and influence, a thorough analysis and comprehension of its scholarly evolution and inter-disciplinary impact remain elusive. This study addressed this deficiency by conducting a comprehensive bibliometric analysis of the NPF literature. We extracted and analyzed 178 documents from the Scopus database using the Bibliometrix R utility. The results demonstrate a substantial increase in NPF research over the years, as evidenced by the growing number of affiliations and collaborations between researchers and institutions. In addition, the co-occurrence network analysis uncovered a number of research themes and clusters, providing valuable insights into the NPF research focus. Additionally, the study traced the thematic evolution of the research domain over time, revealing significant shifts and trends in research topics. Our findings suggest that the scholarly landscape of NPF research is diverse, complex, and dynamic, spanning multiple academic disciplines and policy domains. In addition to enhancing our comprehension of the NPF research ecosystem, the results of this study provide valuable insights for future research directions and policy applications.]]>
<![CDATA[Analysis of Regional Government Financial Performance and Its Impact on Poverty in South Sumatra ]]>
<![CDATA[apriyadi, apriyadi]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Sriati, Sriati]]>;
<![CDATA[Thamrin , Husni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v21i1.1090
<![CDATA[This study aims to analyze the financial performance of local governments in the districts and cities of South Sumatra Province and its impact on poverty levels. The data used were obtained from the Ministry of Finance and the Central Bureau of Statistics, covering regional revenue and expenditure budget data as well as poverty figures for the period 2019–2022. This research employs a panel data analysis method, which combines cross-sectional and time-series data to gain a deeper understanding of the dynamics of the subject under study. The findings indicate that the majority of districts and cities experienced a decrease in poverty levels, except South Ogan Komering Ulu Regency. An F-statistic of 1.747 and a p-value of 1.264 > 0.05 show that, according to the fixed effect model's overall estimation, financial performance does not significantly affect the poverty rate. The overall R square result demonstrates that the independent variables can account for 14.63% of the variation in poverty figures. Among the six ratios, only the effectiveness ratio had a positive and significant impact, with a regression coefficient of.3426081 and a p-value of 0.019 < 0.05. Overall, local governments' financial performance does not entirely determine the dynamics of poverty in South Sumatra Province. This underscores the need to consider other factors in reducing poverty rates. Although the effectiveness ratio has a positive impact, other unexplored variables play a dominant role. Therefore, as a recommendation, local governments need to broaden their focus from merely improving financial performance to other aspects affecting poverty.]]>
<![CDATA[Uniting communities: harnessing social capital for community resilience during coronavirus disease 2019 ]]>
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Taqwa, Ridhah]]>;
<![CDATA[Budiyanto, Mumahammad Nur]]>;
<![CDATA[Nadjib, Abdul]]>;
<![CDATA[Santoso, Anang Dwi]]>
<![CDATA[ International Journal of Public Health Science (IJPHS) Vol 13, No 2: June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Intelektual Pustaka Media Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.11591/ijphs.v13i2.23416
<![CDATA[This research investigates the impact of both traditional and virtual social capital on community resilience, with engagement on social media as a mediating variable. The study surveyed 397 inhabitants of an urban sub-district in Palembang, Indonesia, and analyzed the data using the structural equation model partial least square (SEM-PLS) technique. The results indicate that it is critical to prioritize and activate various forms of social capital to enhance community resilience during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The analysis showed that social media engagement had a significant positive impact on community resilience (p<0.05), however the influence of virtual bonding social capital was negligible and negatively skewed (p=0.084). It is significant to note that community resilience was significantly positively impacted by both traditional bonding and bridging social capital (both p<0.05). Social media involvement was also markedly positively impacted by virtual bonding and bridging social capital (both p<0.05). The link between virtual bonding, bridging social capital, and community resilience was strongly influenced by social media use in terms of mediation (both p<0.05). This emphasizes how important social capital, both physical and digital, and particularly social media participation, are to building community resilience during pandemics.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ]]>
<![CDATA[Wulandari, Fitri]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Rachman, Aulia]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v8i1.8363
<![CDATA[Dalam mengelola zakat diperlukan strategi yang baik. Pengelolaan zakat yang kurang terukur dan tanpa mekanisme yang baik tentu akan berpengaruh pada potensi zakat yang harusnya bisa lebih maksimal. Sebagai salah satu Unit Pengumpul Zakat, masjid ini memiliki potensi zakat yang cukup besar. Tapi saat ini realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal. Maka diperlukan strategi pengelolaan zakat yang baik dengan mengutamakan asas dan tujuan zakat seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat di masjid Jabal Nur, dan efektivitas pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat masjid Jabal Nur Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda berdasarkan teori hukum Lawrence M Friedman, dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dilihat dari struktur hukum, dan substansi hukum yang dinilai sudah efektif berjalan, sementara dalam budaya hukumnya belum efektif. Selama ini pengelolaan zakat di masjid Jabal Nur masih dilakukan secara mandiri, di mana seharusnya dana zakat diserahkan kepada BAZNAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Takaran Timbangan Jual Beli Bumbu Masak Di Pasar Induk Samarinda ]]>
<![CDATA[Wati Sukarno Putri, Mega Mega]]>;
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>;
<![CDATA[Maryah, Dewi]]>
<![CDATA[ Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.6038
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas jual beli bumbu masak yang menjual bumbunya tidak sama rata pada saat pengemasan serta tidak sesuai aturan dalam Pasal 22 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam menakar timbangan atau tidak menggunakan alat ukur yang baku sesuai standar internasional. Tujuan dari penelitian ini agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui bagaimana praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda. Apa yang melatarbelakangi penjual menggunakan alat tersebut untuk menakar bumbu masak. Serta apakah praktik takaran jual beli bumbu masak itu bertentangan dengan Hukum positif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak di pasar induk Samarinda merupakan jual beli bumbu masak yang menggunakan takaran sendok dalam menakar bumbunya, tanpa ditimbang terlebih dahulu, (2) Hal yang melatarbelakangi penjual untuk melakukan transaksi praktik takaran timbangan jual beli bumbu masak ini dikarenkan kurangnya pemahaman pedagang terhadap hukum positif di Indonesia. serta kebiasaan yang selalu dilakukan dan turun temurun oleh penjual bumbu masak di pasar induk Samarinda. Karena praktik takaran timbangan dengan menggunakan takaran sendok dilakukan lebih cepat dan mudah sehingga tidak memakan banyak waktu untuk membungkus serta dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, (3) Praktik Takaran timbangan jual beli bumbu masak ini bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, serta dapat diberikan sangsi hukum sesuai ketentuan pidana pada Pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.]]>
