Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKUISISI ]]>
<![CDATA[Ruth Marbun]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.95 KB)
<![CDATA[ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR MINORITY SHAREHOLDERS ON COMPANIES THAT MAKE ACQUISITIONS The development of the current economic system encourages a lot of companies to make acquisitions in order to strengthen their organization's condition. The acquisition that happens often cause unfairness to minority shareholders. However, based on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, it explains that the acquisition must show mutual benefit for both parties. Therefore there is a need to form some type of protection for the minority shareholders in the implementation of the acquisition]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI BIDANG JASA PARIWISATA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) ]]>
<![CDATA[Defin Sirait]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Deta Sukarja]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.667 KB)
<![CDATA[ABSTRAK KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI BIDANG JASA PARIWISATA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Defin Christover Sirait* Mahmul Siregar** Detania Sukarja*** ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrase ekonomi regional yang telah di mulai pada tahun 2015. Dengan pemcapaian tersebut, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang bebas. Metode penulisan yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang menyangkut dengan penelitian ini.Data dikumpulkan dengan metode studi pustaka. Dengan disepakatinya kebebasan penggunaan tenaga kerja asing jasa pariwisata akan membuka peluang setiap orang yang berkerja dibidang jasa pariwisata untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN dengan berbagai kemudahannya. Adapun pemberlakuan MEA dalam hal ketenagakerjaan akan menjadi pedang bermata dua bagi negara-negara anggotanya, dengan artian negara yang memiliki tenaga kerja potensial akan berkembang pesat sebagai pemain dan negera yang tidak siap dengan tenaga kerjanya akan dilanda banyaknya tenaga kerja asing masuk di negaranya. Terlebih negara-negara anggota ASEAN adalah negara-negara yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dijadikan pasar tenaga kerja bidang jasa pariwisata.]]>
<![CDATA[PERAN SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DALAM PEMBERANTASAN INVESTASI ILEGAL BERBADAN HUKUM KOPERASI ]]>
<![CDATA[Grace Shinta]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.569 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Grace Shinta Aprina Sinaga* Budiman Ginting** Mahmul Siregar** Belakangan ini marak dijumpai investasi ilegal yang berbadan hukum koperasi. Koperasi-koperasi ini melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan menjanjikan keuntungan yangtidak wajar tanpa adanya izin yang merugikan masyarakat. Maka, dibentuklah Satgas Waspada Investasi untuk menangani masalah investasi ilegal berbadan hukum koperasi.Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah aspek hukum kegiatan investasi di Indonesia, legalitas investasi melalui badan hukum koperasi serta peran Satuan Tugas Waspada investasi dalam pemberantasan investasi ilegal yang berbadan hukum koperasi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Dasar hukum pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi adalah Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016. Tujuan pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi ialah dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan investasi ilegal di Indonesia. Peran Satuan Tugas Waspada Investasi dalam pemberantasan investasi ilegal berbadan hukum koperasi ialah pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Bentuk pencegahannya seperti edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang investasi ilegal secara berkala dan pemantauan terhadap potensi terjadinya investasi ilegal.Bentuk penanganannya meliputi menginventarisasi, menganalisis, menghentikan atau menghambat, melakukan pemeriksaan secara bersama, melakukan penelusuran secara bersama investasi ilegal, dan menyusun rekomendasi tindak lanjut investasi ilegal. ]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA PT. INDOSAT, Tbk ]]>
<![CDATA[LETARI Sinurat]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.891 KB)
<![CDATA[ABSTRAK ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA PT. INDOSAT, TBK. Letari Boloni Sinurat*) Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH**) Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum***) PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum domestik. Kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dituangkan dalam kontrak joint venture. Kontrak ini diatur tentang pembagian saham. Dari kerja sama ini akan membentuk badan hukum baru, yang merupakan perpaduan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan terkait alih teknologi dalam penanaman modal asing, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebabkan ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi kebijakan itu diatur pada Pasal 10 ayat (4) Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (3) huruf d alih teknologi melalui investasi asing di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas, walaupun UU No 25 Tahun 2007 tidak merumuskan secara otentik kata alih teknologi. Alih teknologi hanya dipandang sebagai sebuah pilihan bagi investor bukan sebagai suatu kewajiban yang bersifat mengikat dan disertai dengan sanksi tegas.Alih teknologi ini seharusnya dapat diimplementasikan dengan baik apabila terdapat sebuah regulasi yang jelas mengatur dan mensyaratkan alih teknologi sebagai syarat bagi para penanam modal asing untuk mendapatkan berbagai insentif dan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia.Disamping itu dengan regulasi yang jelas maka tujuan investasi asing di Indonesia sesuai dengan asas kemandirian dapat tercapai, yakni meningkatkan daya saing dan kemandirian teknologi nasional.Ketentuan umum UU No 25 Tahun 2007 tidak merumuskan secara otentik beberapa hal penting terkait kontrak alih teknologi yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. b) Pasal 2 UU No 25 Tahun 2007 tidak menjelaskan arti penanaman modal langsung dan tidak langsung. *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSYARATAN PENANAMAN MODAL YANG TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN (TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES/TRIMs) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ]]>
<![CDATA[Adelina Tarigan]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.73 KB)
<![CDATA[ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSYARATAN PENANAMAN MODAL YANG TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN (TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES/TRIMs) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Adelina br Tarigan *) Budiman Ginting **) Mahmul Siregar ***) TRIMs adalah suatu kesepakatan dari rangkaian kesepakatan GATT/WTO yang merupakan singkatan dari Agreement on Trade Related Investment Measures.Latar belakang pembentukan Agreement on Trade Related Investment Measures untuk mengupayakan terciptanya kelancaran perdagangan internasional melalui pengaturan sejumlah performance requirement dalam persyaratan penanaman modal.Di Indonesia pengaturan hukum terhadap penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama bagaimana pengaturan persyaratan penanaman modal yang terkait dengan perdagangan (TRIMs) dalam kerangka GATT/WTO, kedua bagaimana persyaratan penanaman modal yang terkait perdagangan (TRIMs) di Indonesia, ketiga bagaimana ketentuan TRIMs dalam Undang‑Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research).Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana jenis penelitian ini berguna untuk mendapatkan teori‑teori, pendapat‑pendapat atau penemuan‑ penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa perjanjian TRIMs hanya terkait dengan perdagangan di bidang barang atau yang terkait dengan perdagangan internasional.Indonesia sebagai negara anggota atau negara salah satu pendiri WTO berkewajiban meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO sebagai bentuk kesiapan dan bentuk kepastian hukum Indonesia mendatangkan penanam modal asing.Salah satu kesepakatan yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu Trade Related Investment Measures (TRIMs). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah sesuai dengan TRIMs, namun masih memiliki pengaturan yang diskriminasi terhadap penanam modal asing. Namun pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan Agreement on TRIMs. Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, TRIMs, Penanam Modal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA BERDASARKAN PRINSIP FAIRNESS GOOD CORPORATE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Refi Chairunnisa]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.095 KB)
<![CDATA[ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA BERDASARKAN PRINSIP FAIRNESS GOOD CORPORATE GOVERNANCE Refi Rafika Chairunnisa* Bismar Nasution ** Mahmul Siregar*** Prinsip “one share one vote” didalam pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan Pemegang Saham Minoritas. Selain itu adanya benturan kepentingan antara para pemegang saham dan Direksi memperburuk kedudukan Pemegang Saham Minoritas yang cenderung lemah untuk mendapatkan hak dan kepentingannya. Kepentingan Pemegang Saham Minoritas harus dilindungi, karena Pemegang Saham Minoritas adalah bagian dari pemilik suatu Perseroan dikarenakan saham yang dimilikinya merupakan penyertaan modal. Maka dengan adanya penerapan prinsip Good Corporate Governance khususnya pada prinsip fairness penekanan terhadap perlindungan Pemegang Saham Minoritas atas segala keputusan yang diambil oleh perseroan dapat diwujudkan dengan adanya kesetaraan dan kewajaran sesuai dengan besarnya penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya konsep Good Corporate Governance di Perusahaan Terbatas Terbuka (PT) tercipta adanya internal balance antara organ-organ perusahaaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Selain itu juga terciptanya external balance yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. Bentuk perlindungan atas hak dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Minoritas diantaranya : Hak Perseorangan (Personal Right), Hak Penilaian (Appraisal Right), Hak Utama (Pre-Emptive Right), Hak Derivatif (Derivative Right), Hak Pemeriksaan (Enquete Recht). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Prinsip FairnessGood Corporate Governance ]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK (PRUDENT BANKING PRINCIPLE) DALAM MENERBITKAN LETTER OF CREDIT DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Arimansyah Arimansyah]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (733.863 KB)
<![CDATA[Abstrak Seiring berkembang pesatnya perdagangan internasional, Letter of Credit (L/C) menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi sistem pembayaran yang dilakukan oleh para pihak. Hal ini juga harus dibarengi dengan sikap antisipatif, oleh karenanya masih ada juga terjadi sengketa dalam penanganan L/C yang mengakibatkan kerugian bagi bank dan juga berdampak kepada perekonomian negara. Bank sebagai pemeran penting dalam pelaksanaan L/C tersebut haruslah menjaga agar dapat berjalan dengan baik. Kunci utama ialah dengan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudent banking principle). UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tentunya menjadi dasar dalam penerapan prinsip itu. Kata Kunci : Letter of Credit (L/C), Prinsip Kehati-hatian, Perbankan. Abstract As the rapidly growing international trade, Letter of Credit (L / C) to be one option in overcoming the payment system made by the parties. This should also be accompanied by anticipatory attitude, therefore there is also a dispute in the handling of L / C which resulted in losses for banks and also affect the country's economy. Banks as important holders in the implementation of the L / C must keep it in order to run well. The main key is to always be guided by the principle of prudence (prident banking principle). UU No. 10 of 1998 concerning Banking must be the basis for the application of that principle. Keywords : Letter of Credit (L/C), Prudential Principles, Banking.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK FOREIGN DIRECT INVESTMENT PADA SEKTOR BISNIS ONLINE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Ruth Medika]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (575.417 KB)
<![CDATA[ABSTRAK ANALISIS DAMPAK FOREIGN DIRECT INVESTMENT PADA SEKTOR BISNIS ONLINE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGERI Ruth Medika Sani Pakpahan* Budiman Ginting** Mahmul Siregar*** Penanaman modal asing memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu bidang usaha di Indonesia yang menarik minat investor asing adalah bisnis online atau perdagangan elektronik (e-commerce). Meningkatnya minat investor asing terhadap e-commerce di Indonesia menjadi salah satu tugas pemerintah untuk memberikan keamanan, kejelasan dan kenyamanan bagi penanam modal asing tapi tentu tidak melupakan para pelaku usaha lokal untuk dapat berkembang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana pengaturan kegiatan penanaman modal asing dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007; kedua, bagaimana pengaturan penanaman modal asing dalam bidang usaha bisnis online di Indonesia; dan ketiga, apa dampak yang disebabkan investasi asing dalam bidang usaha bisnis online terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan hasil tulisan ilmiah lainnya seperti makalah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini adalah bahwa E-Commerce mempunyai peranan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. E-Commerce menjadi salah satu bidang usaha di Indonesia yang terbuka untuk asing dengan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Aliran investasi asing yang diterima dalam bidang usaha bisnis online memiliki dua dampak yang saling bersebrangan. Jika dikelola dengan baik maka dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun jika tidak, penguasaan asing dapat berlebih terhadap sumber daya milik negara. Kata Kunci : Foreign Direct Investment, Pertumbuhan Ekonomi, E-Commerce. * Mahasiswa Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II]]>
<![CDATA[ABSTRAK PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN) SEBAGAI SALAH SATU PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Irene Manik]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.332 KB)
<![CDATA[ABSTRAK PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN) SEBAGAI SALAH SATU PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Irene Manik* Bismar Nasution ** Mahmul Siregar *** Keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada inisiatif perusahaan untuk mampu mengatur semua kinerja perusahaan dengan baik dalam wujud Good Corporate Governance yang dijalankan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Bahwasanya, pengelolaan perusahaan perlu melihat cara untuk mengakomodasikan dan melindungi setiap unsur dalam perusahaan termasuk karyawan sebagai stakeholder. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Good Corporate Governance dalam hukum perusahaan di Indonesia, bagaimana penerapan dan sistem Employee Stock Ownership Program, bagaimana Employee Stock Ownership dalam Good Corporate Governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis secara kuslitatif. Konsep Good Corporate Governance diterapkan perusahaan guna memperbaiki keberlangsungan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan telah diatur dengan regulasi yang sedemikian. Konflik kepentingan perusahaan bisa muncul mengingat aspek perusahaan bukan saja tentang pemegang saham ada stakeholderlain yang juga mempunyai peran penting dan selanjutnya perlu dilindungi. Keberadaan program Employee Stock Ownership Program (ESOP) merupakan program yang telah lama dilaksankan pada negara-negara maju dan sejak tahun 1998 sudah diterapkan di Indonesia yang sistemnya diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Wujudnya dapat diberikan sebagai bonus atau pembelian secara sukarela karyawan atau bahkan dana yang ditetapkan, yang dikelola oleh pengelola dana yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Korelasi antara kedua hal tersebut menjukkan sinergi yang baik dalam keberlangsungan perusahaan, peningkatan produktivitas, dan mampu membangun persepsi yang positif terhadap perusahaan. Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), Employee Stock OwnershipProgram (ESOP)]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN DIVESTASI OLEH PENANAM MODAL ASING DALAM BIDANG PERTAMBANGAN (STUDI PT. FREEPORT INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Elisabeth Silalahi]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.725 KB)
<![CDATA[ABSTRAK AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN DIVESTASI OLEH PENANAM MODAL ASING DALAM BIDANG PERTAMBANGAN (STUDI PT. FREEPORT INDONESIA) Elisabeth Aurora Silalahi* Bismar Nasution** Mahmul Siregar*** Tujuan dilakukannya pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.Salah satu yang memiliki peranan penting dalam membantu pembangunan nasional adalah penanam modal asing dalam bidang pertambangan, terkhususnya pertambangan mineral dan batubara. Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penanam modal asing dalam bidang pertambangan harus melakukan divestasi saham secara bertahap terhadap peserta Indonesia dan mengubah sistem kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas.Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media elektronik. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara dan divestasi saham telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penanam modal asing dalam bidang pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi saham. Apabila kewajiban divestasi saham tidak dipenuhi, maka akan timbul akibat hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut yang akan diberikan kepada penanam modal asing dalam bidang pertambangan. Kata Kunci : Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Divestasi Saham, Izin Usaha Pertambangan. ]]>
