Claim Missing Document
Check
Articles

Problematika Kejurusitaan dalam Menangani Perkara Pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Antara, I Wayan Eka; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Widyantara, I Made Minggu
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8078.177-182

Abstract

The legal system in Indonesia is based on colonial, ethnic and religious law. This regulation forms the basis for all court decisions, including general courts, state administrative courts, and religious courts. As for the problems: 1) How is the process for implementing jurors based on article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts at the Bangli Regency Religious Court office? 2) What are the inhibiting factors for adversity in handling cases at the Bangli Regency Religious Court office? The purpose of this study is to understand the implementation of jursita based on article 103 of Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts at the Bangli District Religious Court and to understand the supporting and inhibiting factors of slump at the Bangli Religious Courts, to then find a solution. This study uses empirical methods. Empirical method used by the writer based by the data obtained by the writer from those people whom directly connected with the case matters written on the subject of this study. The bailiff must comply with the direction of the Chief Justice and submit announcements, reprimands, and court decisions in accordance with statutory provisions. If the parties do not provide accurate information, bailiffs may experience difficulties in carrying out their duties. However, they can still be informed about subpoenas by the local village head.
Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Bangli I Wayan Yuda Atmaja; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8710.69-75

Abstract

Konsumsi miras pada anak-anak di Kabupaten Bangli merupakan salah satu isu penting yang memprihatinkan masyarakat. Masalah ini berpotensi berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di kabupaten Bangli dan Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Bangli. Penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak serta untuk upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Anak mengalami kesulitan berteman saat mereka tumbuh dewasa. Keterampilan sosial mereka dapat dipengaruhi oleh perilaku keluarga dan komunitas mereka, dan komunitas dapat membantu mengajari anak empati terhadap teman dan keluarga mereka. Pemerintah harus bersosialisasi kepada anak bahwa alkohol itu sangat buruk dan mereka harus mematuhi peraturan. Semua orang harus membantu agar anak tidak meminum alkohol karena dapat membahayakan tubuh dan otak mereka dan menyebabkan masalah besar jika mereka terus minum.
Penggunaan Peluasan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Lingkungan Kadek Krisna Amacya; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8711.76-81

Abstract

Lingkungan hayati artinya upaya sistematis serta terpadu yg dilakukan buat melestarikan fungsi lingkungan hayati serta mencegah terjadinya pencemaran. Peluasan alat bukti tindak pidana lingkungan berfungsi buat memperluas alat bukti selain fakta saksi, informasi pakar, surat, petunjuk, warta terdakwa. terdapat dua rumusan persoalan antara lain: bagaimanakah Penggunaan Peluasan alat Bukti pada Tindak Pidana Lingkungan serta bagaimanakah alat Bukti yg terdapat pada Tindak Pidana Lingkungan. Penelitian ini ialah penelitian aturan normatif yang bedasarkan peraturan perundang - undangan data yang di dapat penulis dalam media umum. Peraturan hukum tentang peluasan alat bukti lingkungan di atur dalam Undang - Undang pasal 184 KUHAP serta pasal 96 alfabet f, perihal alat bukti lain yaitu isu yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, serta yang serupa menggunakan itu serta alat bukti data, rekaman, atau isu yang bisa dibaca, ditinjau, serta didengar yg bisa dikeluarkan dengan tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik terdapat pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronika.
Sanksi Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Pungutan Liar di Pos Pemeriksaan KTP Gilimanuk) Meysin Liston Sinaga; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8715.94-98

Abstract

Di Indonesia, kejahatan seperti pungutan liar sering terjadi. Suatu perbuatan yang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk membayar, menyerahkan sesuatu, atau melakukan perbuatan untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pemerintah harus menegakkan peraturan saat ini dengan tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Kerangka hukum yang berkaitan dengan larangan terhadap pegawai negeri yang melakukan pungli dibahas dalam penelitian ini, serta sanksi hukum atas perilaku tersebut. Hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua pendekatan hukum dan pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan studi tersebut, PNS yang melakukan pungli dikenakan sanksi hukum berupa sanksi disiplin sedang dan berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sanksi terberat bagi PNS yang melakukan pungli adalah pemecatan. Sebagai upaya untuk mencegah penilaian yang tidak sah yang akan merusak upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, diharapkan pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang nilai supremasi hukum.
Sanksi Pidana bagi Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Ni Kadek Ari Swartini; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8717.105-110

Abstract

Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Bali, penggunaan ponsel saat berkendara merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan telepon saat mengemudi, menurut hukum. Hukuman pidana akan diterapkan jika seseorang terus melanggar. Studi ini membahas bagaimana membatasi penggunaan ponsel saat mengemudi dan bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, UU No. 22 Tahun 2009. Undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana penggunaan ponsel saat mengemudi adalah UU No. 22 Tahun 2009. Penggunaan ponsel saat mengemudi memiliki banyak dampak negatif, dan diharapkan penegakan hukum akan selalu mendidik masyarakat tentang efek ini
PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN BENDAHARAWAN KABUPATEN BANGLI I Gusti Agung Prama Yoga; Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Dharma Jnana Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL DHARMA JNANA
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.527 KB)

Abstract

Pada masa pandemi covid-19 telah membawa perubahan besar pada struktur perekonomian dan perpajakan. Fungsi pajak yang utama adalah sebagai sumber keuangan Negara, namun jika keadaan sudah berubah, maka fungsi pajak pun beralih kepada fungsi mengatur (regular) di bidang ekonomi dan sosial. Di masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan banyak Peraturan Pemerintah sehubungan menstimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mulai PP23, 44,86,110 dan 143/KMK.03/2020 semua itu dimaksudkan agar wajib pajak merasa diringankan dari kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain maksud pemerintah meringankan beban wajib pajak malah berakibat memberatkan apabila perlakuan dari pihak pemotong dan pemungut pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Bendaharawan pemda memiliki fungsi pemotongan dan pemungutan pajak atas PPh 22, pph 23 dan PPN kepada rekanan, namun dalam masa pandemi ini pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha yang menjual barang yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana penanganan covid-19. Bagi bendaharawan yang tidak tahu aturan tersebut cenderung tidak berani melakukan pembebasan pemotongan, maka bendaharawan akan memotong dan memungut pph dan PPN kepada rekanan seperti biasa. Disinilah kerugian yang diderita rekanan, sehingga perlu diberikan pelatihan untuk update pengetahuan dan tata cara pemotongan dan pemungutan.
Green Tourism In Sustainable Tourism Development in Bali Based On Local Wisdom Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Mella Ismelina Farma Rahayu; Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3489

Abstract

Abstract The emergence of tourism as a major industry is one of the most remarkable changes that have occurred in global economic activity. Over the last three decades, issues related to the environment and sustainable development related to tourism, especially in Bali, have developed from a marginal topic into a focus of consideration and research. The purpose of this research is to find a novelty in the use of the concept of green tourism as a method that is seen as capable of supporting sustainable tourism development based on local wisdom, especially in Bali. The research used is normative legal research on Law no. 10 of 200b concerning Tourism with a statutory and conceptual approach. This study found that various statutory regulations, including Law no. 10 of 2009 concerning Tourism, namely through sustainable tourism all resources can be managed so as to meet needs and maintain cultural integrity, ecological dimension biodiversity, and system life.Keywords: Bali; Green Tourism; Sustainable Tourism; Local Wisdom. 
The Urgency of Indonesian Omnibus Law Implementation Related to Foreign Investment Laksmi Dewi, Anak Agung Sagung; Rahayu, Mella Ismelina Farma; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Saripan, Hartini; Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 6 No 2 (2023): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v6i2.239

Abstract

Investment is one of the driving means of strengthening the country's economy. One of the expected ways to increase investment is through foreign investment. Various regulatory measures have been carried out by evaluating and analyzing regulations and policies related to the licensing process for foreign investment. A new legal breakthrough is in the form of the enactment of the Omnibus Law on the Job Creation Law that is being pursued by the government aims to make it easier for foreign investors to obtain a permit. The formulation of problems that can be studied include how the omnibus law applies to simplifying licensing in an effort to facilitate the licensing process related to foreign investment. This study aims to examine the urgency of the implementation the Omnibus Law to simplify the licensing process in an effort to facilitate foreign investment in Indonesia. This research is a normative legal research, which uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that efforts to simplify the licensing process for foreign investment in Indonesia become a reference for the government with foreign investors in facilitating sustainable development efforts in the tourism sector which aims to increase large amounts of investment, the availability of jobs, and is expected to improve the country's economy. So in the application of the Omnibus Law, it is expected to be able to accommodate interests that aim to prosper the community.
Profitabilitas, Good Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan Anak Agung Sagung Dewi Laksmi; Ni Gusti Putu Wirawati
E-Jurnal Akuntansi Vol 32 No 4 (2022)
Publisher : Accounting Department, Economic and Business Faculty of Universitas Udayana in collaboration with the Association of Accounting Department of Indonesia, Bali Region

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/EJA.2022.v32.i04.p16

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of profitability, good corporate governance, and disclosure of corporate social responsibility on firm value. The research was conducted on oil palm plantation companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. Purposive sampling is the technique of determining the sample chosen in this study and obtained a sample of 13 companies with a sample of 65 observations. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the research results obtained evidence, profitability has a positive and significant effect on firm value, good corporate governance has a positive but not significant effect on firm value, and disclosure of corporate social responsibility has a negative and insignificant effect on firm value. Keywords: Profitability; Good Corporate Governance; Corporate Social Responsibility Disclosure; Firm Value.
Implementation of Good Governance Principles in the Formation of Regional Regulations in Indonesia SAKTI, Sawung Aji Bhawono; DEWI, Anak Agung Sagung Laksmi
Journal of Tourism Economics and Policy Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Tourism Economics and Policy (July - September 2025)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the implementation of good governance principles in the formation of Regional Regulations (Perda) in Indonesia with a focus on the aspects of transparency, public participation, and accountability. The research method uses a qualitative approach through document studies of 15 problematic Perda and in-depth interviews with 10 stakeholders in Bandung City and Sleman Regency. The results of the study indicate that the implementation of good governance principles is still low, where only 40% of regions are transparent in publishing Perda drafts, public participation reaches 25-30%, and accountability is recorded at 20%. The main obstacles include structural limitations (70% of regions do not have a policy analysis unit), cultural (bureaucratic resistance), and technical (limited human resource capacity). However, the study also identified good practices such as the E-Legislation system in Surabaya which increased youth participation by 40%, and the Perda Law Clinic in Yogyakarta which reduced problematic Perda by 35%. These findings conclude that institutional strengthening, increasing legislative capacity, and utilizing technology are the keys to realizing the formation of more participatory and accountable Perda. The study recommends three strategic steps: (1) the establishment of a regulatory analysis unit in each region, (2) technical training for Perda drafters, and (3) the development of a digital platform for public participation.
Co-Authors A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya A. A Mas Stela Kurtika adi Adhi Wibisana, Anak Agung Ngurah Agus Hindiana Christantino Mek Agus Rai Mahardika Agustinus Deny Bria Agustinus Samosir Amelia Anak Agung Ayu Gayatri Anak Agung Ayu Mas Merta Sari Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi Anak Agung Bagus Ari Satya Dharma Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya Anak Agung Bagus Sempidi Junior Anak Agung Dinda Trisna Kesumadewi Anak Agung Gede Agung Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Pradnya Paramitha Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Dharma Bayu Subandi Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi Anak Agung Putra Agung Dwicahyana Anak Agung Tias Sandya Dianti Anggia Maharani Putri Antara, I Wayan Eka Antari, Putu Agustina Mega Antonius De Andrade Fahik Arimastanaya, I Gede Arini , Desak Gde Dwi Arini, Desak Gde Dwi Arinjaya, I Gede Yudi Arjana, Made Ryoko Aditya Arniti, Ni Komang Ayu Artana, I Putu Arya Wiguna Ashton, Annie Long Astri , Dewa Ayu Mareyta Ayou Lestari Duarkossu Ayu Ratih Indra Kusumawati Bagus Andika Artha Surya Bagus Putu Lanang Agastya Berliana Indah Sari Brahmanta, I Gusti Ngurah Agung Sweca Budiastra, I Kadek Roger Budikusuma, I Gede Herry Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cipta PutraI Ketut Wira Cipta Putra Cokorda Gede Agung Rama Yudha Dananjaya, A.A. Ngr. Dwi Darmayanti, Ni Komang Arik Dedi Romadhan Desak Ketut Linda Saraswati Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida Desy Kristiani Rahma Putri Devi, A.A Mas Karpeka Dewa Gede Agung Getsumeda Dewa Gede Ananta Prasetya Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi Dewa Gede Widya Swastika Dewa Made Natha Dwitama Dewa Putu Mantera Dewi, Komang Ayu Trisna DEWI, Ni Luh Putu Yuni Sartika Dharmayuda, Made Satria Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Dimas Putra Wicaksana Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, I Gusti Ayu Gita Pritayanti Dinata, I Gede Agus Marta Dwipayana, I Kadek Denny Harta Dwipayana, I Made Aditya Eka Andrean Ramadhan Erlin Kusnia Dewi Esa Nurillah Firdaus, Ilham Gede Agus Antonio Leovandy Gede Agus Sukawantara Gede Dwiki Cahyadi Gede Indra Yasa Asiawan Gede Oka Swarbhawa Gemaya Wangsa Gowinda Prasad Gregorius Yolan setiawan Gunantara, I Gede Agus Surya Gunawan, I Kadek Faiza Putra Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania Gusti Nyoman Adung Setiawan Guterres, Mirela Maria Ribeiro Haris Wirayuda Herowati Poesoko, Herowati Hery Sudiarto I Gde Ardi Suarbawa I Gede Agus Sudiantara I Gede Fajar Manggala I Gede Made Widia Permana I Gede Suariawan I Gede Susila Putra I Gede Yoga Pratama I Gede Yogi Arya Windiarta I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Gede Utara Hartawan I Gusti Agung Mahyuni I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi I Gusti Agung Prama Yoga I Gusti Ayu Firga Julia I Gusti Ayu Gita Dwiyanthi Merta I Gusti Ayu Sukrisma Dewi I Gusti Dama Galang Devara I Gusti Ngurah Arya Brahmantara I Kadek Nova Astrawan I Kadek Purwadi Putra I Kadek Suar Putra Dana I Ketut Sukadana I Komang Aditya Diputra I Komang Arya Sentana Mahendra I Komang Oka Raharja I Komang Widnyana I Made Adi Endra Supardi I Made Andy Sabda Permana I Made Andy Sabda Permana I Made Arimbawa Wiraputra I Made Ary Supartawan I Made Della Dwi Angga Saputra I Made Deni Pramudya Adi Putra I Made Dwi Mahardika I Made Dwi Narendra Dananjaya I Made Gede Adi Arya Natih I Made Irvan Ariansyah Putra I Made Khrisna Dwi Payana I Made Krisna Bagus Wisena I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Oka Wiradharma I Made Rai Dwi Surya Atmaja I Made Sepud I Made Subantara I Made Yasa Wahyuda I Maoe Hinggu Widyantara I Nyoman Arya Mugi Raharja I Nyoman Budiantara I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gilang Radwithama I Nyoman Loka Hari Prabawa I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Subamia I Nyoman Sugiarta I Nyoman Sukrata I Nyoman Surya Natha I Nyoman Sutama I NYOMAN SUTAMA I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Putu Andika Sanjaya I Putu Aris Sedana Putra I Putu Budi Astika I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Pradita Wiradinatha I Wayan Ari Subakti I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Bagas Surya Adi Pratama I Wayan Chandra Adyatma I Wayan Dedi Arta I Wayan Dedy Cahya Pratama I Wayan Edi Kurniawan I Wayan Edy Darmayasa I Wayan Kevin Mahatya Pratama I Wayan Kusuma Purwanta I Wayan Merta Jaya I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wira Jaya Udaya I Wayan Yuda Atmaja I.B. Gede Agustya Mahaputra Ibnu Maruf Ida Ayu Gede Adi Suandewi Ida Ayu Prawita Utami Putri Ida Ayu Putri Ary Yulandari Ida Ayu Sri Wahyuni Ida Ayu Vera Wirya Paramita Ida Ayu Viony Adniasari Ida Bagus Ari Nugraha Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba Ida Bagus Wimba Pratama Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada IG.A.A.Gita Pritayanti Dinar Indah Permatasari Indrawan, Putu Pery Indrayana, I Wayan Aditya Intan Dian Vitaloka Jaya, I Gede Agus Purna Johannes Ibrahim Kosasih Julius Roland Lajar Juniana, I Kade Kade Richa Mulyawati Kadek Bayu Krisna Juliantara Kadek Hary Harmawan Kadek Indra Prayogi Kadek Krisna Amacya Kadek Puspayoga Kadek Putra Dwi Payana Kadek Suryasantosa Kadek Wahyu Juniarta Kadek Yuda Kumala T.D Kamaswara, Anak Agung Gde Agung Kresna Kardiyasa, I Made Karma, Ni Made Sukaryati Karna, Ida Bagus Adi Pati Karna, Putu Indra Satya Kasirinus Jee Lua Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Ketut Danu Yudistira Komang Adika Bayu Mahendra Komang Gede Reska Joanykernia Pradila Komang Ikka Shintya Daivi Komang Krisna Prema Kosalya , I Gusti Ayu Agung Kresensia Angelica Hardi Kumara, GD. Bagus Maesha Kusomo, Livia Kusuma, Ida Bagus Wahyu Wira Kusuma, Ngurah Arya Laning, Marthen Lazarus lda Ayu Mirah Widnyani Linda Vianty Mala Takko Luh Ketut Ayu Andayani Luh Putu Sudini Luh Putu Suryani Luh Putu Yustika Riani Kusuma Luiter Lubalu Made Adityaswara Amerta Yoga S Made Dwi Kurnia Dananjaya Made Dwi Mahayuni Dharmayanti Made Harum Pratiwi Made Minggu Widyantara Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa Mahaputri, Anak Agung Istri Maharani, Ni Made Intan Mahardika, Made Marianus Oktavian Darung Mario Viano Rasi Wangge Mella Ismelina Farma Rahayu Meysin Liston Sinaga Nadila Purnama Sari Negara, I Made Rai Arya Suta Ni Gusti Putu Wirawati Ni Kadek Ari Swartini Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi Ni Kadek Lia Sri Padmiani Ni Kadek Nilawati Dwi Cahya Ni Kadek Nisa Alfiyana Ni Kadek Pingkan Putri Natalia Ni Komang Ayu Sri Agustini Ni Komang Ayu Triana Dewi Ni Komang Diana Trisnayanti Ni Komang Nanda Permata Dewi Ni Komang Putri Pratiwi Ni Komang Sri Herawati Octa Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Luh Putu Yosi Pratiwi Ni Made Dhea Wijayanti Upadana Ni Made Dwi Ari Cahyani Ni Made Nindya Maheswari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Pratiwi Ni Made Sasmita Ayuningrum Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Sukaryati Ni Made Sukuryati Karma Ni Made Suryati Ni Made Swandari Ni Made Wismantari Ni Made Yeni Sukmawati Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri Ni Nyoman Rina Desi Lestari Ni Nyoman Sonia Santhy Suryani Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma Ni Putu Lalitha Candra Laksmi Ni Wayan Regina Novyanti Nono , Ignasius Yosanda Novitasari Kusuma Dewi Nurjaya, I Nyoman Widi Nyoman Ananda Bimastara Nyoman Gede Aditya Jay Medhika Nyoman Handytya Wiarsa Putra Pande Putu Rastika Paramartha Pangjaya, Anak Agung Ananda Putra Paramita, Ni Putu Ayu Prasetya Paramitha, Dewa Ayu Cahyani Permana, I Putu Bayu Pius. A. Samponu Poly Pagna Pramana, Dwik Aditya Praminingrat, I Gusti Agung Istri Arinda Prasetia, I Gusti Ngurah Yudha Prayascita, I Made Wira Manik Prayoga, Gede Kristya Yuan Priana, Cahya Edy Purnacandrama, I Putu Gede Anom Putra , Andrie Eka Putra, I Gusti Ngurah Agung Bagus Bima Putra, I Made Mudana Adi Putri, Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri, Ni Made Melly Deni Kiara Putri, Ni Putu Ayu Sri Darma Putri, Ni Putu Yuni Suantika Putu Aditya Witanaya Putra Putu Ayu Sarina Selsa Oktaviani Putu Budiartha, I Nyoman Putu Cyntia Rizdyanti Putu Kayla Yunita Dewi Putu Ryan Baskara Putu Suryani . Putu Wisesa Sagara Rendi Salasbi Rizal, Michael Jose Ronaldo Darmawan Ronaldo Ragowino Bira SAKTI, Sawung Aji Bhawono Sanjaya, Anom Bagus Sari, Anak Agung Arista Purnama Sari, Ni Wayan Dian Anggita Saripan, Hartini Sarwini, Ida Ayu Ketut Sastra, Putu Arya Adi Sena, Putu Gede Prema Septianingsih, Komang Ayuk Seputra, I Putu Gede Sienny Karmana Somayasa, I Made Gede Bagus Sri Ulina Theresa Perangin-Angin Suarnegara, I Putu Agus Suartama, I Kadek Anom Sudibya, Diah Gayatri Sugiarta, I Kadek Agus Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Sujana, Putu Krisna Widya Suradnya, I Gusti Ngurah Made Susanti, Ni Komang Dewik Ary Taruna, Darly Teo Dentha Maha Pratama Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Triana Agus Widiasih Trianti, Dhania Bagus Fajar Ujianti, I Made puspasutari Ujianti, Ni Made Puspasutari Utami, Ni Putu Marsya Utari Paramita Devi Wayan Ardi Indra Jaya Wayan Artana Wianta, I Made Prama Wibawa, Theo Sukardi Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Wicaksana, Dewa Putu Ade Wicaksana, I Gusti Ngurah Ketut Satya Widhiastuty, Ni Putu Ayu Angreny Widiana, I Gusti Agung Ngurah Satya Widiantara, Made Minggu Widyaningsih, Gusti Ayu Erlin Widyantara, Made Minggu Widyastuti, Ida Ayu Wayan Wijana, Kadek Wijaya, Kadek Agus Mahendra Wijaya, Pande Putu Dinda Novita Wijayanti, Ni Kadek Sri Wiraguna, Komang Wiryawan, I Kadek Arya Wisantya, Khresna Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka Yanti, Ni Kadek Derlin Yudha, I Gede Dharma