Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Electrical and Computer Engineering Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Arena Hukum Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Journal Of World Science East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies SASI
Desak Putu Dewi Kasih
Faculty Of Law Udayana University
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Classification of Industrial Relations Disputes Settlement in Indonesia: Is it Necessary? Desak Putu Dewi Kasih; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Kadek Agus Sudiarawan; Putri Triari Dwijayanthi; Dewa Ayu Dian Sawitri; Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama
Hasanuddin Law Review VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v8i1.3502

Abstract

This study aimed to examine the effect of the disputes classification in the industrial settlement system, comparing arrangements according to the perspective of the International Labor Organization, China, Japan, and Kazakhstan, and trying to find the ideal concept of the type of industrial dispute to apply in Indonesia. This research is normative legal research. The approaches used in this study were the statutory approach, conceptual approach, fact approach, and comparative approach. The results revealed that the classification of disputes in the industrial relations settlement system in Indonesia has an impact on the difficulty of the parties in classifying their disputes. Comparative studies were conducted to determine the classification of disputes in international law as well as in China, Japan, and Kazakhstan. The ideal concept that can be offered to Indonesia is the simplification or elimination of the classification of industrial relations to provide dispute resolution by applying the principles of fast, precise, fair, and inexpensive methods.  
URGENSI REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PINJAMAN ONLINE MELALUI PEMBAYARAN PERBANKAN I Gede Arya Juniardana; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.326 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana pengakuan dari financial technology (FinTech) di Indonesia serta tujuan lainnya untuk mengenalisis bentuk transaksi serta pinjaman online yang dimana penyaluran dan penerimaan pembayaran pinjamannya melalui perbankan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach) serta perundang–undangan (statue approach). Metode yang digunakan terkait dengan metode yuridis normative yakni suatu metode dengan mengacu pada mengkaji lebih dalam terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengacu terhadap suatu studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder baik yakni sebagai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini berisfat deskriptif dengan menjelaskan suatu permasalahan dari isu hukum terjadi secara mendetail dengan menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini merupakan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (FinTech) di Indonesia mempunyai regulasi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan menjadi pengaturan industri FinTech (Financial Ttechnology) & ketentuan yang memayungi pengawasan. Selain itu Bank Indonesia juga mengatur mengenai regulasi tersebut yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sistem pembayarn di Indonesia dalam penyelenggaraan FinTech tertuang di Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik. Hadirnya fintech secara tidak langsung memberikan solusi pembentukan inovasi keuangan serta transaksi non tunai. Tujuan fintech yakni memudahkan konsumen mendapatkan layanan keuangan yang prima serta mempermudah transaksi finansial. This purpose of study to determine and analyze how the recognition of financial technology (FinTech) in Indonesia and other purposes to identify forms of transactions and online loans in which the distribution and receipt of loan payments through banks. The research method used is normative juridical research with a conceptual approach (conceptual approach) and legislation (statue approach). The method used is related to the normative juridical method, which is a method with reference to a deeper study of the applicable laws and regulations and also refers to a literature study by utilizing secondary data, namely as primary legal materials and secondary legal materials. The nature of this research is descriptive by explaining a problem from a legal issue that occurs in detail by drawing conclusions so that it can find answers to a problem that occurs. The results of this study are online loan agreements based on Financial Technology (FinTech) in Indonesia which have regulations, namely the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector to regulate the FinTech industry (Financial Ttechnology) & the provisions that apply. cover supervision. In addition, Bank Indonesia also regulates the regulation contained in Bank Indonesia Regulation Number. 19/12/PBI/2017 regarding the Implementation of Financial Technology. The payment system in Indonesia in implementing FinTech is stated in Bank Indonesia Regulation Number. 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, Bank Indonesia Circular Letter Number. 18/22/DKSP regarding the Implementation of Digital Financial Services, Bank Indonesia Regulation No. 18/17/PBI/2016 regarding Electronic Money. The presence of fintech indirectly provides solutions for the formation of financial innovations and non-cash transactions. The purpose of fintech is to make it easier for consumers to get excellent financial services and facilitate financial transactions.
PENGATURAN PENGEMBALIAN DANA TABUNGAN NASABAH YANG MELEBIHI NOMINAL YANG DIJAMIN PADA BANK YANG TERLIKUIDASI Kadek Widhi Pradnya Gita; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p02

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis pengaturan mengenai pengembalian dana tabungan nasabah pada bank yang terlikuidasi dan menganalisis pengembalian terhadap dana tabungan nasabah yang melebihi nominal yang dijamin pada bank yang terlikuidasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dana tabungan nasabah telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS dengan batas nilai maksimal yang dijamin berjumlah Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pada pembukaan rekening tabungan terdapat hal yang disepakati dan memenuhi syarat dan unsur suatu perjanjian. Sehingga, menimbulkan hak dan kewajiban oleh para pihak yang harus ditepati dan dilindungi oleh ketentuan pasal 1706, pasal 1236, pasal 1237, dan 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengembalian dana tabungan nasabah yang layak dibayar, dilakukan dengan cara pencairan aset dan piutang yang dimiliki oleh bank dalam proses likuidasi berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan LPS. Upaya yang dapat ditempuh nasabah yang merasa belum menerima hak yang semestinya didapat dari pihak bank yaitu dengan melaporkan dan bernegosiasi pada bank terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. The purpose of this study is to analyze the arrangements regarding refunds of customer savings at liquidated banks and analyze returns on customer savings funds that exceed the nominal guaranteed at the liquidated bank. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study showed that the customer's savings funds have been guaranteed in Law No. 24 of 2004 concerning Deposit Insurance Institutions and further regulated in Government Regulation No. 66 of 2008 concerning the Amount of LPS Guaranteed Deposit Value with a maximum guaranteed value limit of Rp.2,000,000,000 (two billion rupiah). In the savings account there are things that are agreed and qualified and elements of an agreement. Thus, it gives rise to rights and obligations by the parties that must be kept and protected by the provisions of article 1706, article 1236, article 1237, and 1238 of the Civil Code. Refund of customer savings that is eligible to be paid, is done by disbursing assets and receivables owned by the bank in the liquidation process based on the results of reconciliation and verification conducted by LPS. Efforts that can be taken by customers who feel they have not received the right that should be obtained from the bank is by reporting and negotiating with the relevant banks in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Institutions for Dispute Resolution in the Financial Services Sector.
Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal Desak Putu Dewi Kasih
Arena Hukum Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2

Abstract

Artikel ini menganalisis konsep Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan. Hasilnya bahwa pasca diundangkannya UU Cipta Kerja terdapat bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan satu orang pendiri/pemegang saham. Perubahan tersebut telah mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal. Hal ini berupa perluasan konsep Perseroan Terbatas dimana pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK didirikan oleh 1 (satu) orang. Konsep tersebut bukan merupakan hal yang baru mengingat pada Pasal 7 ayat 5 dan ayat (7) UUPT bahwa perseroan dapat didirikan hanya oleh satu pemegang saham sebagaimana pada pendirian BUMN dan BUMD yang diatur juga di dalam UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 yang memungkinkan saham Persero seluruhnya dimiliki negara. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai rujukan dalam mendirikan Perseroan Perorangan untuk pelaku UMK.
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI PENJUALAN MASKER KESEHATAN DI MASA PANDEMI Ni Putu Diah Puspita Sari; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Negara Indonesia merupakan negara hukum, kalimat ini sudah tidak awam lagi bagi kita sebagai Warga Negara Indonesia, segala hal dalam Negara Indonesia sudah ada pengaturannya masing-masing dalam sebuah dasar hukum. Seluruh belahan dunia pada awal 2020 dikejutkan dengan kehadiran wabah virus Covid-19 yang menyebabkan jumlah kematian meningkat, dan menimbulkan aturan baru untuk meradakan virus dengan cara tetap berada dirumah, work from home, ketika melakukan kegiatan diluar rumah wajib menggunakan masker kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktek monopoli yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dalam penjualan masker Kesehatan dan untuk mengetahui peran lembaga KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi. Artikel ini menggunakan suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan utama mengenai larangan praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi diatur dalam UU 5/1999. Dalam hal ini KPPU memiliki peran dalam menegakkan hukum sesuai dengan aturan UU 5/1999 dimana tugasnya sudah sepadan dengan wewenang KPPU yang diatur dalam Pasal 36, dalam hal ini berkaitan dengan wewenang KPPU melakukan tindakan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi ini. Kata Kunci: Monopoli, Masker Kesehatan, KPPU ABSTRACT Indonesia is a state of law, this sentence is no longer common to us as Indonesian citizens, everything in the State of Indonesia has its own regulations in a legal basis. All parts of the world at the beginning of 2020 were shocked by the presence of the Covid-19 virus outbreak which caused the number of deaths to increase, and created new rules to contain the virus by staying at home, working from home, when doing activities outside the home, wearing a health mask, and so on. The purpose of this article is to determine the enforcement of business competition law against monopolistic practices that occurred during the Covid-19 pandemic and to determine the role of the KPPU in enforcing business competition law on the monopolistic practice of selling health masks during the pandemic. This article uses a normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of this study indicate that the main regulation regarding the prohibition of monopolistic practices on the sale of health masks during the pandemic is regulated in Law 5/1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In this case the KPPU has a role in enforcing the law in accordance with provisions of Law 5/1999 where the duties are commensurate with the KPPU’s authority as regulated in Article 36, in this case it relates to the KPPU’s authority to carry out investigations or examinations of cases of monopolistic practice of selling health masks during this pandemic. Key Words: Monopoly, Health Mask, The Commission for the Supervision of Bussiness
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN AFFILIATE PROGRAM PADA E-COMMERCE DENGAN CONTENT CREATOR Anak Agung Ngurah Oka Satria Krisna; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p18

Abstract

Penyusunan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian affiliate program dan akibat hukum apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian Affiliate program. Dalam penyusunan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). e-commerce merupakan proses pembelian ataupun penjualan suatu produk terhadap konsumen dari suatu toko online ke toko online ataupun kepada perorangan sebagai perantara, affiliate program/marketing merupakan suatu system upah berbasis komisi yang diberikan oleh pemilik produk kepada seseorang yang telah berhasil mempromosikan produknya sehingga terjual kepada orang lain. perjanjian affiliate program ini termasuk perjanjian digital/paperless yang tertulis, berarti perjanjian digital itu dibuat dalam bentuk dokumen digital dan siap untuk dibaca lalu disetujui oleh pihak yang berminat sebagai calon affiliate program ini. perjanjian kerjasama kemitraan yang terjadi pada program affiliate ini terdapat kerugian antara pihak e-commerce ataupun affiliator dan tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan wanprestasi pada program affiliasi, maka salah satu pihak dapat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian, gugatan tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase atau Lembaga penyelesaian alternatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak hanya itu, konsumen bisa memberitahu pihak penegak hukum yang berwajib apabila aksi tersebut memanglah tindak pidana penipuan. The preparation of this article has the aim of knowing the arrangement of the affiliate program agreement and the legal consequences if there is a default in the Affiliate program agreement. In the preparation of this article using normative legal research with a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). E-commerce is the process of buying or selling a product to consumers from an online store to an online store or to individuals as intermediaries, affiliate program / marketing is a commission-based wage system given by product owners to someone who has succeeded in promoting their products so that they are sold to others. This program affiliate agreement includes a written digital/paperless agreement, meaning that the digital agreement is made in the form of a digital document and is ready to be read and approved by interested parties as prospective affiliates of this program. The partnership cooperation agreement that occurs in this affiliate program has losses between e-commerce parties or affiliates and is not responsible in the event of defaulting on the affiliate program, then one party can take legal action by filing a lawsuit against the party that caused the loss, the lawsuit can be resolved through arbitration or alternative settlement institutions in accordance with the provisions of laws and regulations, Not only that, consumers can notify the law enforcement authorities if the action is indeed a criminal act of fraud.
Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Aras Samsithawrati; Desak Putu Dewi Kasih; Putri Triari Dwijayanthi; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252

Abstract

Regulations regarding the protection of communal intellectual property in Indonesia are currently scattered in various regulations that are not explicitly stated in the form of Laws, and do not regulate benefit-sharing comprehensively. The purpose of this research is to elaborate on a protection strengthening model of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally into the legal form of a Law, as well as a benefit-sharing regulation mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is normative legal research with statutory, comparative, conceptual and analytical approaches. The results of the research showed that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Regulations of the Minister of Law and Human Rights and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of statutory regulations on Intellectual Property in Indonesia have regulated Communal Intellectual Property, but its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty it is very urgent to regulate the protection policy in the form of a Law through a transplantation model of the substance of existing legal products related to Communal Intellectual Property, as well as strengthening of policy content including benefit-sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.
Justice-Based Old Age Guarantee Payment Arrangements in Indonesia Kadek Dedy Suryana; R.A Retno Murni; I Ketut Sudantra; Desak Putu Dewi Kasih
Journal of Social Research Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i5.748

Abstract

One of the objectives of establishing the Unitary State of the Republic of Indonesia as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to strive to improve the welfare of the people. The welfare in question must be enjoyed in a sustainable, fair, and equitable manner reaching all people. Where this is the right for every citizen to obtain social security that allows the full development of himself as a dignified human being, guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as stipulated in Article 28H paragraph (3) and Article 34 paragraph (2). Social security is also guaranteed in the United Nations Declaration on Human Rights of 1948 and affirmed in the International Labour Organization Convention No. 102 of 1952 which advocates all countries to provide minimum protection to every workforce. The national social security system is basically a state program that aims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesians. Through this program, every resident is expected to be able to meet the basic needs of a decent life in the event of things that can result in loss or decrease in income, due to illness, accidents, loss of work, entering old age, or retirement. The government has several programs in implementing social security, one of which is the Old Age Security Program. Old age insurance is a benefit in the form of cash that is paid in a lump sum after the participant retires, passes away, or experiences permanent total disability. The old-age Guarantee program is designed to provide protection when a person enters old age or retirement, when they no longer have income. Therefore, the name is old age guarantee.
Perspective Legal Theory Analysis Mixed Marriage Arrangements As An Instrument Of Prevention Legal Smuggling In Business Development Herlina, Putu; Bagus Wyasa Putra, Ida; Wayan Windia, I; Putu Dewi Kasih, Desak
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 6 (2023): December 2023 (Indonesia - Morocco - Angola)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i6.734

Abstract

Various cases of mixed marriages show that not all mixed marriages are based on the motive of forming a happy family and continuing offspring, but there are also mixed marriages with other motives, including business, by using the Indonesian citizen partner as a tool to control land. property rights status and carrying out business activities at lower costs. According to the Basic Agrarian Law in Indonesia, foreign nationals are prohibited from controlling land with ownership status. The Basic Agrarian Law in Indonesia prohibits Indonesian citizens from controlling land with ownership status and only allows foreigners to hold land rights on Right to Use or Right to Use Building if they have formed a Limited Liability Company. The research method used in this research is the normative juridical research method. The research results show the importance of a legal theoretical basis in establishing mixed marriage arrangements as an instrument for preventing legal smuggling in business development in Indonesia. and proportionally placing marriage and business as different legal events, in accordance with statutory regulations, as well as returning mixed marriages to their natural, social and cultural aims and objectives, so that Indonesian citizen couples in mixed marriages can enjoy their constitutional rights as partners in a marriage like marriage in general.
Formulation of Online Dispute Resolution in Realizing Fair Industrial Relations Dispute Settlement: A Comparative Study Kadek Agus Sudiarawan; Yasa, Putu Gede Arya Sumerta; Desak Putu Dewi Kasih; Nyoman Satyayudha Dananjaya; Ni Ketut Devi Damayanti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1308

Abstract

Although alternative method exists as stipulated in Article 3 paragraph (1) and Article 4 paragraph (3) of the Industrial Relations Dispute Settlement Law, in fact, the dispute resolution in Indonesia’s industrial relation has been focusing on litigation mechanisms. However, litigation is not the best way to fulfill both disputing parties’ desire for justice as the output is win-lose. As such, alternative method exists, puts forward the ‘win-win’ solution. Nonetheless, the current legal framework only sets the clear rule of the aforementioned alternative method to be conducted in person, despite the global pandemic Covid-19. Accordingly, ODR is established to enable virtual procurement. This article will analyze the conception and benefits of online dispute resolution, its implementation gaps in the context of industrial relations dispute resolution, and its regulatory formulation to gain legitimacy in Indonesian law. Applying normative legal research, this article uses statutory, conceptual and comparative approaches. From the research conducted, it is indicated that online dispute resolution is technically superior as it is simple, fast, and low in cost. Even under the Industrial Relations Dispute Settlement Law, its application is feasible, specifically through mediation and conciliation. In Indonesia, implementation of online dispute resolution is possible by amending the Industrial Relations Dispute Settlement Law, considering the prioritization of alternative dispute resolution based on practices in Cambodia, Spain, and ILO Guidelines, as well as the superiority of online dispute resolution based on practices in the United States and UNCITRAL Technical Notes.
Co-Authors A A Gede Agung Dharmakusuma A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Istri Esa Septianingrum Semara A.A Bagus Adhi Mahendra Putra A.A. Gede Agung Dharmakusuma AA Gede Agung Dharma kusuma Agung Bagus Adhi Mahendra Putra Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Bagus Juniarta Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Laksmi Lestari Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra Anak Agung Ngurah Oka Satria Krisna Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Any Prima Andari Atmaja, I Komang Tri Bagus Julio Suroso Bagus Wyasa Putra, Ida Bagus Yoga Pratama Baskoro, Yonathan Andre Bella Kharisma Bima Bagus Wicaksono Brahmanta Awatara, Nyoman Genta Calvin Smith Houtsman Sitinjak Deris Stiawan Desy Rositawati Dewa Gde Rudy Dewa Gede Agung Oka Dharma Palguna Diah Wijana Putri Dwijayanthi, Putri Triari Edy Nurcahyo Gde Made Swardhana Gde Putu Oka Yoga Bharata Gede Wiriya Kusuma Gusti Ayu Putu Leonita Agustini Herawati, Kadek Mery Herlina, Putu I Dewa Gede Surya Pradita I Gede Agus Kurniawan I Gede Arya Badra Suta I Gede Arya Juniardana I Gede Panca Sudiarta I Gede Willy Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Indra Dewi Dyah Pradnya Para I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Trisna Komala I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma I KETUT ARYA PRAYOGA I KETUT SUDANTRA I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I MADE DARMADI YOGA I Made Sarjana I Made Sarjana I MADE SUBAWA I Made Udiana I Nengah Putra Wijaya Ronthi I Nyoman Darmadha I Nyoman Hery Huryadinatha I Nyoman Triambara Saputra I Putu Agus Tresna Rustiawan I Putu Angga Suwidya Putra I Putu Bimbisara Wimuna Raksita I Putu Gede Arya Ery Pratama I Wayan Arnita I Wayan Deva Pradita Putra Ibrahim R Ibrahim R Ibrahim R Ida Ayu Imasz Casabana Ida Ayu Putu Widhiantini Ida Bagus Gde Gni Wastu Ida Bagus Putu Sutama Ira Kusuma Wardani, Putu Ayu Kadek Adnan Dwi Cahya Kadek Agus Sudiarawan Kadek Dedy Suryana Kadek Septia Ningsih Kadek Widhi Pradnya Gita Komang Indra Suputra Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Made Pramanaditya Widiada Made Pramanaditya Widiada Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Marwanto Marwanto Marwanto Marwanto, Marwanto Meliana, Astri Moisa, Robert Vaisile Muhammad Maulana M Ni Kadek Erlina Wijayanthi Ni Kadek Mira Lady Virginia Ni Ketut Devi Damayanti Ni Ketut Purwanti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Dwi Andiari Ni Putu Ayu Yulistyadewi Ni Putu Diah Puspita Sari Ni Putu Purwanti Ni Putu Sari Wulan Amrita Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Putu Suryantari Nurcahyo, Edy Nyoman Satyayuda Dananjaya Nyoman Satyayudha Dananjaya Pebry Dirgantara, Pebry Priskila Putrayasa Putu Aras Samsithawrati Putu Aras Samsithawrati Putu Arif Sanjaya Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Harini Putu Krisna Dirgayasa Putu Netta Sukmayanti R.A Retno Murni Raksita, I Putu Bimbisara Wimuna Resta, Ngurah Wahyu Sagung Putri M. E. Purwani Satyayuda Dananjaya, Nyoman Sawitri, Dewa Ayu Dian Selvi Marcellia Suatra Putrawan Sugeng Santoso Sumardika, I Nyoman Suryantari, Ni Putu Tjok Istri Putra Astiti Tjokorda Gde Bagus Mahadewa Tude Trisnajaya Ustriyana, Made Grazia Wayan Windia, I Yuliana Christina Metan