p-Index From 2021 - 2026
16.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Hukum Novelty Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction MLJ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jambura Law Review Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabidian Kepada Masyarakat Pattimura Law Journal Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Hukum Sasana Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Fundamental Justice Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Lex Publica Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) RechtIdee Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Lex Scientia Law Review Dialogia Iuridica Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal HAM Pamulang Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Assessing the Implementation of ACTIP in Combating Child Trafficking: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Vietnam Abdurrakhman Alhakim; Mimi Sintia Mohd Bajury; Winsherly Tan; Hanifah Ghafila Romadona; Tantimin Tantimin
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.14530

Abstract

Child trafficking has continued to happen in Southeast Asia despite the ratification of ACTIP for ASEAN members like Indonesia, Malaysia, and Vietnam. This prompts the need for an assessment of ACTIP enforceability, which is a research gap that has remained underexplored. The ACTIP benchmarking and the focus on Indonesia, Malaysia, and Vietnam serve as the core novelty of this study, with the objective of assessing ACTIP standards and their enforceability in the said ASEAN member states. Findings show that Indonesia has normative disharmony and lacks a clear basis for victim-identification mechanisms. Malaysia demonstrates stronger alignment but retains serious loopholes around marriage, adoption, parental consent, and limited immunity. Vietnam provides stronger victim-support mechanisms but suffers from conflicting age thresholds and problematic non-punishment protection. In response, this study devises practical recommendations for each jurisdiction, with Indonesia recommended to focus on harmonizing its trafficking and child-protection frameworks, Malaysia to remove said loopholes while expanding non-punishment protection, and Vietnam to prioritize aligning its Penal Code with ACTIP’s under-18 standard. This study contribute to the literature on ASEAN anti-trafficking law by showing that ACTIP compliance must be assessed not only through ratification, but also through the domestic legal mechanisms required to make its standards enforceable
THE REGIONAL GOVERNMENT POLICY OF BATAM CITY IN THE PROTECTION AND FULLFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND WOMEN AGAINST DISCRIMINATORY ACTIONS Jody Sunatoyoga; Winsherly Tan; Ampuan Situmeang
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 3 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i3.415

Abstract

This research explores the policies of the Batam City Regional Government in the context of protecting and fulfilling rights of children and women against acts of discrimination. Focus on the effectiveness  policy and its implementation barriers, this study uses a qualitative approach to investigate the concrete impact  protected rights. Batam City, as an economic and industrial center, faces complex dynamics in facing the challenges of protecting the rights of children and women.  Research highlights  relevance and urgency of handling issues in regional policies.  Global and national context demonstrates the need for effective and well-implemented policies.  detailing the problem, study raises two key questions: first, this study wants to thoroughly discuss the extent of the effectiveness of policies in protecting children's and women's rights from discrimination, and second, what are the main obstacles that hinder policy implementation This type research uses empirical legal research with an approach to legislation and empirical. The findings study provide in-depth insights into implementation of the policy and impact on desired rights. This analysis highlights the complexity of social and cultural dynamics in Batam City that affect policy effectiveness. The results of this study are expected  provide  better understanding the problem of protecting the rights of children and women, provide concrete recommendations for policy improvement, and stimulate the development of further research in this field.  summarizing the findings and providing recommendations, this study has the potential to make  significant contribution to the understanding and implementation policies to protect the rights of children and women regional level.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN Erika Fitriani; Winsherly Tan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2083-2095

Abstract

Di Indonesia sendiri, meskipun peraturan perundang-undangan sangat menentang pernikahan dini, hal ini cenderung meningkat setiap tahun. Selain faktor adat bawaan, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial, dan bahkan faktor yang lebih serius, kehamilan ektopik sering terjadi. Inilah sebabnya mengapa pernikahan dini dipraktikkan. Pernikahan dini tidak diperbolehkan, karena menikah berarti memikul tanggung jawab baru, seperti mengasuh keluarga, bertanggung jawab mengasuh anak, dan memastikan anak menjalani kehidupan yang layak. Ini bukan tugas yang mudah, apalagi jika dilakukan di usia yang tidak tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dari permasalahan pernikahan di usia muda yang berujung kesidang perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain library research, Sedang untuk teknik analisis data yang digunkan dalam kajian ini adalah teknik Analisisisi (content analysis). Hasil literature  dari penelitian ini adalah bahwa yang dimaksud dari pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau bisa juga salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Hal tersebut menimbulkan banyak akibat, salah satunya perceraian. Perceraian sendiri mempunyai makna penghapusan perkawinan dengan adanya putusan dari hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan yang dijalani, tentunya berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam Undang-Undang 45 di Indonesia.
PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA Winsherly Tan; Maharani Millenia Hussy
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.14-27

Abstract

Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan menjaganya agar tetap stabil adalah salah satunya tugas industri perbankan. Maka dari itu perlunya pengaturan dan pengawasan dibidang perbankan yaitu Kebijakan Pengawasan Perbankan, agar tujuan dalam meningkatkan perekonomian negara dapat tercapai. Namun setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam kebijakan pengawasan dalam bidang perbankan serta kelebihan dan kekurangannya. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tertulis, dan penelitian perbandingan hukum. Permasalahan Utama yang ada di Indonesia adalah kurangnya kejelasan pengaturan dalam bank pengawasan khusus antara OJK dan Bank Indonesia, status hukum OJK dalam pengawasan perbankan serta Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memulai meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa jadi negara maju.
The Adaptability of the Indonesian Judiciary in the Era of Law and Technology Disruption Windi Afdal; Ampuan Situmeang; Rizaldy Anggriawan; Winsherly Tan; Shelvi Rusdiana
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.28896

Abstract

Legal disruption has been reported to significantly change judicial practice. Therefore, this study aims to explore 2 problem topics, namely 1) how the era of legal and technological disruption affects the profession of judges in carrying out their duties as case deciders, and 2) how is the adaptability of judges in Indonesia in facing the era of legal disruption to ensure their role and function remain relevant. The study procedures were carried out using the normative-empirical legal method, where secondary data were obtained using literature studies. Subsequently, data were enriched with empirical data obtained through field studies. The results showed Artificial Intelligence (AI) and Big Data could be integrated into the judicial system as a transformative solution due to the limited number of judges in Indonesia. The integration was expected to improve the efficiency, consistency, and unity of law enforcement. The profession of judges was required to carry out a transformation that was not only technical but also philosophical. In addition, the Supreme Court Technical Education and Training Center was expected to create an ecosystem where technology could be used as an instrument to improve the quality of Indonesian judges decisions. This could be achieved through hybrid curriculum strategies, inclusive infrastructure, and adaptive regulations.
Sharenting and Child Privacy: The GDPR as a Benchmark for Indonesian and Thai Legal Frameworks Ampuan Situmeang; Abdurrakhman Alhakim; Ruetaitip Chansrakaeo; Winda Fitri; Winsherly Tan
Lex Scientia Law Review Vol. 10 No. 1 (2026): Legal Reform, Human Rights Protection, and Judicial Innovation in Contemporary
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v10i1.29211

Abstract

The increasing trend of sharenting, which refers to parents sharing respective children's data on social media, has been observed to pose significant legal challenges regarding child privacy rights in Indonesia and Thailand. Therefore, this research aims to investigate the adequacy of Personal Data Protection frameworks in both Indonesia and Thailand, particularly in the face of associated risks of sharenting to data privacy amid rising digital exposures. The objective of the investigation is to evaluate the adequacy of Indonesia’s Personal Data Protection Law and Thailand’s Personal Data Protection Act (PDPA) in safeguarding privacy of children within the digital sphere, using the European Union’s GDPR as a benchmark for best practices. Adopting a normative legal research method, this exploration systematically analyses primary and secondary legal sources to identify normative gaps and implementation challenges. The obtained results showed that both Indonesia and Thailand lack comprehensive legal safeguards that were explicitly designed to protect children’s digital privacy, with limitations in areas such as age thresholds for consent, the right to be forgotten, restrictions on profiling, and clear enforcement mechanisms. These normative deficiencies might position the relevant frameworks in an inadequate position to protect privacy rights of children in the increasingly digitalized world, where digital information can have a wide range of impacts on the present and the future development of the demographic. Compared to the GDPR, which provides explicit, robust child-specific protections, frameworks used by both observed countries remain insufficient in addressing the risks of sharenting. Accordingly, this research concludes that in order to effectively protect children’s privacy rights in the digital age, Indonesia and Thailand must reform respective legal frameworks to correspond with international privacy standards, to ensure that children's rights and digital autonomy are safeguarded amid growing parental social media disclosures and digital risks.
Human Rights Protection in Business Practices: Between Social Responsibility and Legal Compliance Winsherly Tan; Wan Rosalili Wan Rosli; Yudhi Priyo Amboro; Mimi Sintia Mohd Bajury; Elizabeth Gunawan
Lex Publica Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.12.1.2025.293

Abstract

This study examines human rights protection in business practices in Indonesia, emphasizing the role of corporations in respecting, protecting, and redressing the rights of workers and communities. Although Indonesia has ratified international instruments such as the ICESCR and enacted sectoral laws such as Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection, and the Job Creation Law, human rights violations remain rampant, including substandard wages, suppression of labor unions, violations of indigenous peoples' rights, and limited access to redress mechanisms. Using a normative-empirical approach, this study analyzes national laws and international standards through descriptive analysis. The findings indicate that wage and worker welfare policies serve as important indicators of respect for human rights, while corporate practices often prioritize economic efficiency over ethical obligations. This study underscores the urgent need to integrate the UN Guiding Principles on Business and Human Rights into Indonesia's legal framework.
Digital Democracy and Open Finance Technology: Advancing Transparency and Consumer Digital Rights Yudhi Priyo Amboro; Peter Macnico; Winsherly Tan; Mimi Sintia Mohd Bajury
Lex Publica Vol. 12 No. 2 (2025)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.12.2.2025.295

Abstract

This research explores the role of Open Finance in strengthening Indonesia’s digital democracy, with a focus on transparency, digital consumer rights, and data oversight. While Open Finance has the potential to increase financial inclusion through the integration of alternative data for marginalized groups, such as MSMEs and rural communities, the practice of massive data sharing risks threatening democratic principles, such as data being vulnerable to mass surveillance, algorithmic discrimination, and weak regulatory accountability. A comparative analysis of the UK (CMA Order) and Australian (Consumer Data Rights) regulatory models highlight the importance of algorithmic transparency, granular consumer control over data, and public participation mechanisms in policymaking. In Indonesia, the suboptimal implementation of the Personal Data Protection Law (PDP Law), the digital literacy gap, and disparities in technological infrastructure are key challenges.
Analisis Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia Ridho Junilham Firmanda; Winsherly Tan; Abdurrakhman Alhakim
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Fenomena kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teori legal positivism sebagai dasar analisis. Temuan utama menunjukkan lemahnya pengawasan eksternal, tidak adanya mekanisme pengaduan yang aman, dominasi struktur hierarkis, serta rendahnya literasi hukum sebagai faktor penghambat perlindungan korban. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa penguatan Standar Operasional Prosedur berbasis korban, pembentukan pengawasan independen, dan pelatihan bagi aparat hukum dan pengelola pesantren. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan dan penguatan sistem hukum dalam lembaga pendidikan keagamaan.
Pertanggungjawaban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Winda Fitri; Winsherly Tan; Della Delia
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat miskin dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen pembangunan global guna mengatasi ketimpangan sosial yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen hukum internasional yang mengatur pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang bersifat positif dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih kebijakan antar sektor, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas institusional. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, studi ini menekankan pentingnya penguatan integrasi antara norma konstitusional dan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih substansial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pembangunan berbasis hak sebagai kerangka implementasi yang lebih efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin secara menyeluruh.
Co-Authors Abdul Rachman Abdurrakhman Alhakim Abdurrakhman Alhakim Abdurrakhman Alhakim Alhakim Abue Abue Adiyanto Adiyanto Agus Rosita Aguslina, Aguslina Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Binti Akbar Putra Jako Akbar, Muhammad Dzaky Alda Fitriyani Ismail Basar Aldi Pradani Alhakim, Abdurrakhman Alzi Alzi Anakotta, Marthsian Yeksi Andika Saputra Andilsim, Weyni Angela Angela Anida Anida Annisa Putri Sabila Hasibuan Asmin Patros Augustino Sanduo Baiq Shefania Adristy Bhaskara, Kevin Indra Bulan Ayu Sari Cynthia Putri Guswandi Davina Shebiartha, Kyushu Della Delia Delvi, Muhammad Reyhan Anand Delvin Lim Dewi Seroja, Triana Dian Fransisca Disemadi, Hari Sutra Dyah Putri Ramadhani Edson Jonkarlo Eko Nurisman Elisa Nilla Sari Simanjuntak Elisa Nilla Sari Simanjuntak Elizabeth Gunawan Elza Syarief, Elza Erika Fitriani Erlina Erlina Febri Jaya Febriani, Emiliya Febriyani, Emiliya Ferryanto, Justitia Fiona Fiona Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Gea, Lidia Kando Br Geovanni, Grace Haiti, Rudolf Handra Dermawan Hanifah Ghafila Romadona Harvey Vernando Helen Helen Hengky Hadiyanto Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Imra Sulastri Gultom Indry Wulandari Irawan Indry Wulandari Irawan Inggrid Rosemary Santoso Intan Manurung Irawan, Indry Wulandari Ismail Basar, Alda Fitriyani Isnaini, Nurun Jackson Jackson Java Ardiandi Junus Loden Jaya, Febri Jesseline Chang Jody Sunatoyoga Jonathan Jonathan Julyanto Julyanto Junien Junien Kalita, Manashi Kasno Kasno Lee Kalia Leo Francisco Lu Sudirman Madeline Natasha Arifin Maharani Millenia Hussy Manashi Kalita Manurung, Intan Mario Ferdinandes Maryto S, Bella Oktavia Melvin Winata Michelle Lee Mimi Sintia Mohd Bajury Muhammad Akbar Nanditama Muhammad Rasyidin Muhammad Reyhan Anand Delvi Nabila Sari Narendra Tricahya Pratama Neha Aswin Maysura Nicky Winata Novika Novika Nugroho, Cahyo Jati Nurisman, Eko Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Oktaviani, Belinda Olive Beckam Patros, Asmin Peter Macnico Putra, Aldo Ernandi Putri Ayuditia Putri, Aulia Ginda Putri, Shelvia Agustini Rahmadani, Aini ratama, Jovan P Razak, Siti Suraya Abd Ria Veronica Ridho Junilham Firmanda Rika Permatasari Rina Shahriyani Shahrullah Riski Widiyanti Risky kurniawan Riswanto Riswanto Rizaldy Anggriawan Rizky Pratama Putra Karo Karo Ronaldo Tan Virgian Rosalinda Rosalinda Rosita Tan Ruetaitip Chansrakaeo Rufinus H Hutauruk Rusdiana, Shelvi Rusel Hutajulu Ruska, Afdhal - Sari, Nabila Sheril Fitri Riana Shevia Shevia Siahaan, Rahel Silviani, Ninne Zahara Simanjuntak, Elisa Nilla Sari Situmeang, Ampuan Stanley Stanley Suryani Suryani Syifa Nur Islami Sylvani Sylvani Sylvani Tampubolon, Theresia Tan, David Tantimin, Tantimin Tasya Chandra Theresia Maya Burak Hurint Tjang Fang Fang Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Trifena Pang Trillian Lim Trinh, Hien Vanesha Brecilia Vennes Owen Vera Nengsih Veronica, Ria Vina Vina Vindriyanto Vindriyanto Vinny Aprilia Wahyudi Warianto Wan Rosalili Wan Rosli Wenseslaus Harley Hardiwinata Winata, Nicky Winda Fitri Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yen Diarti Yoshua Tan Yosua Nicholas Tan