Claim Missing Document
Check
Articles

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis Rosidawati, Imas; Santoso, Edy
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Perlindungan pasien dalam malpraktik medis berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam perspektif teori keadilan Dhea Alfie; Imas Rosidawati Wiradirja; Dani Durahman
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/47n1rd80

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus malpraktik medis yang menimbulkan kerugian serius bagi pasien, baik berupa cacat permanen, kebutaan, hingga kematian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada dasarnya menjamin hak pasien atas pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas, di mana pasien sering berada dalam posisi lemah ketika menghadapi proses hukum. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls dan teori keadilan Pancasila digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana hukum kesehatan telah benar-benar berpihak pada pasien korban malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait kasus malpraktik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasi perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 masih belum berjalan optimal. Meskipun secara normatif hak pasien telah dijamin melalui kewajiban tenaga kesehatan, hak atas informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif karena beban pembuktian sangat berat, akses terhadap rekam medis terbatas, dan sanksi administratif seringkali dianggap ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, upaya preventif untuk mencegah terjadinya malpraktik medis belum maksimal. Standar operasional prosedur masih sering diabaikan, pengawasan profesi belum konsisten, dan akuntabilitas lembaga kesehatan belum transparan, sehingga risiko kelalaian tetap tinggi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum kesehatan dengan memperkuat akses keadilan bagi pasien, mempertegas tanggung jawab tenaga kesehatan, serta memperkuat mekanisme pengawasan agar prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud dan hukum berpihak pada kelompok rentan. Penelitian ini memberikan saran agar pemerintah memperkuat regulasi dan mekanisme pembuktian dalam kasus malpraktik medis sehingga tercapai perlindungan hak pasien secara adil. Selain itu, aparat penegak hukum dan institusi kesehatan perlu menegakkan standar profesi secara konsisten untuk menjamin keadilan bagi semua pihak sesuai amanat UUD 1945 dan nilai Pancasila
Reconstructing Digital Communication Law in Indonesia: Affirming the Right to Information in the Platform Era Tansah Rahmatullah; Imas Rosidawati Wiradirja; Nugraha Pranadita
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid expansion of digital platforms has transformed information governance by shifting communication processes from traditional gatekeeping to algorithmically mediated systems. Although Article 28F of the 1945 Constitution guarantees the right to information, Indonesia’s digital regulatory framework has not adequately addressed challenges arising from algorithmic opacity, informational asymmetry, and concentrated platform power. Existing studies primarily focus on data protection, regulatory compliance, and comparative legal reform, while the constitutional implications of platform-based communication remain underexplored. This study aims to reconstruct Indonesia’s digital communication law to strengthen constitutional protection of the right to information in the platform era. Using a doctrinal legal research method, the study applies statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and Ministerial Regulation Number 5 of 2020 as amended by Regulation Number 10 of 2021. The findings reveal four major deficiencies: fragmented regulation, the absence of algorithmic accountability standards, inadequate protection against deceptive digital design practices, and a predominantly command-and-control regulatory paradigm. The study proposes a rights-based reconstruction model grounded in digital constitutionalism, algorithmic accountability, and informational justice.
Pengaruh Budaya Dan Beban Kerja Dengan Intention To Quit Pada Perawat Di Klinik MHDC Jakarta Yunita, Dian; Rosidawati, H Imas; Widjaja, Yani Restiani
BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology) Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Biologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/best.v8i1.10650

Abstract

Abstrak: Penenelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan budaya kerja dan beban kerja dengan intention to quit pada perawat di klinik MHDC Jakarta. Metode peneltian ini adalah metode penelitian crossectional dengan jumlah sampel sebanyak 120 orang perawat yang diambil dengan teknic proposive sampling dan uji statistic menggunakan uji statistik chi square. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara budaya kerja dengan intention to quit. Selain itu, terdapat juga hubungan antara beban kerja dengan niat untuk intention to quit. Budaya kerja dan beban kerja memengaruhi niat untuk intention to quit pada perawat, sehingga keduanya perlu diperhatikan untuk mencegah niat tersebut serta meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit
Distortion of Gratuities In Acquittal (Vrijspraak) Verdict in Corruption Case Juridical Analysis of the Central Jakarta District Court Decision Number: 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst Ai Permatasari; Sirrinawati Sirrinawati; Suarman Gulo; Aep Sulaeman; Imas Rosidawati Wiradirja
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i4.325

Abstract

This study aims to examine and analyze the acts of gratuities givers in the Central Jakarta District Court Decision Number: 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst related to the application of article 5 paragraph (1) letter a and article 13 of law number 31 of 1999 as amended by law number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. This descriptive research uses a normative legal research method through Study Literature legal research using two approaches, namely the statute approach  and the case approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique used in the collection of primary legal materials in this study is through literature search by analyzing court decisions, while in secondary legal materials through literature studies and document studies. This study uses a descriptive method analysis technique, namely providing an overview or explanation of the subject, object, and research results, however, the results of this research are not justified by the researcher. The results of this study show that the panel of judges acquitted the defendant, the judge's decision in this case stated that one of the considerations is regarding the absence of a criminal article that regulates the existing act of giving gratuities is the action of the recipient of gratuities, the results of this research are intended to contribute to the literature on gratuities for law enforcement and the eradication of corruption,  Unlike the previous research which focused on the application of the article of indictment, this study focuses on the consideration of the Council of Judges about the elements of giving or promising something to a civil servant or state administrator. Using legal political theory and legal findings, this study assesses the legislative policy related to gratuities and the legal interpretation of judges in the condition of legal vacuum. Through a normative and empirical juridical approach, this research produces an in-depth analysis as an academic and practical contribution to the eradication of corruption, especially related to gratuities. The targeted outputs in the form of policy recommendations for regulatory improvement and legal practice guidelines are presented in the form of international journals. The level of research readiness is on an exploratory scale, with the potential for policy implementation.  
Hubungan Kepuasan Gaji dan Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention Karyawan RSIA MH di DKI Jakarta Niluh Ayu Sri Saraswati; Imas Rosidawati; IGN Wiseto P. Agung
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmeb.v6i2.1907

Abstract

High employee turnover remains a critical issue in healthcare organizations, as it disrupts service continuity and increases operational costs. RSIA MH Jakarta experienced a turnover rate exceeding the acceptable threshold between 2021 and 2024, indicating potential problems related to compensation and employee attachment to the organization. This study aims to analyze the relationship between salary satisfaction and organizational commitment with employee turnover intention at RSIA MH Jakarta. A quantitative approach with a cross-sectional design was employed. Data were collected from 49 employees who met the inclusion criteria using structured questionnaires with a five-point Likert scale. Statistical analysis was conducted using correlation analysis and multiple linear regression with SPSS. The results indicate that salary satisfaction has a negative but statistically insignificant effect on turnover intention (β = -0.096, p = 0.592). In contrast, organizational commitment shows a significant negative effect on turnover intention (β = -0.796, p = 0.003). Simultaneously, salary satisfaction and organizational commitment significantly influence turnover intention (F = 8.804, p = 0.001), explaining 27.7% of the variance. These findings suggest that strengthening organizational commitment plays a more decisive role than salary satisfaction in reducing employee turnover intention in hospital settings.
Evaluasi dan Revisi Hukum Nasional Pasca-Intervensi Eksekutif: Analisis Urgensi Berdasarkan Prolegnas dan Implikasinya terhadap Moralitas Judikatif: Evaluation and Revision of National Laws Following Executive Intervention: An Analysis of Urgency Based on the National Legislation Program and Its Implications for Judicial Integrity Aan Tirta Gandana; Agus Hendrayana; Dainsyah; Dian Amalia Dewi; Yuda Permana Sidiq; Imas Rosidawati Wiradirja; Deny Haspada
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 2 (2024): Siyasi : Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i2.49407

Abstract

This study examines two critical dimensions of Indonesia’s national legal reform: the urgency of overhauling the National Legislation Program (Prolegnas) following executive interventions during President Joko Widodo’s administration, and the implications of such interventions on judicial morality. Employing a qualitative comparative methodology, the research integrates document analysis of Prolegnas, draft laws, and government regulations, regulatory audits, and in-depth interviews with legislative and judicial stakeholders. Findings reveal that fragmented authority and the omnibus law approach without thorough audits generate legal uncertainty, while abrupt statutory revisions cause ethical dilemmas for judges and inconsistencies in legal interpretation. The study recommends embedding systematic regulatory audits, early involvement of the judicial council, establishing an independent ethics oversight body, and incorporating explicit judicial morality clauses in every legislative amendment. This integrated framework aims to ensure Prolegnas produces laws that are responsive, accountable, and substantively just.  
Politik Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Legal Policy in Indonesia’s COVID-19 Vaccination Policy Ari Sudewo; C. Suryaarga Indrajaya; Euis Kurniawati; Hendi Fuky Lukmanta; Imas Rosidawati Wiradirja; Deny Haspada
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 3 No. 1 (2025): Siyasi : Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v3i1.51346

Abstract

This study aims to examine the legal policy of the Indonesian government in determining the COVID-19 vaccination policy and the extent to which its implementation meets the principles of justice, especially in terms of equal access and an educational approach to the community. The research method used is a normative qualitative approach with an analysis of laws and regulations, official government documents, and scientific literature. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively-analystically. The results of the study show that although the vaccination policy was designed as a form of protecting the public interest, its implementation still faces challenges in terms of inequality in vaccine distribution, lack of public education, and a legal approach that tends to be coercive. For this reason, the vaccination policy needs to be reviewed to emphasize the principles of social justice, respect for human rights, and public participation as part of a responsive and democratic legal policy.
Co-Authors Aan Tirta Gandana Aef Sulaeman Aep Suhendi Agus Awaludin Agus Hendrayana Ahmad Fajar Ahmad Fatoni Ai Permatasari Alamsyah, Prayudi Aldie Rangga Diputra Ali Fikri, Romadlon Adi Amaliya, Lia Amanda Andri Herdiana Arafat, Zarisnov Ari Sudewo Arivian, Teguh Ariyanti , Jeny Mellysa Asril, Juli Asyhadi, Farhan Author: Sukendar Bagenda, Wahyuddin Boy Anggara Budiono Budiono Bunyamin, Bubun C. Suryaarga Indrajaya Cahyad, Aep Hendar Cristin Sepina Dadang Kusnadi Dainsyah Dani Durahman Dedi Junaedi Deny Haspada Dhea Alfie Dhea Alfie Dian Amalia Dewi Doni Eddy Setiawan Edy Santoso Ery Firsanti Euis Kurniawati Faisal, Ryan Farhan Asyhadi Farhan Asyhadi Fathoni, Rafi Hafied Feri irawan Fontian Munzil, Fontian Gilang Respati Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Gulo, Suarman Gunati, Mira Habeaha, Binner Hadi Purnomo Haryono, Tri Agus Haspada, Denny Haspada, Deny Hendi Fuky Lukmanta Hennie Husniah Hermansyah, Firman Hodijatussolihah IGN Wiseto P. Agung Kahar Mulyani Kerlely, Ujang Lia Amaliya Lia Amaliya Machmud, Syahrul Maharani, Neng Elsa Cika Manurung, Agustinus Mardiansah, Songgi Mardiyanto Mardiyanto Margayasa, I Ketut Maulana, Ihsan Medica Rizkasyah Taufiq Mijan Miliyandra, Miliyandra Mubarak, Haikal Muhammad Fauzan Mulyani, Kahar Munib Muslim, Thariq Nani Kurniasih Niluh Ayu Sri Saraswati Nining Handayani Noor, Iemas Masitoh Nugraha Pranadita Nungki Heriyati Nunung Hastika Ardiwidjaya Nuruzzhahrah Diza Permana, Diki Permatasari, Ai Pipit Yuliarpan Pranadita, Nugraha Prasetia Randiana Priyanto, Eka Putra, Ikhsan Rofi Ramdhany, Deny M. Reski Mulia Paramita Respati, Gilang Rina Yulia Wulandari Ringo, Thomas Alpa Edyson Ringo Riza, Teddy Yantaria Rosidah Rosidah Rosidah Rubi Robana Saputra, Ade Rizki Sari, Wahyu Purnama Sari, Widia Sartika Dewi Sartika Dewi Sirrinawati Sirrinawati Sirrinawati, Sirrinawati Siti Handayani Herdiyanti Sri Dwiyanti Suarman Gulo Sugiarto Sukajie, Bambang Sulaeman, Aef SULAEMAN, AEP Sulistiyanto, Henri Susanti, Noviane Indah Syahril Syahril Syarifuddin , Didin Tamara, Yogi Angistya Tansah Rahmatullah Thariq Muslim Wahyu Widyatmoko Wijaya, Dion Untung Wulandari, Rina Yulia Yani Restiani Widjaja, Yani Restiani Yuda Permana Sidiq Yuliarpan, Pipit Yunita, Dian Zarisnov Arafat