Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jentera Hukum Borneo Mitsaqan Ghalizan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Azhar Islamic Law Review
Ahmadi Hasan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Ahmadi Hasan; Arie Sulistyoko; Bahran Basri
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1973

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan (ar-radu waz-zajru) pendidikan dan pengajaran (al-Islah al-Tahzib). Tujuan pemberian Remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulasi untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Abstract: This study will discuss the implementation of remission in Indonesia according to Presidential Decree No. 174/1999 on Remission, basically not apart from the basic principles of Islamic criminal law. The concept of Islamic criminal law stems from the benefit for prevention (ar-radu waz-zajru) education and teaching (al-Islah al-Tahzib). The purpose of Remission in Indonesia is as a motivator or stimulation to behave well, to reduce the negative impact of the punishment imposed.keywords: Remission, law, criminal, islam, prisoners. 
ADAT BADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT BANJAR PADA MASA MENDATANG Ahmadi Hasan
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 11, No 1 (2012)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v11i1.414

Abstract

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai adat badamai danggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam msyarakat.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA (NON LIGITASI) MENURUT PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN Ahmadi Hasan
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 6, No 1 (2007)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v6i1.964

Abstract

Solviig rhe dispule through nonlegitimate way is ooly allowed in private Ir,$, while in public law it ;s stjll a problen. This is because The Criminal Code does not provide the chance to solve the dispute outside rhe coun. In facq the sourcc of nalional law is westem law, Islarnic law, and faditional law. Sociologically some ethnic goups such as Banjarese still hold traditionat law likc peace tradition in solving the dispute. lt is therefore interesting to observe hor!juridical views this problem.
Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI Sri Maulida; Ahmadi Hasan; Masyitah Umar
Al-Tijary AL-TIJARY VOL. 5, NO. 2, JUNI 2020
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.563 KB) | DOI: 10.21093/at.v5i2.2303

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of Qard and Wakalah bil Ujrah financing contract for Sharia Lending Platform reviewed based on regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). The method of approach used in this research is a method of empirical approach that is legal research on the enforcement or implementation of normative provisions in action at any particular legal event occurring in the community. The results showed that the information system with Sharia invoice financing used by sharia Investree Platform is according to review based on regulation of OJK No. 77/POJK.01/2016 in chapter IV of article 19 of the financing agreement on lending services based on information technology with Lenders. Secondly, the implementation of Akad Al qordh used by Sharia Investree Platform has been reviewed according to the Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 on Al-Qardh. Thirdly, the implementation of Akad Wakalah bil Ujrah used by Sharia Investree Platform has been reviewed according to Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 on Akad Wakalah Bi Al-Ujrah which is devoted to the Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 on Islamic debt factoring. Fourth, the classification of QARDH and Wakalah bil Ujrah that used by the sharia Investree Platform is using a factoring financing model reviewed by the Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 on information technology-based financing services based on Islamic principles.
POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA ERA PRA KEMERDEKAAN DAN ERA ORDE LAMA Darmono Budi Utomo; Ahmadi Hasan
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara agama dengan politik selalu menjadi perdebatan, namun pada dasarnya antara politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Produk politik berupa hukum hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan norma agama sebab hukum wajib digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa problem terkait dengan perpolitikan di Indonesia jika dihubungkan dengan agama dan hukum. Sejarah mencatat permasalahan tersebut pada masa era pra kemerdekaan dan era orde lama. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mana pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan, dengan memahami dan menganalisis sejarah politik hukum Islam yang ada di Indonesia dalam dua masa yaitu era pra kemerdekaan dan orde lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Islam pada masa pra kemerdekaan ditandai dengan adanya organisasi keislaman seperti Thawalib, Serikat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Setelah kekalahan Jepang maka tahapan selanjutnya mencapai kemerdekaan dan peran organisasi Islam inilah yang menjadikan arah politik hukum di Indonesia menganut sistem “Ketuhanan yang Maha Esa” yang artinya mendahulukan agama diatas segala-galanya. Sila inilah substansi politik hukum di Indonesia. Sedangkan pada masa orde lama masyarakat Indonesia dikenalkan dengan ideologi baru yaitu Nasakom. Ideologi ini bertujuan untuk memisahkan agama dengan politik. Pemahaman ini akhirnya ditolak mengingat agama tidak mungkin dipisahkan dengan kenegaraan.
KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW: ANALISIS NILAI POLITIK HUKUM Wahdah; Ahmadi Hasan; Nuril Khasyi'in
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw mempunyai sejarah tersendiri dalam perkembangan umat Islam, atau bisa jadi itu merupakan awal dari penyebaran agama Islam. Nabi membangun pemerintahan dengan sistem demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lainnya. Ajaran yang disebarkan oleh Nabi tidak hanya terbatas pada wilayah akidah, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan mulai dari wilayah hukum, teologi, etika, sosial, budaya, serta ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dalam kaitannya dengan studi-studi sejarah Islam khususnya pada masa Nabi Muhammad saw. Literatur yang terkumpul kemudian dibaca, ditelaah, dan direduksi dengan cara dirangkum dan difokuskan kepada objek persoalan yang ingin dibahas dan dijawab. Data yang dikumpulkan kemudian dikategorisasikan menyesuaikan dengan kategorisasi data, kemudian dilakukan reduksi, interpretasi, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa prinsip-prinsip negara yang diterapkan Nabi dalam pemerintahannya adalah musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai politik ini mencerminkan komitmen Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan. Meskipun konteksnya berada pada masa lalu, nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat menjadi inspirasi dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan di masa kini.
POLITIK HUKUM DALAM PERANCANGAN PERATURAN DAERAH Ahmadi Hasan; Ergina Faralita
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik hukum mempunyai fungsi penting dalam pembentukan pedoman dan peraturan hukum. Konsep regulasi yang ada di Indonesia mengutamakan regulasi tertulis dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan sebagai dasar setiap otoritas yang berusaha menciptakan hukum yang mampu mengawal rakyat dan adil. Pendekatan pencarian yang digunakan adalah pencarian normatif yang berfokus pada data sekunder, khususnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana kejahatan utama. Akibat dari pembelajaran tentang negara bahwa politik merupakan suatu kebijakan penyelenggara negara yang sangat vital dalam mengetahui arah, bentuk, dan isi undang-undang yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan patokan larangan sesuatu. Perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem. Selanjutnya, politik hukum nasional dapat berarti suatu pelaksanaan ketentuan hukum yang ada secara konsisten, serta pembaharuan ketentuan yang ada dan yang sudah seharusnya. Suatu Peraturan Perundang-undangan sangatlah diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kesehariannya.
KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL Ichwan Ahnaz Alamudi; Ahmadi Hasan
Mitsaqan Ghalizan Vol. 3 No. 2 (2023): Mitsaqan Ghalizan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/mg.v3i2.6317

Abstract

The Sharia economy grows in line with the demands of the Muslim community, which wants an economy that competes with the capitalist economy. Of course this struggle is not as easy as turning your palms. Political, sociological, huokum struggles also colored the emergence of regulations that banks Shariah in Indonesia. With the system of non-Islamic states, it must be difficult for the sharia banking to conduct transactions in accordance with the law of fiction that is written in the Islamic books. The product of the sharial banking that is "forced" to resemble the conventional banking product must have an influence on the concept of the theory of akad in the classical fiction. This DSN-MUI fatwa will become a positive law when adopted in regulations approved by law, as adopted as a judge's opinion in its decision, or adopted by the Bank of Indonesia Regulations, OJK Regulations and others. The DSN-MUI Fatwa plays a major role in the development of the Shariah economy
Legal Culture Hybridity of the South Kalimantan Malay-Chinese in the Division of Inheritance Mansyuroh, Firqah Annajiyah; Hasan, Ahmadi; Muzainah, Gusti
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 21 No. 1 (2022)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v21i1.6861

Abstract

Cultural negotiation is essential because the process always involves conflict and differences. Malay-Chinese is one of the minority groups in South Kalimantan. This study aims to find out how Malay-Chinese culture negotiates differences in the legal culture of inheritance distribution between Chinese customary law, Malay custom, and Islamic law. This research is empirical legal research conducted under an interdisciplinary umbrella. This type of research is field research or research, empirical law. In this study, the author uses a legal sociology approach or practical juridical approach, which is an approach that looks at the legal reality in society, and a legal anthropological approach. The research findings show that Malay-Chinese negotiates differences in Islamic values and religion by choosing or combining the two cultural values. The negotiation process is carried out by applying cultural values as they are ethnic and adapt to the cultural values of Malay Islam. This cultural negotiation process then builds a hybrid Malay-Chinese identity. Resistance, their hybridity is used to survive and to fight the dominant Malay Islamic cultural values.
Redefining Legal Frameworks: Progressive Methods in Ascertaining Children's Lineage from Fasid Marriages in Religious Court Proceedings Fitriyadi, Fitriyadi; Hidayati, Tri; Hasan, Ahmadi; Sarmadi, Akhmad Sukris
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 24 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v24i1.12894

Abstract

This research aims to reveal and analyze the considerations of the panel of judges in cases of determining the origin of children because the marriage was annulled (fasid) in all Religious Courts in South Kalimantan, and offers an ideal legal construction in determining the origin of children in the context of legal protection for children based on a legal approach progressive. This research is normative legal research, using case, statutory, and concept approaches. The analysis process uses content analysis techniques. The results determine the origin of children from fasid marriages at the Religious Courts in South Kalimantan from 2020 to 2022 consisting of 13 who rejected the request and 15 who granted the request. Those who agreed considered the importance of child protection based on the Child Protection Law and the Opinions of Contemporary Ulama. On the other hand, those who reject it based on the Marriage Law and KHI that fasid marriages are materially and formally invalid so that their children become illegitimate. Protection for children is a fundamental right that judges must explore with a progressive legal approach, that children from fasid marriages must not bear the burden of their parent's mistakes and negligence on legal rules.
Co-Authors Adi Astiti, Ni Nyoman Adim, Abd. Ahmad Dakhoir Akhmad Sukris Sarmadi Al Amruzi, HM Fahmi al-Amruzi, M. Fahmi Alamudi, Ichwan Ahnaz Ananda, Rizqa Anshary AZ, A. Hafiz Anwar Hafidzi APHA, Journal Manager ARIE SULISTYOKO Arie Sulistyoko Arif Fitria, Rizal Arif Rahman Aseri, Akhmad Fauzi Bahran Basri Bahran Basri Basri, Bahran Darmono Budi Utomo Dian May Syifa Diki Sosano Dominikus Rato Emy Handayani Erfan, Zainul Ergina Faralita Faralita, Ergina Fitriyadi Fitriyadi Gusti Muzainah Hamdi, Fahmi HENDRA GUNAWAN B11211055 Hikmah Hikmah Husaini, Hasan Husnul, Mariani Ichwan Ahnaz Alamudi Jaidi, Muhammad Jalaluddin Jalaluddin KHASYI'IN, NURIL Khasyi`in, Nuril Lahmudinur, Lahmudinur Luthfi, FuaD M. Fahmi al-Amruzi Magfur, Achmad Mansyuroh, Firqah Annajiyah Mariani Mariani Marthin, Marthin Masyitah Umar Maulida, Sri Muhamad Shadiq, Gusti Muhammad Fadhil Muhsin Aseri, Muhsin Mujiburohman A. Abas Munawwarah Munawwarah, Munawwarah Mu’ammar, Ali Nafi, Muhammad Noor, Fitrian Nopendi, Us Us Surya Norrahman, Rezki Akbar Nur Aida, Nur Nuril Khasyi'in Nurwijayanti Pawana, Sekhar Chandra Purwoko, Agus Putri, Riska Yunita Rahmad Kurniawan Ramadhana, Yulia Rina Septiani, Rina Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring Rukmawati, Desyana Putri Sadikin Abdul Azis Mandala Putra, Jay Sa’adi, Gusti Muslihuddin Sharfina Permata Noor, Erla Sholihah , Mida Mar`atus Sosano, Diki Sri Maulida Sri Maulida Sri Maulida Sri Warjiyati Sugeng Rianto Suprapto Suprapto Syahir, Ahmad Syamsiar, Syamsiar Tri Hidayati Umar, Masyitah Umar, Masyithah Wahdah Wahdah, Wahdah Wahidah Wahidah Yamani Naufal Yuliani , Ma’rifah Yuliani, Ma'rifah Yulianto, Eryck Yusna Zaidah Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad Zubaidah, Dwi Arini