Claim Missing Document
Check
Articles

Modern Law Aspect on Procedural Decision of Sultan Adam Law Ahmadi Hasan; Anwar Hafidzi; Yusna Zaidah
Al-Ahkam Vol 29, No 2 (2019): October
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.31 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2019.29.2.4285

Abstract

The main focus of this research was analyzing the normative procedural decision of Sultan Adam Law which was applied by Sultan Adam during 1835 AD. Its emergence was for strengthening Islam Aqeedah for its believers and clinging on to Syafii Madhhab. Sultan Adam Law was remarkable to scrutinize, especially when associated with the modern law aspect. By employing the law history approach, this research attempted to respond to Sultan Adam Law procedural decision document issues which were associated with the modern law aspect. It could be seen through several sides such as political law, law substance, arrangement system as well as procedural aspect. The research also responded on how several factors explained Sultan Adam Law included in modern law. Based on the analysis result, it could be concluded that Sultan Adam Law was a written law decision which its existence in Banjarese people contained principles and legal norms as well as several procedural law decisions in a modern way. Although it was simple systematics which did not classify based on article and section, it contained several decision or principles and legal norms.
Urgensi Prinsip Dalam Pengembangan Hukum di Bidang Mu’amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah Sri Maulida; M. Fahmi al-Amruzi; Ahmadi Hasan
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v2i2.28

Abstract

Perkembangan industri keuangan, khususunya keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut produk keuangan syariah juga terus berkembang, namun terdapat beberapa kasus produk keuangan syariah tidak sesuai SOP dan peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan di Indonesia harus melalui persetujusn DSN MUI. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dan dan tujuan penulisan terhadap ini adalah untuk membahas mengenai bagaiaman urgensi prinsip dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dalam mengembangkan Hukum dalam keuangan syariah ada prinsip yang menjadi pedoman pengembangannya, yaitu prinsip dasar ekonomi Islam dan prinsip Derivatif. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah Tauhid (keesaan Tuhan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma’ad (hasil). Sedangkan untuk prinsip Derivatif yaitu, Multitype Ownership (kepemilikan multijenis), Freedom to act (Kebebasan bertindak atau berusaha), dan Social Justice (Keadilan Sosial).
Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Ahmadi Hasan; Arie Sulistyoko; Bahran Basri
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1973

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan (ar-radu waz-zajru) pendidikan dan pengajaran (al-Islah al-Tahzib). Tujuan pemberian Remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulasi untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Abstract: This study will discuss the implementation of remission in Indonesia according to Presidential Decree No. 174/1999 on Remission, basically not apart from the basic principles of Islamic criminal law. The concept of Islamic criminal law stems from the benefit for prevention (ar-radu waz-zajru) education and teaching (al-Islah al-Tahzib). The purpose of Remission in Indonesia is as a motivator or stimulation to behave well, to reduce the negative impact of the punishment imposed.keywords: Remission, law, criminal, islam, prisoners. 
ADAT BADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT BANJAR PADA MASA MENDATANG Ahmadi Hasan
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 11, No 1 (2012)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v11i1.414

Abstract

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai merupakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Nilai-nilai adat badamai danggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. Adat badamai menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam msyarakat.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA (NON LIGITASI) MENURUT PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN Ahmadi Hasan
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 6, No 1 (2007)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v6i1.964

Abstract

Solviig rhe dispule through nonlegitimate way is ooly allowed in private Ir,$, while in public law it ;s stjll a problen. This is because The Criminal Code does not provide the chance to solve the dispute outside rhe coun. In facq the sourcc of nalional law is westem law, Islarnic law, and faditional law. Sociologically some ethnic goups such as Banjarese still hold traditionat law likc peace tradition in solving the dispute. lt is therefore interesting to observe hor!juridical views this problem.
Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI Sri Maulida; Ahmadi Hasan; Masyitah Umar
Al-Tijary AL-TIJARY VOL. 5, NO. 2, JUNI 2020
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.563 KB) | DOI: 10.21093/at.v5i2.2303

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of Qard and Wakalah bil Ujrah financing contract for Sharia Lending Platform reviewed based on regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). The method of approach used in this research is a method of empirical approach that is legal research on the enforcement or implementation of normative provisions in action at any particular legal event occurring in the community. The results showed that the information system with Sharia invoice financing used by sharia Investree Platform is according to review based on regulation of OJK No. 77/POJK.01/2016 in chapter IV of article 19 of the financing agreement on lending services based on information technology with Lenders. Secondly, the implementation of Akad Al qordh used by Sharia Investree Platform has been reviewed according to the Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 on Al-Qardh. Thirdly, the implementation of Akad Wakalah bil Ujrah used by Sharia Investree Platform has been reviewed according to Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 on Akad Wakalah Bi Al-Ujrah which is devoted to the Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 on Islamic debt factoring. Fourth, the classification of QARDH and Wakalah bil Ujrah that used by the sharia Investree Platform is using a factoring financing model reviewed by the Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 on information technology-based financing services based on Islamic principles.
POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA ERA PRA KEMERDEKAAN DAN ERA ORDE LAMA Darmono Budi Utomo; Ahmadi Hasan
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara agama dengan politik selalu menjadi perdebatan, namun pada dasarnya antara politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Produk politik berupa hukum hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan norma agama sebab hukum wajib digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa problem terkait dengan perpolitikan di Indonesia jika dihubungkan dengan agama dan hukum. Sejarah mencatat permasalahan tersebut pada masa era pra kemerdekaan dan era orde lama. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mana pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan, dengan memahami dan menganalisis sejarah politik hukum Islam yang ada di Indonesia dalam dua masa yaitu era pra kemerdekaan dan orde lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Islam pada masa pra kemerdekaan ditandai dengan adanya organisasi keislaman seperti Thawalib, Serikat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Setelah kekalahan Jepang maka tahapan selanjutnya mencapai kemerdekaan dan peran organisasi Islam inilah yang menjadikan arah politik hukum di Indonesia menganut sistem “Ketuhanan yang Maha Esa” yang artinya mendahulukan agama diatas segala-galanya. Sila inilah substansi politik hukum di Indonesia. Sedangkan pada masa orde lama masyarakat Indonesia dikenalkan dengan ideologi baru yaitu Nasakom. Ideologi ini bertujuan untuk memisahkan agama dengan politik. Pemahaman ini akhirnya ditolak mengingat agama tidak mungkin dipisahkan dengan kenegaraan.
KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW: ANALISIS NILAI POLITIK HUKUM Wahdah; Ahmadi Hasan; Nuril Khasyi'in
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw mempunyai sejarah tersendiri dalam perkembangan umat Islam, atau bisa jadi itu merupakan awal dari penyebaran agama Islam. Nabi membangun pemerintahan dengan sistem demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lainnya. Ajaran yang disebarkan oleh Nabi tidak hanya terbatas pada wilayah akidah, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan mulai dari wilayah hukum, teologi, etika, sosial, budaya, serta ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dalam kaitannya dengan studi-studi sejarah Islam khususnya pada masa Nabi Muhammad saw. Literatur yang terkumpul kemudian dibaca, ditelaah, dan direduksi dengan cara dirangkum dan difokuskan kepada objek persoalan yang ingin dibahas dan dijawab. Data yang dikumpulkan kemudian dikategorisasikan menyesuaikan dengan kategorisasi data, kemudian dilakukan reduksi, interpretasi, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa prinsip-prinsip negara yang diterapkan Nabi dalam pemerintahannya adalah musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai politik ini mencerminkan komitmen Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan. Meskipun konteksnya berada pada masa lalu, nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat menjadi inspirasi dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan di masa kini.
POLITIK HUKUM DALAM PERANCANGAN PERATURAN DAERAH Ahmadi Hasan; Ergina Faralita
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik hukum mempunyai fungsi penting dalam pembentukan pedoman dan peraturan hukum. Konsep regulasi yang ada di Indonesia mengutamakan regulasi tertulis dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan sebagai dasar setiap otoritas yang berusaha menciptakan hukum yang mampu mengawal rakyat dan adil. Pendekatan pencarian yang digunakan adalah pencarian normatif yang berfokus pada data sekunder, khususnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana kejahatan utama. Akibat dari pembelajaran tentang negara bahwa politik merupakan suatu kebijakan penyelenggara negara yang sangat vital dalam mengetahui arah, bentuk, dan isi undang-undang yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan patokan larangan sesuatu. Perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem. Selanjutnya, politik hukum nasional dapat berarti suatu pelaksanaan ketentuan hukum yang ada secara konsisten, serta pembaharuan ketentuan yang ada dan yang sudah seharusnya. Suatu Peraturan Perundang-undangan sangatlah diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kesehariannya.
KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL Ichwan Ahnaz Alamudi; Ahmadi Hasan
Mitsaqan Ghalizan Vol. 3 No. 2 (2023): Mitsaqan Ghalizan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/mg.v3i2.6317

Abstract

The Sharia economy grows in line with the demands of the Muslim community, which wants an economy that competes with the capitalist economy. Of course this struggle is not as easy as turning your palms. Political, sociological, huokum struggles also colored the emergence of regulations that banks Shariah in Indonesia. With the system of non-Islamic states, it must be difficult for the sharia banking to conduct transactions in accordance with the law of fiction that is written in the Islamic books. The product of the sharial banking that is "forced" to resemble the conventional banking product must have an influence on the concept of the theory of akad in the classical fiction. This DSN-MUI fatwa will become a positive law when adopted in regulations approved by law, as adopted as a judge's opinion in its decision, or adopted by the Bank of Indonesia Regulations, OJK Regulations and others. The DSN-MUI Fatwa plays a major role in the development of the Shariah economy