Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jentera Hukum Borneo Mitsaqan Ghalizan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Azhar Islamic Law Review
Ahmadi Hasan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Istimbath Ahkam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Kebudayaan Lokal Norrahman, Rezki Akbar; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istimbath ahkam yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan kebudayaan lokal Banjar. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sebagai ulama besar dari Kalimantan Selatan, memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum Islam yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks agama, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan sosiologis, dengan data primer yang diambil dari karya-karya beliau, khususnya Sabilal Muhtadin, serta literatur terkait kebudayaan Banjar dan istimbath ahkam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menerapkan prinsip fiqh yang kontekstual dan inklusif, dengan mengakomodasi tradisi lokal melalui konsep ‘urf (adat) dalam penentuan hukum. Beliau berhasil menjaga keseimbangan antara syariat dan adat, yang memungkinkan masyarakat Banjar menjalankan kebiasaan lokal tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Implikasi pemikiran beliau tidak hanya mempengaruhi masyarakat Banjar, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, dengan mendorong penerapan fiqh yang lebih adaptif dan sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kebudayaan lokal dalam pembentukan hukum Islam yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda.
Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Husaini, Hasan; Mariani, Mariani; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1149

Abstract

The development of national law in Indonesia is a complex process involving various issues, interests, and expectations. Islamic law plays a crucial role in shaping the national legal system as one of the acknowledged sources of law. However, challenges in integrating Islamic law with national law encompass the diversity of interpretations, harmonization with constitutional principles, and practical obstacles in implementation. This study employs a literature review method with a normative approach. The literature review method is utilized to explore and analyze various documents and literature concerning the integration of Islamic law into the national legal system, enabling a more profound understanding of Islamic law and national law. The study's conclusion underscores the significant role of Islamic law in the development and formation of national law in Indonesia. Islamic law strongly influences the shaping of legal norms and values within the national legal system. Nevertheless, the integration of Islamic Law with National Law faces challenges and obstacles that must be overcome, including diverse interpretations, consensus among various parties, and a deep understanding of Islamic law within Indonesia's social context.
ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN LIMBAH KOSMETIK DI INDONESIA PENDEKATAN LINGKUNGAN DALAM MAQASID SYARIAH KONTEMPORER (HIFDZU BI’AH) Yuliani , Ma’rifah; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41997

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam konteks industri kosmetik di Indonesia, dengan fokus dampak limbah kosmetik terhadap lingkungan. Menggunakan pendekatan maqashid syariah dan perlindungan lingkungan (hifdzu bi'ah), penelitian ini mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat mengarahkan industri kosmetik menuju praktik yang lebih etis dan berkelanjutan. Data dari studi kasus dan literatur terkini tentang limbah kosmetik dianalisis untuk memberikan gambaran dampak ekologis dari pemasaran kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat memitigasi dampak negatif industri ini terhadap lingkungan, serta menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mendukung tanggung jawab lingkungan dalam industri kosmetik.
Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia) Erfan, Zainul; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.552

Abstract

Abstract This research explores Indonesia's role in the politics of international law, or Siyasah Dauliyah, in the context of world peace. As one of the important countries in the international arena, Indonesia plays a significant role in maintaining global peace through various initiatives and active participation. Indonesia has long contributed to the mission of world peace, whether through sending peace aid, acting as a negotiator, or becoming a peacemaker in various disputes and conflicts between countries. Indonesia's voice is well heard by other countries, and its strategic role is recognized internationally. Indonesia's Siyasah Dauliyah in world peace not only brings honor to the country's name, but also shows Indonesia's commitment to global stability and security. Indonesia's free, active and democratic foreign policy makes it a country capable of maintaining the global security ecosystem from various turmoil and conflict. Indonesia's participation in international organizations strengthens its role, especially among developing countries on their way to developed country status. In addition to engaging with Non-Aligned countries, Indonesia has also actively forged friendships with developed countries in the Western bloc, strengthening its bargaining power and position in the international arena. Participation in new organizations such as BRICS, which consists mainly of developed countries affiliated with the Eastern bloc, gives Indonesia the benefit of multiple blocs, enhancing its presence and role in international peace, stability and security. Keywords: Politics, Law, Interstate, Peace Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran Indonesia dalam politik hukum internasional, atau Siyasah Dauliyah, dalam konteks perdamaian dunia. Sebagai salah satu negara penting dalam arena internasional, Indonesia memainkan peran signifikan dalam menjaga perdamaian global melalui berbagai inisiatif dan partisipasi aktif. Indonesia telah lama berkontribusi pada misi perdamaian dunia, baik melalui pengiriman bantuan perdamaian, bertindak sebagai negosiator, maupun menjadi juru damai dalam berbagai sengketa dan konflik antar negara. Suara Indonesia didengar dengan baik oleh negara-negara lain, dan peran strategisnya diakui secara internasional. Siyasah Dauliyah Indonesia dalam perdamaian dunia tidak hanya membawa harum nama negara, tetapi juga memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan keamanan global. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan demokratis menjadikannya sebagai negara yang mampu menjaga ekosistem keamanan global dari berbagai gejolak dan konflik. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional memperkuat perannya, khususnya di antara negara-negara berkembang yang sedang menuju status negara maju. Selain berhubungan dengan negara-negara Non-Blok, Indonesia juga aktif menjalin persahabatan dengan negara-negara maju di blok Barat, memperkuat daya tawar dan posisinya di kancah internasional. Keikutsertaan dalam organisasi baru seperti BRICS, yang sebagian besar beranggotakan negara-negara maju yang terafiliasi dengan blok Timur, memberikan Indonesia manfaat dari berbagai blok, meningkatkan eksistensi dan peranannya dalam perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia internasional. Kata Kunci: Politik, Hukum, Antar negara, Perdamaian
Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional Arif Fitria, Rizal; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.566

Abstract

Abstract This paper discusses legal politics in the drafting of regional regulations, which is a crucial element in the formation of local policies in Indonesia. Legal politics is defined as the interaction between political power and law in the legislative process, where regional regulations (Perda) become strategic instruments to implement public policies that align with local needs and conditions. In drafting Perda, various factors such as political interests, social dynamics, and pressures from various community groups play important roles. The approach used in this research is a normative approach focusing on secondary data, including books, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of leading scholars. This paper analyzes how legal politics influences the process of drafting Perda, focusing on the drafting mechanisms, public participation, and common obstacles. Case studies from several regions in Indonesia are used to illustrate the various challenges and best practices in drafting effective and responsive Perda that meet community needs. The analysis shows that the success of Perda drafting highly depends on the balance between political interests and equitable legal principles. Keywords: legal politics, regional regulations, public policy, public participation, Indonesia Abstrak Tulisan ini membahas tentang politik hukum dalam perancangan peraturan daerah, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan kebijakan lokal di Indonesia. Politik hukum diartikan sebagai interaksi antara kekuasaan politik dan hukum dalam proses legislasi, di mana peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam perancangan Perda, berbagai faktor seperti kepentingan politik, dinamika sosial, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat berperan penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berfokus pada data sekunder, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana utama. Tulisan ini menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi proses penyusunan Perda, dengan fokus pada mekanisme penyusunan, partisipasi publik, dan hambatan yang sering muncul. Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia digunakan untuk menggambarkan berbagai tantangan dan praktik terbaik dalam perancangan Perda yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan perancangan Perda sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Kata Kunci: politik hukum, peraturan daerah, kebijakan publik, partisipasi publik, Indonesia
Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024) Magfur, Achmad; Husnul, Mariani; Hasan, Ahmadi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.743

Abstract

This article analyzes the involvement of community organizations (ormas) in mining activities from the perspective of sharia economic law, referring to Government Regulation Number 25 of 2024. The main focus of this research is to evaluate whether the management of large-scale mining by ormas aligns with sharia principles, which prioritize justice and public welfare. The methodology used is a normative juridical approach, reviewing relevant legislation and literature related to Islamic law.   The study findings indicate that, in sharia economic law, the management of strategic natural resources, including the mining sector, should be under state control to ensure fair distribution of benefits and protect public interests. This is based on the principle of maslahah (public interest) and the prohibition of exploitation that may harm the wider community. Therefore, this study concludes that large-scale mining managed by parties other than the state, including ormas, is contrary to sharia economic law and can be categorized as prohibited (haram) activity.   Keywords: Islamic Economy, mining, community organizations, Government Regulation.   Abstrak: Artikel ini menganalisis keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kegiatan pertambangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan pertambangan skala besar oleh ormas sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait hukum Islam.   Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya alam yang strategis, termasuk sektor pertambangan, seharusnya berada di bawah kendali negara untuk menjamin distribusi hasil yang adil dan melindungi kepentingan publik. Hal ini didasarkan pada prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan larangan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambangan skala besar yang dikelola oleh pihak selain negara, termasuk ormas, bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang dilarang (haram).   Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pertambangan, Organisasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah.
Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Luthfi, Fuad; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.823

Abstract

Abstract The emergence of digital assets such as cryptocurrencies, e-wallets, and non-fungible tokens (NFTs) has significantly impacted societal transactions and interactions. However, the inheritance of these digital assets poses challenges due to the lack of clear regulations in both positive and Islamic law. This study employs a normative juridical approach with a comparative law method to analyze the provisions of positive law in Indonesia and the principles of Islamic law related to the inheritance of digital assets. The study aims to identify gaps between the two legal systems and provide recommendations for regulatory harmonization. The findings reveal that positive law in Indonesia does not explicitly regulate digital assets in the context of inheritance, leading to uncertainty and potential disputes among heirs. Islamic law also lacks clear provisions regarding digital assets, making it difficult to apply inheritance principles based on sharia. The study highlights the urgent need to harmonize positive and Islamic law to accommodate the unique characteristics of digital assets and ensure fair and transparent distribution among heirs. Collaboration between policymakers, academics, and the public is essential to develop regulations that address the needs and characteristics of digital assets in the context of inheritance law. The study concludes by emphasizing the importance of understanding both legal systems to overcome challenges in digital asset inheritance and create a more just and effective legal framework for all parties involved. Keywords: Digital assets, Legacy, Regulation, E-wallet, Non-Fungible Token (NFT) Abstrak Kemunculan aset digital seperti mata uang kripto, dompet elektronik, dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap transaksi dan interaksi masyarakat. Namun, pewarisan aset digital ini menimbulkan tantangan karena kurangnya peraturan yang jelas baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pewarisan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut dan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi peraturan. Temuan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur aset digital dalam konteks pewarisan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi perselisihan di antara para ahli waris. Hukum Islam juga tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai aset digital, sehingga menyulitkan penerapan prinsip-prinsip waris berdasarkan syariah. Studi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan hukum positif dan hukum Islam untuk mengakomodasi karakteristik unik aset digital dan memastikan distribusi yang adil dan transparan di antara para ahli waris. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aset digital dalam konteks hukum waris. Studi ini diakhiri dengan menekankan pentingnya memahami kedua sistem hukum untuk mengatasi tantangan dalam pewarisan aset digital dan menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Kata kunci: Aset digital, Warisan, Regulasi, E-wallet, Non-Fungible Token (NFT)
Politik Islam di Zaman Pra-Kemerdekaan Sharfina Permata Noor, Erla; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.571

Abstract

Abstract This research examines the politics of Islam during the pre-independence period in Indonesia and its role in the nation's struggle. Islamic politics during that period had a significant impact on Indonesia's history of struggle. Prior to the independence in 1945, Indonesia experienced more than three centuries of colonization by the Netherlands. Islamic politics became a major force in organizing society and fighting for independence. Islamic political movements emerged as a response to the colonization and modernization efforts carried out by the Dutch colonial government. Islamic politics during the pre-independence period in Indonesia were grounded in a strong religious spirit. Islam played a central role in the lives of Indonesian society, and Islamic figures at that time viewed politics as a means to advocate for justice, freedom, and the welfare of the Muslim community. Islamic politics were also influenced by global political shifts at that time. Islamic organizations such as Sarekat Islam, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama played a crucial role in coordinating the political, social, and cultural struggles of the Muslim community in Indonesia. Islamic political parties such as the Masyumi Party also played a significant role in shaping Islamic political perspectives and influencing the national political direction of Indonesia. Additionally, it showcases the role of Islamic politics in the national awakening movement towards achieving independence. Keywords : Politics of Islam, Pre-independence Era, Islamic Organizazion Abstrak Penelitian ini membahas politik Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia dan perannya dalam perjuangan bangsa. Politik Islam pada periode tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama lebih dari tiga abad. Politik Islam menjadi kekuatan utama dalam mengorganisir masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan politik Islam mulai muncul sebagai respons terhadap penjajahan dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia didasarkan pada semangat agama yang kuat. Agama Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan tokoh-tokoh Islam pada masa itu melihat politik sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan umat. Politik Islam juga dipengaruhi oleh pergeseran politik global pada saat itu. Organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan penting dalam mengoordinasikan perjuangan politik, sosial, dan budaya umat Islam di Indonesia. Partai politik Islam seperti Partai Masyumi juga memainkan peran penting dalam merumuskan pandangan politik Islam dan mempengaruhi arah politik nasional Indonesia. Selain itu juga memperlihatkan peran politik Islam dalam moment kebangkitan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Kata Kunci : Politik Islam, Pra-Kemerdekaan, Organisasi Islam
Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq Syahir, Ahmad; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.575

Abstract

Abstract Among Islamic thinkers, the relationship between Islam and the state is still a matter of debate which has implications for the birth of typologies, namely integralistic, symbiotic, and secularistic. The three paradigms of the relationship have the same goal, namely finding reconciliation between religious ideality and political reality, which is the main task of Islamic political thinkers. Ali Abdul Raziq as one of the Islamic thinkers, also colored the debate, even arguably became a trendsetter, especially his thoughts on the khilafah. This paper raises Raziq's thoughts on the khilafah, one of whose goals is to actualize it in the midst of the unfinished debate of Islamic intellectuals. The results of the study show that the khilafah is seen as having no basis in the Qur'an, Sunnah, or Ijma'. Islam is seen as not demanding its people to determine the type or form of government, this is more appropriate to be left to the people based on logic and experience. Keywords: khilafah, paragidma, fundamental, moderate, liberal. Abstrak Di kalangan pemikir Islam, hubungan Islam dan negara masih menjadi perdebatan yang berimplikasi pada lahirnya tipologi, yaitu intgralistik, simbiotik, dan sekularistik. Ketiga paradigma hubungan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik yang menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Ali Abdul Raziq sebagai salah satu pemikir Islam, turut mewarnai perdebatan tersebut, bahkan dapat dibilang menjadi trendsetter, khususnya pemikirannya tentang khilafah. Tulisan ini mengangkat pemikiran Raziq tentang khilafah yang salah satu tujuannya adalah untuk mengaktualisasi ke tengah-tengah perdebatan para intelektual Islam yang belum tuntas. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa khilafah dipandang tidak memiliki landasan dalil di dalam al-Qur’an, Sunnah, maupun Ijma’. Islam dipandang tidak menuntut umatnya untuk menentukan jenis atau bentuk pemerintahan, hal ini lebih tepat diserahkan kepada umat berdasarkan logika dan pengalamannya. Kata Kunci: khilafah, paragidma, fundamental, moderat, liberal.
Pemikiran Politik Al-Farabi Sa’adi, Gusti Muslihuddin; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyithah; Khasyi'in, Nuril
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.577

Abstract

Abstract Al-Farabi, a renowned philosopher of the medieval period, contributed significantly to political thought with his concepts on the ideal state, which he termed "al-madinah al-fadhilah". He was honored with the title "al-mu'allim ats-tsani" (the second teacher) after Aristotle. This study aims to explore Al-Farabi's philosophical objectives for the establishment of a state and the individual contributions of citizens towards nation-building. Additionally, it seeks to understand Al-Farabi's concepts of the ideal state and the ideal leader. The research is qualitative and literature-based, employing a philosophical approach. The primary source is Al-Farabi's book "Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah", supplemented by relevant books and journals. The findings reveal that, according to Al-Farabi, the purpose of a state is to achieve happiness in both the worldly and the hereafter. He views the state as a form of devotion to God, aligning well with religious-based nations like Indonesia. The ideal leader, according to Al-Farabi, is someone perfect in physical form, wisdom, and spiritual maturity, as he mentioned as a philosopher resembling a prophet. Such a leader becomes the central figure in governance, education, and character development of the citizens. Al-Farabi describes the ideal state as one where the leader and the people collaborate to achieve happiness in this world and the next. Conversely, non-ideal states include the Ignorant State, the Immoral State, the Transformed State, and the Misguided State. Keywords: Al-Farabi, Ideal State, Leadership Abstrak Al-Farabi merupakan filosof masyhur di abad pertengahan yang mempunyai banyak produk pemikiran, ia diberi gelar al-mu’allim ats-tsani setelah Aristoteles, di antara produk pemikirannya adalah tentang konsep bernegara. Pemikiran Al-Farabi tentang konsep Negara ideal, yang disebutnya sebagai al-madinah al-fadhilah telah memberikan sumbangan penting dalam pemikiran politik dunia, khususnya negara-negara yang berasaskan agama. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan filosofis dari berdirinya suatu Negara dan kontribusi individual masyarakat dalam membangun Negaranya menurut Al-Farabi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsep Negara ideal dan pemimpin ideal menurut Al-Farabi. Penelitian ini merupakan penelitan pustaka yang bersifat kualitatif dengan pendekatan filosofis, sumber utama penelitian ini adalah buku Al-Farabi yang berjudul Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah yang didukung dengan sumber-sumber lain baik berupa buku ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Al-Farabi, tujuan bernegara adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya Negara merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan, sehingga menurut penulis konsep Al-farabi sesuai dengan Negara yang berlandaskan agama, seperti Indonesia. Pemimpin ideal menurut Al-Farabi adalah seseorang yang sempurna secara fisik, bijaksana, dan matang secara spiritual, yang ia sebut sebagai filosof yang menyerupai Nabi. Pemimpin ini menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pembentukan karakter warga negara. Al-Farabi menggambarkan negara ideal adalah suatu Negara di mana pemimpin dan rakyatnya bekerja sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara yang tidak ideal meliputi Negara Kebodohan, Negara Fasik, Negara yang Berubah, dan Negara yang Tersesat Kata kunci: Al-Farabi, Negara Ideal, Kepemimpinan
Co-Authors Adi Astiti, Ni Nyoman Adim, Abd. Ahmad Dakhoir Akhmad Sukris Sarmadi Al Amruzi, HM Fahmi al-Amruzi, M. Fahmi Alamudi, Ichwan Ahnaz Ananda, Rizqa Anshary AZ, A. Hafiz Anwar Hafidzi APHA, Journal Manager ARIE SULISTYOKO Arie Sulistyoko Arif Fitria, Rizal Arif Rahman Aseri, Akhmad Fauzi Bahran Basri Bahran Basri Basri, Bahran Darmono Budi Utomo Dian May Syifa Diki Sosano Dominikus Rato Emy Handayani Erfan, Zainul Ergina Faralita Faralita, Ergina Fitriyadi Fitriyadi Gusti Muzainah Hamdi, Fahmi HENDRA GUNAWAN B11211055 Hikmah Hikmah Husaini, Hasan Husnul, Mariani Ichwan Ahnaz Alamudi Jaidi, Muhammad Jalaluddin Jalaluddin KHASYI'IN, NURIL Khasyi`in, Nuril Lahmudinur, Lahmudinur Luthfi, FuaD M. Fahmi al-Amruzi Magfur, Achmad Mansyuroh, Firqah Annajiyah Mariani Mariani Marthin, Marthin Masyitah Umar Maulida, Sri Muhamad Shadiq, Gusti Muhammad Fadhil Muhsin Aseri, Muhsin Mujiburohman A. Abas Munawwarah Munawwarah, Munawwarah Mu’ammar, Ali Nafi, Muhammad Noor, Fitrian Nopendi, Us Us Surya Norrahman, Rezki Akbar Nur Aida, Nur Nuril Khasyi'in Nurwijayanti Pawana, Sekhar Chandra Purwoko, Agus Putri, Riska Yunita Rahmad Kurniawan Ramadhana, Yulia Rina Septiani, Rina Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring Rukmawati, Desyana Putri Sadikin Abdul Azis Mandala Putra, Jay Sa’adi, Gusti Muslihuddin Sharfina Permata Noor, Erla Sholihah , Mida Mar`atus Sosano, Diki Sri Maulida Sri Maulida Sri Maulida Sri Warjiyati Sugeng Rianto Suprapto Suprapto Syahir, Ahmad Syamsiar, Syamsiar Tri Hidayati Umar, Masyitah Umar, Masyithah Wahdah Wahdah, Wahdah Wahidah Wahidah Yamani Naufal Yuliani , Ma’rifah Yuliani, Ma'rifah Yulianto, Eryck Yusna Zaidah Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad Zubaidah, Dwi Arini