Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.626

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Ahkam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Al-Azhar Islamic Law Review JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Kawanua International Journal of Multicultural Studies Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Jentera Hukum Borneo Mitsaqan Ghalizan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Ahmadi Hasan

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Author-ID : 277682

Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

KONSEP FIQIH SIYASAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Yulianto, Eryck; Hasan, Ahmadi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i2.414

Fiqih siyasah merupakan pengaturan terkait tentang lembaga pemerintahan. Islam lembaga yang mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut dengan Ahl al-hall wa al- ‘aqd,sedangkan dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan dewan perwakilan rakyat atau dikenal dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Salah satunya tentang masalah perceraian yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jika dilihat dari segi fisik maka Peraturan Pemerintah ini merupakan syarat tambahan bagi masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif dalam tulisan hukum ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan berupa kajian fiqh siyasah dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan hukum perkawinan yang ada Indonesia. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa hukum perkawinan merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang masuk dalam kategori siyasah dusturiyah yaitu kajian pemerintahan yang terkait dengan pembuatan kebijakan dan berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu lembaga peradilan dan kantor urusan agama. substansi dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990, poin-poin yang terdapat dalam beberapa pasalnya mengandung unsur maslahah yang tentunya kemaslahatan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kemaslahatan bagi masyarakat lainnya. Karena salah satu tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 adalah mencegah perceraian.

Pendampingan Masyarakat Adat Kurau dalam Optimalisasi Mahar sebagai Aturan Nafkah Harian: Model Pemberdayaan Berbasis Nilai-Nilai Syariah dan Hukum Adat Hasan, Ahmadi; Zubaidah, Dwi Arini
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/jpm.v6i2.2678

This community service program aims to enhance the understanding and skills of the Kurau Indigenous community in managing mahr (dowry) as a household economic instrument grounded in Sharia and customary law values. The main issue identified is the community’s perception of mahr merely as a ceremonial symbol in marriage, lacking a continuous function in family sustenance. The activity was conducted on Wednesday, August 13, 2028, at the Kurau Community Hall, involving 35 lecturers from the Faculty of Sharia at UIN Antasari, 40 community members, local officials, and representatives of the Office of Religious Affairs (KUA). The implementation consisted of four stages: (1) initial identification through surveys and interviews; (2) training and Focus Group Discussion (FGD) led by Prof. Ahmadi Hasan, M.Hum., and Dwi Arini Zubaidah, M.H.; (3) field counseling and simulation of mahr management; and (4) participatory evaluation using questionnaires and interviews. The results indicate a significant increase in participants’ understanding—from 22.5% before the program to 90% afterward—along with a shift from symbolic to functional interpretation of mahr. Participants expressed high satisfaction with the interactive and locally contextual methods. The program produced a training module, documentation video, and a local guidebook titled “Mahr and Daily Sustenance Based on Kurau Customary Law.” It is recommended to establish a Kurau Mahr and Sustenance Working Group to sustain and expand the program’s impact.

PEMBARUAN HUKUM ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG ZAKAT Alamudi, Ichwan Ahnaz; Hasan, Ahmadi
Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Vol. 3 No. 1 (2022): Filantropi
Publisher : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/finalmazawa.v3i1.5446

In the management of zakat, it is very necessary to have a clear legal umbrella in the form of regulations on zakat which are the basis for zakat management. Along with the times, the existing regulations are sometimes considered no longer accommodate the problem of zakat management in the field. Therefore, the latest regulations on zakat management are needed. This paper aims to try to discuss various legal reforms regarding zakat, especially in the zakat law. This study uses a juridical-normative approach, which is an approach based on legislation, theories, and concepts related to the legal scope of regulations in the field of zakat. The results of the study show that there are various regulations regarding zakat, ranging from Ministerial Regulations, Presidential Regulations, Government Regulations to Laws. And the new law on zakat management was born when the age of independence of the Unitary State of the Republic of Indonesia was quite old, namely 54 years. This is marked by the birth of Law no. 38 of 1999 concerning Management of Zakat. In its development, Law Number 38 of 1999 was revised to achieve optimization of zakat management in Indonesia. The result of the revision was the establishment of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This was followed by the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang ada terkadang dianggap tidak lagi mengakomodir persoalan pengelolaan zakat di lapangan, Oleh karena itu dibutuhkan peraturan-peraturan terbaru tentang pengelolaan zakat. Tulisan ini bertujuan untuk mencoba membahas mengenai berbagai pembaruan hukum mengenai zakat khususnya dalam undang-undang zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi pada bidang zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang. Dan Undang-undang tentang pengelolaan zakat baru lahir di saat usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong cukup tua yaitu 54 tahun. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Analisis Istimbath Ahkam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Kebudayaan Lokal Norrahman, Rezki Akbar; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istimbath ahkam yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan kebudayaan lokal Banjar. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sebagai ulama besar dari Kalimantan Selatan, memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum Islam yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks agama, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan sosiologis, dengan data primer yang diambil dari karya-karya beliau, khususnya Sabilal Muhtadin, serta literatur terkait kebudayaan Banjar dan istimbath ahkam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menerapkan prinsip fiqh yang kontekstual dan inklusif, dengan mengakomodasi tradisi lokal melalui konsep ‘urf (adat) dalam penentuan hukum. Beliau berhasil menjaga keseimbangan antara syariat dan adat, yang memungkinkan masyarakat Banjar menjalankan kebiasaan lokal tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Implikasi pemikiran beliau tidak hanya mempengaruhi masyarakat Banjar, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, dengan mendorong penerapan fiqh yang lebih adaptif dan sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kebudayaan lokal dalam pembentukan hukum Islam yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda.

PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM POLITIK ISLAM(STUDI TOKOH DAN PEMIKIRAN K.H. DR. IDHAM CHALID) Rahman, Nasrur; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.186

: Kajian ini difokuskan untuk mengetahui pemikiran-pemikiran K.H. Dr. Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Berdasarkan data-data yang terkumpul dalam bentuk deskripsi (tulisan), maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan pendekatan studi tokoh. Penelitan ini telah menemukan beberapa pemikiran Idham Chalid tentang politik Islam, beliau cenderung mengikuti kelompok yang berpandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Beliau menyatakan bahwa tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah, NU dan ummat diharapkan untuk bersifat tawasuth dan I’tidal, tasamuh, tawazun, dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Beliau mengakui Pancasila sebagai dasar Negara dan tidak perlu menggantinya dengan ideologi Islam. Demokrasi Islam adalah tepat digunakan dalam pemerintahan Indonesia. Penetapan Presiden sebagai ulil amr harus dipandang wajar, karena kalau tidak maka kewenangannya sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai muhrim bisa menjadi masalah. Idham Calid memposisikan NU menjadi penengah antara umat Islam dan Negara Indonesia. NU mengakui dan mendukung Negara yang Demokratis, menerapkan prinsip Musyawarah, bersumber pada ajaran Aswaja, berkarakter al-Tawassuth wa al-I’tidal serta tidak mempertentangkan antara agama dan negara, akan tetapi saling berhubungan dan membutuhkan.

Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Husaini, Hasan; Mariani, Mariani; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1149

The development of national law in Indonesia is a complex process involving various issues, interests, and expectations. Islamic law plays a crucial role in shaping the national legal system as one of the acknowledged sources of law. However, challenges in integrating Islamic law with national law encompass the diversity of interpretations, harmonization with constitutional principles, and practical obstacles in implementation. This study employs a literature review method with a normative approach. The literature review method is utilized to explore and analyze various documents and literature concerning the integration of Islamic law into the national legal system, enabling a more profound understanding of Islamic law and national law. The study's conclusion underscores the significant role of Islamic law in the development and formation of national law in Indonesia. Islamic law strongly influences the shaping of legal norms and values within the national legal system. Nevertheless, the integration of Islamic Law with National Law faces challenges and obstacles that must be overcome, including diverse interpretations, consensus among various parties, and a deep understanding of Islamic law within Indonesia's social context.

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN LIMBAH KOSMETIK DI INDONESIA PENDEKATAN LINGKUNGAN DALAM MAQASID SYARIAH KONTEMPORER (HIFDZU BI’AH) Yuliani , Ma’rifah; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41997

Penelitian ini menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam konteks industri kosmetik di Indonesia, dengan fokus dampak limbah kosmetik terhadap lingkungan. Menggunakan pendekatan maqashid syariah dan perlindungan lingkungan (hifdzu bi'ah), penelitian ini mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat mengarahkan industri kosmetik menuju praktik yang lebih etis dan berkelanjutan. Data dari studi kasus dan literatur terkini tentang limbah kosmetik dianalisis untuk memberikan gambaran dampak ekologis dari pemasaran kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat memitigasi dampak negatif industri ini terhadap lingkungan, serta menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mendukung tanggung jawab lingkungan dalam industri kosmetik.

Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia) Erfan, Zainul; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.552

Abstract This research explores Indonesia's role in the politics of international law, or Siyasah Dauliyah, in the context of world peace. As one of the important countries in the international arena, Indonesia plays a significant role in maintaining global peace through various initiatives and active participation. Indonesia has long contributed to the mission of world peace, whether through sending peace aid, acting as a negotiator, or becoming a peacemaker in various disputes and conflicts between countries. Indonesia's voice is well heard by other countries, and its strategic role is recognized internationally. Indonesia's Siyasah Dauliyah in world peace not only brings honor to the country's name, but also shows Indonesia's commitment to global stability and security. Indonesia's free, active and democratic foreign policy makes it a country capable of maintaining the global security ecosystem from various turmoil and conflict. Indonesia's participation in international organizations strengthens its role, especially among developing countries on their way to developed country status. In addition to engaging with Non-Aligned countries, Indonesia has also actively forged friendships with developed countries in the Western bloc, strengthening its bargaining power and position in the international arena. Participation in new organizations such as BRICS, which consists mainly of developed countries affiliated with the Eastern bloc, gives Indonesia the benefit of multiple blocs, enhancing its presence and role in international peace, stability and security. Keywords: Politics, Law, Interstate, Peace Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran Indonesia dalam politik hukum internasional, atau Siyasah Dauliyah, dalam konteks perdamaian dunia. Sebagai salah satu negara penting dalam arena internasional, Indonesia memainkan peran signifikan dalam menjaga perdamaian global melalui berbagai inisiatif dan partisipasi aktif. Indonesia telah lama berkontribusi pada misi perdamaian dunia, baik melalui pengiriman bantuan perdamaian, bertindak sebagai negosiator, maupun menjadi juru damai dalam berbagai sengketa dan konflik antar negara. Suara Indonesia didengar dengan baik oleh negara-negara lain, dan peran strategisnya diakui secara internasional. Siyasah Dauliyah Indonesia dalam perdamaian dunia tidak hanya membawa harum nama negara, tetapi juga memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan keamanan global. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan demokratis menjadikannya sebagai negara yang mampu menjaga ekosistem keamanan global dari berbagai gejolak dan konflik. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional memperkuat perannya, khususnya di antara negara-negara berkembang yang sedang menuju status negara maju. Selain berhubungan dengan negara-negara Non-Blok, Indonesia juga aktif menjalin persahabatan dengan negara-negara maju di blok Barat, memperkuat daya tawar dan posisinya di kancah internasional. Keikutsertaan dalam organisasi baru seperti BRICS, yang sebagian besar beranggotakan negara-negara maju yang terafiliasi dengan blok Timur, memberikan Indonesia manfaat dari berbagai blok, meningkatkan eksistensi dan peranannya dalam perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia internasional. Kata Kunci: Politik, Hukum, Antar negara, Perdamaian

Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional Arif Fitria, Rizal; Hasan, Ahmadi; Umar, Masyitah; Khasyi'in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.566

Abstract This paper discusses legal politics in the drafting of regional regulations, which is a crucial element in the formation of local policies in Indonesia. Legal politics is defined as the interaction between political power and law in the legislative process, where regional regulations (Perda) become strategic instruments to implement public policies that align with local needs and conditions. In drafting Perda, various factors such as political interests, social dynamics, and pressures from various community groups play important roles. The approach used in this research is a normative approach focusing on secondary data, including books, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of leading scholars. This paper analyzes how legal politics influences the process of drafting Perda, focusing on the drafting mechanisms, public participation, and common obstacles. Case studies from several regions in Indonesia are used to illustrate the various challenges and best practices in drafting effective and responsive Perda that meet community needs. The analysis shows that the success of Perda drafting highly depends on the balance between political interests and equitable legal principles. Keywords: legal politics, regional regulations, public policy, public participation, Indonesia Abstrak Tulisan ini membahas tentang politik hukum dalam perancangan peraturan daerah, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan kebijakan lokal di Indonesia. Politik hukum diartikan sebagai interaksi antara kekuasaan politik dan hukum dalam proses legislasi, di mana peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam perancangan Perda, berbagai faktor seperti kepentingan politik, dinamika sosial, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat berperan penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berfokus pada data sekunder, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana utama. Tulisan ini menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi proses penyusunan Perda, dengan fokus pada mekanisme penyusunan, partisipasi publik, dan hambatan yang sering muncul. Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia digunakan untuk menggambarkan berbagai tantangan dan praktik terbaik dalam perancangan Perda yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan perancangan Perda sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Kata Kunci: politik hukum, peraturan daerah, kebijakan publik, partisipasi publik, Indonesia

Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024) Magfur, Achmad; Husnul, Mariani; Hasan, Ahmadi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.743

This article analyzes the involvement of community organizations (ormas) in mining activities from the perspective of sharia economic law, referring to Government Regulation Number 25 of 2024. The main focus of this research is to evaluate whether the management of large-scale mining by ormas aligns with sharia principles, which prioritize justice and public welfare. The methodology used is a normative juridical approach, reviewing relevant legislation and literature related to Islamic law. The study findings indicate that, in sharia economic law, the management of strategic natural resources, including the mining sector, should be under state control to ensure fair distribution of benefits and protect public interests. This is based on the principle of maslahah (public interest) and the prohibition of exploitation that may harm the wider community. Therefore, this study concludes that large-scale mining managed by parties other than the state, including ormas, is contrary to sharia economic law and can be categorized as prohibited (haram) activity. Keywords: Islamic Economy, mining, community organizations, Government Regulation. Abstrak: Artikel ini menganalisis keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kegiatan pertambangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan pertambangan skala besar oleh ormas sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya alam yang strategis, termasuk sektor pertambangan, seharusnya berada di bawah kendali negara untuk menjamin distribusi hasil yang adil dan melindungi kepentingan publik. Hal ini didasarkan pada prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan larangan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambangan skala besar yang dikelola oleh pihak selain negara, termasuk ormas, bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang dilarang (haram). Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pertambangan, Organisasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah.

Co-Authors Adi Astiti, Ni Nyoman Adim, Abd. Ahmad Dakhoir Akhmad Sukris Sarmadi Al Amruzi, HM Fahmi al-Amruzi, M. Fahmi Alamudi, Ichwan Ahnaz Anwar Hafidzi APHA, Journal Manager ARIE SULISTYOKO Arie Sulistyoko Arif Fitria, Rizal Aseri, Akhmad Fauzi Bahran Basri Bahran Basri Basri, Bahran Darmono Budi Utomo Diki Sosano Dominikus Rato Emy Handayani Erfan, Zainul Ergina Faralita Faralita, Ergina Faridh, Miftah Fitriyadi Fitriyadi Gusti Muzainah Hafidzi, Anwar Hikmah Hikmah Husaini, Hasan Husnul, Mariani Ichwan Ahnaz Alamudi Jalaluddin Jalaluddin KHASYI'IN, NURIL Khasyi`in, Nuril Luthfi, FuaD M. Fahmi al-Amruzi Magfur, Achmad Mansyuroh, Firqah Annajiyah Mariani Mariani Marthin, Marthin Masyitah Umar Maulida, Sri Muhamad Shadiq, Gusti Muhammad Fadhil Muhsin Aseri, Muhsin Mu’ammar, Ali Nafi, Muhammad Nasrur Rahman Noor, Fitrian Norrahman, Rezki Akbar Nur Aida, Nur Nuril Khasyi'in Nurwijayanti Pawana, Sekhar Chandra Purwoko, Agus Rahmad Kurniawan Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring Sadikin Abdul Azis Mandala Putra, Jay Sa’adi, Gusti Muslihuddin Sharfina Permata Noor, Erla Sholihah , Mida Mar`atus Sosano, Diki Sri Maulida Sri Maulida Sri Warjiyati Sugeng Rianto Suprapto Suprapto Syahir, Ahmad Syamsiar, Syamsiar Tri Hidayati Umar, Masyitah Umar, Masyithah Wahdah Wahidah Wahidah Yuliani , Ma’rifah Yulianto, Eryck Yusna Zaidah Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad Zubaidah, Dwi Arini

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search