Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Culture Hybridity of the South Kalimantan Malay-Chinese in the Division of Inheritance Mansyuroh, Firqah Annajiyah; Hasan, Ahmadi; Muzainah, Gusti
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 21 No. 1 (2022)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v21i1.6861

Abstract

Cultural negotiation is essential because the process always involves conflict and differences. Malay-Chinese is one of the minority groups in South Kalimantan. This study aims to find out how Malay-Chinese culture negotiates differences in the legal culture of inheritance distribution between Chinese customary law, Malay custom, and Islamic law. This research is empirical legal research conducted under an interdisciplinary umbrella. This type of research is field research or research, empirical law. In this study, the author uses a legal sociology approach or practical juridical approach, which is an approach that looks at the legal reality in society, and a legal anthropological approach. The research findings show that Malay-Chinese negotiates differences in Islamic values and religion by choosing or combining the two cultural values. The negotiation process is carried out by applying cultural values as they are ethnic and adapt to the cultural values of Malay Islam. This cultural negotiation process then builds a hybrid Malay-Chinese identity. Resistance, their hybridity is used to survive and to fight the dominant Malay Islamic cultural values.
Redefining Legal Frameworks: Progressive Methods in Ascertaining Children's Lineage from Fasid Marriages in Religious Court Proceedings Fitriyadi, Fitriyadi; Hidayati, Tri; Hasan, Ahmadi; Sarmadi, Akhmad Sukris
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 24 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v24i1.12894

Abstract

This research aims to reveal and analyze the considerations of the panel of judges in cases of determining the origin of children because the marriage was annulled (fasid) in all Religious Courts in South Kalimantan, and offers an ideal legal construction in determining the origin of children in the context of legal protection for children based on a legal approach progressive. This research is normative legal research, using case, statutory, and concept approaches. The analysis process uses content analysis techniques. The results determine the origin of children from fasid marriages at the Religious Courts in South Kalimantan from 2020 to 2022 consisting of 13 who rejected the request and 15 who granted the request. Those who agreed considered the importance of child protection based on the Child Protection Law and the Opinions of Contemporary Ulama. On the other hand, those who reject it based on the Marriage Law and KHI that fasid marriages are materially and formally invalid so that their children become illegitimate. Protection for children is a fundamental right that judges must explore with a progressive legal approach, that children from fasid marriages must not bear the burden of their parent's mistakes and negligence on legal rules.
The Views Of Community Leaders On The Walimatul Tradition 'ursy In One Day And One Night In View Of The Perspective Of Maslahah Mursalah In Sub-districts Mandastana Barito Kuala Regency Fadhil, Muhammad; Hasan, Ahmadi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.12079

Abstract

Abstract: The holding of walimatul 'ursy in each community's traditions is different. There was a response from community leaders that the one-night walimatul 'ursy had the potential to disturb people from resting at night, which usually includes entertainment that brings harm. On the other hand, community leaders consider that the one-night wedding reception provides an opportunity for invited guests who are far away to be able to attend which brings benefits such as evening entertainment provided is shalawatan or cultural arts events. The purpose of this research is to find out what community leaders think about the day and night Walimatul 'Ursy event and to find out what Maslahah Murlah's perspective is regarding holding the day and night Walimatul 'Ursy. This research is empirical legal research. So, to obtain data in the Mandastana sub-district, Barito Kuala district, research was conducted on 10 community leaders as to what their opinions were regarding the walimatul 'ursy day and night in terms of maslahah murlah. The results of the research obtained are that the majority of people hold wedding receptions until the evening, this is a tradition that has been preserved from time to time. The factor that causes people to think like this is because the organizers of the walimatul 'ursy hold their events until the evening using a weton count, therefore it is not necessarily on holidays or Sundays that the walimah event and more invited guests come at night to attend, there are also administrative factors because they have received permission from the authorities, and geographical factors, the majority of the people living in several villages have the same culture in the walimatul 'ursy tradition. Abstrak: Penyelenggaraan walimatul 'ursy tiap tradisi masyarakat berbeda-beda, mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat bahwa walimatul 'ursy sehari semalam berpotensi mengganggu masyarakat untuk istirahat ketika malam hari yang biasanya terdapat hiburan yang membawa mudarat, disisi lain tokoh masyarakat menganggap saat resepsi pernikahan sehari semalam ini memberi kesempatan pada tamu undangan yang jauh agar bisa berhadir yang membawa kemanfaatan seperti malam hari hiburan dibawakan adalah acara shalawatan atau kesenian kebudayaan. Penelitian ini terdapat tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap acara walimatul 'ursy dalam waktu sehari semalam serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif maslahah mursalah mengenai penyelenggaraan walimatul 'ursy sehari semalam tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sehingga untuk memperoleh data di kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala, dilakukan penelitian kepada 10 tokoh masyarakat seperti apa pendapat mereka terhadap walimatul 'ursy sehari semalam dari segi maslahah mursalah. Hasil penelitian yang didapat yaitu sebagian besar masyarakat yang melaksanakan resepsi pernikahan sampai malam hari adalah tradisi yang dilestarikan dari zaman ke zaman. Faktor penyebab dari masyarakat beranggapan seperti demikian karena pihak penyelenggara walimatul 'ursy yang mengadakan acaranya sampai malam hari menggunakan hitungan weton, maka dari itu tidak tentu dihari libur atau minggu acara walimahnya dan tamu undangan lebih banyak datang pada malam hari untuk hadir, ada juga faktor administrasi karena dapat telah mendapat izin dari pihak berwenang, dan faktor geografis dari masyarakat yang mayoritas tempat tinggal pada beberapa desa memiliki kebudayaan yang sama dalam tradisi walimatul ‘ursy.
Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021) Noor, Fitrian; Al-Amruzi, M. Fahmi; Hasan, Ahmadi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i6.2808

Abstract

Artikel ini bertujuan mengetahui problematika eksekusi putusan hak asuh anak dalam putusan perceraian di pengadilan agama. Anak adalah korban dalam perceraian kedua orang tuanya termasuk dalam menikmati kecukupan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan dan kasih sayang. Dalam Pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayiz maka anak tersebut berhak memilih, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Hal ini menyebabkan sering terjadinya problematika di lapangan manakala putusan hak asuh anak diputuskan kepada ibunya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada problematika eksekusi anak yaitu: 1) anak yang belum mumayiz tersebut sudah dekat dengan ayah dan keluarganya, 2) anak tersebut dipindahkan dari lokasi tempat tinggal ayah, sehingga harus melibatkan banyak pihak untuk melacaknya, 3) ibu yang mendapatkan hak asuh anak tersebut kurang melakukan pendekatan secara personal kepada anak, 4) pihak lawan (eks suami) menghalang-halangi proses eksekusi tersebut dengan melakukan perlawanan. Saran dari penelitian ini adalah dengan menerapkan join custody atau shared parenting dalam kehidupan anak pasca perceraian kedua orang tuanya.
IT-Based Training of Trainer (TOT) Zakat and Wakf Management Training/ Application for Zakat Collection Units (UPZ) City of Palangka Raya Hasan, Ahmadi; Kurniawan, Rahmad; Dakhoir, Ahmad; Sadikin Abdul Azis Mandala Putra, Jay; Adi Astiti, Ni Nyoman
Amala Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Faculty of Economics and Islamic Business State Islamic University of Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (958.929 KB) | DOI: 10.23971/amala.v1i1.11

Abstract

The main purpose of Community Service (PKM) is to bring educational institutions closer to the community, so that universities can help the community in the fields of education, counseling, developing human resources and community knowledge and prospering the economy. The targets of this Community Service (PKM) activity are zakat managers or zakat collectors in Palangka Raya City as well as the local community. So we need programs / activities related to zakat amil who carry out zakat management manually. So that this activity is carried out to develop the resources and knowledge of zakat amil in managing zakat more professionally and using technology. The implementation of community service activities at the Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Palangka Raya has been going well and smoothly, the zakat collectors in the Menteng sub-district, Palangka Rata city are very enthusiastic about participating in the activities held.
Divorce Contribution During the Covid-19 Pandemic in Banjarmasin City Muzainah, Gusti; Faridh, Miftah; Hasan, Ahmadi
Kawanua International Journal of Multicultural Studies Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/kijms.v4i1.554

Abstract

The Covid-19 epidemic has influenced numerous facets of human existence. There are a large number of layoffs which has a negative economic impact on the family. According to data made accessible by the Banjarmasin Religious Court, the divorce rate increased from 13729 cases in 2020 to 1652 cases in 2021. This study intended to identify the contribution to the cause of divorce in Banjarmasin during the Covid-19 pandemic. The method employed was empirical legal research, and the approaches were legal sociology and legal psychology. The results revealed that the covid-19 pandemic has contributed to the rising divorce rate. Economic issues, domestic abuse, and the presence of a third party are the leading causes of divorce. In addition, this study indicated that husbands were victims of domestic violence.
THE SULTAN ADAM LAW IN THE PERSPECTIVE OF DUTCH EAST INDIES LEGAL POLITICS IN THE 18TH CENTURY IN THE FORMULATION OF POSITIVE LAW IN INDONESIA Hasan, Ahmadi; Mu’ammar, Ali
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 19 No. 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/albanjari.v19i2.15764

Abstract

This research explores the Sultan Adam Law (UUSA) in the Kingdom of Banjar during the Dutch colonization and the reign of Sultan Adam (1825-1857). The UUSA, as a political law, reflects national law and the Shafi'i school of jurisprudence, despite being considered customary law. Islamic teachings, especially through the UUSA and the Book of Sabilal Muhtadin, are integrated into customary law due to literacy limitations. Sultan Adam, through structural governance reforms, implemented Islamic principles in Banjar society, with UUSA serving as a crucial foundation. This research highlights the contribution of UUSA in depicting the integration of Islamic law in the Kingdom of Banjar and recognizes its historical impact in the study of customary law.
Optimalisasi Unit III Sub Direktorat Keamanan Negara Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Ka Limantan Selatan Guna Mencegah Penyebaran Paham Radikal dalam Rangka Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Yang Kondusif Rianto, Sugeng; Aseri, Akhmad Fauzi; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25503

Abstract

Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan terus berupaya menangkal penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui penelitian empiris dengan pendekatan manajemen kepolisian, ditemukan bahwa kesiapan SDM masih terbatas. Oleh karena itu, strategi peningkatan jumlah dan kualitas personel, pelatihan kejuruan, serta sistem reward and punishment perlu diterapkan. Dukungan anggaran dalam upaya ini juga masih kurang akibat kebijakan refocusing untuk Pemilu dan Pilkada. Maka, langkah strategis yang dirumuskan meliputi perencanaan dan sinkronisasi anggaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sarana prasarana juga masih belum memadai, terutama dalam penyediaan alat utama dan alat khusus untuk operasional. Solusinya adalah inventarisasi kebutuhan, modernisasi sarana, dan pengembangan teknologi intelijen berbasis digital. Selain itu, metode pencegahan yang ada masih kurang efektif karena kelemahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Strategi yang perlu diterapkan meliputi perbaikan tata kerja antar fungsi kepolisian, pemberdayaan masyarakat, kontra radikalisasi, serta sinergi dengan Pemprov, Kesbangpol, dan BNPT Kalsel untuk memaksimalkan program pencegahan radikalisme.
Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin Hikmah, Hikmah; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin; Nafi, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 2 : Al Qalam (Maret 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v19i2.4816

Abstract

Dispensasi kawin merupakan salah satu permohonan yang belakangan ini menjadi trending perkara yang diajukan di pengadilan agama. Pernikahan usia dini menjadi marak seiring dengan merosotnya akhlak pergaulan anak zaman ini. Beragam alasan digunakan untuk pengajuan dispensasi kawin, ada yang memang dipertimbangkan hakim sebagai alasan yang urgen, namun ada juga yang tidak ada esensi urgensi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan disparitas hakim dalam menafsirkan makna urgen dalam berbagai penetapannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang peneliti mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan makan urgensi dalam penetapannya. Bahan hukum yang diteliti adalah penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Bjm, 281/Pdt.P/2024/PA.Plh, 104/Pdt.P/2024/PA.Bjb, 82/Pdt.P/2024/PA.Brb, 133/Pdt.P/2023/PA.Brb, 18/Pdt.P/2021/PA.Brb, 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu,  13/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 492/Pdt.P/2024/PA.Mtp, dan 348/Pdt.P/2024/PA.Mrb. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, terjadi perbedaan penafsiran antar hakim se wilayah Kalimantan Selatan tentang makna urgensi/mendesak sebagai alasan permohonan dispensasi kawin. Hal ini berakibat ketidakseragaman penetapan di beberapa wilayah meskipun memiliki latar belakang kasus yang sama.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu Xiv/2016 Pencantuman Kepercayaan Kaharingan Pada Kartu Identitas Penduduk Di Kabupaten Murung Raya Hasan, Ahmadi; Faralita, Ergina; Sosano, Diki
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i1.195

Abstract

Data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakkan hukum, pencegahan kriminal, penegakkan demokrasi, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi akan memberikan dampak positif bagi pemberi dan pengguna layanan data dan dokumen kependudukan, baik bagi instansi pemerintah maupun pihak swasta. Percepatan cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data kependudukan bagi instansi pengguna di berbagai tingkat kepentingan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan meneliti keadaan serta fenomena lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dilapangan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penulisan nama Agama Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah “dikosongkan” atau “memilih salah satu dari enam agama resmi yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu sebagai isinya”. Kemudian penulisan nama agama Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesudah disahkannya putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah dituliskan dengan isian “Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” akan tetapi masyarakat tetap menggunakan aturan lama yakni dengan isian agama Hindu. Dalam penuturan Responden mereka tidak keberatan kalau agama Kaharingan diintegrasikan ke dalam Agama Hindu, kemudian untuk keterangan agama pada KTP oleh responden yang beragama Kaharingan Mereka tetap memilih dengan keterangan agama Hindu, serta masyarakat Kaharingan yang dijadikan sebagai responden ketiganya masih mengharapkan bahwa agar agama Kaharingan bisa dituliskan pada kolom agama KTP sebagaimana enam agama resmi.