Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.662

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Ahkam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jentera Hukum Borneo Mitsaqan Ghalizan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Azhar Islamic Law Review

Ahmadi Hasan

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Author-ID : 277682

Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

The Views Of Community Leaders On The Walimatul Tradition 'ursy In One Day And One Night In View Of The Perspective Of Maslahah Mursalah In Sub-districts Mandastana Barito Kuala Regency Fadhil, Muhammad; Hasan, Ahmadi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.12079

Abstract: The holding of walimatul 'ursy in each community's traditions is different. There was a response from community leaders that the one-night walimatul 'ursy had the potential to disturb people from resting at night, which usually includes entertainment that brings harm. On the other hand, community leaders consider that the one-night wedding reception provides an opportunity for invited guests who are far away to be able to attend which brings benefits such as evening entertainment provided is shalawatan or cultural arts events. The purpose of this research is to find out what community leaders think about the day and night Walimatul 'Ursy event and to find out what Maslahah Murlah's perspective is regarding holding the day and night Walimatul 'Ursy. This research is empirical legal research. So, to obtain data in the Mandastana sub-district, Barito Kuala district, research was conducted on 10 community leaders as to what their opinions were regarding the walimatul 'ursy day and night in terms of maslahah murlah. The results of the research obtained are that the majority of people hold wedding receptions until the evening, this is a tradition that has been preserved from time to time. The factor that causes people to think like this is because the organizers of the walimatul 'ursy hold their events until the evening using a weton count, therefore it is not necessarily on holidays or Sundays that the walimah event and more invited guests come at night to attend, there are also administrative factors because they have received permission from the authorities, and geographical factors, the majority of the people living in several villages have the same culture in the walimatul 'ursy tradition. Abstrak: Penyelenggaraan walimatul 'ursy tiap tradisi masyarakat berbeda-beda, mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat bahwa walimatul 'ursy sehari semalam berpotensi mengganggu masyarakat untuk istirahat ketika malam hari yang biasanya terdapat hiburan yang membawa mudarat, disisi lain tokoh masyarakat menganggap saat resepsi pernikahan sehari semalam ini memberi kesempatan pada tamu undangan yang jauh agar bisa berhadir yang membawa kemanfaatan seperti malam hari hiburan dibawakan adalah acara shalawatan atau kesenian kebudayaan. Penelitian ini terdapat tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap acara walimatul 'ursy dalam waktu sehari semalam serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif maslahah mursalah mengenai penyelenggaraan walimatul 'ursy sehari semalam tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sehingga untuk memperoleh data di kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala, dilakukan penelitian kepada 10 tokoh masyarakat seperti apa pendapat mereka terhadap walimatul 'ursy sehari semalam dari segi maslahah mursalah. Hasil penelitian yang didapat yaitu sebagian besar masyarakat yang melaksanakan resepsi pernikahan sampai malam hari adalah tradisi yang dilestarikan dari zaman ke zaman. Faktor penyebab dari masyarakat beranggapan seperti demikian karena pihak penyelenggara walimatul 'ursy yang mengadakan acaranya sampai malam hari menggunakan hitungan weton, maka dari itu tidak tentu dihari libur atau minggu acara walimahnya dan tamu undangan lebih banyak datang pada malam hari untuk hadir, ada juga faktor administrasi karena dapat telah mendapat izin dari pihak berwenang, dan faktor geografis dari masyarakat yang mayoritas tempat tinggal pada beberapa desa memiliki kebudayaan yang sama dalam tradisi walimatul ‘ursy.

Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021) Noor, Fitrian; Al-Amruzi, M. Fahmi; Hasan, Ahmadi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i6.2808

Artikel ini bertujuan mengetahui problematika eksekusi putusan hak asuh anak dalam putusan perceraian di pengadilan agama. Anak adalah korban dalam perceraian kedua orang tuanya termasuk dalam menikmati kecukupan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan dan kasih sayang. Dalam Pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayiz maka anak tersebut berhak memilih, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Hal ini menyebabkan sering terjadinya problematika di lapangan manakala putusan hak asuh anak diputuskan kepada ibunya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada problematika eksekusi anak yaitu: 1) anak yang belum mumayiz tersebut sudah dekat dengan ayah dan keluarganya, 2) anak tersebut dipindahkan dari lokasi tempat tinggal ayah, sehingga harus melibatkan banyak pihak untuk melacaknya, 3) ibu yang mendapatkan hak asuh anak tersebut kurang melakukan pendekatan secara personal kepada anak, 4) pihak lawan (eks suami) menghalang-halangi proses eksekusi tersebut dengan melakukan perlawanan. Saran dari penelitian ini adalah dengan menerapkan join custody atau shared parenting dalam kehidupan anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

IT-Based Training of Trainer (TOT) Zakat and Wakf Management Training/ Application for Zakat Collection Units (UPZ) City of Palangka Raya Hasan, Ahmadi; Kurniawan, Rahmad; Dakhoir, Ahmad; Sadikin Abdul Azis Mandala Putra, Jay; Adi Astiti, Ni Nyoman
Amala Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Faculty of Economics and Islamic Business State Islamic University of Palangka Raya

The main purpose of Community Service (PKM) is to bring educational institutions closer to the community, so that universities can help the community in the fields of education, counseling, developing human resources and community knowledge and prospering the economy. The targets of this Community Service (PKM) activity are zakat managers or zakat collectors in Palangka Raya City as well as the local community. So we need programs / activities related to zakat amil who carry out zakat management manually. So that this activity is carried out to develop the resources and knowledge of zakat amil in managing zakat more professionally and using technology. The implementation of community service activities at the Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Palangka Raya has been going well and smoothly, the zakat collectors in the Menteng sub-district, Palangka Rata city are very enthusiastic about participating in the activities held.

THE SULTAN ADAM LAW IN THE PERSPECTIVE OF DUTCH EAST INDIES LEGAL POLITICS IN THE 18TH CENTURY IN THE FORMULATION OF POSITIVE LAW IN INDONESIA Hasan, Ahmadi; Mu’ammar, Ali
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 19 No. 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/albanjari.v19i2.15764

This research explores the Sultan Adam Law (UUSA) in the Kingdom of Banjar during the Dutch colonization and the reign of Sultan Adam (1825-1857). The UUSA, as a political law, reflects national law and the Shafi'i school of jurisprudence, despite being considered customary law. Islamic teachings, especially through the UUSA and the Book of Sabilal Muhtadin, are integrated into customary law due to literacy limitations. Sultan Adam, through structural governance reforms, implemented Islamic principles in Banjar society, with UUSA serving as a crucial foundation. This research highlights the contribution of UUSA in depicting the integration of Islamic law in the Kingdom of Banjar and recognizes its historical impact in the study of customary law.

Optimalisasi Unit III Sub Direktorat Keamanan Negara Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Ka Limantan Selatan Guna Mencegah Penyebaran Paham Radikal dalam Rangka Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Yang Kondusif Rianto, Sugeng; Aseri, Akhmad Fauzi; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25503

Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan terus berupaya menangkal penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui penelitian empiris dengan pendekatan manajemen kepolisian, ditemukan bahwa kesiapan SDM masih terbatas. Oleh karena itu, strategi peningkatan jumlah dan kualitas personel, pelatihan kejuruan, serta sistem reward and punishment perlu diterapkan. Dukungan anggaran dalam upaya ini juga masih kurang akibat kebijakan refocusing untuk Pemilu dan Pilkada. Maka, langkah strategis yang dirumuskan meliputi perencanaan dan sinkronisasi anggaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sarana prasarana juga masih belum memadai, terutama dalam penyediaan alat utama dan alat khusus untuk operasional. Solusinya adalah inventarisasi kebutuhan, modernisasi sarana, dan pengembangan teknologi intelijen berbasis digital. Selain itu, metode pencegahan yang ada masih kurang efektif karena kelemahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Strategi yang perlu diterapkan meliputi perbaikan tata kerja antar fungsi kepolisian, pemberdayaan masyarakat, kontra radikalisasi, serta sinergi dengan Pemprov, Kesbangpol, dan BNPT Kalsel untuk memaksimalkan program pencegahan radikalisme.

Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin Hikmah, Hikmah; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin; Nafi, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 2 : Al Qalam (Maret 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v19i2.4816

Dispensasi kawin merupakan salah satu permohonan yang belakangan ini menjadi trending perkara yang diajukan di pengadilan agama. Pernikahan usia dini menjadi marak seiring dengan merosotnya akhlak pergaulan anak zaman ini. Beragam alasan digunakan untuk pengajuan dispensasi kawin, ada yang memang dipertimbangkan hakim sebagai alasan yang urgen, namun ada juga yang tidak ada esensi urgensi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan disparitas hakim dalam menafsirkan makna urgen dalam berbagai penetapannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang peneliti mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan makan urgensi dalam penetapannya. Bahan hukum yang diteliti adalah penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PA.Bjm, 281/Pdt.P/2024/PA.Plh, 104/Pdt.P/2024/PA.Bjb, 82/Pdt.P/2024/PA.Brb, 133/Pdt.P/2023/PA.Brb, 18/Pdt.P/2021/PA.Brb, 25/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 13/Pdt.P/2024/PA.Rtu, 492/Pdt.P/2024/PA.Mtp, dan 348/Pdt.P/2024/PA.Mrb. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, terjadi perbedaan penafsiran antar hakim se wilayah Kalimantan Selatan tentang makna urgensi/mendesak sebagai alasan permohonan dispensasi kawin. Hal ini berakibat ketidakseragaman penetapan di beberapa wilayah meskipun memiliki latar belakang kasus yang sama.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu Xiv/2016 Pencantuman Kepercayaan Kaharingan Pada Kartu Identitas Penduduk Di Kabupaten Murung Raya Hasan, Ahmadi; Faralita, Ergina; Sosano, Diki
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i1.195

Data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakkan hukum, pencegahan kriminal, penegakkan demokrasi, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi akan memberikan dampak positif bagi pemberi dan pengguna layanan data dan dokumen kependudukan, baik bagi instansi pemerintah maupun pihak swasta. Percepatan cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data kependudukan bagi instansi pengguna di berbagai tingkat kepentingan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan meneliti keadaan serta fenomena lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dilapangan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penulisan nama Agama Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah “dikosongkan” atau “memilih salah satu dari enam agama resmi yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu sebagai isinya”. Kemudian penulisan nama agama Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesudah disahkannya putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah dituliskan dengan isian “Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” akan tetapi masyarakat tetap menggunakan aturan lama yakni dengan isian agama Hindu. Dalam penuturan Responden mereka tidak keberatan kalau agama Kaharingan diintegrasikan ke dalam Agama Hindu, kemudian untuk keterangan agama pada KTP oleh responden yang beragama Kaharingan Mereka tetap memilih dengan keterangan agama Hindu, serta masyarakat Kaharingan yang dijadikan sebagai responden ketiganya masih mengharapkan bahwa agar agama Kaharingan bisa dituliskan pada kolom agama KTP sebagaimana enam agama resmi.

KONSEP FIQIH SIYASAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Yulianto, Eryck; Hasan, Ahmadi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i2.414

Fiqih siyasah merupakan pengaturan terkait tentang lembaga pemerintahan. Islam lembaga yang mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut dengan Ahl al-hall wa al- ‘aqd,sedangkan dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan dewan perwakilan rakyat atau dikenal dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Salah satunya tentang masalah perceraian yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jika dilihat dari segi fisik maka Peraturan Pemerintah ini merupakan syarat tambahan bagi masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif dalam tulisan hukum ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan berupa kajian fiqh siyasah dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan hukum perkawinan yang ada Indonesia. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa hukum perkawinan merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang masuk dalam kategori siyasah dusturiyah yaitu kajian pemerintahan yang terkait dengan pembuatan kebijakan dan berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu lembaga peradilan dan kantor urusan agama. substansi dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990, poin-poin yang terdapat dalam beberapa pasalnya mengandung unsur maslahah yang tentunya kemaslahatan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kemaslahatan bagi masyarakat lainnya. Karena salah satu tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 adalah mencegah perceraian.

Pendampingan Masyarakat Adat Kurau dalam Optimalisasi Mahar sebagai Aturan Nafkah Harian: Model Pemberdayaan Berbasis Nilai-Nilai Syariah dan Hukum Adat Hasan, Ahmadi; Zubaidah, Dwi Arini
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/jpm.v6i2.2678

This community service program aims to enhance the understanding and skills of the Kurau Indigenous community in managing mahr (dowry) as a household economic instrument grounded in Sharia and customary law values. The main issue identified is the community’s perception of mahr merely as a ceremonial symbol in marriage, lacking a continuous function in family sustenance. The activity was conducted on Wednesday, August 13, 2028, at the Kurau Community Hall, involving 35 lecturers from the Faculty of Sharia at UIN Antasari, 40 community members, local officials, and representatives of the Office of Religious Affairs (KUA). The implementation consisted of four stages: (1) initial identification through surveys and interviews; (2) training and Focus Group Discussion (FGD) led by Prof. Ahmadi Hasan, M.Hum., and Dwi Arini Zubaidah, M.H.; (3) field counseling and simulation of mahr management; and (4) participatory evaluation using questionnaires and interviews. The results indicate a significant increase in participants’ understanding—from 22.5% before the program to 90% afterward—along with a shift from symbolic to functional interpretation of mahr. Participants expressed high satisfaction with the interactive and locally contextual methods. The program produced a training module, documentation video, and a local guidebook titled “Mahr and Daily Sustenance Based on Kurau Customary Law.” It is recommended to establish a Kurau Mahr and Sustenance Working Group to sustain and expand the program’s impact.

PEMBARUAN HUKUM ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG ZAKAT Alamudi, Ichwan Ahnaz; Hasan, Ahmadi
Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Vol. 3 No. 1 (2022): Filantropi
Publisher : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/finalmazawa.v3i1.5446

In the management of zakat, it is very necessary to have a clear legal umbrella in the form of regulations on zakat which are the basis for zakat management. Along with the times, the existing regulations are sometimes considered no longer accommodate the problem of zakat management in the field. Therefore, the latest regulations on zakat management are needed. This paper aims to try to discuss various legal reforms regarding zakat, especially in the zakat law. This study uses a juridical-normative approach, which is an approach based on legislation, theories, and concepts related to the legal scope of regulations in the field of zakat. The results of the study show that there are various regulations regarding zakat, ranging from Ministerial Regulations, Presidential Regulations, Government Regulations to Laws. And the new law on zakat management was born when the age of independence of the Unitary State of the Republic of Indonesia was quite old, namely 54 years. This is marked by the birth of Law no. 38 of 1999 concerning Management of Zakat. In its development, Law Number 38 of 1999 was revised to achieve optimization of zakat management in Indonesia. The result of the revision was the establishment of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This was followed by the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang ada terkadang dianggap tidak lagi mengakomodir persoalan pengelolaan zakat di lapangan, Oleh karena itu dibutuhkan peraturan-peraturan terbaru tentang pengelolaan zakat. Tulisan ini bertujuan untuk mencoba membahas mengenai berbagai pembaruan hukum mengenai zakat khususnya dalam undang-undang zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi pada bidang zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang. Dan Undang-undang tentang pengelolaan zakat baru lahir di saat usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong cukup tua yaitu 54 tahun. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Co-Authors Adi Astiti, Ni Nyoman Adim, Abd. Ahmad Dakhoir Akhmad Sukris Sarmadi Al Amruzi, HM Fahmi al-Amruzi, M. Fahmi Alamudi, Ichwan Ahnaz Ananda, Rizqa Anshary AZ, A. Hafiz Anwar Hafidzi APHA, Journal Manager ARIE SULISTYOKO Arie Sulistyoko Arif Fitria, Rizal Arif Rahman Aseri, Akhmad Fauzi Bahran Basri Bahran Basri Basri, Bahran Darmono Budi Utomo Dian May Syifa Diki Sosano Dominikus Rato Emy Handayani Erfan, Zainul Ergina Faralita Faralita, Ergina Fitriyadi Fitriyadi Gusti Muzainah Hamdi, Fahmi HENDRA GUNAWAN B11211055 Hikmah Hikmah Husaini, Hasan Husnul, Mariani Ichwan Ahnaz Alamudi Jaidi, Muhammad Jalaluddin Jalaluddin KHASYI'IN, NURIL Khasyi`in, Nuril Lahmudinur, Lahmudinur Luthfi, FuaD M. Fahmi al-Amruzi Magfur, Achmad Mansyuroh, Firqah Annajiyah Mariani Mariani Marthin, Marthin Masyitah Umar Maulida, Sri Muhamad Shadiq, Gusti Muhammad Fadhil Muhsin Aseri, Muhsin Mujiburohman A. Abas Munawwarah Munawwarah, Munawwarah Mu’ammar, Ali Nafi, Muhammad Noor, Fitrian Nopendi, Us Us Surya Norrahman, Rezki Akbar Nur Aida, Nur Nuril Khasyi'in Nurwijayanti Pawana, Sekhar Chandra Purwoko, Agus Putri, Riska Yunita Rahmad Kurniawan Ramadhana, Yulia Rina Septiani, Rina Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring Rukmawati, Desyana Putri Sadikin Abdul Azis Mandala Putra, Jay Sa’adi, Gusti Muslihuddin Sharfina Permata Noor, Erla Sholihah , Mida Mar`atus Sosano, Diki Sri Maulida Sri Maulida Sri Maulida Sri Warjiyati Sugeng Rianto Suprapto Suprapto Syahir, Ahmad Syamsiar, Syamsiar Tri Hidayati Umar, Masyitah Umar, Masyithah Wahdah Wahdah, Wahdah Wahidah Wahidah Yamani Naufal Yuliani , Ma’rifah Yuliani, Ma'rifah Yulianto, Eryck Yusna Zaidah Zeti Nofita Sari Ziyad, Ziyad Zubaidah, Dwi Arini

Title

Found 54 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 54 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 54 Documents
Search