Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.766

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora CommIT (Communication & Information Technology) JPW (Jurnal Politik Walisongo) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Policy & Governance Review Journal of Governance The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Journal of Local Government Issues Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Musamus Journal of Public Administration Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Journal of Economics and Business UBS International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS) Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Jurnal Iso ProBisnis : Jurnal Manajemen Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Journal of Social And Economics Research Jurnal Indonesia Sosial Sains MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Public Policy and Management Inquiry International Assulta of Research and Engagement Mimbar Administrasi journal of social and economic research

Denok Kurniasih

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Author-ID : 301545

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Public Governance in Accountability of Village Enterprise (BUMDes) Management: a Stakeholders Perspective Denok Kurniasih; Shadu S. Wijaya; Paulus Israwan Setyoko
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v7i2.967

This paper discusses the imbalance of the role of stakeholders in the accountability of village enterprise management. One of the stakeholders dominates, this has hampered corporate actions based on public governance on the accountability of BUMDes management. Accountability is only carried out as a form of procedural accountability to the village government and district government. Even though there is a horizontal accountability mechanism to the public, it does not work effectively.One of the reasons for the accountability failure of BUMDes management is the unclear role and responsibility of stakeholders in managing BUMDes. Rural Communities, Representative Institutions (Badan Permusyawaratan Desa), Private Sector, and the ohter Village Institutions do not have proportional roles and responsibilities in the accountability mechanism for BUMDes management. It means the capacity of stakeholders in the accountability process of BUMDes management is relatively low. Even though the capacity of stakeholders is important to strengthen the accountability of BUMDes management, because all stakeholders can monitor and evaluate the management of BUMDes, so that the dominance of the Headman and BUMDes’s manager can be controlled. Therefore, in overcoming the vacancy in the role of stakeholders, this research proposes the need to create an accountability mechanism based on public governance, where all stakeholders will interact with each other with the aim of influencing the results of public policy. They interact with each other in the management of public organizations to fulfill various interests of the community. To integrate the role of stakeholders in the accountability of BUMDes management it is advisable to use an information system that can bring together all stakeholders in managing a BUMDes. The information system can be used to strengthen the accountability model based on public governance on the management of BUMDes.

Penguatan Kapasitas Peran Sosial Bumdes dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi COVID-19 Slamet Rosyadi; Paulus Israwan Setyoko; Denok Kurniasih; Wita Ramadhanti; Ayusia Sabhita Kusuma; Zaula Rizqi Atika
Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jpmwp.v5i1.2554

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat desa memiliki peran sosial penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ini adalah untuk menguatkan kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanggulangan dampak ekonomi COVID-19. Metode yang digunakan adalah sosialisasi peran sosial BUMDEs dan pendampingan. Implementasi kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang peran sosial BUMDes dan manajemen distribusi paket sembako, masker, dan sabun. Evaluasi sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan pengurus BUMDes mengalami peningkatan kapasitas peran sosial dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19. Hasil lainnya adalah pemanfaatan potensi desa untuk pengadaan paket sembako. Dengan cara ini, BUMDES dapat menjalan bisnis sosial yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran sosial ini perlu dioptimalkan agar BUMDes tidak hanya dilihat dari sisi kegagalannya dalam menjalankan fungsi ekonomi komersial.

Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lumbir Slamet Rosyadi; Wita Ramadhanti; Denok Kurniasih; Ayusia Sabhita Kusuma; Paulus Israwan Setyoko; Zaula Rizqi Atika
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 5 NOMOR 1 MARET 2021 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dalam rangka implementasi Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian perkembangan BUMDES masih belum optimal sebagai penyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan hal tersebut, dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pelatihan pembuatan rencana bisnis kepada BUMDes di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Sebelum pelatihan, dilakukan focus group discussion dan survey untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan peningkatan kapasitas para pengelola BUMDes. Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dari praktisi dan tim pengabdi serta praktik pembuatan rencana bisnis. Pelatihan diikuti oleh 16 orang dari 10 BUMDes. Pasca pelatihan, tim pengelola BUMDes telah berhasil membuat rencana bisnis. Pengabdian ini penting sebagai dasar pengajuan unit usaha BUMDes sebagai badan hukum formal.

IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko; Shadu Satwika Wijaya
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Penentuan jenis usaha menjadi faktor penting dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi pengembangan BUMDes harus dikaitkan dengan penentuan jenis usaha apa yang akan dikembangkan. Penelitian ini mengemukakan tentang alternatif pengembangan BUMDes melalui Bank Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan Bank Desa telah mampu memberikan kontribusi yang cukup baik bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu tujuan dari pembentukan Bank Desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan melalui keikutsertaan sebagai nasabah Bank Desa. Melalui Bank Desa ternyata masyarakat tidak saja dapat melakukan peminjaman, tetapi masyarakat juga diajarkan untuk menabung, karena sistem di Bank Desa mewajibkan nasabah untuk menabungkan sebagian kecil pinjamannya. Alternatif Bank Desa sebagai strategi pengembangan BUMDes tentu menarik untuk dikaji, karena kecenderungan tingkat keberhasilannya yang cukup tinggi. Namun demikian pengelolaan Bank Desa harus secara serius dilakukan oleh pengelola, karena resiko kegagalannya juga tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi strategi pengembangan BUMDes melalui Bank Desa adalah dukungan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan juga kemampuan pengelola. Kata kunci : Implementasi strategi, kebijakan desa, kemampuan pengelola, partisipasi masyarakat

Kapasitas Bisnis Pemerintah Desa dalam Perspektif Business-Government Relationship Pasca Implementasi Otonomi Desa (Kasus di Kabupaten Banyumas) Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko; M Imron
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3, No 1: Juni 2020
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

The Indonesian Governments policies after the implementation of village autonomy are directed to villages business development. Village governments duties and functions are not only related to administrative matters anymore, but also in operation of villages business. This shows that there is a developing business commitment in Indonesia. The research result shows that the Business-Government Relationship in Indonesia has changed from one way to mutual interaction, as shown with the development of Public Sector Entrepreneurship and business commitment in village government environment. Both factors evidently improve the capacity of business, which begins to be developed by the Indonesian Government at all levels. The development of Public Sector Entrepreneurship is shown with the business creativity, business cooperation, and professionalism of village government in governments business management. Meanwhile, local governments business commitment is shown with support of policies, funding and human resources in governments business management. Governments business capacity is shown with efficiency, effectiveness and economy (value for money) achieved by governments business unit. In Indonesia, particularly in Banyumas Regency, village autonomy has given opportunity for the development of Business-Government Relationship at local level.

Mendesain Ulang Organisasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Proses Bisnis Denok Kurniasih; Anggara Setya Saputra
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 5 No. 2 (2017): Edisi September 2017
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v5i2.2

This study aims to analyze the design changes of public service organizations by taking cases on licensing service organizations in Banyumas Regency. The results show that merging and pruning organizational structure becomes the only way in organizational design changes. This has led to public service organizations stuck on simplifying organizational structures and neglecting business processes. Therefore, through this research obtained an explanation of the importance of redesigning public service organizations by prioritizing the simplification of key business processes within the organization. The integrated organizational design becomes the best choice to realize more responsive and accountable public services. To integrate the process of integration between units within the organization, technology plays a very important role. Any organization that wants to go forward needs to develop a digital-based organization design rather than using a hierarchical mechanism for control and coordination. Such designs require strategic alignment and the culture of digital technology within the organization. The "actors-oriented" principle is central to the design of a digital-based integrated organization. If this is implemented correctly, then the workplace where the members of the organization are located can become more productive

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Laras Saketi; Ngalimun Ngalimun; Denok Kurniasih
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 8 No. 1 (2020): Edisi Maret 2020
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v8i01.26

Policy implementation is the implementation of a policy so that the objectives of the policy can be achieved. Implementation in terms of reducing slum area is one of the problems in Indonesia. The problem in this study was motivated by the lack of fulfillment of clean water needs, the people who participated less in the implementation of the KOTAKU program, and the absence of policies that supported the KOTAKU Program in the Purbalingga Kidul Village. This study aims to determine how much influence the idealized policy, target group, implementing organization and environmental factors have on the successful implementation of the No Slum City Program (KOTAKU) in the Purbalingga Kidul Village. The research method used was quantitative associative with a sample of 116 respondents and the sampling technique used the census method or total sampling. The analytical method used is Kendall Tau-c Correlation, Kendall W Concordance Coefficient and Ordinal Regression Analysis. The results of the study show that: (1) There is a positive and significant influence between the idealized policy on the success of the implementation and the regression coefficient of 0.608. (2) There is a positive and significant influence between the target group on the success of the implementation with a regression coefficient of 0.413. (3) There is a positive and significant influence between implementing organization on the success of implementation with a regression coefficient of 0.645. (4) There is a positive and significant influence between the environmental factors on the success of the implementation with a regression coefficient of 0.706. (5) There is a positive and significant influence between idealized policy, target group, implementing organization and environmental factors on the success of implementation with a regression coefficient of 0.824.

PUBLIC GOVERNANCE CAPACITY IN THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE MANAGEMENT IN INDONESIA Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko
SAMPURASUN Vol 5 No 2 (2019): Sampurasun Vol. 5 No. 2 - 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

The Indonesian Government has encouraged the development of village-owned business as an alternative utilization of village transfer fund. The trust of the Indonesian government in the village government has been seen from the transfer of funds given to the village. This fund aims to develop their village. Building village-owned business should certainly be counterbalanced with a public accountability mechanism. This research aims at describing the capacity of public governance in the accountability system performed by public sector organization. This research also explores public capacity in supporting the accountability of BUMDes management from a cultural perspective. Village communities have distinct characteristics where not all systems can operate without local wisdom. This research employs both quantitative and qualitative approaches and use questionnaire and interview guide as its instruments. This research is conducted in Banyumas and takes 41 village business units and informants consisting of village business manager, village official and villager elements as the samples. The data and information are analyzed using quantitative descriptive analysis method with support of information analyzed using interactive analysis method. The research results show that public governance capacity in the accountability of village business management is still low. The opportunity of stakeholders’s involvement in public accountability system is not yet created by public organization. This is due to the strong patrenalistic culture among Indonesian society. The village community tends to give full trust and to the village government, especially the village head. This kind of patrenalistic culture opens opportunities for not optimal accountability horizontally. Consequently, the accountability only applies vertically. This research suggests improving the capacity of public governance in the accountability system of village-owned business management through optimizing stakeholders’ role in the accountability of Village-Owned Enterprise’s management. Keywords: Accountability, local wisdom, public governance capacity, stakeholders, Village-Owned Enterprise.

KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas Denok Kurniasih; Shadu Satwika Wijaya
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan bisnis pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bisnis pemerintah desa salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes. Mengelola BUMDes berarti pemerintah desa menjalankan sebuah bisnis publik karena memanfaatkan dana desa sebagai modal utama BUMDes. Prinsip bisnis pemerintah yang paling penting adalah adanya relasi yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimanakah relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pelaku bisnis yang ditunjuk dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan bisnis antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informen penelitian ini meliputi unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes dan juga masyarakat desa yang pernah berhubungan dengan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Banyumas belum mengarah pada relasi bisnis yang saling menguntungkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam memberikan nilai lebih kepada pemerintah desa. Pengelola masih menempatkan dirinya subordinat pemerintah desa, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inovasi. Pemerintah desa masih cenderung mendominasi peran mereka dalam pengelolaan BUMDes. Relasi bisnis yang mestinya dilandasi semangat entrepreneurship, etika bisnis dan kejelasan peran masing-masing pihak belum muncul dalam relasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

Digital Transformation of Health Quality Services in the Healthcare Industry during Disruption and Society 5.0 Era Denok Kurniasih; Paulus Israwan Setyoko; Anggara Setya Saputra
International Journal of Social and Management Studies Vol. 3 No. 5 (2022): October 2022
Publisher : IJOSMAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5555/ijosmas.v3i5.225

The purpose of this study is to analyze the digital transformation of service quality in the health industry in the era of disruption and society 5.0. This research method is a literature review, which examines digital transformation literacy from articles in reputable international journals.Digital transformation has played a role in revolutionizing various industries, especially in the health sector. Technology in the health sector allows an individual to have a healthier life, a longer life expectancy, and a more productive life. In preparation for the era of disruption 4.0, there are still many hospitals and health care facilities that face various challenges. The main challenges are felt in terms of the ambiguity of laws and regulations and the lack of harmonization of regulations between related ministries. In addition, from internal factors, the lack of openness, motivation, and good knowledge management on the part of hospital management, medical service doctors, and IT teams in the organization also need to be addressed. Various recommendations to related parties have been formulated in the focus group discussion. Recommendations are addressed to the government, especially those authorized to issue regulations and financial support, as well as hospital management to increase implementation commitment, knowledge management of big data analysis and cloud systems, as well as empowering human resources within the organization. These recommendations are expected to be the first step in realizing a digital-based health system that is able to provide quality health services for the people

Co-Authors Abdillah, Sulaiman Adhi Iman Sulaiman Agus Ganjar Runtiko Ahmad Sabiq Akhmad Edi Susanto Ali Rokhman Ali Rokhman, Ali Alizar Isna Amyati, Amyati Andi Zaelani Andri Sulistyo, Andri Anggara Setya Saputra Aribah, Denisa Arif Darmawan Atika, Zaula Rizqi Bakhrur Rokhman Bambang Tri Harsanto Bayu Setiawan Chamid Sutikno Chamid Sutikno Diah Aryanti Dimas Bayu Setiawan Dwiyanto Indiahono Dwiyanto Indiahono Dyah Retna Puspita Dyah Retna Puspita Eri Wahyuningsih Fachry Abda El Rahman Fafako P, Prilla Gilang Fanti, Luna Almira Fauziya, Farah Fitrianingrum, Tyas Hidayat, Mohamad Taufiq Hikmah Nuraini Hikmah Nuraini Imam Maulana Yusuf Indranika, Devit Bagus Ipoeng Martha Marsikun Ipoeng Martha Marsikun Kalbuadi, S. Agung Karsono ,, Karsono Khuswatun Chasanah Kriswibowo, Arimurti Kusuma, Ayusia Sabhita Laras Saketi M Imron M Imron Maab, Muhammad Husnul Machmud, Fikri Eka Aji Marfuah, Sri Rotul Marsikun, Ipoeng Martha martha marsikun, ipoeng Midhol, Ahmad Baihaqi Mohammad Nurul Huda Muhamad Yusuf, SE., M.Si. Muhammad Husnul Maab Muhammad Yamin Mujib Mujib Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin Muslih Faozanudin, Muslih Naufal, Irfan Ngalimun Ngalimun Nurlaili Restiana Oktari, Tepy Olaniran, Saheed Paulus Israwan Setyoko Paulus Israwan Setyoko Ranjani Ranjani Ranjani, Ranjani Rosyadi Slamet Satyawan, Darmanto Sahat Shadu S. Wijaya Shadu S. Wijaya Shadu S. Wijaya Siti Zulaihah Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet Rosyadi Slamet, Rosyadi Sofiyan, Ofan Sri Huning Triastiningsih Sudaryadi, Sudaryadi Suryoto, Suryoto Sutikno, Chamid Sutikno, Chamid Suwanto, Suwanto. Suwanto. Suwanto Teddy Rusmawan Tobirin Tobirin Ulfa, Nera Lutfyani Wahid Hidayatulloh Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningrat Wahyuningtyas, Nuki Lestari Waluyo Handoko Wijaya, Shadu S. Wijaya, Shadu Satwika Wijaya, Shadu Satwika Wita Ramadhanti Wita Ramadhanti Wiwik Novianti Yonatan Adam Zahro, Aula Fatania Zaula Rizky Atika Zaula Rizqi Atika

Title

Found 88 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 88 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 88 Documents
Search