Articles
Penggunaan Literasi Informasi untuk Pengembangan Watak Kewarganegaraan: Interaksi antara Pendidikan Kewarganegaraan , Teknologi dan Bahasa
Hidayah, Yayuk;
Kurniawan, Itok Dwi;
Ginusti, Gallis Nawang
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/jpk.v8.n1.2023.pp65-75
Studies on civic disposition recently have been carried out with an emphasis on building moral character. However, very few have explored the use of information literacy for fostering civic disposition that examines the interaction between citizenship education, technology, and language. The goal of this research is to discover how to promote civic disposition which focuses on the interaction between citizenship education, technology, and language in the Citizenship Education course. This study used a descriptive qualitative method, which was located at Yogyakarta State University. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature readings. The research conclusions indicate that fostering civic disposition through information literacy in Citizenship education courses enables students to 1) strengthen their critical thinking skills, 2) learn about civic affairs prudently and effectively, and 3) become self-reliant (independent) members of society. The development of civic disposition through information literacy in Citizenship education courses at Yogyakarta State University is considered as good. through this article, the researchers conclude that fostering students’ Civic Disposition in Citizenship Education courses through information literacy is a form of habituation to smart and good citizenship.
Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik
Kurniawan, Itok Dwi;
Septiningsih, Ismawati;
Robby, Samuel Bintang
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 9, No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/jpk.v9.n1.2024.pp01-11
Penelitian ini membahas perlunya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan PRT dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM dalam perspektif pekerja menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi, dan artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap PRT di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini menjadi langkah reformasi hukum dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di lingkup domestik. Penelitian ini menyoroti beberapa poin upaya, termasuk reformasi hukum, advokasi, peran paralegal, dan pembentukan pusat-pusat pelayanan untuk membantu organisasi serikat pekerja PRT. RUU PPRT menciptakan kejelasan hubungan hukum antara PRT dan majikan serta memberikan perlindungan kepada PRT. Meskipun telah diajukan sejak periode 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meski dianggap penting untuk melindungi hak-hak PRT dengan penghitungan jam kerja PRT dengan formula pendapatan per jam, berfokus pada keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat menciptakan demokrasi ekonomi di rumah tangga, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, dan memperbaiki kesetaraan gender. Pengesahan RUU ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Analysis of Special Legal Protection for Children Who Are Victims of Pornographic Crimes
Itok Dwi Kurniawan
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 1 No. 4 (2024): Maret
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jirs.v1i4.1077
This research aims to determine the legal protection efforts specifically provided to children who are victims of pornography crimes. Indonesian positive law in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection has provided special forms of protection for children which are oriented towards realizing the best interests of the child. This article was written using normative legal research methods with a statutory approach. Collection of legal materials is carried out by literature study of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are that a special form of protection for child victims of pornography crimes is to provide recovery, especially in psychological aspects based on restorative justice. The aim and purpose of this recovery is so that children can live their lives as before without the trauma and pressure of being victims of pornographic crimes.
Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Sukamara
Rizky Abadi Putra;
Itok Dwi Kurniawan
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 5 (2023): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59435/gjmi.v1i5.128
Pada dasarnya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berorientasi kepada suatu filosofi yaitu Reintegrasi Sosial. Reintegrasi Sosial itu sendiri berarti pengembalian seorang narapidana ke dalam masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan bagi narapidana serta apa yang menjadi kendala dan upaya mengatasi dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mixseds method yang berarti penggabungan antara data kualitatif dan kuantitatif. Studi Kasus dalam artikel ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara khususnya pada bidang Pembinaan bagi narapidana. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini bahwa implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Kelas III Sukamara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kendala petugas, narapidana, serta kendala dalam hal sarana dan prasarana penunjang program pembinaan. Selanjutnya upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik kemandirian dan kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat peraturan, menyadari kesalahan, serta nantinya bisa kembali ke dalam masyarakat yang berguna dan mandiri, mengikutkan petugas dalm diklat agar menjadi petugas yang baik dan profesional, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait sebagai penunjang program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
Expansion The Meaning Of Principle Lex Specialis Derogat Lex Generalis
Itok Dwi Kurniawan
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.141
The aim of writing this article is to determine the expansion of the meaning of the principle of lex specialis derogate legi generali which occurs in cases of same-sex sexual harassment. This research is normative legal research that uses a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting and analyzing legal materials used in writing this article is literature study. The result of this research is that the principle of lex specialis derogate legi generali, when implemented in certain cases, can have an expanded meaning. The first meaning is that specific laws override general laws, while the expansion of the intended meaning in a particular case can be interpreted as the textual suitability of the law and the case that occurred.
DILEMA FILOSOFIS IMPLEMENTASI TEORI HUKUM: STUDI TENTANG PROBLEMATIKA PEMANFAATAN HAK MILIK
Kurniawan, Itok Dwi;
AP, Hanuring Ayu
JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH Vol 20 No 2 (2022): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36762/jurnaljateng.v20i2.880
The purpose of this study is to find out the initial cause of the conflict between the Amungme Papuan indigenous peoples and PT Freeport Indonesia. nd to study legal theory as an academic effort to mediate the resolution of the conflict between the Amungme Papuan indigenous peoples and PT Freeport. Indonesia. The research method is a normative research through library research. The issue of the use of land rights between the Amungme and PT Freeport Indonesia is due to the different basic reasons used by each party to claim the disputed land ownership rights. The Amungme Indigenous tribe adheres to the legal theory of justice which is based on the inheritance of disputed lands which are considered as ancestral lands which automatically belong to the Indigenous Amungme tribe. Meanwhile, from the perspective of PT Freeport Indonesia, they rely on the Contract of Work and Agreement as a solid basis for claiming ownership rights over the disputed land based on the teachings of positivistic legal theory. The philosophical dilemma that occurs between the Amungme Indigenous People and PT Freeport Indonesia, in the author's opinion, can occur because of the basis for using the legal theory used. Through the analysis of the conceptual approach, it is hoped that it can provide answers to disputes by consolidation to find a middle way in the form of joint evidence from each party, then agree on the percentage of land that can be controlled by each party.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD
Rizki, Rizki;
Tobing, Nastity Aiko Desintha;
Kurniawan, Itok Dwi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4083
Perkawinan merupakan pemberian legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Setiap orang pasti sangat ingin melangkahkan kakinya untulk ke jenjang. Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitul saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian mengetahui pemutusan perkawinan menurut hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keladaan atau gejala lainnya yang berpatokan pada (PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg). Perkawinan yang dimaksudkan diajukan pelmbatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan tersebut.
Pendampingan BUMDesa : Peran Strategis Bumdes Dan Revitalisasi Ekonomi Desa Di Kabupaten Karanganyar,Klaten, dan Sukoharjo
Kurniawan, Itok Dwi;
Ismawati Septiningsih
Jurnal Atma Inovasia Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
BUMDes as a village-managed business institution has a strategic role in efforts to improve the village economy. However, unfortunately, there are still very few villages that are able to optimize the role of BUMDes, so that many BUMDes are "in suspended animation" and are not developing. For this reason, revitalization measures are needed for existing BUMDes. For example, in several BUMDes in the Karanganyar, Klaten and Sukoharjo areas. This is important because the BUMDes revitalization process ultimately seeks to make the village a competitive village. The location of the activity was held at the LPPM Building, Sebelas Maret University. The methods that will be used in this activity are through lectures, discussions, focus group discussions, and mentoring. The results of this activity show that understanding regarding the strategic role of BUMDes and the revitalization of the village economy has increased. Apart from that, BUMDes administrators in the Karanganyar, Klaten and Sukoharjo areas can be more enthusiastic and optimistic in carrying out BUMDes activities.
The Urgency Of Providing Restitutions For Victims Of Sexual Violence
Itok Dwi Kurniawan
NUSANTARA: Journal Of Law Studies Vol. 2 No. 2 (2023): Nusantara: Journal of Law Studies
Publisher : Islamic Research Publiser
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.17388596
Criminal acts of sexual violence are crimes that are rife in Indonesia today. Most of the existing laws and regulations in Indonesia only focus on punishment for perpetrators of sexual violence crimes. Meanwhile, victims of sexual violence have not received proper attention, especially with regard to compensation for the losses they have experienced. This article aims to examine the laws and regulations governing the provision of restitution for victims of sexual violence and the problems encountered in providing restitution for victims of sexual violence. The results of this study indicate that granting restitution to victims of sexual violence can be submitted to the Witness and Victim Protection Agency, and the problem in the practice of granting restitution to victims of sexual violence is the lack of government support to provide restitution rights for victims, and not yet there are coercive measures and sanctions against perpetrators of crimes against victims of sexual violence that do not provide restitution.
Peningkatan Civic Literasi dengan Memanfaatkan Literasi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Widiatmaka, Pipit;
Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Pekommas Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56873/jpkm.v8i1.5126
The reading index in Indonesia is still relatively low, so many students become victims of fake news that develops on social media. In addition, students have not been able to utilize digital technology and digital literacy optimally, which has implications for weak knowledge related to civic literacy. The research designs used are literature reviews and qualitative research types. The research method is literature, while the data collection technique uses document studies, and the data analysis used is content analysis. Civic literacy has an important role in facing the era of society 5.0, with the ability to greatly help students participate in realizing harmony in the lives of the nation and state. Society 5.0 has a tough challenge for higher education if each lecturer does not equip students with civic literacy skills. The strategy of strengthening civic literacy through digital literacy can be done effectively by implementing varied learning methods and using digital-based learning media. Through this, students will be interested in learning, considering that they are a digital native generation who cannot be separated from digital technology. Increasing civic literacy is very effective by utilizing digital literacy so that every student can adapt to the times, especially in the era of society 5.0.