Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.505
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan INTEGRALISTIK PRIVATE LAW Jurnal Pekommas FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Law and Justice Pembaharuan Hukum Privat Law JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JMB : Jurnal Manajemen dan Bisnis JUSTISI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Inovasi Penelitian Civics Education And Social Science Journal (CESSJ) PKn Progresif : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) Journal of Maritime Empowerment Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Research Fair Unisri Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Atma Inovasia SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Nusantara: Journal Of Law Studies Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Recht Studiosum Law Review JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ilmiah Research Student Jurnal Dunia Ilmu Hukum Indonesian Journal of Law Research Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Law, Environmental and Justice Anayasa JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Hukum Mimbar Justitia Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Rechtsvinding HUMANIORASAINS Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Advice Jurnal Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
ITOK DWI KURNIAWAN
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 115 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 115 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perkembangan Politik Populisme di Indonesia itok dwi kurniawan; hanuring ayu ardhani putri
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 4: September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i4.634

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi bertumbuhnya populisme di Indonesia. Perkembangan politik di dunia juga berpengaruh terhadap politik di Indonesia. Tulisan ini untuk mengetahui tentang populisme di Indonesia sekarang ini. Metode Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru bersamaan dengan tumbuhnya politik identitas dalam perebutan kekuasaan bahkan lebih kelihatan daripada pertarungan program-program. Populisme yang berkaitan dengan politik identitas akan terus menjadi isu dalam pemilu karena kandidat juga mewakili identitas tertentu, seperti Jawa, Islam, luar Jawa Populisme yang berkembang di Eropa akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan populisme di Indonesia jika kita merujuk pada kasus pilkada DKI Jakarta bukanlah hal yang menggembirakan. Perkembangan populisme di Indonesia disinyalir karena karena kebangkitan politik Islam garis keras dan penggunaan politik identitas. Populisme harus sedapat mungkin dihindari di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya. Populisme yang wajib dihindari apabila menggunakan agama sebagai bahan kampanye dan memecah belah bangsa dengan memanfaatkan politik identitas. Jika populisme yang demikian tidak dihindari, akibatnya rusaknya solidaritas masyarakat multikultural di Indonesia.
DISPARITY ON CUMMULATION CASES OF TORT AND BREACH OF CONTRACT Zakki Adlhiyati; itok dwi kurniawan; muhammad rustamaji; Ismawati septiningsih
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 1: Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i1.1589

Abstract

The discussion on the differentiation between breach of contract and tort has been prevail in a long time. In addition, there is judge’s disparity on the breach of contract and tort cumulation cases. Three cumulation dicisions were anallysed to understand the legal reasoning of the judges. Legal as well as conceptual approach used to reveal the strong relationship between breach of contract and tort in actual cases. Despite the different nature of the cases, the principle of tort existed on the breach of contract. However, the disparities of the awards occured on the actual cases. Firstly, judge consider that the cumulation is formally invalid hence the claim is unacceptable. Finally, on others cases the former reason is put aside and the judges acknowledge the strong relation between breach of contract and tort. Furthermore, systematical legal reasoning is used to grant the claims. With regard to the fairness, judge as the law enforcer need to give reasonable decision with their intellectuality.
PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2018): GLOBAL CITIZEN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.865 KB) | DOI: 10.33061/glcz.v6i2.2547

Abstract

Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN Wahyu Noviansyah; A.G. Thamrin; Rima Sri Agustin; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.692 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i1.3631

Abstract

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi, antara lain melalui: (1) Program D III Guru Kejuruan; (2) Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID); (3) Program Seleksi CPNS
Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat Itok Dwi Kurniawan; Harjono Harjono; Sri Wahyuningsih Yulianti; Ismawati Septiningsih
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.59 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4039

Abstract

Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial. Pengabdian ini mengkaji beberapa perilaku masyarakat yang menjadi kendala dari upaya pemerintah dalam penanggulangan covid. Hasil dari pengabdian ini diharapkan mampu membentuk karakteristik masyakarat yaitu heroik, patuh dan sadar diri, dan gotong royong terutama dalam menanggulangi wabah covid-19.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih; Zakki Adihiyati; Kristiyadi Yoke Sarah Asafita
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.266 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v10i2.6694

Abstract

In this millennial era, it is very easy to get an unsecured money loan, one of which is by using a Shopee Paylater electronic money loan. However, in its use it often also causes losses because the interest on the loan is so large that it makes it difficult for users of electronic money loans to pay and pay off their debts. Therefore, this study aims to explore how legal protection is for users of electronic money loans, especially the Shopee Paylater application which is a polemic among the Indonesian people. The method used in this research is a normative legal research method with a conceptual approach and an approach to legislation. The conceptual approach is carried out by analyzing the concept of consumer protection and the agreed agreement to be able to digest the legal relationship between parties in the Shopee application with the Shopee Paylater feature. The results showed that there was a cooperative relationship between Shopee and PT Lentera Dana Nusantara as the lender.
EFEK PROGRAM REVITALISASI PADA PASAR GEDE HARJONAGORO DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI BENTUK MEMAJUKAN EKONOMI KERAKYATAN Itok Dwi Kurniawan
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 6 No 2 (2022): Research Fair Unisri
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v6i2.7963

Abstract

This reseacrh focuses on analyzing the effects of a market revitalization program on traditional markets in Surakarta City. Surakarta City is one of the cities in Central Java province that cares about the preservation of traditional culture. Traditional culture for the government and society of Surakarta is the basis of regional development. So that the realization in maintaining this traditional culture is by revitalizing traditional markets in Surakarta. Market revitalization is a manifestation of a people's economy that involves the role of the state in advancing traditional markets. Market revitalization is an improvement from the condition of the market which initially did not have complete facilities and was remodeled into a traditional market that has the latest characteristics. This program is used to improve quality in traditional markets in order to compete with modern markets. Pasar Gede is the target place for market revitalization. Pasar Gede is one of the oldest and largest markets in Surakarta City. The results of the research theoretically obtain information that there is a positive effect in the form of increasing income for traders in the market because it attracts consumers with new buildings and completeness of goods sold in it. However, there are also negative effects, namely in the form of conflicts that occur due to differences of opinion between traders and the government. Therefore, there will be some suggestions presented in this article.
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CONSUMER AGREEMENTS AND ITS INFLUENCE ON THE VALIDITY OF CONTRACTS ARE LINKED TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN ACHIEVING ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA Dewi, Putri Maha; Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i2.9271

Abstract

This article discusses the civil aspect in contract cases, which are used by many people in various business collaborations. This article uses a normative research method, and uses a statutory approach. The provisions limiting the authority to make this exoneration clause have not been explicitly regulated. The only provision is the UUPK, although it uses the term standard clause which turns out to be different in meaning from the exoneration clause. In this case the standard clause is defined as a clause made unilaterally by the business actor, but its contents may not lead to an exoneration clause. Meanwhile, the exoneration clause as explained earlier is a clause that contains an attempt to limit, or even completely eliminate, the responsibility that should be borne by one of the parties, in this case the business actor. Legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law so that the achievement of business/economic development goals in Indonesia is achieved in accordance with the values ​​of justice of the Indonesian people.
PERALIHAN TANAH MELALUI JUAL BELI MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA Abdullah, Abdullah; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v13i1.10055

Abstract

Land is the embodiment of the existence and territory of each individual and each country. because people understand that Indonesia is an agricultural country and agriculture is one of the sources of livelihood of Indonesian people. Land is a source of livelihood for many people and should be specially protected by the state. This study aims to identify land transfer activities based on land law in Indonesia. This study uses normative legal research methods, through statutory and conceptual approaches. In the results and discussion of this study, the transfer of land use rights under national land law also refers to customary law. The transfer of land use rights in the form of purchase and sale is carried out on the basis of specific customary law and in money.
Juridical analysis of termination of employment due to the Covid-19 pandemic In the context of Indonesian employment law and citizenship education Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati; Santos, Jose Gama
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 20, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v20i2.61384

Abstract

The Indonesian government has declared Covid-19 a pandemic, leading to restrictions such as working from home and room capacity limits. These restrictions have resulted in numerous layoffs, and the pandemic has been deemed a national disaster, with laws and regulations like Presidential Decree No. 12 of 2020 strengthening the reasons for entrepreneurs to consider it a force majeure event. The economic sector's decline has direct implications for employees, both in formal and informal sectors, due to decreased production, depletion of industrial raw materials, weakening of the Rupiah against the Dollar, decline in Indonesian tourism, and the fall of the composite stock index. Employers have been forced to lay off their workers. Legal protection for workers includes termination of employment (PHK) and layoff provisions regulated by Articles 150-172 of Law 13/2003. This descriptive analysis aims to provide an overview of legal protection for workers during the pandemic, including the analysis and interpretation of laws and regulations related to the problem under study.
Co-Authors A.G. Thamrin Ahmad Puji Sulistyo Adi Ajeng Andan Sari Akram, Aqil Syahru Al Muchtar, Suwarma Aldyan, Arsyad Annisa Nurul Alimah AP, Hanuring Ayu Arcilla, Vivian Dike Arief Suryono Arsyad Aldyan Bambang Santoso Bambang Santoso Citra Permata DARA PUSTIKA SUKMA Dermawan, Muhammad Tio Dewi Gunawati Dita Septi Damayanti Emilia Sekar Respati Seto Ernia Duwi Saputri Fadilla, Nesha Febrian Dafa Putra Fernades, Acacio Fernandes, Acacio Fifi Zuhriah Fines Fatimah, Fines Fitri Handayani Galih Dwi Prasetyo Ginanjar Pratama Ginusti, Gallis Nawang Handayani , Fitri Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Harjono Harjono Harjono Harjono Harjono Hassan Suryono Heri Hartanto Heru Ismaya Hidayah, Yayuk Hutami, Wulandari Putri Idayu, Maria Ikrimah , Afridah Ismawati Septiningsih Ismawati septiningsih Ismumarno, Ismumarno Jamal Wiwoho Juli Setyo Rini Kinanta, Valentina Riska Kristiyadi Kristiyadi Yoke Sarah Asafita Kusuma, Ari Surya Kusumawadani, Dian Nita Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Muhamad Fathur Rohmi Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri muhammad rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad, Shalahuddien Noor Muthia Sakti Noviansyah, Wahyu Nuraida, Afni Pajrin, Rani Pakpahan, Welcome Immanuel Pati, Umi Khaerah Pipit Widiatmaka, Pipit Pranoto Pranoto Putranto, Muhammad Alif Daffa Putri Maha Dewi, S.H., M.H putri, diva madani Putri, Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri, Nabilah Karamina Hadini Rahayu Subekti Rahma Putri Nabilah Rezqi, Habiba Nada Rima Sri Agustin Rizki Rizki Rizky Abadi Putra Ro'id, Aufaiz Dzulfaqor Robby, Samuel Bintang Safarina Safarina Santos, Jose Gama Saputra, Rian Sari, Neiska Aulia Marcela Septiningsih, Ismawati Setyawan, Vincentius setyawan, vincentius patria Siallagan, Sahat Poltak Situmorang, Alexander Dwi Agung Soehartono Soehartono , Soehartono Soehartono Soehartono Souad Ezzerouali Sri Wahyuningsih Yulianti Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Subekti Subekti Subekti Sulastri Sulastri Suwadi , Pujiyono suwadi, pujiyono SUYATNO Syadida, Muhammad Daffa Tantri, Danis Elina Thamrin, A.G. Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi Tobing, Nastity Aiko Desintha Triasmara, Dhimas Mukti Twenthina, Ditria Fridyaswari Utomo, Bekti Veithzal Rivai Zainal Vincent Patria Setyawan Vincentius Patria Setyawan Wahyu Noviansyah Wardani, Riska Putri Winarno Budyatmojo Wulantari, Monica Ade Yanuarti, Rini Yovanisa Meirawati Zakki Adhliyati Zakki Adhliyati, Zakki Zakki Adihiyati Zakki Adlhiyati zakki adlhiyati, zakki