Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.565
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan INTEGRALISTIK PRIVATE LAW Jurnal Pekommas FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Law and Justice Pembaharuan Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JMB : Jurnal Manajemen dan Bisnis JUSTISI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Inovasi Penelitian Civics Education And Social Science Journal (CESSJ) Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) Journal of Maritime Empowerment Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Research Fair Unisri Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Atma Inovasia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Nusantara: Journal Of Law Studies Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Recht Studiosum Law Review JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ilmiah Research Student Indonesian Journal of Law Research Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Law, Environmental and Justice Anayasa JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Rechtsvinding HUMANIORASAINS Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Advice Jurnal Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
ITOK DWI KURNIAWAN
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 102 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 102 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perkembangan Politik Populisme di Indonesia itok dwi kurniawan; hanuring ayu ardhani putri
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 4: September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i4.634

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi bertumbuhnya populisme di Indonesia. Perkembangan politik di dunia juga berpengaruh terhadap politik di Indonesia. Tulisan ini untuk mengetahui tentang populisme di Indonesia sekarang ini. Metode Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru bersamaan dengan tumbuhnya politik identitas dalam perebutan kekuasaan bahkan lebih kelihatan daripada pertarungan program-program. Populisme yang berkaitan dengan politik identitas akan terus menjadi isu dalam pemilu karena kandidat juga mewakili identitas tertentu, seperti Jawa, Islam, luar Jawa Populisme yang berkembang di Eropa akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan populisme di Indonesia jika kita merujuk pada kasus pilkada DKI Jakarta bukanlah hal yang menggembirakan. Perkembangan populisme di Indonesia disinyalir karena karena kebangkitan politik Islam garis keras dan penggunaan politik identitas. Populisme harus sedapat mungkin dihindari di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya. Populisme yang wajib dihindari apabila menggunakan agama sebagai bahan kampanye dan memecah belah bangsa dengan memanfaatkan politik identitas. Jika populisme yang demikian tidak dihindari, akibatnya rusaknya solidaritas masyarakat multikultural di Indonesia.
DISPARITY ON CUMMULATION CASES OF TORT AND BREACH OF CONTRACT Zakki Adlhiyati; itok dwi kurniawan; muhammad rustamaji; Ismawati septiningsih
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 1: Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i1.1589

Abstract

The discussion on the differentiation between breach of contract and tort has been prevail in a long time. In addition, there is judge’s disparity on the breach of contract and tort cumulation cases. Three cumulation dicisions were anallysed to understand the legal reasoning of the judges. Legal as well as conceptual approach used to reveal the strong relationship between breach of contract and tort in actual cases. Despite the different nature of the cases, the principle of tort existed on the breach of contract. However, the disparities of the awards occured on the actual cases. Firstly, judge consider that the cumulation is formally invalid hence the claim is unacceptable. Finally, on others cases the former reason is put aside and the judges acknowledge the strong relation between breach of contract and tort. Furthermore, systematical legal reasoning is used to grant the claims. With regard to the fairness, judge as the law enforcer need to give reasonable decision with their intellectuality.
PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2018): GLOBAL CITIZEN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.865 KB) | DOI: 10.33061/glcz.v6i2.2547

Abstract

Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN Wahyu Noviansyah; A.G. Thamrin; Rima Sri Agustin; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.692 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i1.3631

Abstract

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi, antara lain melalui: (1) Program D III Guru Kejuruan; (2) Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID); (3) Program Seleksi CPNS
Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat Itok Dwi Kurniawan; Harjono Harjono; Sri Wahyuningsih Yulianti; Ismawati Septiningsih
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.59 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4039

Abstract

Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial. Pengabdian ini mengkaji beberapa perilaku masyarakat yang menjadi kendala dari upaya pemerintah dalam penanggulangan covid. Hasil dari pengabdian ini diharapkan mampu membentuk karakteristik masyakarat yaitu heroik, patuh dan sadar diri, dan gotong royong terutama dalam menanggulangi wabah covid-19.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih; Zakki Adihiyati; Kristiyadi Yoke Sarah Asafita
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.266 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v10i2.6694

Abstract

In this millennial era, it is very easy to get an unsecured money loan, one of which is by using a Shopee Paylater electronic money loan. However, in its use it often also causes losses because the interest on the loan is so large that it makes it difficult for users of electronic money loans to pay and pay off their debts. Therefore, this study aims to explore how legal protection is for users of electronic money loans, especially the Shopee Paylater application which is a polemic among the Indonesian people. The method used in this research is a normative legal research method with a conceptual approach and an approach to legislation. The conceptual approach is carried out by analyzing the concept of consumer protection and the agreed agreement to be able to digest the legal relationship between parties in the Shopee application with the Shopee Paylater feature. The results showed that there was a cooperative relationship between Shopee and PT Lentera Dana Nusantara as the lender.
EFEK PROGRAM REVITALISASI PADA PASAR GEDE HARJONAGORO DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI BENTUK MEMAJUKAN EKONOMI KERAKYATAN Itok Dwi Kurniawan
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 6 No 2 (2022): Research Fair Unisri
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v6i2.7963

Abstract

This reseacrh focuses on analyzing the effects of a market revitalization program on traditional markets in Surakarta City. Surakarta City is one of the cities in Central Java province that cares about the preservation of traditional culture. Traditional culture for the government and society of Surakarta is the basis of regional development. So that the realization in maintaining this traditional culture is by revitalizing traditional markets in Surakarta. Market revitalization is a manifestation of a people's economy that involves the role of the state in advancing traditional markets. Market revitalization is an improvement from the condition of the market which initially did not have complete facilities and was remodeled into a traditional market that has the latest characteristics. This program is used to improve quality in traditional markets in order to compete with modern markets. Pasar Gede is the target place for market revitalization. Pasar Gede is one of the oldest and largest markets in Surakarta City. The results of the research theoretically obtain information that there is a positive effect in the form of increasing income for traders in the market because it attracts consumers with new buildings and completeness of goods sold in it. However, there are also negative effects, namely in the form of conflicts that occur due to differences of opinion between traders and the government. Therefore, there will be some suggestions presented in this article.
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.71425

Abstract

Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kedudukan kesaksian Notaris dalampembuktian dakwaan perkara pidana pengggelapan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakedudukan kesaksian notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam pembuktian perkara penggelapan dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Skt dihadirkan sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Kata Kunci: Kesaksian, Notaris, Penggelapan.This article analyzes the Criminal Procedure Code regarding the position of a Notary's testimony in proving the indictment of the crime of embezzlement. This article aims to find out how the position of the notary's testimony in proving the indictment of the criminal case of embezzlement. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the position of the Notary in proving the embezzlement case with decision Number: 67/Pid.B/2020/PN Skt was presented as a witness. The actions taken by the notary during the examination at court as a witness were to testify that it was true that the witness and the defendant had come and asked for the two deeds mentioned above, then the procedure for making the deed made by the notary was in accordance with the Notary Office Law, namely the deed was read out , signed by the appearers, witnesses, and notaries and then the two deed are then recorded by the two notaries to be registered in accordance with applicable law, namely the Minutes of the deed every month must be reported to the Regional Supervisory Council, so that the Notary's statement as a witness in court, especially the criminal court this is enough to fulfill the evidence that needs to be examined by the Judge in order to be used as material for consideration in deciding a criminal case.Keywords: Testimony, Notary, Embezzlement.
PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA Ahmad Puji Sulistyo Adi; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 11, No 4 (2023)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i4.74360

Abstract

This article aims to examine the legality of the pharmacist's testimony in proving that meets the qualifications as evidence according to the Criminal Procedure Code in the case of Supreme Court Decision Number 122/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. This article is a prescriptive normative legal research, and uses primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using literature studies. The approach used in this article is the case approach. The data analysis technique used is the syllogistic method which uses a deductive mindset. The results of the study show that the legality of the pharmacist's testimony has met the qualifications in Article 179 of the Criminal Procedure Code and the proof of the position of a pharmacy expert witness submitted by the Public Prosecutor is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code because members of the National Police provide information for the purposes of investigation, prosecution and justice regarding a criminal case that they heard himself, he saw it himself, and he experienced it himself. Thus, the information given has the same status as an ordinary witness, so that the statement can also be used as material for the judge's consideration in making a decision.Keywords: Strength of Evidence;Expert Information; proof; Unlicensed Drug Circulation
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CONSUMER AGREEMENTS AND ITS INFLUENCE ON THE VALIDITY OF CONTRACTS ARE LINKED TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN ACHIEVING ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA Dewi, Putri Maha; Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v12i2.9271

Abstract

This article discusses the civil aspect in contract cases, which are used by many people in various business collaborations. This article uses a normative research method, and uses a statutory approach. The provisions limiting the authority to make this exoneration clause have not been explicitly regulated. The only provision is the UUPK, although it uses the term standard clause which turns out to be different in meaning from the exoneration clause. In this case the standard clause is defined as a clause made unilaterally by the business actor, but its contents may not lead to an exoneration clause. Meanwhile, the exoneration clause as explained earlier is a clause that contains an attempt to limit, or even completely eliminate, the responsibility that should be borne by one of the parties, in this case the business actor. Legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law so that the achievement of business/economic development goals in Indonesia is achieved in accordance with the values ​​of justice of the Indonesian people.
Co-Authors A.G. Thamrin Ahmad Puji Sulistyo Adi Ajeng Andan Sari Akram, Aqil Syahru Al Muchtar, Suwarma Aldyan, Arsyad Annisa Nurul Alimah AP, Hanuring Ayu Arief Suryono Arsyad Aldyan Bambang Santoso Bambang Santoso Citra Permata DARA PUSTIKA SUKMA Dewi Gunawati Dewi, Putri Maha Dita Septi Damayanti Emilia Sekar Respati Seto Ernia Duwi Saputri Febrian Dafa Putra Fernades, Acacio Fernandes, Acacio Fifi Zuhriah Fitri Handayani Galih Dwi Prasetyo Ginanjar Pratama Ginusti, Gallis Nawang Handayani , Fitri Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Harjono Harjono Harjono Harjono Harjono Heri Hartanto Heru Ismaya Hidayah, Yayuk Ikrimah , Afridah Ismawati Septiningsih Ismawati septiningsih Ismumarno, Ismumarno Jamal Wiwoho Juli Setyo Rini Kristiyadi Kristiyadi Yoke Sarah Asafita Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Muhamad Fathur Rohmi Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri muhammad rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad Wildan Alghozali Muthia Sakti Noviansyah, Wahyu Pati, Umi Khaerah Pipit Widiatmaka, Pipit Pranoto Pranoto Putri Maha Dewi Putri, Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri, Nabilah Karamina Hadini Rahma Putri Nabilah Rima Sri Agustin Rizki Rizki Rizky Abadi Putra Ro'id, Aufaiz Dzulfaqor Robby, Samuel Bintang Safarina Safarina Santos, Jose Gama Septiningsih, Ismawati Setyawan, Vincentius setyawan, vincentius patria Siallagan, Sahat Poltak Situmorang, Alexander Dwi Agung Soehartono Soehartono , Soehartono Soehartono Soehartono Souad Ezzerouali Sri Wahyuningsih Yulianti Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Subekti Sulastri Sulastri Suwadi , Pujiyono suwadi, pujiyono SUYATNO Thamrin, A.G. Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi Tobing, Nastity Aiko Desintha Triasmara, Dhimas Mukti Veithzal Rivai Zainal Vincentius Patria Setyawan Wahyu Noviansyah Wardani, Riska Putri Winarno Budyatmojo Yanuarti, Rini Yovanisa Meirawati Zakki Adhliyati Zakki Adhliyati, Zakki Zakki Adihiyati Zakki Adlhiyati zakki adlhiyati, zakki