Articles
TANGGUNG JAWAB BISNIS LAYANAN OJEK ONLINE BAGI PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BENGKULU
kurniawan, itok dwi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This paper discusses the responsibility of online motorcycle taxi services in Bengkulu City in the event of an accident involving passengers. This study uses a type of empirical legal research, which examines the gap between applicable legal provisions and practice in the field. Based on Article 63 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Transportation No. PM 108/2017, transportation services can use information technology to facilitate bookings. Findings in the field show that business actors only provide compensation if they meet certain conditions, while full responsibility for accidents lies with the driver. In the employment agreement, it is explained that the risk of negligence, including delay, accident, or loss of goods, is the responsibility of the driver.
Analysis of Interfaith Marriage Legality in Indonesia and South East Asia Countries
Kurniawan, Itok Dwi;
Septiningsih, Ismawati;
Nuryadi, Muhammad Hendri;
Santos, Jose Gama
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no3.3573
Interfaith marriage in Indonesia is still a problem in Indonesia which is supported by multiple interpretations of regulations. The author in this article will discuss the analysis of interfaith marriage in Indonesia after the issuance of SEMA Number 2 of 2023. This article was made with the aim of analyzing and comparing regulations in Indonesia with other countries. The results of the study show that after the issuance of SEMA, the practice of interfaith marriage still occurs in Indonesia, which is also supported by the lack of government firmness in establishing the applicable regulations.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Oleh Pihak Internal (Internal Bank Frauds): Tantangan Dan Solusi
Akram, Aqil Syahru;
Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 2 (2024): Published 30 Desember 2024
Publisher : Universitas Suryakancana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v10i2.4168
AbstractPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan oleh pihak internal serta menawarkan solusi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum kasus internal bank frauds ini. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang berfokus pada perundang-undangan serta analisis mendalam terhadap peraturan yang ada. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan yang melibatkan pihak internal masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: kurangnya kesadaran hukum dan integritas pegawai bank, kompleksitas modus operandi kejahatan perbankan, serta kurang efektifnya sistem pencegahan dan pendeteksian dini kejahatan perbankan. Pengembangan sistem deteksi dini, instrumen pencegahan dan pengawasan yang efektif perlu diimplementasikan secara pararel dengan penegakan hukum yang tegas dan menciptakan efek jera bagi pelanggar dan calon pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara para pihak yang terlibat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih tahan kejahatan internal perbankan. AbstractThis research aims to analyze the main challenges in law enforcement against banking crimes by internal parties and to offer solutions that can be adopted to improve the effectiveness of law enforcement in these internal bank fraud cases. This article uses a normative legal research method with an approach that focuses on legislation and an in-depth analysis of existing regulations. The findings of this research indicate that law enforcement against banking crimes involving internal parties still faces various challenges, including: the lack of legal awareness and integrity among bank employees, the complexity of banking crime modus operandi, and the ineffectiveness of the early prevention and detection systems for banking crimes. The development of an early detection system, effective prevention instruments, and monitoring needs to be implemented in parallel with strict law enforcement to create a deterrent effect for offenders and potential perpetrators. This research shows that collaboration between the parties involved is very important to create an environment that is more resistant to internal banking crimes.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian: Tantangan dan Solusi dalam Era Digital
Kurniawan, Itok Dwi
Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Vol. 1 No. 1 (2024): COMPLEX - Februari
Publisher : PT. Faaslib Serambi Media
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Perkembangan peradaban manusia di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan dari kemajuan tersebut adalah damapak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatef dari berkembangnya teknologi ialah berkembangnya tindak pidana, yang bermotif memanfaatkan teknologi. Salah satu tindak pidana yang memanfaatkan teknologi tersebut ialah tindak pidana perjudian. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis tindak pidana tanpa korban (crime without victim), akan tetapi harus tetap ditindak tegas oleh karena bertentangan dengan norma social yang berlaku di masyarakat dan tentunya norma hukum. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. Hasil dari penelitian ini adalah dibentuknya aturan mengenai perjudian baik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun sebagai upaya preventif agar masyarakat berpikir sekian kali untuk melakukan judi mengingat ancaman pidananya, dan upaya represif bagi pelaku perjudian online.
KEDUDUKAN BERITA ACARA LABORATORIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Triasmara, Dhimas Mukti;
Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85238
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan ketenuan pasal 187 dan 183 KUHAP terhadap putusan No.60/Pid.Sus/2022/PN.Cbi. Jenis penelitian ini adalah Normatif dengan metode pendekatan kasus. Teknik pengumpulan menggunakan metode Studi Kepustakaan. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa, berdasarkan proses pemeriksanaan yang telah dilakukan di persidangan pada Putusan Nomor 60 /Pid.Sus/2022 PN.Cbi Pengadilan Negeri Cibinong bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif: Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1). Atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1). Atau Ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA DENGAN KETENTUAN PASAL 183 KUHAP (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2023/PN.PMN)
Putri, Nabilah Karamina Hadini;
Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84119
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan teknik analisis silogisme bersifat deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN.Pmn sesuai dengan Ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim mendapatkan keyakinan dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.
TELAAH AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN JENIS KELAMIN DALAM PUTUSAN PERKARA PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA
Ro'id, Aufaiz Dzulfaqor;
Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85509
Artikel ini menganalisis mengenai akibat hukum dalam kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknis analisis silogisme bersifat deduksi. Tujuan artikel iniadalah untuk mengetahui akibat hukum dan kesesuaian kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1096 K/Pid/2022 dengan ketentuan KUHAP. Temuan membuktikan bahwa kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan perkara dengan kesalahan penulisan jenis kelamin dapat dimaafkan karena tidak merubah identitas secara materiil.
LEGALITAS KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
Wardani, Riska Putri;
Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83916
This article analyzes the value and strength of evidence in the use of testimonium de audituwitnesses in proving the crime of child molestation. Basically, in the KUHAP regulates witnesses and witnessstatements, namely that the information given by a witness in a trial must be information that he heard,saw and experienced himself. The purpose of this article is to prove whether the Pelalawan District Courtdecision Number 44/Pid.Sus/2021/Pn Plw is in accordance with the provisions of criminal procedural law.The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive and applied.The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used areprimary legal materials and secondary legal materials.
Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce: Pendekatan Arbitrase dan Litigasi
Kurniawan, Itok Dwi
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.4796
The purpose of this research is to analyze Legal Challenges in E-commerce Dispute Resolution: Arbitration and Litigation Approaches. This type of research is a literature review. Data collection with documentation. Data analysis with SLR. Research results Legal challenges in resolving e-commerce disputes involve regulatory complexity which is growing rapidly amidst the dynamics of online transactions. Arbitration and litigation approaches are the two main options that parties involved in e-commerce disputes must consider. Arbitration offers speed and confidentiality, while litigation provides a more structured process and public disclosure of information. However, the biggest challenge remains adapting the existing legal system to the dynamics of changing technology and the ever-growing e-commerce business.
SOCIO-LEGAL CHALLENGES OF INDIGENOUS LAND IN WEST KALIMANTAN: CUSTOMARY PRACTICES AND NATIONAL LAW
Kurniawan, Itok Dwi;
Aldyan, Arsyad;
Septiningsih, Ismawati;
Rustamaji, Muhammad;
Santoso, Bambang;
Santos, Jose Gama
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v11i3.33860
Customary law in the national legal system is undoubtedly fundamental to maintaining existence because customary law can also be applied to resolve conflicts in society. This research uses socio-legal methods, and the data obtained is based on data in the field through an interview process with several related parties. In contrast, for legal problems in this society, only some things can be resolved through a customary law approach. For example, in the Dayak indigenous community, several legal problems cannot be resolved according to custom, especially regarding unregistered land rights. These problems certainly cannot be solely resolved using a customary law approach. This certainly shows that customary law cannot necessarily accommodate the interests of Indigenous peoples because this is also closely related to legal certainty. Because they relate to legal certainty, they must be resolved through a positive legal approach, such as submitting a request to the court or an application to the relevant agency. This certainly happens because the legal awareness of regional communities in Indonesia is currently not very good; this leads to legal issues within indigenous communities that cannot be resolved through customary law.