p-Index From 2021 - 2026
8.557
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

KEABSAHAN PEMINDAHTANGANAN ASET BUMN BERUPA HAK ATAS TANAH DALAM PENJATUHAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020) Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua; Ginting, Budiman; Mulyadi, Mahmud
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2889

Abstract

Abstract: There are BUMN assets in the form of land rights that are used as evidence in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020 that have been transferred without going through the mechanism regulated in the provisions. This study discusses the problem of regulating the transfer of BUMN assets, the judge's considerations in imposing criminal penalties in the form of payment of compensation resulting in the transfer of BUMN assets, and the validity of the transfer of BUMN assets in the form of land rights in the Supreme Court Decision Number: 435 PK / Pid.Sus / 2020. The research method of this study is a normative legal research type supported by empirical data with a statutory regulatory approach and a case approach carried out with a literature study to obtain primary, secondary and tertiary legal materials that will be analyzed qualitatively by drawing conclusions deductively. The Judge's consideration in the Supreme Court Decision Number: 435 PK/Pid.Sus/2020 can be said to be wrong because the object of evidence number 169 in the form of 74 Ha (seventy four hectares) of land is a BUMN asset that has not been written off and transferred according to the provisions of the law. The recommendation of this study is that the BUMN Company is expected to write off BUMN assets that have been granted HGU that has not been extended. Keyword: BUMN Assets, Corruption Crimes, Replacement Money. Abstrak: Terdapat asset BUMN berupa hak atas tanah yang dijadikan barang bukti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 telah dipindahtangankan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan. Penelitian ini membahas permasalahan pengaturan pemindahtanganan asset BUMN, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti yang mengakibatkan pemindahtanganan asset BUMN, dan keabsahan pemindahtanganan asset BUMN berupa hak atas tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020. Metode penelitian penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 435 PK/Pid.Sus/2020 dapat dikatakan keliru dikarenakan objek barang bukti nomor 169 berupa Tanah seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar) merupakan aset BUMN yang belum dilakukan penghapusbukuan dan pemindahtanganan asset sesuai ketentuan undang-undang. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar pihak Perusahaan BUMN melakukan penghapusbukuan terhadap aset BUMN yang diberikan HGU yang sudah tidak diperpanjang.  Kata kunci: Aset BUMN, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI BAWAH PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Utama, Rizki Angga; Ginting, Budiman; Robert, Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4122

Abstract

Abstract: The development of financial technology has encouraged the emergence of crypto assets as digital instruments that are widely traded in Indonesia. Crypto asset transactions, which were initially supervised by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI), have now shifted to the Financial Services Authority (OJK) based on the mandate of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). This change has important legal implications, especially in terms of consumer protection as a party vulnerable to risks in crypto asset trading. Normative legal research uses research that conceptualizes law as what is written in laws and regulations (law in books). This protection includes preventive protection through transparency obligations, risk disclosure, consumer education, and repressive protection through complaint mechanisms, dispute resolution, and the imposition of administrative sanctions. With this approach, OJK aims to increase public trust in the crypto ecosystem and minimize legal risks that can harm consumers.Keyword: Crypto Assets, Consumer Legal Protection, OJK, PPSK Law Abstrak: Perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya aset kripto sebagai instrumen digital yang diperjualbelikan secara luas di Indonesia. Transaksi aset kripto yang awalnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Perubahan ini menimbulkan implikasi hukum penting, khususnya dalam hal perlindungan konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap risiko dalam perdagangan aset kripto. Penelitian hukum normatif menggunakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Perlindungan ini mencakup perlindungan preventif melalui kewajiban transparansi, penyampaian risiko, edukasi kepada konsumen, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, hingga pengenaan sanksi administratif. Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto dan meminimalkan risiko hukum yang dapat merugikan konsumen. Kata Kunci: Aset Kripto, Perlindungan Hukum Konsumen, OJK, UU PPSK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN MUDHARABAH ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KERYAWAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH YANG MENAHAN DANA SIMPANAN NASABAH (Studi Putusan Nomor: 324 K/Ag/2024) Agsa, Muhammad Panji Autika; Ginting, Budiman; Mulhadi, Mulhadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3903

Abstract

Abstract: The principle of mudharabah savings that runs based on the contract of BPRS (Sharia People's Financing Bank) acting as mudharib (fund manager) and customers as shahibul mal (fund owner). Mudharabah savings can be taken at any time by savers in accordance with the contents of the agreed agreement, but are not allowed to have a negative balance. However, in fact the customer or called shahibul mal (owner of funds) where the deposit funds are held by the Sharia People's Financing Bank (BPRS). Then, the customer sues the court for the act of withholding the deposit funds of the Bank. The research method used in this writing is the type of normative legal research and descriptive research nature. The research approach used is the statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, as for the comprehensive steps that have been taken by the Customer, namely by suing the Sharia People's Financing Bank (BPRS) in the District Court up to the Cassation Level. Keywords: Islamic People's Financing Bank, Customer, Deposit Fund. Abstrak: Prinsip tabungan mudharabah yang menjalankan berdasarkan akad dari BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul mal (pemilik dana). Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Namun, pada faktanya nasabah atau disebut shahibul mal (pemilik dana) yang mana dana simpanan ditahan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian, Nasabah tersebut menggugat ke pengadilan atas tindakan penahanan dana simpanan atas Bank tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan Sifat Penelitian Deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Nasabah yaitu dengan menggugat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pengadilan Negeri sampai dengan Tingkat Kasasi. Kata kunci: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Nasabah, Dana Simpanan
Co-Authors Abd. Harris Abdul Harris Adelina Tarigan Aditya Pranata Kaban Affila Aflah Aflah, Aflah Afnila Agsa, Muhammad Panji Autika Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Andi Nova Bukit Andjelina Panggabean, Lamsumihar Anggreni Atmei Lubis Angreni Fajrin Dalimunthe Anitha Rosmauli Nainggolan Anwar, Tengku Keizrina Devi Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arnektus Simbolon Aulia, Kevin Ayu Lestari Tanjung Azwar, Tengku Keizerina Devi Barus, Utara Maharany Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Berliane, Aurelia BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bobby Kurniawan Bonardo Marbun BONATUA EDYNATA MANIHURUK Budiman, Syarioto Chairina Nopiyanti Sipahutar Chairul Bariah Chairunisa, Siti Charles Anom Cindy Cindy Ciptawan, Ciptawan Citra Valentina Nainggolan Dara Qurratu’ Aini Yusuf Dedi Harianto Deliana Simanjuntak DIAN LESTARI Dila Afifah Dina Karlina Amri Lubis Dina Mariana Dina Mariana Edy Ikhsan Elsharia Tampubolon Endame Suranta Ginting Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Faisal Ramadhan Harahap Faradiba, Nona Fatimah Islamy Nasution Fauzan Zaki Florence Margareth Hilda Harefa Fransiska Harahap Fuji SM Bako Ganang Pratama Grace Shinta Gusfen Alextron Simangunsong Harahap, Romulhan Hasim Purba Hasim Purba Henry Sinaga Hiras Afandy Silaban Hutabarat, Sonita. E Indah Chairani Saragih Irfan Fajri Rambe Irwin Djono Ivan Jovi Hutauruk Jamilah Jamilah Jelly Leviza Johannes Mangapul Turnip Juanda Syahputra Juergen K. Marusaha. P. Panjaitan JULIA AGNETHA AGNESTA Br. BARUS Julia Agnetha Br. Barus Julianti, Firginia Juniver Fernando Jusmadi Sikumbang Jusmadi Sikumbang Keizerina Devi Kristi Emelia Pasaribu Lase, Intan Nurjannah Lubis, Mayang Sary Br Lumbantobing, Adianto M Budi Hendrawan M. Hamdan Madiasa Ablisar Maha, Rinto Maharani, Utary Maharany Barus, Utary Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Marbun, Liza Dameria Mayanti Mandasari Sitorus Melva Theresia Simamora Mhd Edwin Prananta Surbakti Mirza Nasution Muhammad Ekaputra Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Yamin Mulhadi, Mulhadi Musa Kevin Putratama Banjarnahor Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nindya Irma Nur Ulfah O.K. Saidin Parhorasan Tambunan Pendastaren Tarigan Popon Rabia Adawia Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Puput Dini Lestari Putra Hsb, Ibnu Habib Ryandi Syah Raissa Avila Nasution Ramadhan, M. Citra RAMLI SIREGAR Raymond Adytia Depari Riandy, Novi Rika Jamin Marbun Rita Deliana Manik Robert Robert Roli Harni Yance S. Garingging Rosnidar Sembiring Rudi Hartanto Rudy Haposan Siahaan Rudy Rudy Runtung Runtung Ruth Medika Sahbana Pilihanta Surbakti Saidin Saidin Saidin, O. K Saragih, Indah Chairani Sheren Murni Utami Siahaan, Gerald Partogi siahaan, hasan Sidabariba, Burhan Siegfried, Irene Elfira Dewi Sihombing, Harafuddin Sinaga, Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Ardo Siregar, Bismar Parlindungan SIREGAR, KHAVIEZA Sitepu, Runtung Siti Chairunisa Siti Hajar SOPHIE DINDA AULIA BRAHMANA Sri Maini Nst STELLA STELLA Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi, Sukaraja, Detania Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Supandi Suprayitno - SUSPIM GP NAINGGOLAN Sutiarnoto - Syafruddin Kalo T. Keizeirina Devi A - T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi Azwar T.K.D. Azwar Tengku Keizerina Devi Ucok Yoantha Utama, Rizki Angga Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Ventyrina, Ine Virginia Sitepu WINDHA WINDHA Yefrizawati Yuke Dwi Hidayati Zaidar Zaidar, Zaidar Zulfikar Lubis