Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.546
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora Ilmu Administrasi Publik Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Menara Ilmu Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Jurnal Pendidikan dan Konseling Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL JESS (Journal of Education on Social Science) Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Journal of English Language and Education SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Jejaring Administrasi Publik (JAP) PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ekonomi Aktual Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Journal of Education, Cultural, and Politics Sustainability: Theory, Practice and Policy/STPP Publicness: Journal of Public Administration Studies AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Multiverse: Open Multidisciplinary Journal Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Economics and Management Scienties Jurnal Media Ilmu JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah IIJSE Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Journal of Innovative and Creativity JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Adabi: Journal Of Public Administration And Business Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Lince Magriasti
Universitas Negeri Padang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 136 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 136 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Desentralisasi dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan Rosika, Citra; Frinaldi S, Aldri; Magriasti, Lince
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1111

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 joUU No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis.
Teori Desentralisasi Dan Pemerintahan Lokal Pada Masa Parlementer (1950-1959) Sendika, May; Naldi, Hendra; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i6.3405

Abstract

The Parliamentary Democracy Period (1950-1959) was a crucial period in laying the foundations for decentralization and local government in post-independence Indonesia. This article aims to analyze the theory and practice of decentralization and local government in that era using qualitative research methods through the approach of literature study and historical analysis. This research focuses on tracing the applicable main law, namely Law No. 1 of 1957 concerning the Principles of Regional Government, and analyzing it through a theoretical lens put forward by experts such as Joko Kirmanto, Sadu Wasistiono, and Utang Rasidin. The findings of the study show that although theoretically Law No. 1/1957 represents significant progress by adopting a model of real and widespread autonomy, in practice its implementation is faced with complex challenges. The dominant factors are national political instability, diversity of interpretations at the local level, and the still strong centralist of the colonial legacy bureaucracy. This article concludes that the Parliamentary period succeeded in creating a democratic decentralization blueprint, but failed to realize it effectively, providing valuable lessons for the development of regional autonomy in later eras.
Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Ningsih, Kartika Shara; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5389

Abstract

Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini  yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.
Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Organik di Kabupaten Agam Hayati, Nada; Magriasti, Lince
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3757

Abstract

Pertanian organik merupakan sistem pertanian berkelajutan dengan menggunakan bahan organik. Untuk mendukung pertanian organik di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar  mengetahui peran Dinas Pertanian Kabupaten Agam dalam menigkatkan pemberdayaan kelompok padi organik di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitaif semu atau quasi kualitatif. Teknik dan pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Musa, penulis meneliti tentang peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok tani organik di Nagari Kamang Mudiak dilihat dari tiga peran yaitu 1) peran pemerintah sebagai regulator, 2) peran pemerintah sebagai dinamisator, dan 3) peran pemerintah sebagai fasilitator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam dalam memberdayakan kelompok tani padi organik di Nagari Kamang Mudiak belum optimal. Kata kunci: Peran Dinas Pertanian, Pemberdayaan Kelompok Tani, Pertanian OrganikKata kunci: Peran Dinas Pertanian, Pemberdayaan Kelompok Tani, Pertanian Organik 
PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MALADMINISTRASI BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA PADANG TAHUN 2020 Fadila, Farah; Magriasti, Lince
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3376

Abstract

Peneltian ini berdasarkan pada banyaknya jumlah laporan masyarakat yang masuk kepada Ombudsman Sumatera Barat terkait dugaan maladministrasi yang terjadi pada bidang pendidikan khusus PPDB di  Kota Padang. Permasalahan tersebut diperlukan penyelesaian oleh Ombudsman untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat serta mencegah terjadinya maladministrasi yang berulang di bidang pendidikan khusus PPDB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan di Kota Padang. Dalam mengukur peran tersebut, peneliti menggunakan teori peran Dedi Mulyadi (2016)), indikator tersebut terdiri dari tingkat pekerjaan dari kualitas dan kuantitas, penyelesaian sesuai target dan waktu, inisiatif dan daya kreatifitas, dan proses komunikasi, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peran Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan bidang pendidikan Kota Padang secara keseluruhan sudah berjalan walaupun belum maksimal. Dari kualitas Ombudsman sudah menjalankan salah satu tugasnya yaitu dengan menindaklanjuti laporan maladministrasi dan dari kuantitas sudah melebihi target yang sudah diterapkan. Ini berarti masih banyak ditemukan maladministrasi bidang pendidikan. Dari target sudah baik karena melebihi target yang sudah ditentukan dan dari waktu penyelesaian terkait PPDB cepat, inisiatif sudah baik dengan menjalankan aturan yang sudah dibuat pemerintah terkait PPDB dan daya kreatifitas sudah punya yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan, dan proses komunikasi dilakukan sudah berjalan baik antar Ombudsman maupun Dinas Pendidikan. Sedangkan kendala yang dihadapi Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan adalah factor internal yang terdiri dari regulasi sudah ada akan tetapi apabila tidak ada Ombudsman harus mencari aturan terkait bidang pendidikan, kendala lainnya sarana dan prasarana dimana dari sarana kekurangan dana dan prasarana bidang PVL kekurangan spesifikasi dan penyelesaian alat rekam serta dari Dinas Pendidikan Kota Padang kekurangan penyebaran sekolah di kelurahan, lainnya dari kendala yaitu SDM yang membuat Ombudsman meminta bantuan pada bidang lain. Selain diatas terdapat faktor eksternal dimana dilihat dari masyarakatnya yang tidak paham tugas Ombudsman dan mereka tidak membaca regulasi yang terkait khusus pendidikan.
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sari, Nurul; Magriasti, Lince
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan pihak kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan IKD belum mencapai hasil yang maksimal. Dari sisi komunikasi, kegiatan sosialisasi sudah dilakukan namun efektivitasnya masih rendah karena masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat IKD. Dari aspek sumber daya, aparatur pelaksana memiliki kemampuan yang memadai, tetapi dukungan fasilitas seperti jaringan dan perangkat masih terbatas. Sikap pelaksana menunjukkan komitmen positif, sementara struktur birokrasi belum memiliki pedoman operasional yang baku. Secara umum implementasi IKD masih berada pada tahap transisi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Diperlukan penguatan komunikasi, penyediaan sarana yang memadai, serta penyusunan SOP agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN YANG MEWUJDUKAN KESETARAAN PEMBANGUNAN SDM UNTUK INDONESIA EMAS 2045 Winari, Sonda; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i2.2024.678-685

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada bonus demografi Indonesia pada tahun 2045. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran sistem desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia untuk Indonesia emas 2045. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur online. Triangulasi digunakan sebagai metode pengumpulan data, penalaran induktif digunakan dalam analisis data, dan makna daripada generalisasi lebih ditekankan dalam temuan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berbentuk pengungkapan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah dapat berperan dalam pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Peran desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan SDM untuk Indonesia emas 2045 dapat berupa peningkatan produktivitas kerja, pencapaian efisiensi, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kepemimpinan
Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah Latifa, Asma; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Naldi, Hendra
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 7 No 3 (2025): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v7i3.1237

Abstract

This article provides an in-depth analysis of fiscal decentralization in Indonesia, focusing on regional expenditures as an indicator of local government financial capacity within the framework of regional autonomy. While fiscal decentralization aims to create effective, efficient, and locally responsive governance, the study's findings reveal persistent challenges in its implementation. The descriptive qualitative study, utilizing literature review and case studies, highlights three main issues: the dominance of regional spending by routine expenditures, particularly personnel costs, leading to limited allocations for strategic development and public services ; a high fiscal dependency on central government transfers (DAU, DAK, DBH), which indicates weak fiscal autonomy and disincentivizes local revenue generation; and institutional weaknesses, including rigid budgeting, fragmented regulations, and a lack of competent human resources. These conditions hinder the effectiveness of fiscal decentralization in promoting equitable and sustainable regional development. Therefore, policy reformulation is crucial, emphasizing result-based budgeting, strengthening institutional capacity in planning and oversight, and reforming the intergovernmental fiscal transfer system to be more needs-based and performance-oriented. This work contributes both theoretically and practically to improving local financial governance in the decentralization era.
Implementasi Program Tabungan Utsman Terhadap Perekonomian UMKM Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Rizal Fauzan S, Ahmad; Magriasti, Lince
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 7 No 3 (2025): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v7i3.1241

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Uthman Savings Program based on the Bukittinggi Mayor Regulation in supporting the economy of MSME actors in Bukittinggi City. This program is a form of sharia-based public policy that provides access to financing without interest and collateral to MSME actors, with funding support from the APBD. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation from informants from the City Government, PT BPRS Jam Gadang, and MSME players. In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive methods in Bukittinggi City. The results showed that the implementation of the program was quite effective, but still faced several obstacles such as limited human resources, limited budget, and uncooperative customer behavior. The Bukittinggi City Government and PT BPRS Jam Gadang have made a number of solutions such as improving the quality of human resources and improving the supervision system. This program is considered to have a positive impact on increasing access to capital and economic stability of MSME actors, although it still requires strengthening in terms of socialization and supervision.
The Paradox of Decentralization: Centralized Administrative Governance during the New Order Era in Indonesia Mudhoffar, Khosyi; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Naldi, Hendra
Journal of English Language and Education Vol 10, No 6 (2025)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jele.v10i6.1100

Abstract

This article examines the implementation of decentralization and public administration management during Indonesia’s New Order era, focusing on how decentralization was practiced within a highly centralized power structure. Based on a qualitative literature review and content analysis of secondary sources, including government regulations, policy documents, and academic studies, the research explores the gap between the formal narrative of regional autonomy and the reality of central control. It is found that although the legal framework for regional autonomy was established through Law No. 5 of 1974, the actual governance practice centralized decision-making in the hands of the central government. The New Order regime employed administrative decentralization and developmentalist ideology to legitimize central control over local governments. The military's involvement in local bureaucracy and the absence of local democracy further reinforced centralization. This centralized legacy has had a long-term impact on the capacity and quality of regional governance in the post-reform era. Therefore, decentralization in Indonesia requires deep structural and cultural reforms to realize democratic and effective regional autonomy
Co-Authors Ade Lestari Adil Mubarak Afda Liza Fitri Afdila, Afdila Afifah Asriati Afni Wulandari Akbar, Wahyu Saputra Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi S Algamar, Ratika Amalda, Aviva Amalia, Disa Amanda Putri Andri Yeska Saputra Annisa Putri Arif, Muhammad Ananda Arrazak, Muhammad Afdhal Ashilah Puti Salsabila Arfi Aurelia Anastasya Aviva Amalda Azfirmawarman, Dony Azmil Fadhli Bagas Dwi putra Beta Santria Sholehah Boni Saputra Briantama, Albi Citra Rosika Dana Mulanda Dana Mulanda Dasman Lanin Diva Ananda Mareta Dwi Finna Syolendra Dwi Putri Edward, Aurelia Valentin Efendi, Tifani Endah Kurnia ERIZONA, WAWAN Erlangga, Farera Fadila, Farah Fajria, Rahmah Fatimah*, Siti Febri Nola Distra Feby Hidayat Fenni Hasanah Fernanda, M Fhariz El Habyb Fifi Febriandiela Fifi Febriandiela Fitriani, Aulia Annisa Frinaldi S, Aldri Frinaldi, Aldi HABIBANI, RHAYSYA ADMMI Habibillah, Fobi Handraini, Helti Hanifah Putri Hasbullah Malau Hayati, Nada Hendra Naldi Hendranaldi Hendranaldi Hendranaldi, Hendranaldi Hendri Gunawan Hilda Mayang Sari Indah, Sentia Iqbal Arief Pratama Ira Haira Zulfia Irmalinda, Zikra Putri Jumiati Kardina, Mutia Karminos, Rizki Kelvin Ramadhan Lania Chairanisa Lathifah, Hilma Latifa, Asma Lestari*, Novindia Ayu Lutfi, Addibul Maggara, Tomi Satria Maharani, Syabilla Makriwal, Rifaldi Marantika, Jerry Marlina, Siska Marvin Vanny May Sendika Mayasari, Ela Meidi Kosandi, Meidi Melysa Melysa Mudhoffar, Khosyi Muhammad Hafiz Muhammad Nasrullah Muhammad Nasrullah Mulyadi Mulyadi Mulyadi Nadia, Nasyatul Nanda Rahmatul Putra Ningsih, Kartika Shara Noor, Amatul Nora Eka Putri Nora, Desri Nur Iman Subono, Nur Iman Nurul Sari Oktavia, Yelvi Permata Sari, Yustika Pratama, Teddy putra, Yuda Tri putri, amanda Putri, Bella Kharisma Rahmatul Putra, Nanda Rashinta Dwiananda Puteri Revi Oktafiola Rezki Pratama, Fauzan Riandi, Mutiara Ridwan Kurnia Rahim Rifani, Robbi Rima Arfa Solia Rizal Fauzan S, Ahmad Rizkianur, Adlina Rosika, Citra Sabrina, Azwa Salmi Wahyuni, Nada Saputra*, Tio Saputra, Affendi Sari, Elvia Siskha Sarjayadi Sarjayadi Sawitri, Wilda Sendika, May Seulalae, Anggos Habil Sindi Oktavira Sofiani, Nancy Srisaparmi, Srisaparmi Suriadi, Hari Suryani, Aisah Putri Syafira Nadia Syafriandi Syafriandi Syafriandi Syafriandi ULFA, SANTI NOFRIA Vanny, Dasti Vika Yvanka Wahyuni, Yulia Septi Wardana, Rian Ismi Winari, Sonda Yandri, Lara Yanti, Varizka Yolanda Agnesia Sinurat Yona Niko Putri Yul Hendri Yulhendri Yulhendri Yuliarti Zaickullah Syefrizal Zarma Hanifah Zikra Putri Irmalinda Zulkenedi Zulkenedi