Claim Missing Document
Check
Articles

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Lina Maulidiana; Riski Syandri Pratama
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2057

Abstract

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghimpun data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2021, belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbesar dalam alokasi APBN dan APBD sebesar 52 % dari APBN dan APBD, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi sorotan. Dengan besarnya alokasi anggaran pada belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah maka perlu diperhatian dan diperhitungkan segala risiko atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat memberikan konsekuesi hukum atas tindakan yang dilakukan. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa termasuk sumber penyimpangan terbesar dalam penanganan kasus korupsi dengan persentase 44%. Kajian dalam penelitian ini adalah 1. Apa yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? 2. Apa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang? 3. Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Pengadaan Barang/Jasa? Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan bernegara maka perlu dijamin atas kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari proses yang dijalani. Uang merupakan motif dari terjadinya penyimpangan. maka perlu disusun konsep dari pencegahan tindak pidana pencucian uang pada pengadaan barang/jasa yang diimplementasikan di berbagai sektor sehingga meninggatkan assurance dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sejalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS Sulis Tia Ningsih; Lina Maulidiana; Muhammad Lutfi
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2345

Abstract

Marriage is basically a bond of love between a man and a woman who are expected to live together until the end of their lives, but not all marriages end happily. Some marriages end in divorce based on the couple's inability to reconcile. One of the impacts of divorce is the emergence of joint property disputes. The purpose of writing this thesis is to find out the provisions for resolving joint property disputes in divorce at a religious court and to find out the basis for judges' considerations in deciding disputes on joint property case No. 0308/Pdt.G/2018/PA. Mr.This study uses normative juridical and empirical juridical research methods. The data were obtained through the literature and the results of interviews with Maswari as a judge at the Tanggamus Religious Court and analyzed using qualitative.The results of the research show that the provisions for resolving joint property disputes in divorce are the authority of the Religious Courts based on the provisions of Letter (a) point 10 Explanation of Number 37 of Law Number 3 of 2006 concerning Explanation of changes to Article 49 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and in provisions regarding dispute settlement are prioritized through peace in the mediation stage, if there is no peace agreement then it will proceed to the main case according to procedures in the Civil Procedure Code and the basis for consideration of judges in deciding disputes on joint property case No. 0308/PDT.G/2018/PA. Tgm., dividing joint assets in the form of assets in the form of land and buildings, rental proceeds of joint property assets, business assets and assets in the form of debts of each party, both the Plaintiff and the Defendant, receive a half share based on the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Dan Konsumen Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Kota Bandar Lampung Lenny Nadriana; Lina Maulidiana; Ali Sopian
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1059

Abstract

AbstrakPada dasarnya diciptakannya manusia adalah untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Perkembangan zaman yang semakin pesat terutama saat beraktivitas belanja membuat kegiatan mulai berubah dari awal Pembeli dan penjual harus bertemu tatap muka, mengubah tatap muka menjadi secara online. Dengan adanya perusahaan jasa pengiriman barang tentunya akan sangat memudahkan pekerjaan manusia, berkat faktor efisiensi yang ditawarkan oleh penyedia jasa pengiriman barang, seperti efisiensi waktu dan biaya. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi asuransi antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan konsumen atas kerusakan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Bandar Lampung dan kedua bagaimanakah prosedur dan penerapan hukum perjanjian terhadap sengketa wanprestasi asuransi antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan konsumen atas kerusakan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Bandar Lampung. Dengan mengunakan metode penelitian pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Bahwa dalam peyelesaian sengketa wanpestasi maka dapat diseselsaikan melalui jalur litigasi dan Non-Litigasidan untuk prosedur terhadap sengketa anatar PT JNE dan konsumen.Kata Kunci: Asuransi, Wanprestasi, Kerusakan Barang
Pendampingan Sertifikasi Halal MUI Pada Produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” di Kelurahan Jagabaya 1, Tanjung Karang Timur Lina Maulidiana; Sri Zanariyah; Dwi Putri Melati
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 4 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Desember 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v3i4.3438

Abstract

Usaha produksi cincau hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli yang terkenal di Kelurahan Jagabaya 1 dengan sebutan kampung produsen cincau hitam banyak diminati masyarakat Bandar Lampung saat bulan ramadhan sebagai penganan favorit. Namun, usaha cincau miliknya belum memiliki penetapan kehalalan produk dari LPPOM-MUI Lampung. Hal ini mempengaruhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) produk cincau yang diragukan, sehingga berakibat pada nilai jual produk yang dipasarkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Unviersitas Sang Bumi Ruwa Jurai melakukan survey dan memberikan edukasi sekaligus pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi produk “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Agustus 2022-Februari 2023. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu terbitnya ketetapan halal untuk produk Cincau Hitam “Cincau Cincai” milik Bapak Zulkifli dari MUI Lampung.
Use of Online Dispute Resolution in Realizing Restorative Justice in E-Commerce Disputes Dwi Rizkia, Nanda; Hasriyanti; Winarsasi, Putri Ayi; Maulidiana, Lina; Hidaya, Wahab Aznul
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.1.9509.108-118

Abstract

This research aims to explore the potential for using Online Dispute Resolution as a tool in realizing restorative justice in e-commerce disputes. Through normative juridical research methods, with a statutory approach, this research analyzes secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that Online Dispute Resolution can be an effective tool in resolving e-commerce disputes quickly, cheaply and effectively without hampering the parties' business activities. The use of Online Dispute Resolution supports the principles of restorative justice by facilitating broader participation, effective communication, relationship maintenance, process efficiency, and empowerment of all parties involved, helping to create a space conducive to dialogue, understanding, and healing of relationships.
Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Kusuma, Pramana Adi; Maulidiana, Lina; Robianti, Masayu
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2424

Abstract

Salah satu permasalahan ini yaitu akibat hukum pengalihan masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk pada putusan menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan 1. Tergugat I (PT Toyota Astra Financial Services), dan 2. Tergugat II (Woto) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan Penggugat yaitu tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk adalah 1. Akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan   bermotor   kepada   pihak    ketiga    dalam    kredit    dengan    jaminan fidusia, 2 . Bagaimana proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, prosedur pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi observasi lapangan.Hasil penelitian menyimpulkan temuan dalam hasil akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk, yaitu 1. Dalam Kasus Posisi (Punda Mentum Peten’di) pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia terdaftar pada tanggal 23 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang secara e-court pada tanggal 24 November 2020, 2. Dasar Putusan (Posita) menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan penggugat
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Pertanahan Nasional Terkait Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah Prakasa, Nugraha Medica; Maulidiana, Lina; Abadi, Nikmat; Renaldy, Rendy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2599

Abstract

Land registration is a government task carried out in order to ensure legal certainty in the land sector (a "Rechts Kadastre" or "Legal Cadastre"). The purpose of land registration is stated in Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997. To achieve this orderly administration, every plot of land and apartment unit including transfer, encumbrance and write-off must be registered in Government Regulation Number 24 of 1997. Article 1 paragraph (20) states: "Certificate is a certificate of proof of rights as intended in Article 19 paragraph (2) letter c UUPA for land rights, management rights, waqf land, ownership rights to apartment units and mortgage rights, each of which has been recorded in the relevant land book. The method used in this research is a normative approach and a Socio Legal approach which originates from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed using qualitative analysis methods. The results of this research answer that the form of unlawful action by the National Land Agency regarding land ownership certificates based on Decision Number 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk is not carrying out community requests regarding Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration Article 57 paragraph (1) which explains that at the request of the right holder a new certificate is issued as a replacement for a certificate that is damaged, lost, still uses a blank certificate that is no longer used or that was not handed over to the auction buyer in an execution auction. Meanwhile, the analysis of the judge's considerations regarding unlawful acts by the National Land Agency regarding certificates of ownership of land based on Decision Number 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk is from a normative aspect because Certificate of Ownership Number 926/Kd, issued on May 9 1977, is located in Sukarame Village, Kedaton District, Bandar Lampung City with Measurement Letter Number 2931/1977 dated 7 February 1977 with an area of 8,400 (eight thousand four hundred) square meters in the name of Purwanto, which is a legal product of State Administrative Officials and is owned by the Plaintiff based on a gift from his parents.
PENGOLAHAN BUAH NANAS UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KPH WARGA TRANS DI DESA SUNGAI BESAR KABUPATEN KETAPANG Saefullah, Aep; As’ad, Ihwana; Maulidiana, Lina; Lidyawati, Anna; Lestari, Lilla Puji; Nurasiah, Nurasiah
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Mei-Agustus 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i2.3202

Abstract

This community service is part of the Team Based Project of the 2021 Independent Campus Young Fighters Program organized by the Ministry of Social Affairs in collaboration with the Ministry of Education and Culture, Research and Technology and the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The activity was carried out from November 15 to December 11, 2022 to four transmigration community groups consisting of 38 beneficiary families of the Family Hope Program (PKH) Sungai Besar Village, South Matan Hilir District, Ketapang Regency, West Kalimantan Province. The activity organizers consisted of 6 lecturers and 3 students of the Ministry of Social Affairs Merdeka Campus Young Fighters from various universities. The activity method is used by socializing pineapple fruit processing, training on marketing strategies for processed pineapple fruit products, pretest and post test and monitoring evaluation. The results showed that based on community service activities, this activity was significantly beneficial to residents. This program has opened up opportunities for residents to develop skills in processing available natural resources, such as pineapple fruit, into marketable products. The participation of Sungai Besar Village residents in the socialization of pineapple fruit processing is very positive and enthusiasm is high for this business development opportunity. Constraints encountered, (1) variations in participants' educational backgrounds and experiences led to differences in their speed and ability to understand the material. (2) Limited access to resources. (3) Use of technical language and terms in the materials. (4) time availability. (5) Concerns about business sustainability and economic risks were also raised. The 4P (Product, Price, Place Promotion) marketing training provided the importance of developing attractive products, appropriate pricing, efficient distribution strategies, and promotions that reach the target audience. This activity not only improves their ability in the technical aspects of product processing, but also in the business and marketing aspects that will help them earn wages or profits. This program not only provides new skills, but also encourages the economic independence of trans people. They become more productive, can utilize local potential, and contribute to the family and community economy. 4 Indicators of the program's success include the ability of residents, Sungai Besar Village becoming a tourist destination icon for pineapple processed souvenirs, increasing community income and utilization of peatlands into pineapple cultivation land
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PT. GANENDRA WIJAYA PROVINSI LAMPUNG Pamarto, Pamarto; Nadriana, Lenny; Maulidiana, Lina; Santina, Rika; Renaldy, Rendy
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.3305

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja pekerja outsourcing serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung tahun 2023 di RSUD Abdul Moeleok Lampung. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan masalah normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi kuesioner dan wawancara, serta analisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis, didapat Hasil Penelitian antara lain 1) Perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja tidak tertuang secara spesifik dalam bentuk tulisan pada Surat Perjanjian; 2) Seluruh pekerja outsourcing telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 3) Hak-hak pekerja outsourcing: Alat Pelindung Diri (APD), upah, tunjangan hari raya, jam kerja, cuti dan lain-lain telah di penuhi oleh PT. Ganendra Wijaya; dan 4) Pekerja outsourcing yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan PBI tidak bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU). Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain 1) perihal yang penting dan krusial, sebaiknya dituliskan dalam surat perjanjian kerja; dan 2) memberikan edukasi yang baik kepada pekerja outsourcing agar mereka yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersedia dialihkan menjadi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU)yang dibayarkan oleh Perusahaan.
THE IMPACT OF TECHNOLOGY AND SOCIAL MEDIA ON THE INCREASE IN DIVORCE CASES Nadriana, lenny; Idham; Maulidiana, Lina
Progressive Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v6i2.218

Abstract

This study examines the impact of social media on divorce rates in Bandar Lampung City. The phenomenon of social media and information technology has influenced the way people communicate, make friends, and establish romantic relationships. The problem in this study is why divorce can be caused by media use. This study aims to identify how social media plays a role in increasing divorce rates.This study uses a qualitative research method with a library study and case study approach. The study's results indicate that the development of social media impacts divorce rates and acts as a risk factor in marriage. It can trigger jealousy and distrust and cause disputes that lead to divorce. Social media has also become a means of online shopping and then online gambling, affecting economic factors that ultimately cause chaos and divorce.
Co-Authors Abadi, Nikmat Aep Saefullah Ai Sumirah Setiawati ainun desmarini Ali Sopian Arie Wahyu Prananta Aryani, Gustina Asyhamami, Naufal Fikri As’ad, Ihwana Bahril, Erdi Bambang Sugiharto Chatarina Umbul Wahyuni Chusnunia Chusnunia Dadang Komara Dewi , Ade Sandra Dinar Alqadri Dinar Citra Nawangsari Dwi Putri Melati Dwi Putri Melati Dwi Rizkia, Nanda Erdi Bahril F.S, Franyco Hendry Farhana Farhana Franyco Hendry F.S Hafiz, Wahyudin Hendarline Putera Hendra Setiawan Hendra Setiawan Hendri Darma Putra Hendriyan, Dery Henny Saida Flora Idham Idham Idham Idham Idham Ino Susanti Januri Juli Riswandar Kartadinata, Andriansyah Kumala, Brik Kurnia Indriyanti Purnamasari, Kurnia Indriyanti Kusuma, Pramana Adi Lathifah Hanum, Lathifah Ledi Vebriani Ledy Famulia Lenny Nadriana Lidyawati, Anna Lilla Puji Lestari Marina Pakaya Martina Male Maulana, Sandrik Puji Mirwansyah Mirwansyah Mirwansyah, Mirwansyah muhamad rusjana Muhammad Aria Wahyudi Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Naufal Fikri Asyhamami Nawangsari, Dinar Citra Nurasiah Nurasiah Pamarto, Pamarto Parlin Dony Sipayung Prakasa, Nugraha Medica Pramudita, Rika Pratiwi, Marlia Pujiati , Ani Putera, Hendarline Ratri Ciptaningtyas Rendy Renaldy Rika Santina Riski Syandri Pratama Riswandar, Juli Robianti, Masayu Salsabila Mareta Rizal Setia, Wahyu Darma Sri Panca Setyawati Sri Zanariyah Sufa, Siska Armawati Sulis Tia Ningsih Ted Zadmiko Tia Amelia Wahyudin Hafiz Widhiya Ninsiana, Widhiya Winarsasi, Putri Ayi Winarti, Wiwik Yoesry, Erni YULIANINGSIH, LILIK