Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.279
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Ius Constituendum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Progressive Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Paulus Law Journal Journal of Judicial Review SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Hukum Malahayati Journal Equity of Law and Governance Indonesian Community Journal Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Abdimas Le Mujtamak Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Abdi Akommedia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Medika: Medika E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Leges Privatae International Journal of Economics, Education, Law and Social Sciences (IJEELSC) Journal of Islamic Economy Leges Privatae Marwah Hukum
Lina Maulidiana
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Sosialisasi Pedoman Ideologi Pancasila Bagi Warga Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung: Socialization of the Guidelines of the Pancasila Ideology for the Residents of Rajabasa Subdistrict Bandar Lampung Maulidiana, Lina; Aryani, Gustina; Hendriyan, Dery
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 3 No. 2 (2023): Le MUJTAMAK 2023: Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jal.v3i2.759

Abstract

Warga di Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung mempunyai berbagai macam profesi seperti guru, pedagang, aparatur sipil negara. Mereka membutuhkan sosialisasi mengenai Pedoman Ideologi Pancasila atau yang lebih dikenal sebagai PIP. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota (DPRD Kota) Bandar Lampung secara teratur melakukan sosialisasi Pedoman Ideologi Pancasila. Tujuannya adalah agar masyarakat terutama di Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, guna menciptakan kehidupan bersama yang damai demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan yang dihadapi adalah pentingnya Sosialisasi Pedoman Ideologi Pancasila di masyarakat Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, karena sering terjadi konflik terkait suku, agama dan tindak kriminal. Metode yang diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah melalui ceramah dan diskusi dengan warga Kelurahan Rajabasaraya. Dari hasil kegiatan sosialisasi Pedoman Ideologi Pancasila dapat disimpulkan bahwa para pemuda, remaja dan warga setempat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Mereka juga mampu menyerap perubahan zaman dengan cepat, sehingga menerima sosialisasi Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) Winarti, Wiwik; Melati, Dwi Putri; Maulidiana, Lina; Santina, Rika
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 01 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i01.3937

Abstract

Narkotika dalam perkembangannya tidak hanya sebagai obat tetapi suatu kesenengan karena efek yang ditimbulkannya, oleh karena itu banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika, selain sanksi pidana juga ada sanksi berupa rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta menganalisis dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor : 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dan bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang. Selanjutnya, dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk terdiri dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.
ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN BUMDES Maulidiana, Lina; Kartadinata, Andriansyah; Aryani, Gustina
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25117

Abstract

Sungai Langka merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jumlah penduduk Desa Sungai Langka mencapai 5.974 orang.jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3.070 ( tiga juta tujuh puluh ) jiwa dan perempuan berjumlah 2.904 (dua ribu sembilan ratus empat ) jiwa. Mata pencaharian warga sungai langka bertani dan berkebun. Melimpahnya hasil bumi di desa tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik desa, Permasalahan yang ada di Desa Sungai Langka adalah bahwa pengelolaan badan Usaha Milik Desa kurang dikelola secara profesional yang terkait manajemen dan kurangnya inovasi untuk pengembangan usaha dan kesulitan pembangunan organisasi yang valid dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Solusi terhadap permasalahan yang ada di Desa Sungai Langka adalah pelaksana pengabdian melakukan edukasi mengenai pentingnya aparat desa dan warga masyarakat memahami aspek hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hasil yang ingin dicapai adalah warga di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dapat memahami proses membangun Badan Usaha Milik Desa yang kredibel dan mandiri agar dapat berkontribusi besar bagi pendapatan desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Target luaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa terbitnya artikel pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi Nasional
Case Study on Legal Arrangements for Sharia Peer-to-Peer Lending Financing Dr. Lina Maulidiana, S.H.,M.H; Lenny Nadriana; Rendy Renaldy, S.H., M.Kn.,C.P.Li.,C.P.Arb.,C.P.M.,C.P.C.; Loso Judijanto; Rika Santina, S.H., M.H
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6298

Abstract

The fintech business of peer-to-peer lending has experienced a period of considerable growth in recent years. However, it is still the subject of debate and controversy from the perspective of Sharia law. This article aims to analyze Sharia law on fintech peer-to-peer lending businesses, with a particular focus on usury and gharar banking. The methodology employed in this study is descriptive and analytical in nature. This entailed the collection of data from a range of sources, including literature, legal documents, and expert opinions. The findings indicate that the peer-to-peer lending fintech business can be classified as usury and gharar due to the implementation of several practices by the platform, including high interest rates and a lack of transparency regarding the associated risks. From the perspective of Sharia law, usury and gharar are prohibited, as they contravene the principles of justice and balance. Consequently, fintech peer-to-peer lending businesses must adhere to the tenets of Shariah law, such as abstaining from exorbitant interest rates and ensuring transparency regarding risks. In conclusion, fintech peer-to-peer lending businesses must be meticulously analyzed from the perspective of Shariah law to ensure their halalness in Islam. It is also imperative for the government and regulators to prioritize Shariah law aspects in regulating fintech peer-to-peer lending businesses
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA WANITA (TKI/TKW) PURNA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA KEDONDONG KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN BANDAR LAMPUNG Farhana; Lina Maulidiana
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 1 No. 1 (2021): Le MUJTAMAK 2021 : Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jal.v1i1.234

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari perspektif pembangunan berbasis masyarakat untuk mengubah knowledge, attitude dan practice. Langkah pertama dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran, antara lain melalui penyuluhan. Pemberdayaan TKI/TKW Purna dan keluarganya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan TKI/TKW Purna dan keluarganya, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul pada TKI/TKW purna berupa menganggur, konsumtif, kehilangan aset, dan kembali bekerja ke luar negeri dapat diatasi.
The Relationship Between Consumer Legal Literacy Level And Dispute Resolution Of Buy Now Pay Later Service Lina Maulidiana; Rendy Renaldy; Erni Yoesry
Leges Privatae Vol. 2 No. 3 (2025): OCTOBER-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/pkz6np60

Abstract

This study examines the relationship between consumers' level of legal literacy and the effectiveness of dispute resolution in Buy Now Pay Later (BNPL) services in Indonesia. The rapid growth of BNPL has expanded financial access but also generated legal issues such as unilateral contracts, personal data breaches, and unethical debt collection practices. Employing a normative juridical approach, this research analyzes relevant legislation, legal doctrines, and scholarly works, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, and OJK Regulation No. 22 of 2023. The findings reveal that the lack of consumer legal literacy is a major factor hindering effective dispute resolution, despite the existence of adequate regulatory frameworks. A synergistic approach combining regulatory reform and digital legal-literacy empowerment is essential to help consumers understand their rights, obligations, and available redress mechanisms. Strengthening legal literacy will enhance consumers' bargaining power and promote a fairer, more transparent dispute-resolution system in Indonesia's digital financial sector.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/PA.TnK) Arzety Sinaga, Putri Areta; Maulidiana, Lina
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6472

Abstract

Masa Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, yang tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, serta ak tivitas bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk sengketa. Sengketa ekonomi syariah dapat timbul dari beragam jenis transaksi. Mekanisme yang dikembangkan untuk memenuhi gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan agama tanjung karang dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan agama tanjung karang berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data hukum sekunder, primer dan tersier. analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Tanjung Karang berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2020/PA.TnK, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme ini mampu mewujudkan proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Use of Online Dispute Resolution in Realizing Restorative Justice in E-Commerce Disputes Nanda Dwi Rizkia; Hasriyanti; Putri Ayi Winarsasi; Lina Maulidiana; Wahab Aznul Hidaya
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.4.1.9509.108-118

Abstract

This research aims to explore the potential for using Online Dispute Resolution as a tool in realizing restorative justice in e-commerce disputes. Through normative juridical research methods, with a statutory approach, this research analyzes secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that Online Dispute Resolution can be an effective tool in resolving e-commerce disputes quickly, cheaply and effectively without hampering the parties' business activities. The use of Online Dispute Resolution supports the principles of restorative justice by facilitating broader participation, effective communication, relationship maintenance, process efficiency, and empowerment of all parties involved, helping to create a space conducive to dialogue, understanding, and healing of relationships.
Tanggung Jawab Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Terhadap Enaga Kerja Outsourcing : (Studi Putusan 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PNTjk) Tamara Putri Handayani; Lina Maulidiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6667

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya praktik sistem outsourcing yang berpotensi merugikan tenaga kerja, khususnya terkait kepastian status hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja. Dalam praktiknya, pekerja outsourcing sering mengalami pergantian perusahaan penyedia jasa secara berulang tanpa perubahan jenis pekerjaan dan tempat kerja, sehingga menimbulkan sengketa hubungan industrial antara tenaga kerja dan korporasi.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/PA.TnK) Putri Areta Arzety Sinaga; Lina Maulidiana
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6472

Abstract

Masa Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, yang tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis syariah, serta ak tivitas bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk sengketa. Sengketa ekonomi syariah dapat timbul dari beragam jenis transaksi. Mekanisme yang dikembangkan untuk memenuhi gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan agama tanjung karang dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan agama tanjung karang berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data hukum sekunder, primer dan tersier. analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Tanjung Karang berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2020/PA.TnK, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme ini mampu mewujudkan proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Co-Authors Abadi, Nikmat Adriansyah Kartadinata Aep Saefullah Ai Sumirah Setiawati ainun desmarini Ali Sopian Andrew Carlos Alamanzo Ani Pujiati Arie Wahyu Prananta Aryani, Gustina Arzety Sinaga, Putri Areta Asyhamami, Naufal Fikri As’ad, Ihwana Bahril, Erdi Bambang Sugiharto Chatarina Umbul Wahyuni Chusnunia Chusnunia Dadang Komara Dewi , Ade Sandra Diawati, Prety Dinar Alqadri Dinar Citra Nawangsari Dwi Putri Melati Dwi Putri Melati Dwi Rizkia, Nanda Erdi Bahril F.S, Franyco Hendry Farhana Farhana Farhana Franyco Hendry F.S Hafiz, Wahyudin Hasriyanti Hendarline Putera Hendra Setiawan Hendra Setiawan Hendri Darma Putra Hendriyan, Dery Henny Saida Flora Heriani Heriani Herni Setyawati Hidayani, Wuri Ratna Idham Idham Idham Idham Ino Susanti Januri Juli Riswandar Kartadinata, Andriansyah Kumala, Brik Kurnia Indriyanti Purnama Sari Kusuma, Pramana Adi Lathifah Hanum Ledi Vebriani Ledy Famulia Lenny Nadriana Lidyawati, Anna Lilik Yulianingsih Lilla Puji Lestari Loso Judijanto M Dani Al Bani Haqqi Marina Pakaya Martina Male Maulana, Sandrik Puji Mirwansyah Mirwansyah Mirwansyah, Mirwansyah muhamad rusjana Muhammad Aria Wahyudi Muhammad Lukman Baihaqi Alfakihuddin Muhammad Lutfi Muhammad Lutfi Nanda Dwi Rizkia Naufal Fikri Asyhamami Nawangsari, Dinar Citra Neni Iryani Nurasiah Nurasiah Nurdianita Nurhidayati Pamarto, Pamarto Parlin Dony Sipayung Prakasa, Nugraha Medica Pramudita, Rika Pratiwi, Marlia Pujiati , Ani Putera, Hendarline Putri Areta Arzety Sinaga Putri Ayi Winarsasi Ratri Ciptaningtyas Rendy Renaldy Rendy Renaldy, S.H., M.Kn.,C.P.Li.,C.P.Arb.,C.P.M.,C.P.C. Resy Nirawati Reva Adriana Rika Santina Rika Santina, S.H., M.H Rini Oktavera Riski Syandri Pratama Riswandar, Juli Robianti, Masayu Salsabila Mareta Rizal Setia, Wahyu Darma Siti Nurhayati Sri Panca Setyawati Sri Zanariyah Sufa, Siska Armawati Sulis Tia Ningsih Tamara Putri Handayani Ted Zadmiko Tia Amelia Trisnowati Josiah Ujang Bambang Adriyanto Wahab Aznul Hidaya Wahyudin Hafiz Widhiya Ninsiana Winarsasi, Putri Ayi Winarti, Wiwik Yoesry, Erni Yoesr