Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Journal Medical Informatics Technology Journal of International Multidisciplinary Research Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Landraad Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Scientiva: Journal of Society and Scientific Studies
Muhammad Haris
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia) Muhammad Haris
Jurnal Landraad Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : Jurnal Landraad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR PUYA MENGANDUNG EMAS DIDESA TELUK KEPAYANG Nur Azizah, Raudah; Rahmat Sholihin; Muhammad Haris
An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16 No. 2 (2023): An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Publisher : Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63216/annahdhah.v16i2.177

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli pasir tersebut mempunyai kendala yaitu emas yang ada didalam pasir tersebut tidak terlihat, tidak nampak, dan tidak diketahui ada atau tidaknya kandungan emas yang terdapat didalamnya, pembeli bisa saja mendapatkan keuntungan jika didalamnya terdapat kadar emas dan bisa saja rugi jika tidak terdapat kadar emas sama sekali. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas yang ada di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau secara umum merupakan penelitian studi lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis serta memaparkan keadaan yang terjadi pada transaksi jual beli pasir puya yang berlokasi di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli pasir puya yang mengandung emas. Adapun objeknya ialah pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir puya yang mengandung emas. Hasil penelitian dalam jual beli ini, objek yang diakadkan yaitu pasir puya yang sudah dimasukkan kedalam karung goni tanpa mengetahui jelas objek yang diakadkan, baik secara kualitas maupun kuantitas barang, sehingga objek yang diakadkan mengandung kesamaran atau ketidakjelasan barang dan menimbulkan kerugian salah satu pihak akibat objek akad tersebut. Akad yang digunakan dalam jual beli pasir puya yang mengandung emas ini yaitu akad langsung, tempat berlangsungnya jual beli pasir puya ini berada disekitaran tempat pendulang emas. Jadi jual beli pasir puya yang mengandung emas ini terdapat unsur ketidakpastian, tidak transparan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sehingga bisa menyebabkan kerugian disalah satu pihak. Dengan demikian praktik jual beli ini termasuk jual beli termasuk hukum jual beli gharar yang dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur gharar yang ringan.
PERAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN: STUDI KASUS DI KOTA BESAR M. Rizki Adi Pratama; Amelia Rahmaniah; Muhammad Haris; Annajiyah Mansyuroh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57441

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam penyelesaian sengketa konsumen di kota-kota besar di Indonesia. Fokus studi diarahkan pada efektivitas, mekanisme, dan kendala yang dihadapi oleh BPKN dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak BPKN, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPKN cukup signifikan sebagai lembaga advokasi dan rekomendasi kebijakan, namun keterbatasan kewenangan eksekutorial dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPKN menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa konsumen secara efektif. Kata Kunci: BPKN, sengketa konsumen, perlindungan hukum, kota besar, penyelesaian sengketa   Abstract This study aims to analyze the role of the National Consumer Protection Agency (BPKN) in resolving consumer disputes in major cities in Indonesia. The research focuses on the effectiveness, mechanisms, and challenges faced by BPKN in carrying out its functions. A qualitative approach was employed using a case study method conducted in Jakarta and Surabaya. Data were collected through in-depth interviews with BPKN representatives, business actors, and consumers. The findings indicate that BPKN plays a significant role as an advocacy and policy advisory institution. However, the lack of executive authority and the limited public understanding of BPKN's functions are key obstacles to effective consumer dispute resolution. Keywords: BPKN, consumer disputes, legal protection, major cities, dispute resolution
Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada Masjid di Kabupaten Balangan Muhammad Noor Ridani; Fajrul Ilmi; Budi Rahmat Hakim; Muhammad Haris
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16740

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk meneliti apakah masjid-masjid di Kecamatan Lampihong sudah menerapkan peraturan ini dengan tujuan membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat mengingat sudah lamanya peraturan tersebut disahkan melalui praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah yang biasa mereka laksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah dan penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 diterapkan pada masjid-masjid di Kecamatan Lampihong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah, adapun praktik kepanitiaan zakat fitrah ini biasanya mereka membentuk satu hari sebelum hari raya Idul Fitri untuk menerima zakat fitrah dari jamaah masjid tersebut, kemudian pada malam harinya akan disalurkan kepada para mustahik di sana, dan 4 masjid dari 6 masjid tersebut sudah terdaftar secara resmi sebagai Unit Pengumpulan Zakat pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Sehingga penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dirasa masih belum maksimal, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan sinergitas antara BAZNAS Kabupaten Balangan serta para pengurus masjid yang ada di tingkat kecamatan.
The Urgency of Intellectual Property Rights Protection in Efforts to Improve Community Welfare in South Kalimantan: Viewed from Legislation and Maqashid al-Syari'ah Dian May Syifa; Muhammad Rangga; Mayasari; Muhammad Haris
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.45

Abstract

Advances in information and transportation technology have occurred so rapidly that they have driven globalization in the field of intellectual property, as this requires protection of intellectual property rights. Intellectual property plays an important role in the economy of a country in realizing the welfare of a society. Through a juridical approach, this research is carried out by relying on reading materials in the form of books, scientific research journals and social realities that occur in society, so as to get answers to what is the formulation of the problem. In the context of South Kalimantan, all the efforts made by the Directorate General of Intellectual Property through its various programs, seen from 2019 until now are quite significant, and to realize the achievement of prosperity in society as the goals to be achieved in the concept of maqashid al-syariah, the role of all parties is needed. involved in the protection of intellectual property rights, including the public.
Perspective of Cappuccino Cincau Sellers on Trademark Rights in South Banjarmasin Sub-District Uswatun Hasanah; Hidayatul Husna; Dini Awwalia; Muhammad Noor Ridani; Muhammad Haris
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.46

Abstract

ABSTRACT The right to a trademark is a special right that has been granted by the state to the holder of a trademark that has been recorded within a certain period of time by using the trademark itself or allowing others or using the trademark. There are still many people who do not know the use of the right to trademark. Due to the limited extension activities and awareness raising from the authorities about the usefulness of intellectual property rights, especially the right to trademark, until the business people only know that trademark registration must be done with the payment of expensive and complicated in the management. Though the trademark is very important, the trademark is used for identity, legal protection, and distinguish the goods or services produced. This study uses empirical legal research methods. The results of the analysis obtained it turns out that there are still many Cappuccino Cincau entrepreneurs who have not registered the trademark. This is because the seller lacks understanding of trademark rights and the seller feels no need to register the trademark for reasons of time-consuming and complicated management. Keywords : Intellectual Property Rights, Trademark Rights, Entrepreneur Perspective. ABSTRAK Hak pada merek ialah hak khusus yang telah diberikan oleh negara pada pemegang merek yang telah tercatat dalam rentang waktu tertentu dengan penggunaan merek itu sendiri atau mengizinkan orang lain atau menggunakan merek tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peggunaan hak atas merek. Karena terbatasnya kegiatan penyuluhan dan peningkatan kesadaran dari pihak yang berwenang tentang kegunaan hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek, hingga para pelaku usaha hanya mengetahui bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan pembayaran yang mahal dan rumit dalam pengurusanya. Padahal merek sangatlah penting, merek ini digunakan untuk identitas, perlindungan hukum, dan membedakan barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam pengumpulan data pada percobaan ini memakai cara atau metode empiris danxkepustakaan. Hasil analisa yang diperoleh masih banyak penjual usaha Cappucino Cincau yang belum mendaftarkan mereknya. Hal ini dikarenakan penjual kurang memahami hak merek dan penjual merasa tidak perlu mendaftarkan mereknya karena alasan pengurusan yang memakan waktu dan rumit. Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Perspektif Pengusaha.
Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantukan Tanggal Kadaluwarsa Layli Nor Syifa; Muhammad Haris
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.424

Abstract

Abstract This research is motivated by the fact that many business actors in Banjarmasin City do not include expiration dates. Then the question arises how the role of Food and Drug Supervisors (BBPOM) as an institution that has the authority to supervise the circulation of packaged food products that do not include expiration dates. To be able to answer this, research was conducted on the Food and Drug Supervisor (BBPOM) of Banjarmasin City in supervising the circulation of packaged food products that do not include the expiration date. The research method used is empirical law with a side-legal approach. The location of this research is in Banjarmasin City. The data collection techniques are interviews and documentation studies. To analyze the data, it uses descriptive analysis. The findings of this study include, 1). The Center for Food and Drug Supervision (BBPOM) in Banjarmasin City has a supervisory role, namely, Pre Market (supervision before circulation) and Post Market (supervision during circulation), 2). Constraints in the implementation of the role of the Center for Drug and Food Control (BBPOM) due to limited human resources (HR) employees and a very large surveillance area. For business actors, there are still many who do not include expiration dates due to lack of information, minimal capital, the products they sell run out before the expiration date and the quality of the ink used is easily lost. Keywords: Food and Drug Administration (BBPOM), Packaged Food, Expiration date Abstrak Panelitian ini di latar belakangi banyak dari pelaku usaha di Kota Banjarmasin yang tidak mencamtumkan tanggal kadaluwarsa. Lalu memunculkan pertanyaan bagaimana peran Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga yang memiliki wewenang terhadap pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sisio-legal. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menganalisis data yaitu menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil temuan dari penelitian ini antara lain yaitu, 1). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banjarmasin memiliki peran pengawasan yaitu, Pre Market (pengawasan sebelum beredar) dan Post Market (pengawasan selama beredar), 2). Kendala dalam pelaksanaan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dan wilayah pengawasan yang sangat luas. Untuk pelaku usaha masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena kurangnya informasi, modal yang minim, produk yang mereka jual habis sebelum masa kadaluwarsa dan kualitas tinta yang digunakan mudah hilang. Kata kunci: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Makanan Kemasan, tanggal Kadaluwarsa
Upaya Preventif Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Penyuluhan Hukum Di SMA IT Assalam Martapura Yamani Naufal; Muhammad Haris; Muhammad Mustangin; Dian May Syifa
Journal of Society and Scientific Studies Vol 1 No 3: Desember 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva15

Abstract

Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai kenakalan remaja dan potensi terkena tindak pidana anak kepada siswa/i SMA IT Assalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai upaya preventif. Kenakalan remaja yang merupakan aset masa depan bangsa menjadi permasalahan aktual di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dengan munculnya arus degradasi moral yang dipicu antara lain oleh kemajuan teknologi dan ketidaksesuaian dengan norma sosial. Metode yang digunakan adalah Pengabdian Masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum, yang dilaksanakan secara tatap muka pada hari Selasa, 4 Februari 2024, di Aula SMA IT Assalam Martapura. Tim Penyuluhan terdiri dari Pamong dan Pembimbing Praktikum, serta 5 orang mahasiswa/i praktikum A, dengan peserta sekitar 30 orang siswa-siswi kelas 10 dan 11. Mekanisme kegiatan meliputi tahap persiapan dengan pembuatan spanduk, sesi pembukaan, penyampaian materi, dan sesi tanya jawab interaktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penyuluhan ini berhasil memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang serta tindak pidana anak sebagai bentuk kenakalan remaja yang lebih berat, yang merujuk pada perilaku pidana oleh individu di bawah 18 tahun. Para siswa aktif bertanya mengenai perbedaan keduanya dan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana anak. Novelty dari kegiatan ini adalah membagi jenis kenakalan remaja menjadi tiga (biasa, menjurus pada pelanggaran/kejahatan, dan khusus) dan menyasar langsung siswa/i sekolah menengah atas, dengan implikasi penting dalam memberikan bekal pemahaman hukum sejak dini di lingkungan pendidikan.  
Penerapan Akad Musyarakah Pada Pemilik Alat Tromol dan Pemilik Tanah Pertambangan Emas Agus Aditya Arisandi Saputra; Rabiatul Adawiah; Muhammad Haris
TAFAQQUH Vol. 8 No. 1 (2023): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/v67c6w60

Abstract

This research was conducted in Bungkuk Durian Village due to the presence of reserves of gold ore where there were nearly 23,227,517 tonness in South Kalimantan Provunce, one of which was in Bungkuk Durian Village, Batu Ampar District, Tanah Laut Regency. There are various ways to get the desired gold, one of which is by using a gold rock rolling tool or known as a drum tool. This research is a qualitative descriptive study using a case study approach with 6 research subjects consisiting of 2 drum equipment owners, 2 gold mining land owners and 2 subordinates or labor contractor. The research was carried out through observation, interviews, and documentation through the process of collecting data and analyzing the data with descriptive data analysis. The results of this study indicate that two groups led by the owners of drum tools where in the agreement was made verbally, before the agreement took place the parties already knew where the land was and what tools would later be used in grinding gold rock, is these collaborations the paties use cooperation contracts (musyarakah mudharabah) with different variastions or types. In addition, in the implementation of the cooperation contract there is a mistake in terms of practice where the loss should be borne jointly propotionally as long as the loss is not caused by the capital manager but what happens in the field is that the loss will only be borne by the owner of the equipment, regardless of sincerity. The owners of drum equipment because they have obtained permission from the land owner, so that this collaborative practice is categorized as syirkah fasid, namely syirkah namely one of the conditions is not fulfilled
Early Diabetes Detection Using Machine Learning Models: A Case Study from Indonesian Clinical Data Chairul, Yasrizal; Muhammad Haris
Journal Medical Informatics Technology Volume 4 No. 1, March 2026
Publisher : SAFE-Network

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37034/medinftech.v4i1.80

Abstract

Diabetes is a major health problem that can significantly reduce life expectancy and increase the risk of serious complications such as kidney failure, stroke, and cardiovascular disease. Therefore, early detection is essential to prevent the progression of the disease. This study proposes a machine learning-based approach for early diabetes detection using a private dataset obtained from RSUP Persahabatan General Hospital in Jakarta, Indonesia. The dataset consists of 501 patient records with clinical and laboratory features extracted from the hospital’s electronic medical record system. Several machine learning algorithms were implemented and compared, including Logistic Regression, Support Vector Machine, Random Forest, Decision Tree, Naïve Bayes, Extreme Gradient Boosting, Ensemble methods, and Artificial Neural Networks. Feature selection was performed using ANOVA, and hyperparameter optimization was applied using GridSearchCV to improve model performance. The experimental results show that the Artificial Neural Network model achieved the best performance with an accuracy of 0.86 (86%). Statistical analysis using logistic regression identified systolic blood pressure, diastolic blood pressure, age, HDL cholesterol, and leukocyte levels as the most significant risk factors associated with diabetes. These findings demonstrate the potential of machine learning techniques to support early diabetes detection using clinical data from Indonesian healthcare settings.
Co-Authors Agus Aditya Arisandi Saputra Akhmad Wafi Almejiem Aditya Wijaya Amelia Fatmawati Amelia Rahmaniah Annajiyah Mansyuroh Budi Rahmat Hakim Chairul, Yasrizal Dian May Syifa Dini Awwalia Fajrul Ilmi Fuad Luthfi Hidayatul Husna Layli Nor Syifa M. Rizki Adi Pratama Mayasari Miswari Miswari Muhammad Mustangin Muhammad Noor Ridani Muhammad Rangga Noor Fadela Noor Halimah Nor Annisa Nur Azizah Nur Azizah, Raudah Nurhalisa Rabiatul Adawiah Rahmat Sholihin Raudhatul Jannah Rizqa Ananda Siti Alpisah Siti Nur Annisa Syarif Hidayat USWATUN HASANAH Yamani Naufal