Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.594
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum PROSEDING SEMINAR UNSA RECHTSTAAT Mimbar Keadilan Badamai Law Journal Jurnal Privat Law Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Humanities and Social Studies jurnal ilmiah hospitality Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Kewarganegaraan Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Abdimas Indonesian Journal Media Bina Ilmiah International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) IIJSE Justicia Journal ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Putri Maha Dewi, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Hukum Sifat Indissolubilitas Perkawinan Katolik Terhadap Perceraian Menurut Pandangan Hukum Perkawinan Di Indonesia Bakdo Lasito Aji; Susilowardani; Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum sifat indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari presfektif hukum perkawinan di Indonesia. Dalam menganalisis permasalah tersebut penulis mengunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari presfektif hukum perkawinan di Indonesia bahwa dalam struktur hukum di Indonesia Dinas kependudukaan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri adalah pranata hukum yang berperan sebagai pelaksana dan penegak hukum perkawinan dan perceraian. substansi aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Budaya hukum yang berkembang di Indonesia mengenai perkawinan memperbolehkan adanya suatu perceraian sedangkan bagi masayarakat Katolik di Indonesia perkawinan yang bersifat indissolubilitas (tidak dapat diputuskan) oleh siapapun kecuali oleh kematian. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap meghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian di Indonesia antara hukum nasional dan hukum gereja Katolik ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap meghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Mengenai struktur substansi hukum perkawinan di Indonesia dalam perumusan undang-undang perkawinan di Indonesia perlu dibuat sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di semua elemen masyarakat Indonesia. Serta dalam budaya hukum menenai aturan yang sudah ada saat ini masyarakat Katolik harus mematuhi dan mentaati aturan hukum yang ada walaupun aturan tersebut bertentang dengan norma dan nilai perkawinan dalam ajaran Katolik. Mematuhi dan mentaati aturan hukum bukan berarti melanggar norma dan nila ajaran Katolik tentang indisolubiliotas Perkawinan tetapi dengan cara tetap menjaga kesakralan indisolubiliotas Perkawinan dan tidak mencoba untuk menuju kearah perceraian
Legal Implications of Electronic Contracts in Civil Law: A Case Study in the Digital Era Simamora, Pinta N. S.; Ginting, Grenaldo; Rantung, Cindy Mariam Magdalena; Kaunang, Pingkan Dewi; Dewi, Putri Maha
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 3 (2025): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i3.1272

Abstract

This study explores the legal implications of electronic contracts (e-contracts) within the framework of Indonesian civil law, emphasizing the challenges and opportunities presented by digital transactions in the contemporary marketplace. Utilizing a qualitative research methodology, data were collected through literature reviews, document analysis, and semi-structured interviews with legal practitioners, academics, and e-commerce representatives. The findings reveal three key themes: Legal Validity, highlighting issues related to authentication and evidence admissibility; Legal Clarity, underscoring the need for specific regulations governing e-contracts and emerging technologies like smart contracts; and Consumer Protection, addressing jurisdictional complexities and the necessity for enhanced consumer awareness. The study concludes that while Indonesia recognizes e-contracts as legally binding, significant gaps remain in the regulatory framework that must be addressed to foster trust and innovation in the digital economy. Recommendations include developing clearer regulations, improving authentication processes, and strengthening consumer protection laws. This research contributes to the ongoing discourse on electronic contracting in Indonesia, providing insights that are essential for stakeholders navigating the evolving landscape of digital transactions.
INTEGRASI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PROSES TRANSFORMASI IDE INOVASI DOING BUSINESS PRODUK EKONOMI SEKTOR INDUSTRI KREATIF Putri Maha Dewi; Supriyono, Supriyono
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 4: September 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i4.8575

Abstract

Kekayaan sumber daya alam telah menjadi dasar ekonomi Indonesia. Munculnya industri kreatif modren yang mendukung sektor ini, ekonomi kreatif dipacu bersama pemirikan kontemporer generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif juga mengalami eskalasi cepat. Peningkatan ini menghadirkan konsekuensi yang substansial terhadap kemajuan suatu ekonomi nasional serta diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas institusional. Salah satu metrik penting yang menentukan daya saing negara adalah mengoptimalkan keunggulan kompetitif, terutama dengan meningkatkan kemudahan berbisnis. Pendekatan yuridis mewujudkan serangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan mengamati dan menganalisis hukum serta elemen teoritis tentang asas hukum, sejarah, perbandingan, dan tingkat sinkronisasi dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, untuk memperkuat analisis, penelitian aturan hukum dan pengembangan ekonomi kreatif. Industri bisnis dalam pelaksanaan aktivitas tidak terlepas berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian komoditas yang mengandalkan pada ciptaan dan kreativitas memerlukan perluasan serta perservasi pengamanan hukum. Hal demikian dapat dicapai melalui kontribusi untuk pengembangan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun demikian, proses tersebut tidak berjalan secara optimal dalam praktik. Orang muda dan bisnis kecil yang belum memiliki izin biasanya adalah pelaku ekonomi kreatif. Akibatnya, dukungan pemerintah masih kurang. Begitu pula, konsumen dan dunia usaha terutama sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan penghargaan yang cukup untuk produk kreatif. Tantangan yang ada, penting bagi Indonesia untuk terus berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dapat menguntungkan semua lapisan masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan
EKSPLORASI FILOSOFIS MENGENAI DASAR PEMBUKTIAN HAK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA INDONESIA Supriyono, Supriyono; Putri Maha Dewi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 4: September 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i4.8582

Abstract

Di Indonesia, pemikiran filsafat hukum memiliki peranan krusial dalam proses legislasi dan penyusunan undang-undang., terutama dalam hal hak atas tanah. Karena tanah berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan penghidupan utama bagi masyarakat dan individu, tanah dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia yang esensial. Terdapat keyakinan bahwa tanah memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia dan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari interaksi antara manusia dan tanah. Filsafat ilmu hukum melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam situasi ini. Selain menjadi sumber daya, tanah menunjukkan nilai-nilai sub sosial, ekonomi, dan budaya bermasyarakat. Untuk menjaga hak milik tanah, ada undang-undang pendaftaran tanah karena tanah melambangkan martabat dan kehormatan pemiliknya. Hak atas tanah merupakan bagian hak yang sangat penting, yang dapat diperjualbelikan atau ditransfer melalui berbagai cara, seperti waris, hibah, atau jual beli. Pemegang hak atas tanah yang diperoleh sah dan dengan niat baik dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, peta dan daftar umum UUPA memiliki kekuatan pembuktian yang diakui melalui asas hukum. Fokus arah tujuan adalah memberikan pemahamn lebih lanjut hak kepemilikan tanah yang diatur oleh UU Pertanian
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE Margiyanti, Margiyanti; Putri Maha Dewi; Ashinta Sekar Bidari
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 9: Mei 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online di marketplace Shopee. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dalam jual beli online atau e-commerce melalui marketplace Shopee masih ditemui penjual yang cidera janji atau wanprestasi dengan disengaja maupun karena kelalaian. Wanprestasi yang sering terjadi seperti penjual lalai mengirimkan barang kepada konsumen tepat pada waktunya sehingga konsumen juga mengalami keterlambatan menerima barang tersebut, ada juga penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi barang yang dicantumkan di dalam deskripsi iklan, dan data pribadi pembeli yang diberikan kepada penjual guna keperluan transaksi. Karena transaksi jual beli online tidak mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal-hal seperti ini menimbulkan keresahan bagi pembeli. Oleh karena itu perlu aturan atau hukum sebagai perlindungan bagi konsumen. Jawabannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya kepastian hukum sebagai penjamin perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH UMROH HILAL AL KHAIR TOUR AND TRAVEL SUKOHARJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Anik Nursiti; Putri Maha Dewi
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 10: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh Biro Perjalanan Umroh bagi jamaah umroh Hilal Al Khair Tour and Travel Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo dalam penyelenggaraan ibadah umroh sudah sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu perlindungan hukum, keamanan, serta perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan serta kesehatan. Terkait dengan perlindungan hukum, pihak Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo terkait dengan tidak berangkatnya jamaah umroh dan pembatalan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo, maka biaya atau paket yang sudah dibayarkan oleh jamaah akan dikembalikan secara penuh atau full. Hal tersebut terlihat ketika terjadi pembatalan pemberangkatan jamaah umroh pada saat pandemic Covid 19 pada beberapa tahun yang lalu.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN KPRI PRASOJO DIKBUD SUKOHARJO Cahya Fitra Gemilang; Putri Maha Dewi; Desi Syamsiah
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 11: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted at KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo in connection with the legal review of the implementation of loan agreements. The problems raised are how to implement the loan agreement and the obstacles faced in implementing the loan agreement and how to overcome the obstacles. The research method uses an empirical juridical approach with data collection methods through library data and interviews or interviews and literature studies. Then the data is presented in the form of a description of information regarding the implementation of cooperative principles and obstacles in loan agreements at KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo. The data obtained will be analyzed normatively qualitatively. The research results obtained from the implementation of loan agreements at KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo by means of cooperative members only submitting collateral in accordance with the specified goods. Then the Savings and Loans Cooperative conducted a survey of cooperative members and approved the loan application that had been submitted. Settlement of disputes if members of the cooperative are in default, then the management of KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo will come to the members of the cooperative and ask about the problem of why the cooperative members are unable to pay their loans. The method used is persuasive and friendly, namely by providing concessions in repayment of loans rather than using the settlement method stated in the deed of agreement. The legal review of the implementation of loan agreements at KPRI Prasojo Dikbud Sukoharjo is regulated in the Civil Code Article 1754, Article 1313, Article 1320 of the Civil Code and in Law of the Republic of Indonesia no. 25 of 1992 concerning Cooperatives and Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
Law Enforcement in Resolving Trade Business Conflicts Hapriyanto, Aditya Restu; Dewi, Putri Maha
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 7 No 1 (2024): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v7i1.4564

Abstract

Law has a role in protecting the rights and interests of all parties involved in business, such as consumers and shareholders, as well as workers. The application of law in resolving business disputes allows parties who feel disadvantaged to obtain justice through a transparent and fair legal process. However, in practice, resolving business disputes is often complicated and expensive. Many companies choose to use arbitration or mediation as an alternative to traditional courts in resolving disputes. This research aims to determine the effectiveness of law enforcement in resolving trade business conflicts. The research used is an empirical legal research method using descriptive qualitative research. The results of this research show that commercial law plays an important role because it includes the rules and principles that govern business relationships, contracts, obligations, and the rights of the parties involved. In addition, parties involved in business disputes need to understand the negotiation, arbitration, and court processes and have a strong knowledge of commercial law so that business disputes can be resolved fairly and efficiently, which in turn will support healthy business growth and continuity.
Perlindungan Bingkai Fintech Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis Putri Maha Dewi Putri
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2022): Edisi Februari 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i1.55

Abstract

The development of innovative technology in the financial sector in Indonesia is now entering the stage of technological adaptation. This can be seen from the emergence of financial technology (FinTech). The Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ratified the regulation of peer-to-peer lending using FinTech through OJK Regulation Number 77/2016 on Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The purpose of this study is to understand the core concept of FinTech lending/peer-to-peer lending/online lending as a direct lending and borrowing service in rupiah currency between creditors and debtors based on Fintech. The results of the discussion show that Financial technology is the development of innovation and technology in the financial sector. Collaboration opportunities between banking and FinTech will be able to reach a wider community, especially for people who have difficulty accessing conventional finance services. After the ratification of the FinTech regulatory framework, it is important to do this as an effort to evaluate and improve banking performance, open up opportunities for wider banking and FinTech collaboration, and improve financial services in Indonesia to be more inclusive based on business law. Keywords: Legal Protection; Financial Technology; Business Law.     Perkembangan inovasi dan teknologi informasi, sektor keuangan di Indonesia kini mulai memasuki tahap adaptasi teknologi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya Financial Technology (Fintech). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan regulasi pinjam-meminjam menggunakan layanan Fintech melalui Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fintech lending/peer-to-peer lending/pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi Fintech. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Financial technology merupakan perkembangan inovasi dan teknologi dalam sektor keuangan. Peluang kolaborasi antara perbankan dengan Fintech akan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya untuk masyarakat yang sulit mengakses pembiayaan formal untuk memperbaiki maupun meningkatkan kinerjanya agar pelayanan jasa sektor keuangan mampu diakses oleh lebih banyak masyarakat. Setelah pengesahan regulasi bingkai Fintech, hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya evaluasi dan perbaikan kinerja bank, membuka peluang kolaborasi perbankan dan Fintech semakin luas, dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan di Indonesia agar lebih inklusif berbasis hukum bisnis.   Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Teknologi Keuangan; Hukum Bisnis.
CHALLENGES IN ENFORCING HATE SPEECH LAWS IN INDONESIAN POLITICS Diego Romario De Fretes; Asriadi Zainuddin; Darmawati; Muhammadong; Putri Maha Dewi
International Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Publisher : ADISAM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enforcing hate speech laws in Indonesian politics has posed significant challenges in the past. These challenges have impeded the effective implementation of legal measures designed to address hate speech and ensure a fair and inclusive political environment. One of the key challenges was the need for a clear and comprehensive legal framework. Historically, hate speech laws in Indonesia were criticized for being vague and open to interpretation, leading to inconsistent application and potential bias in enforcement. The absence of specific guidelines and criteria for identifying hate speech hindered the prosecution process. Political pressures and biases also posed significant obstacles to enforcing hate speech laws. The influence of political affiliations and interests often interfered with objective decision-making, leading to selective enforcement or leniency based on political considerations. This compromised the impartiality and independence of the enforcement process. Moreover, limited capacity and training among law enforcement agencies and judicial institutions created further hurdles. There needs to be more understanding of hate speech issues, lack of expertise in investigating and prosecuting such cases, and inadequate resources hampering the effective implementation of hate speech laws. These challenges in enforcing hate speech laws in Indonesian politics have hindered the protection of fundamental rights, fostered polarization, and undermined the inclusive nature of the political discourse. Addressing these challenges requires comprehensive legal reforms, capacity building for law enforcement and judicial institutions, and strategies that effectively tackle hate speech in the digital realm.
Co-Authors Abrori, Abrori Adhy Nugraha Aditya Restu Hapriyanto Agus Bambang Nugraha Aiman, Muhammad Alifia Wilandria Putri Andik Cahyo Wahyu Putra Pratama Anik Nursiti Arie Purnomosidi Arief Fahmi Lubis Ashinta Sekar Bidari Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Asriadi Zainuddin Bakdo Lasito Aji Bakdo Lasito Aji Berlian Sesaria Bidari, Ashinta Sekar Buana, Nimas Cahya Fitra Gemilang Cindy Mariam Magdalena Rantung Cindy Rantung Cut Fadhlan Akhyar Darmawati Darmawati Desi Syamsiah Diana Sukorina Diego Romario De Fretes Fatma Ayu Jati Fatma Ayu Jati Putri Fatma Ayu Jati Putri Febri Atikawati Wiseno Putri Fernando Aji Giyatmoko Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Grenaldo Ginting Greynia Mutiara Sari Hapriyanto, Aditya Restu Harjono Harjono Hartawati, A. Henny Saida Flora Herjuno Ariwibowo Arifin Herwin Sulistyowati, SH,MH Icha Hanifah Razzak Imam Hanafi Intizam, Ikhsan Irsan Rahman, Irsan Ismawati Septiningsih Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Itok Dwi Kurniawan Karmina Siska Karmina Siska Leo Mada Kusuma Lilik Warsito Margiyanti, Margiyanti Mayasari, Ana Muhamad Cahaya Qodri Muhammad Ismail Sholeh Muhammadong Muhammadong Musthofa Abdul Majiid Novita Alfiani Novita Alfiani Pambuko Bayu Laksono Pingkan Dewi Kaunang Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Dwi Kurniawan Restu Aji Mahendra Septiningsih, Ismawati Sri Mulyono Sumarna, Dadang SUMARWOTO Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. SUPRIYONO Supriyono Supriyono Suryani Intan Pratiwi Puwa Susilowardani Syamsiah, Desi Yudhi Widyo Armono Yuliana Saputri Yuniar Sabdaningtyas Zia Aftab