p-Index From 2021 - 2026
6.851
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

PENGARUH SELF-EFFICACY, KNOWLEDGE, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. FORE KOPI INDONESIA TBK Pranoto, Pranoto; Muttaqin, Ridlwan; Aryanti, Asti Nur
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 9 No. 1 (2026): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/8f311071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pengetahuan, disiplin kerja, dan efikasi diri terhadap kinerja karyawan di PT. Fore Kopi Indonesia Tbk. Penelitian ini memadukan teknik kuantitatif dengan metode survei. Untuk mengumpulkan data, staf operasional penelitian diberikan kuesioner untuk diisi. Instrumen penelitian dibuat menggunakan skala Likert dan telah melewati penilaian reliabilitas dan validitas. Dampak parsial dan simultan dari faktor independen terhadap variabel dependen dapat diuji menggunakan teknik analisis data yang dikenal sebagai regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri, disiplin kerja, dan pengetahuan semuanya memiliki dampak besar dan positif terhadap kinerja karyawan. Selain itu, ketiga elemen ini semuanya memiliki dampak simultan yang besar terhadap kinerja karyawan. Menurut temuan ini, karyawan dapat berkinerja lebih baik jika mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih besar, mempelajari lebih banyak tentang pekerjaan mereka, dan mempraktikkan disiplin kerja secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan daya saing bisnis di industri makanan dan minuman, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan manajemen dalam menciptakan strategi manajemen sumber daya manusia.
DARI INDUSTRI KE EKOSISTEM: EVOLUSI REGULASI PARIWISATA INDONESIA MENUJU KEBERLANJUTAN Wuntu, Gana; Pranoto, Pranoto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1321

Abstract

Penelitian ini mengkaji evaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan menganalisis urgensi penggantiannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Menggunakan pendekatan studi literasi kritis, penelitian ini mengidentifikasi gap implementasi UU 10/2009 dalam menghadapi tantangan pariwisata kontemporer seperti sustainable tourism, climate crisis, digital transformation, dan community empowerment. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU 10/2009 mengalami keterbatasan signifikan dalam aspek tata kelola destinasi terpadu, manajemen daya dukung lingkungan, insentif ekonomi untuk pelaku usaha, dan framework pariwisata berbasis masyarakat. UU 18/2025 hadir dengan paradigma baru yang mengubah konsep "industri" menjadi "ekosistem kepariwisataan" dengan penekanan pada quality tourism, regenerative approach, dan integrasi teknologi digital. Transformasi regulasi ini sejalan dengan tren global sustainable development goals (SDGs), khususnya target 8.9, 12.b, dan 14.7 yang menempatkan pariwisata sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan peraturan turunan yang komprehensif, penguatan kapasitas institusional di tingkat daerah, dan pengembangan sistem monitoring-evaluasi berbasis indikator keberlanjutan untuk memastikan implementasi efektif UU 18/2025.
DARI INDUSTRI KE EKOSISTEM: EVOLUSI REGULASI PARIWISATA INDONESIA MENUJU KEBERLANJUTAN Wuntu, Gana; Pranoto, Pranoto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1321

Abstract

Penelitian ini mengkaji evaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan menganalisis urgensi penggantiannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Menggunakan pendekatan studi literasi kritis, penelitian ini mengidentifikasi gap implementasi UU 10/2009 dalam menghadapi tantangan pariwisata kontemporer seperti sustainable tourism, climate crisis, digital transformation, dan community empowerment. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU 10/2009 mengalami keterbatasan signifikan dalam aspek tata kelola destinasi terpadu, manajemen daya dukung lingkungan, insentif ekonomi untuk pelaku usaha, dan framework pariwisata berbasis masyarakat. UU 18/2025 hadir dengan paradigma baru yang mengubah konsep "industri" menjadi "ekosistem kepariwisataan" dengan penekanan pada quality tourism, regenerative approach, dan integrasi teknologi digital. Transformasi regulasi ini sejalan dengan tren global sustainable development goals (SDGs), khususnya target 8.9, 12.b, dan 14.7 yang menempatkan pariwisata sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan peraturan turunan yang komprehensif, penguatan kapasitas institusional di tingkat daerah, dan pengembangan sistem monitoring-evaluasi berbasis indikator keberlanjutan untuk memastikan implementasi efektif UU 18/2025.
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN KURANG MAMPU Suraji, Suraji; Pranoto, Pranoto
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10144

Abstract

AbstractThis research proposed to identify consumer weakness in solving of dispute with businessman; identify and describe consumer effort in solving of dispute with businessman. It was empirical research which used qualitatively and descriptively method. This research used primary data perceived from interview result and secondary data perceived from act, literature, document and Lp2K’s brochure. Data collection was done by field observation and bibliography. And then, the datum would analyzed by qualitatively and interactively model. The result of the research showed some conditions influenced consumer weakness when faced businessman. Firstly, when faced businessman from State-Owned corporation and Local corporation: (1) because State-Owned corporation stronger than consumer; (2) State-Owned corporation and Local corporation always dodged to give compensation to consumer when they were loss out; (3) businessman was represented by their staff and could not make direct decision; (4) businessman always prolonged time to construct team for compensation investigation; (5) businessman usually recovery, continue and live on without give compensation according the agreement. Secondly, when faced private businessman: (1) businessman compensated lowest amount only; (2) businessman said that only their rule was obedient. consumer endeavor could run by two sides: Firstly, from consumer themselves: (1) improvement of legal communication among consumer; (2) improvement of legal understanding generally; (3) understanding of Consumerism Law. Secondly, influence of outsider: (1) legal extension; (2) talk show; (3) letters from readers; (4) consumer education; (5) seminar about consumerism law; and (6) press broadcast.Keywords: consumer endeavor, solving of dispute.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidakberdayaan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen dan brosur-brosur dari LP2K. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan konsumen tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku usaha. pertama, ketika berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah : (1) karena posisi BUMN lebih kuat dibandingkan dengan konsumen, (2) BUMN dan Perusda selalu berkelit untuk memberi ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, (3) pelaku usaha hanya diwakili oleh stafnya sehingga tidak berani memutus secara langsung, (4) pelaku usaha selalu mengulur waktu bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi, (5) pelaku usaha biasanya hanya sanggup memperbaiki, menyambung atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai perjanjian. Kedua, ketika berhadapan dengan pelaku usaha swasta : (1) pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin, (2) pelaku usaha berdalih bahwa aturan yang dibuatnya itulah yang harus dipatuhi. Upaya pemberdayaan konsumen dapat ditempuh melalui dua sisi, pertama, dari diri konsumen : (1) perlunya peningkatan komunikasi hukum konsumen, (2) peningkatan pemahaman hukum secara umum, (3) pemahaman Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kedua, pengaruh pihak luar : (1) penyuluhan hukum, (2) acara dengar pendapat (talkshow), (3) surat pembaca, (4) pendidikan konsumen, (5) seminar hukum perlindungan konsumen, dan (6) siaran pers.Kata Kunci : pemberdayaan konsumen, penyelesaian sengketa.
REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK Pranoto, Pranoto; Kusumo, Ayub Torry Satriyo
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8756

Abstract

Abstractof the Community Compliance of Paying Taxes. Taxes, based on Act no. 28 Year 2007 are compulsory contributions to the State which are indebted by individual or organization body, obliged based on Act, without any direct compensation, and spent by the state for the most prosperity of the community. There are a lot of the tax functions, such as infrastructure maintenance and education management. Thus, the augmentation of awareness in paying taxes can be done through the formal education. This research was an empirical research, using the primary and secondary data. The result showed that the State revenue can be increased from the taxes as one of it means. To be more effective, a bureaucratic reform on and contact center are made available. There is also a need to improve the awareness and willingness to pay taxes from the very beginning. It is proposed to elaborate the material of taxation in formal education curriculum to inculcate the awareness of paying taxes from the early stage. AbstrakPerhatian utama dari artikel ini adalah , Pertama , menggambarkan modernisasi pajak ; dan Kedua, membangun model Kepatuhan Komunitas Membayar Pajak . Pajak , berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pungutan wajib kepada negara yang terhutang oleh individu atau organisasi badan hukum , wajib berdasarkan Undang-Undang , tanpa kompensasi langsung , dan menghabiskan oleh negara untuk sebagian besar kesejahteraan masyarakat . Ada banyak fungsi pajak , seperti pemeliharaan infrastruktur dan operasi pendidikan . Dengan demikian , augmentasi kesadaran dalam membayar pajak dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris , dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa praktik modernisasi dan reformasi di bidang perpajakan. Hal ini didukung dengan pembangunan kurikulum yang meliputi soal perpajakan untuk pendidikan dasar dan menengah . Realisasi kesadaran untuk membayar pajak adalah tugas kolektif dari pemerintah , masyarakat , serta pemangku kepentingan terkait. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EMERGENCY CONTACT DALAM PINJAMAN ONLINE PEER TO PEER LENDING Okisari, Irma Nurul; Pranoto, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52755

Abstract

This article aims to examine the legal protection of Emergency Contacts in online credit transactions. This research is a normative legal research with a perspective which using primary and secondary legal materials. The data collection technique which is used in this study is an act and case approach. Data analysis in this study used systematic, grammatical and historical techniques. The legal problem that arises is how debt collector collect the debt when debt payment failure happened in online credit transactions carried out by debtors. Sometimes, billing method which is used are using harsh words even with intimidation, so that affecting Emergency Contacts. The problem solution of emergency contacts needs to be provided with legal protection both externally and internally
DAMPAK BAGI WANPRESTASI SEBAGAI AKIBAT DARI PERLUASAN MAKNA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Tirta, Adina Mutiara; Pranoto, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.58215

Abstract

This article aims to analyze about the effect of broaden comprehension of tort on breach of contract, hence it aims to give its explanation to public. This study uses doctrinal methods with the nature of prescriptive and applied research. The approach used is the statute approach and conseptual approach using sources in the form of primary and secondary legal materials. While some of legal materials collection technique in this research is by using the method of browsing through the internet media which is then followed by analysis techniques using grammatical and systematic interpretation techniques. The result of this study indicates that broaden of torts’ definition does affect breach of contract, it shows breach of contract is part of torts. It does indicate one who fails to take action of agreement could be considered as a violation of others’ subjective rights and violation of the norms.
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BATIK PADA PENGRAJIN BATIK GIRILAYU, MATESIH, KARANGANYAR Sholihah, Zuliana Ayu; Pranoto, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.58556

Abstract

Legal writing aims to find out the obstacles, solutions, implementation of trademark registration and legal protection among Girilayu Batik Craftsmen. The empirical research is descriptive in nature with the location of Girilayu village, Matesih district, Karanganyar regency. Data collection techniques used interviews and collection of legal materials. Qualitative data analysis techniques. The results of the study explain the obstacles for Girilayu Batik Craftsmen, namely non-normative barriers, the absence of information on brand rights and limited funds; normative barriers, long registration process. While the legal protection that the Girilayu Batik Craftsmen get is when they have registered and have issued a trademark certificate. Solutions for non-normative barriers, empowering SMEs of the Karanganyar Regional Government in the form of KI socialization, assisting the legalization of IP and brand consulting services. The solution to normative barriers is the revision of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications so that trademark registration is shorter.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP HAK EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA Saraswati, Safitri; Pranoto, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53167

Abstract

This article aims to knowing the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the executorial rights of fiduciary guarantees. This research is normative legal research or literature law research with a statute approach and a case approach. The nature of this research uses analytical descriptive, namely a method that serves to describe a picture of the object under study through the data that has been collected. The data used are secondary data. The technique used in the collection of legal materials in this study is to collecting or collect legal material and download legal material. This study uses the method of analysis of legal materials by interpretation.Based on this research, it is found that the existence of the Constitutional Court Decision Number 18/ PUU-XVII/2019 implications for the existence and executorial rights of fiduciary guarantees; debtors become more arbitrarily in using collateral and creditors will think again in providing loans with fiduciary guarantees.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH LEMBAGA GADAI SWASTA YANG BELUM MEMILIKI IZIN DI INDONESIA Remandha, Resti; Pranoto, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.58378

Abstract

This article aims to analyze and examine the legal protection for customers in pawn transactions by private pawnshops that do not have a license in Indonesia which is expected to provide insight for the wider community. This research is a prescriptive normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. While the data collection technique in this research is by using the method of browsing through the internet media which is then followed by analysis techniques using grammatical, historical, and systematic interpretation techniques. The results of this study indicate that the legal protection obtained by customers who use pawn transactions at private pawn institutions that do not yet have a permit is based on the agreement made by the pawning institution with the customer itself. Although they do not get protection from the Financial Services Authority as the supervisor of the pawning institution, customers get legal protection based on the laws in force in Indonesia. If the customer is harmed due to a default or unlawful act committed by the private pawnshop, the customer has the authority to file a lawsuit to the local District Court and if there are criminal elements such as fraud or embezzlement, the customer can also report the act to the Police. Thus, customers have legal protection and legal certainty to achieve justice.
Co-Authors Abu Masykur Achmad Chaerul Muslim Adi Saputra, Fuad Afriadi, Fiqih Aji Suraji AL. SENTOT SUDARWANTO Ali Akbar Amilla, Agustin Kinthan Anang Ansyori Andyko, Mohammad Ari Handono Ramelan Arifin, Achmad Saiful Ashadi Asti Nur Aryanti Ayub Torry Satriyo Kusumo Bambang Djatmiko Bambang Revantoro, Nemesius Bambang Supriyanto Boedi Rahardjo Boedya Djatmika Calvin Oktaviano Adinugraha, Calvin Oktaviano Chyntia Damayanti Darmanijati, Maria Roosa Srah Desi Suci Handayani Dian Endah Kusuma Astuti, Dian Endah Dwijaningtyas, Srinata Evi Widowati Galih Syahdandi, Alviando GULO, Sokhimano Haniek Listyorini Harlita Harlita HARRIS, Erna Haryono Haryono Henri Siswanto Hilda Yuwafi Nikmah Ibnu Rois Ika Salsabila Nurahida Inayati Inayati ITOK DWI KURNIAWAN Kukuh Tejomurti, Kukuh Kundori Kurniawan, Eka Yudha Kurniawaty, Erlita Kusnul Khotimah LAHAGU, Agusman Lahagu, Aristo LEDEWARA, Kornelia Esyi Livansyah, Angel Maharditya, Winda MAULIDHIYA, Adisti Muhadisin, Muhadisin Muhammad Aris Ichwanto Mulyanto Mulyanto Mundilarno Mundilarno, Mundilarno Muttaqin, Ridlwan Najib Imanullah, Najib Najmuddin, Najmuddin Nina Mistriani Novina Eky Dianti Nur Amin Solikhah, Nur Amin Nurdina prasetyo Okisari, Irma Nurul Pati, Umi Khaerah Prabowo Prabowo Prabowo, Setyo Prabowo, Setyo Pramesty, Dihar Alfian Prihanandya, Rania Satwika Putri Pujiyono Pujiyono Putri, Lailvie Cahyaning Remandha, Resti Rochman, Salamur Rudi Prasetya Timur Saputra, Jumadil Saraswati, Safitri SARUMAHA, Kasdim Sauzan Vidya Rastratama Mitra Sholihah, Zuliana Ayu Siswahyudi, Dwi Slamet Santosa Soehari, Hartoyo Sri Budiastuti SUBARA, Ari Sukrisno, Sukrisno Sunarto Sunarto Supriyanto, Sapto suraji suraji Syaputra, Mei Dian Tirta, Adina Mutiara Tri Martini Triana Kusumaningsih Trisnanda, Raviendo Utama, Putri Indrawati Viola Malta Ramadhani Vita Ayu Kusuma Dewi Waruwu, Agustinus Wicaksono, Mochammad Hendy Wijanarko, Yudistiar Wintara, Jane Ayu Wuntu, Gana Yulianti, Monica Zakki Adhliyati, Zakki Zamzami, R. Mohd.