Articles
Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Fitriyah Fitriyah
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.245 KB)
|
DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.1-17
Pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-Xlll/2015 sebagai pem-batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di pilkada setelahnya. Selain karena hambatan regulasi yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, maraknya calon yang berlatar belakang dinasti terindikasi adanya masalah di partai politik dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana partai-partai politik melaksanakan proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada yang ikut menyuburkan politik dinasti. Artikel ini menggunakan data dari studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti.
CARA KERJA POLITIK UANG (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)
Fitriyah Fitriyah
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1040.259 KB)
|
DOI: 10.14710/politika.6.2.2015.101-111
This study intends to explain the practices of money politics in local elections (Pilkada) and village head elections (Pilkades) in Pati regency using qualitative approach. Three people whose deep political knowledge and experience in both elections were purposively selected as informants. Data were collected by in depth interview and then qualitatively analyzed. The results showed that there were similarities of money politics in both Pilkada and Pilkades, including when the money was distributed and who were in charge as field operators, which were campaign staffs. A clientele relation was found inside the campaign staffs network. Money politics were abundant because of permissive votersKeywords: Pilkada, Pilkades, money politics
Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung
Fitriyah Fitriyah;
Laila Kholid Alfirdaus;
Dzunuwanus Ghulam Manar
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.1-10
Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang Pemilihan Gubernur 2018, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung. Sebagaimana diketahui, partisipasi politik dalam pemilu sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS). Tingkat partisipasi politik ini seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu, dimana makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu dianggap semakin legitimatif. Pemilih muda dan pemilih pemula dalam kajian partisipasi politik saat ini semakin mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuan politik di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamikanya di lapangan, dan bagaimana para pemilih muda memiliki persepsi tentang kandidat dan pemilu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemilih muda skeptis terhadap politik, pemilu dan kandidat, walaupun mereka bukan warga negara yang pesimis. Mereka tetap anti-hoaks, meskipun juga ada sebagian yang menoleransi politik uang. Kelompok muda ini juga terbuka dengan berbagai program pendidikan politik dan masih memiliki harapan terhadap hasil pemilu yang transformatif.
KOMPLEKSTIFITAS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF GENDER
Andi Harisa Pane;
fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang harus ditangani dengan cara serius pula, adanya pandangan yang bias gender terhadap korban kekerasan perempuan semakin membuat korban tidak mampu untuk berdaya memperoleh hak-haknya. Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah yang berada di Provinsi Aceh masih memiliki tantangan yang kompleks karena masih banyaknya melekatnya budaya patriarki di berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat karena adanya penafsiran agama yang bias, adat istiadat yang menempatkan posisi perempuan tidak berdaya dan masih banyak ketidak pedulian oleh masyarakat akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Berangkat dari fenomena tersebut penangan yang semata-mata dari institusi yang berwenang saja tidak akan mampu menyelesaikan penangan kekerasan terhadap perempuan, melainkan harus dilihat pokok permasalahan secara lebih kompleks baik itu dari sektor pemerintah, masyarakat maupun ranah yang lebih privat atau domestik dengan menggunakan perspektif gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Hasil Penelitian menunjukan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah tidak terlepas dari mengakarnya cara pandang patriarki dalam adat gayo yang diyakini oleh masyarakat, ketidak pedulian masyarakat akan pentingnya penangan kekerasan terhadap perempuan, serta kekerasan lebih banyak terjadi di ranah keluarga sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh pemerintah karena korban kerap mendapat ancaman jika dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk terus berjuang menangani kekerasan terhadap perempuan dilihat dari perspektif gender di tengah tingginya angka kekerasan perempuan serta budaya masyarakat yang patriarki yang masih mengakar
SOSIALISASI PEMILU OLEH RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DI PILKADA KOTA SEMARANG 2020
Muhammad Lutfhi Raihan;
Fitriyah - -;
Pudji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini membahas sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat disabilitas diPilkada Kota Semarang 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah KPU Kota Semarang sudah memperhatikan hak pilih yang dimiliki oleh penduduk disabilitas di Kota Semarang. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana KPU Kota Semarang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas di era pandemi Covid 19. Karena Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 dilaksanakan di tengah keadaan Covid 19. Sehingga penelitian ini juga akan meneliti bagaimana relawan demokrasi mampu menjangkau para masyarakat disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat marginal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan Purposive sampling. Sebagai data pendukung peneliti memakai data sekunder yang berupa laporan, arsip, serta teks lainnya yang ada di KPU Kota Semarang ataupun yang dapat membantu meyelesaikan proses penelitian skripsi. Adapun analisis data dimulai dari pengumpulan data yang menggunakan teknik triangulasi atau banyak sumber data setelah itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam kondisi pandemi covid 19 KPU Kota Semarang dapat melakukan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat Kota Semarang. Tentunya sosialisasi yang dilaksanakan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan terdapat beberapa sosialisasi yang dilaksanakan secara daring. Akan tetapi untuk sosialisasi kepada basis pemilih disabilitas dilakukan secara luring dan diserahkan seluruh kepada PPK serta Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat disabilitas akan tetapi PPK sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap basis pemlih disabilitas. Selain itu sosialisasi yang dilaksanakan oleh relawan demokrasi masih belum maksimal karena kendala waktu dan sumber daya yang kurang mencukupi. Dari pemilih disabilitas sendiri yang ingin menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan masih menemukan berbagai kendala di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
REKRUTMEN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
Riana Widi Safitri;
Nur Hidayat Sardini;
Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Proses rekrutmen anggota KPU selalu menarik perhatian publik karena penyelenggara pemilu menjadi representasi dari pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Proses rekrutmen KPU dipengaruhi oleh dua faktor yang sangat strategis, dua faktor itu adalah proses rekrutmen dan profil tim seleksi (Timsel). Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 akan berakhir periode atau purna pada 24 September 2018. Dengan demikian, maka perlu dilakukan Rekrutmen Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2018-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu tim seleksi dan calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan mekanisme dan proses rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 yang melibatkan Timsel dalam proses tahapan seleksi administrasi, tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT), tes kesehatan, tes psikotes, dan tes wawancara termasuk dalam kategori rekrutmen terbuka yang dilakukan secara ketat dan transparan demi mendapatkan anggota KPU yang memiliki kredibilitas dan berkompeten. Tim Seleksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses rekrutmen, mereka dituntut untuk bekerja secara independen untuk menghindari segala tuduhan keberpihakan pada salah satu calon.
PERAN PERWARIS DALAM AKSES BANTUAN SOSIAL COVID-19 KELOMPOK TRANSPUAN DI KOTA SEMARANG
Amelia Friska Cahyani;
Fitriyah - -;
Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Sebagai bagian dari masyarakat terdampak Covid-19 secara ekonomi, kelompok transpuan berhak menerima program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun posisi transpuan sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat memengaruhi akses atau kemampuannya memperoleh manfaat atas program bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19. Sebagai organisas resmi kelompok transpuan di Kota Semarang, Perwaris merupakan kelompok kepentingan yang mewaliki transpuan dalam kebijakan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Perwaris sebagai kelompok kepentingan dalam akses bantuan sosial Covid-19 kelompok transpuan di Kota Semarang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok transpuan kesulitan mengakses program bantuan sosial Covid-19 pemerintah. Namum kelopok transpuan berhasil mengakses program Bantuan Sosial Covid-19 Swasta yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Dalam hal ini, Perwaris sebagai kelompok kepentingan yang mewaliki kepentingan transpuan di Kota Semarang berhasil mempengaruhi proses pembuatan keputusan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta. Beberapa faktor utama yang mendorong pengaruh Perwaris dalam kebijakan anntara lain yaitu relasi sosial, kekuatan organisasional, dan watak dan gaya dari kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 Swasta
PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PEREMPUAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Neilla Qurota A’yumn;
Yuwanto - -;
Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender. Serangkaian perencanaan anggaran responsif gender dinilai dapat menyelesaikan permasalahan gender dalam masyarakat, yang mana anggaran dapat dialokasikan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Permasalahannya adalah masih banyak ditemui fenomena ketidaksetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai keterwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan maka pemahaman mengenai anggaran responsif gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui pemahaman, keterlibatan emosional, dan penilaian mengenai perencanaan anggaran responsif gender. Untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran responsif gender, keterlibatan emosional sebagai sesama kaum perempuan dan penilaian program dan kegiatan. Namun terdapat faktor penghambat seperti adanya anggota DPRD Perempuan yang belum memahami secara penuh konsep perencanaan anggaran responsif gender, direkomendasikan partai politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota DPRD melalui sekolah politik dan pelatihan perihal isu gender
PROBLEMATIKA EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU
Muhtar Muhtar;
Nur Hidayat Sardini;
Fitriyah Fitriyah;
Wahab Tuanaya
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 3 No 2 (2022): Government Making : Desa, Adat dan Transformasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47431/governabilitas.v3i2.220
The existence of traditional village government eroded during the New Order era with the implementation of Law No. 5 of 1979 which made village administration uniform throughout Indonesia including Maluku Province. In the reform era and after that, there was a shift in power from centralization to decentralization in the form of changes in regulations until the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The issuance of the Village Law has implications for the government's recognition and respect for the rights of traditional communities. However, this later became an obstacle to the birth of a definitive government in traditional villages/traditional villages in Maluku because it was related to the leadership problem of traditional village or customary land administration. The problem is related to the matarumah parentah or clan who has the right to lead the customary land as a King who is appointed through customary deliberations by the Negeri Saniri Institution. This problem is still a serious problem because it often creates horizontal conflicts. By using a qualitative-descriptive research method to answer how problematic the existence of traditional government leadership in Maluku Province is, the research results contain a number of findings. First, Matarumah Parentah is a symbiosis of customary inheritance. Second, there is a conflict of interest in the election and determination of the definitive head of government (king). Third, musyawarah negeri saniri becomes an arena of conflict of interest. Fourth, the existence of customary government can still be found in several places in Maluku, such as Buru District and the Kei Islands.
Gotong Royong Culture as an Alternative to Political Funding in Local Election
Siti Fatimah;
Kushandajani Kushandajani;
Fitriyah Fitriyah;
Muhammad Adnan
Journal of Governance and Public Policy Vol 10, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgpp.v10i1.16816
This research seeks to explore the phenomenon of gotong royong in political funding, which occurred in several districts/cities in Central Java during the election momentum used as one of the political funding strategies. This study uses the concept of campaign funds, and campaign expenditure as an analytical tool. Political funding has an important role because it intersects with many aspects of political activity. Indonesia as a pluralistic and multicultural nation has a variety of local wisdom, one of which is the culture of gotong royong. Especially, practices in the context gotong royong that occurred in Central Java's based political funding of Pilkada, which used as case study in this research. It can be optimised in social terms, and also in the political context. The result of this research is an alternative to political funding that raises public confidence to revive the values of gotong royong culture in building a more established democratic society. Based on the case studies studied, local wisdom-based election political funding alternatives were identified based on several factors. The first factor is building sustainability from the cultural value of gotong royong. Second, through cultural values that are built and then supported by mutual understanding communication among existing stakeholders to strengthen and preserve local wisdom-based political funding. Thirdly, it forms the political awareness of the community, the political awareness of the community that is formed will support candidates who really have the competence to solve regional problems. This research uses a descriptive qualitative approach by observing the dynamics of gotong royong culture as an alternative to political funding which makes this study interesting to be researched more deeply.