p-Index From 2021 - 2026
10.97
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humaniora FORUM JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE JPW (Jurnal Politik Walisongo) Journal of SouthEast Asian Human Rights Journal of Governance and Public Policy QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesian Journal of Religion and Society Jurnal Pemerintahan dan Politik SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Jurnal Trias Politika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Journal La Sociale Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Vokasi NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Ethics and Law Journal: Business and Notary Journal of Law and Social Politics Greenation International Journal of Law and Social Sciences Journal of Global Legal Review Khazanah Sosial
Claim Missing Document
Check
Articles

Fulfillment of women's political rights through mainstreaming gender quotas in Election Supervisory Board Muharam, Ricky Santoso; Pradhanawati, Ari; Fitriyah, Fitriyah; Supratiwi, Supratiwi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2023): (December 2023)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v13i3.12691

Abstract

This study examines women's political representation as election supervisors, the rules regarding women's representation in accordance with the regulations of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections have not been able to run well. This study uses qualitative research by making observations in the recruitment process of the Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia and the affirmation quota of women as election supervisors in Election Supervisory Board, Yogyakarta Special Region Province. This study aims to see the application of regulations on the general election law on women's representation and its application in the recruitment process of election supervisors that accommodate women's representation. This finding shows that there is still a gap in women's representation in election supervisory institutions where the rules regarding 30 percent female representation have been very clearly regulated. Evaluation of these findings requires a policy of changing regulations that regulate sanctions for non-fulfillment of women's representation as one of the solutions to fulfill women's gender kouta as female supervisors. The conclusion of this study is that there are several factors that hinder the fulfillment of women's political rights such as, a wrong understanding of political gender, the risk of becoming a very large election supervisor, socialization of selection that is not right on target and the competence of prospective candidates who lack knowledge about elections.
Analisis Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kampar Ilham Yuri Nanda; Yahya, MHD Rafi; Fitriyah; Teguh Yuwono
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.168

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat menyikapi kasus Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang mengkonsepkan kebijakan physical disntancing atau pembatasan sosial berskala besar baik dipusat maupun daerah. Masalah difokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar dalam menangani kasus Covid-19. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Jeff dan Shah dari teori ini akan dapat dilihat bagaimana perspektif masyarakat atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dan data-data dikumpulkukan melalui penyebaran kuesioner atau angket dan diperkuat oleh wawancara dari skateholder serta dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat reaksi Kabupaten Kampar kurang setuju dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ketidak setujuan masyarakat Kabupaten Kampar didominasi pada rentan usia 30 tahun ke bawah yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesehatan yang didasari dengan rasa egois serta temuan ini melihat reaksi publik yang menuai kritikan yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kampar karena masih dianggap menjadi batasan bagi masyarakat yang menghambat perekonomian, pendidikan
KEMELUT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 (STUDI SENGKETA HASIL PILKADA KOTA TEGAL TAHUN 2018) Suci, Annisa Rahma; Sardini, nur hidayat -; -, fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kemelut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal tahun 2018 yang menimbulkan sengketa hasil pemilihan antara pasangan calon Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum dan pasangan terpilih, Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi. Konflik ini dipicu oleh selisih suara yang sangat tipis, yaitu 0,23%, serta dugaan pelanggaran administratif, praktik politik uang, hingga rehabilitasi Ketua KPU Kota Tegal tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan konflik dipengaruhi oleh kelemahan pengawasan penyelenggaraan Pilkada karena masih bersifat ad hoc, inkonsistensi kinerja KPPS selaku administrator utama Pemilu, serta ketidakmampuan mengelola bukti dari Pihak Pemohon. Kelemahan ini yang mengakibatkan Pemohon menganggap penyelenggaraan Pilkada Kota Tegal tahun 2018 dilaksanakan secara „asal-asalan‟. Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menolak gugatan karena ketidakjelasan isi permohonan (obscuur libel). Penerapan Sistem Keadilan Pemilu secara profesional dan transparan diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Langkah strategis edukasi pemilih yang inklusif, pengawasan partisipatif, dan penguatan integritas kelembagaan menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi secara substantif
PENGARUH PROSES PSIKOLOGI TERHADAP PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI KOTA SEMARANG Ramadhana, Aditya Yuda; -, supratiwi -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian mengenai perilaku pemilih tidak akan pernah bersifat final karena karakter dan perilaku manusia yang terus berubah. Terlebih saat ini informasi mengalir dengan cukup berlimpah dan berlangsung sangat cepat dengan adanya internet yang berimplikasi pada ranah pemilu untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruhnya. Sementara itu, Generasi yang lahir saat ini disebut sebagai Generasi Internet (Net Generation). Generasi ini muncul sebagai generasi yang memiliki hak suara atau sebagai pemilih pemula pada penyelenggaraan pilpres tahun 2024. Dengan menggunakan 720 sampel, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana kecenderungan perilaku pemilih dari sisi psikologis yang diakibatkan oleh perkembangan digital yang cukup pesat. Dikarenakan psikologi pemilih yang dimaksud oleh penelitian ini adalah sebuah proses sosialisasi yang berlangsung, maka variabel yang digunakan adalah informasi politik (terutama dari media sosial) dan figure/citra kandidat. Adapun basis penelitian ini berfokus di Kota Semarang selaku kota dengan IKP (Indeks kerawanan Pemilu) tertinggi di Jawa Tengah dengan menggunakan teknik analisis data Regresi Logistik Biner (Binary Logistic Regression Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan dari informasi politik dalam menciptakan persepsi terhadap kandidat. Semua indikator turunan menunjukkan menerima hipotesis. Artinya terjadinya perang narasi terutama di media sosial yang berimplikasi dari informasi-informasi yang diterima oleh pemilih pemula secara signifikan mampu mempengaruhi persepsi mereka terhadap kandidat, yang kemudian mempengaruhi perilaku memilih mereka melalui identifikasi terhadap kandidat.
Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Presiden (PILPRES) Tahun 2024 di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Palupi, Ivodia -; -, fitriyah -; Sardini, nur hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Money politics is a phenomenon that often occurs in the context of general elections, including in the 2024 Presidential Election (Pilpres). In this research, the author examines the practice of money politics carried out by the presidential candidate success team in Widodaren Village, Petarukan District, Pemalang Regency. This research aims to understand how these practices influence people's choices and local political dynamics. The practice of money politics is carried out with various strategies aimed at: attract attention and support from voters. Successful teams seek to influence voter decisions through various means, including giving money, goods, or attractive promises. This research also highlights the factors that influence the occurrence of money politics, as well as the actors involved in this practice.Through a qualitative approach, the author collects data from various sources, including interviews with voters, direct observation, and document analysis. The data obtained was then analyzed to provide a comprehensive picture of the practice of money politics in the region. It is hoped that this research can contribute to understanding the impact of money politics in general elections. The research results show that money politics has a significant influence on people's choices in Widodaren Village. People tend to vote for candidates who provide rewards, even though they realize that this practice is unethical. These findings emphasize the need for efforts to increase public awareness about the negative impact of money politics and the importance of integrity in the general election process
POLITICAL POLARIZATION IN THE 2024 LOCAL ELECTIONS: AN ANALYSIS OF ITS IMPACT AND IMPLICATIONS FOR LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA Muhtar, Muhtar; Setiyono, Budi; Fitriyah, Fitriyah; Sardini, Nur Hidayat
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 1 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) January
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i1.58474

Abstract

Regional head elections (Pilkada) are a crucial moment in Indonesia’s political dynamics, but in 2024, political polarization reached its peak, causing significant impacts on local democracy. This study aims to investigate the phenomenon of political polarization in the 2024 regional elections and analyze its implications for the sustainability of local democracy in Indonesia. Through a mixed approach that combines qualitative and quantitative analysis, this study attempts to understand the root causes of political polarization, measure the level of polarization in different regions, and evaluate the resulting political consequences. Political polarization in the context of the 2024 regional elections reflects the increasing tension between different political parties, especially in terms of ideological conflicts and differences in political views. It is influenced by factors such as national polarization, local political dynamics, and the increased use of social media as a tool to amplify divisive political narratives. The results show that political polarization in the 2024 local elections has far-reaching impacts on local democracy, including decreased public political participation, heightened political tensions, and the risk of social conflict that could potentially undermine political stability. The long-term implications of this political polarization highlight the need for appropriate measures to strengthen local democracy and rebuild public trust in the political process. In this context, efforts to promote inclusive political dialog, improve people’s political literacy, and reduce excessive political tension are crucial to maintaining the health of local democracy in Indonesia. Only with these measures can local democracy develop positively and embody strong and inclusive democratic principles amidst complex political dynamics.
Analysis of the Role of Women's Movement in Overcoming Female Genital Mutilation in Order to Promote Change in Africa Reditania, Zilda Clarita; Fitriyah, Fitriyah; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal La Sociale Vol. 6 No. 1 (2025): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v6i1.1843

Abstract

This study discusses the role of women's movements in addressing the practice of Female Genital Mutilation (FGM), which is considered a violation of Human Rights. FGM is inflicted on women based on cultural demands, effectively stripping women of control over their own bodies. Female Genital Mutilation (FGM) is recognized as a form of human rights abuse that reflects deep gender inequality and constitutes extreme discrimination against girls and women. The research is conducted qualitatively, with data collection carried out through journals, books, websites, and scientific reports. In this study, the author concludes that the women's movement in the fight against FGM is effectively implemented due to the commitment of the Desert Flower Foundation and its supporters, which stands as a powerful and exemplary example of hope, courage, and solidarity. The efforts to end FGM in Africa over the years have garnered attention as international, regional, and national actors have united in taking actions designed to address this harmful practice. As the struggle against FGM continues, the Desert Flower Foundation remains a key player in the global effort to enable women to live dignified and free lives.
Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Magelang: Kajian Faktor-Faktor Penyebabnya Henry Sofyan Rois; Fitriyah Fitriyah; Laila Kholid Alfirdaus
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i9.2841

Abstract

Pemilu 2024 lalu, beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Magelang, harus melaksanakan pemungutan suara ulang pada beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Peristiwa pemungutan suara ulang merupakan akibat dari kesalahan prosedural, kegagalan fungsi teknis, atau tuduhan pelanggaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dalam pemilu di Indonesia khususnya di kabupaten Magelang dan mengeksplorasi persepsi masyarakat dan peserta pemilu terkait dengan pelaksanaan PSU. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 KPU Kabupaten Magelang karena adanya temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu di TPS, temuan tersebut berupa kesalahan pemberian surat suara yang keliru oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB, sehingga Bawaslu Kabupaten Magelang mengeluarkan rekomendasi melakukan pemungutan suara ulang. Lemahnya pengetahuan mengenai regulasi pemilu tercermin dari pemberian surat suara yang tidak sesuai yang terjadi di lima TPS.  Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magelang bisa dihindari jika petugas KPPS dan panwas TPS sama-mama mengetahui akan tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil temuan sebagai masukan diantaranya perekrutan Anggota KPPS seharusnya dilaksanakan jauh sebelum pemungutan suara dilaksanakan, hal ini supaya KPU Kabupaten/Kota bisa lebih banyak mencari calon KPPS. Dengan semakin banyaknya calon anggota KPPS yang mencalonkan diri maka semakin baik pula kualitas yang akan dihasilkan dalam seleksi KPPS.
Gotong Royong Culture as an Alternative to Political Funding in Local Election Siti Fatimah; Kushandajani Kushandajani; Fitriyah Fitriyah; Muhammad Adnan
Journal of Governance and Public Policy Vol. 10 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i1.16816

Abstract

This research seeks to explore the phenomenon of gotong royong in political funding, which occurred in several districts/cities in Central Java during the election momentum used as one of the political funding strategies. This study uses the concept of campaign funds, and campaign expenditure as an analytical tool. Political funding has an important role because it intersects with many aspects of political activity. Indonesia as a pluralistic and multicultural nation has a variety of local wisdom, one of which is the culture of gotong royong. Especially, practices in the context gotong royong that occurred in Central Java's based political funding of Pilkada, which used as case study in this research. It can be optimised in social terms, and also in the political context. The result of this research is an alternative to political funding that raises public confidence to revive the values of gotong royong culture in building a more established democratic society. Based on the case studies studied, local wisdom-based election political funding alternatives were identified based on several factors. The first factor is building sustainability from the cultural value of gotong royong. Second, through cultural values that are built and then supported by mutual understanding communication among existing stakeholders to strengthen and preserve local wisdom-based political funding. Thirdly, it forms the political awareness of the community, the political awareness of the community that is formed will support candidates who really have the competence to solve regional problems.  This research uses a descriptive qualitative approach by observing the dynamics of gotong royong culture as an alternative to political funding which makes this study interesting to be researched more deeply.
Politics of Community Empowerment in the Development of Ketapanrame Tourism Village, Mojokerto Regency Hidayatullah, Umar Ilham; Yuwanto; Fitriyah
AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Asia Pacific Network for Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE-Network)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29165/ajarcde.v9i1.561

Abstract

This research examines the politics of community empowerment-based development in Ketapanrame Tourism Village, Trawas District, Mojokerto Regency. The main focus of the study is the analysis of the role of development actors, the impact of political empowerment, and the implications of the emergence of new elite capture in the development of tourist villages. A qualitative approach with a case study method was used to explore data through interviews, observation, and documentation. The results show that the development of Ketapanrame Tourism Village involves various community elements, such as local government, BUMDes, social groups, and economic groups that play a role in planning, implementing, and monitoring development. The impact of community empowerment includes financial, social, psychological, and political aspects. In addition, elite capture analysis reveals the potential for elite domination in managing development resources. This research contributes to the understanding of development politics at the local level by highlighting the importance of community participation in supporting the sustainability of tourism village development. Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs):SDG 8: Decent Work and Economic GrowthSDG 10: Reduced InequalitiesSDG 11: Sustainable Cities and CommunitiesSDG 16: Peace, Justice, and Strong InstitutionsSDG 17: Partnerships for the Goals
Co-Authors -, Supratiwi - -, Yuwanto - Abas Bahar A'rof Achmad Gufron Kharima Adhitya Sandy Wicaksono Agus Susanta Ahmad Taufiq Akhmad Muzadi Akhpriyani Trisnawati Akhsin M Alfirdaus , Laila Kholid Alfonsus Ega Putria Warsanto Amelia Friska Cahyani Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Harisa Pane Angeline, Sofie Meyra Anggun Putri Dayanti Ani Noor Septiani Anisa Maulina Rahma Ari Pradhanawati Ari Pradhanawati ARIN RISKI ASTARIA Aulia Nursi Kusumaningtyas Azarine Charissa Rahma Bahri, Rofiul Balqis Dwi Indraswari Bondan Prasetio Budi setiyono Budi Setiyono Budi Setiyono CICI WIDIAN SARI CICI WIDIAN SARI, CICI WIDIAN Cinda Khansa Arroiffah Cristian Pattar Pandapotan Dafana Khairunnisa Dega Okta Munaleza Dewi Erowati Diah - Wulansari Dian Iskandar Dian Pratiwi Dian Puspita Sari Diaz Aisyah Pratiwi dzauqulazali noor mustika sari, dzauqulazali noor Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwanus Ghulam Manar Elizabeth Anggit Sekar Citra T Elysa Wahyu Purbondari Endang Larasati Eno - Aldonaturrohmah Eri Nofianto Erowati, Dewi - Evva - Rohhayati Fadhilah Nur Endah Fadil Anugrah Prasetyo Fahmi Nur Ichsan Fanino Jati Maulana, Fanino Jati Fernanda Dimas Bagas Pratama Ferry Priyono Putro Fia Yasmin Ni’nal Maula Fikrian Akbar Islamsyah Ganis - Wisnujati Ghiffary Asy Syaukani Ghinanti Cahya Munalif Gustine, Queenia Brainabila Halimah Tri Ely Kasanah Haloho, Noprizal Haryati, Eri Heharero Tesar Ashidiq Henry Sofyan Rois Hermawan Budiyanto Hidayatullah, Umar Ilham I Gusti Agung Komang Diafari Djuni Hartawan Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ilham Yuri Nanda Indah Aprilia Putri Indra Ispriawan Sidik Insan Azzamit Irbah Muthianing Hardanti Irma Aulia Tamara Fransisca Irsyad - Majid Irvan Ansyari isnaningtyas, yuliana Iswandi . Juang Gagah Mardhika Khanif Idris Khanifatul Mukaromah Khisbatul - Faizah Khoirur Rohman Krisnanto, Indra Wahyu Kushandajani . Kushandayani . Kushandayani undip Kusuma Achmad Harianto Laila Khalid Al-Firdaus Laila Kholid Alfirdaus Laila Kholid AlFirdaus Lupyta Agra Divina Lusia Astrika Lusia Astrika Lusia Brilian Dian Pratiwi M. Reza Atmaja Hadi Mangkunegara, RM Ahmada - Manuel, Savanna Fransisca Sylvia Maria Ayu Nugraheni Maria Mutiara Natauli Malau Masruri, M. Aji Mayyasari Timoer Gondokusumo Mohammad Emir Aldrian Mohd Rahmaddhoni Pratama Muhammad Muhammad Adnan Muhammad Adnan Muhammad Akbar Rafsanjani Muhammad Lutfhi Raihan muhammad mifthul huda Setiaji Muhammad Shindid Muhaimin Muharam, Ricky Santoso Muhtar Muhtar Nadia - Sukmawati Nawangsih Sekarwidhi Neilla Qurota A’yumn Neni Marlina Nenny Marlina Neny - Marlina neny marlina Neny Marlina, Neny Niken Fitri Aristya Kurniasih Nimas Anggoro Kasih Nisma Laela Nurafifah noviya nailul miskiyah Nungky Ardiyani Pratitasari Nungky Risanti Pusporini Nunik Retno H Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nur - Hidayat Nur Hidayat Nur Hidayat Sardini Nur Hidayat Sardini Nur Hidayat Sardini Nur Hidayat Sardini Nur Sani, Intan - Ofriendly Sagala Oktaviawan Yandarisman Palupi, Ivodia - Permatasari, Septaria Pricilia Naomi Agnes Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Pudji - Astuti PUDJI ASTUTI Puji - Astuti Puji Astuti Puji Restiyani Purwoko . Puspa Fitri Anggraeni Putri Berlianty Ayu Kustiana Putri Kumalasari Rajiv Windi Tristana Ramadhana, Aditya Yuda Ramadhani, Sandra Febriyani Nur Ratih Mega Swari Reditania, Zilda Clarita Resfinda Setia Ayu Wulandari Riana Widi Safitri Ridho Satrio Hutomo Rifqi Zayyaan Prasetio Rina - Martini Rina Martini Rina Martini RM Ahmada Mangkunegara RM M Rizky Raharjo Rofi - Lutfiani ROSO PRAJOKO Safira Yuristianti Sandra Febriyani Nur Ramadhani Sardini, Nur Hidayat - Sari, Melina Vasni Jovita Satriyogi Pratama Septiani, Melinda Shinta Milania Rohmany Siti Fatimah Sofyan Rois, Henry Solkah Mufrikhah Sri Suneki Suci, Annisa Rahma Sulistyowati . Supratiwi SUPRATIWI SUPRATIWI Supratiwi Supratiwi Susilo Utomo Susilo Utomo Susuilo Utomo Suwanto Adhi Syafrizal Prabowo Syalfia . Talia, Nita - Teguh Yuwono tiko wicaksono saputra, tiko wicaksono Vidya Nurrul Fathia Wachid Abdulrahman Wachid Abdulrahman, Wachid Wahab Tuanaya Wahyu herryansyah putra Wanda Sigit Setiawan Welda Damayanti Wibisono, Wahyudi Widuta, Anangga Wijayanto - - WINDU VOLINNATA, WINDU Wulandari . Wynne Frederica YANUAR DENY PAMBUDI yulika nourmalasari hayuningtyas Yuni Purwani Yuwanto yuwanto - - Yuwanto . Yuwanto Yuwanto