Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS FAKTOR KEMENANGAN ANNAJ MUST TSAQIB DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PAHESAN KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN Khoirur Rohman; Kushandayani .; Fitriyah .
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.382 KB)

Abstract

ABSTRACT Village is a reflection of a country, because village is the smallest part of government in a country. The village government consists of the village head and village as an element of village administration. Village heads elections conducted by the election committee conducted through several stages, netting and screening of candidates, the establishment candidate, campaign, vote, and the determination of the elected candidates. Village Head Election in Pahesan Village, Godong Subdistrict, Grobogan District, followed by several candidates and eventually won by Annaj muts Tsaqib. This research uses descriptive method and aims to provide an overview of the factors of Annaj muts Tsaqib’s victory as village heads of Pahesan. This research was conducted in the village Pahesan Godong Subdistrict Grobogan. The research approach used in this study is a qualitative approach. Factors of Annaj muts Tsaqib’s victory in the village elections is through the approach to the villagers by visiting homes and public places, using a strategy of pre-dawn raid, donated material and non-material to the villagers and the perception of the villagers that its competitors, namely Qomarudin, deemed not able to lead the country if elected. Key Words: The village heads elections, Factors victory
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL REFLEKSI KESADARAN GENDER BUPATI BADINGAH (PERIODE 2010-2020) Halimah Tri Ely Kasanah; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesadaran gender bupati Badingah melalui keberhasilan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul selama dua periode (2010-2020) dan untuk menjelaskan peran birokrasi dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul. Manfaat penelitian ini dapat memberikan perkembangan ilmu politik dan ilmu lain yang terkait serta dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Daerah untuk membangun sumber daya manusia melalui perspektif gender. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul ini, menghasilkan bahwa kesadaran gender Bupati Badingah tercermin dalam keberhasilannya memimpin birokrasi untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dijabarkan dalam penelitian ini melalui pencapaian Program Responsif Gender, Kebijakan Responsif Gender, dan Anggaran Responsif Gender yang terus meningkat pencapaiannya setiap tahun.
ANALISIS PERAN KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PEMBUNUHAN MUNIR Fahmi Nur Ichsan; Fitriyah .; Puji Astuti
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KontraS as civil society (organization) has done advocacies for Munir murder case for nine years. Any efforts have been done by using advocacy strategies such as case investigation, legal assistance, demonstration, and making opinion in mass media. But those efforts seem like hit a great wall: government's willing to handle and reveal Murnir murder case. KontraS's efforts should be continue to reveal Murnir murder case by keep the solidarity with other civil society. Then, KontraS should make issue expansion for Murnir murder case such as relating the case with human rights defender and ntelligent regulations draft to keep society to still remember for this case.Keywords: KontraS, civil society, Munir, human rights
PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI JAWA TENGAH YANUAR DENY PAMBUDI; Puji Astuti; FITRIYAH .
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTGender-based violence to women is an act of violence which caused suffering to womenon the basis of the victims were women. Violence against women due to gender inequality and injusticecompounded by the unequal power that still exist between men with women. The existence ofpatriarchal ideology that puts the position of women under men also triggers perpetuation of acts ofviolence towards women.In attempt to make protection to women victims of gender-based violence in Central Java,Central Java Provincial Government through the Agency for Child Protection of Women'sEmpowerment and Family Planning (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak danKeluarga Berencana/BP3AKB) as the Regional Work Units (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) incharge of the issue of violence against women have been trying to do a variety of ways such ascooperation with state agencies and other non-state role in networking PPT, cooperating with LawEnforcement (APH), as well as with other provinces. The study was conducted using a qualitativeapproach, the research methods used to examine the condition of natural objects (natural setting).The results showed a very dominant role of BP3AKB but has not run optimal because of thelack of gender awareness and commitment which considers that the issue of gender-based violence isan important issue and must be addressed both by law enforcement officials, Regents/Mayors and otherprovinces. Bad service hosted by the service provider at the district / city and the ranks of lawenforcement officers to make the victim into a traumatic and not handled properly. BP3AKB supposedrole is to provide assistance and training to PPT / P2TP2A not run well and many people were not ableto be handled regency / city and referred to the province. It also needs assessment to the regency / cityin Central Java to quickly create a gender-sensitive local regulations such as local regulations on theprotection of women as well as local regulations on gender mainstreaming.Keywords: Violence against women, BP3AKB, Partnership, PPT
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Welda Damayanti; Fitriyah .; Muhammad Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.866 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Dan berupaya menemukan faktor-faktor/elemen krusial yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan berdasarkan teori George Edwards III dan Mazmanian dan SabatierFakta-fakta dilapangan dikumpulkan dengan metode kualitatif- deskriptif, yang dilakukan dengan wawancara langsung, analisis data sekunder dan pengamatan lapangan.Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang digunakan untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Demak sebangun dengan penanganan Tuna Sosial/PMKS pada umumnya. Dilakukan melalui dua pendekatan,yakni kelembagaan dan non-kelembagaan. Pemerintah juga meningkatkan pembinaan PMKS dan memberikan program PKH, P2FM dan UEP Melalui KUBE untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis purna bina. Selain itu faktor penting George Edward III juga, sadar atau tidak sadar, telah terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Demak meskipun belum sempurna. Sedangkan dari variabel Mazmanian dan Sabatier, kendala dapat ditemukan di beberapa indikator setiap variabel. Ketidaksempurnaan menyebabkan belum berhasilnya kebijakan ini dilaksanakan di Kabupaten Demak dalam rangka menyelesaikan masalah gelandangan dan pengemis. Dalam menganalisa kebijakan ini, model Mazmanian dan Sabatier lebih menjawab permasalahan dibandingkan model milik Edwards III, hal tersebut tak lain karena penyertaan unsur eksternal oleh Mazmanian dan Sabatier.Tindakan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah kegelandangan adalah membuat kebijakan dan melakukan tindakan (pelaksanaan) dengan memperhitungkan elemen eksternal, terutama masalah penyebab kegelandangan itu sendiri dengan pendekatan ekonomi-politik-struktural. Serta membuat program pemberdayaan purna bina yang berorientasi pada productive value, dan tidak sekedar exchangeable value.Kata Kunci : Kebijakan Publik,Penanggulangan, Gelandangan dan Pengemis
Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021 Muhammad Shindid Muhaimin; Nunik Retno Herawati; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta mampu meningkat indeks daya saing global. Kebijakan yang diimplementasikan di masa pandemi Covid-19 ini tak lantas dengan keadaan yang ada membuat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dari beberapa prestasi dan pencapaian yang diraih pada tahun 2020-2021. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dan penghambat dari proses pengimplementasian kebijakan tersebut menggunakan teori Grindle yaitu meliputi Isi Kebijakan dengan 6 (enam) indikatornya, serta dimensi Konteks (lingkungan) Kebijakan dengan 3 (tiga) indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling serta acidental sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang pada tahun 2020-2021 sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, pengimplementasi kebijakan ini masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan adanya faktor pendukung keberhasilan dan penghambat kebijakan yang dianalisis melalui dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks kebijakan. Untuk mengatasinya, maka penulis merekomendasikan saran yaitu pihak implementor kebijakan diharapkan dapat lebih masif dalam hal penyebaran informasi yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, serta dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan nilai demokrasi musyawarah dan mufakat.
ANALISIS KEMENANGAN MARZUQI-ANDI PADA PILKADA JEPARA 2017 Fikrian Akbar Islamsyah; Fitriyah .
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.233 KB)

Abstract

The election of the district head always become an interesting phenomenon to discuss, because it always have a different characteristic on each district. This research aims to determine the victory factors of Marzuqi-Dian in Jepara’s election 2017. This research become interesting because of even there was a huge modalities differences between the two candidates and the corruption case that he faces, Marzuqi still win the election.The method in this research is using analytics descriptive with qualitative methods. The sampling technique of this research is using purpossive sampling. Methods of data collection in this research are using interview, observation, and documents that related to this research.The result showed that there are four factors that affect Marzuqi’s victory factors to win the election, that is 1) Marzuqi’s figure displayed as a Kyai and a humble person that people loves, 2) Andi as a PDI-P politic engine driver, which the only one political party bearer that beats the nine others, 3) The strength of politic engine, Marzuqi-Dian colaborate to win the election using the network that they have, 4) The strength of victory strategy using one strong and solid political party. The four factors above is an advantages that Marzuqi have to beat the other candidate.Keyword: election, figure, politic strategy, politic marketing.
Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Jabatan Struktural Tahun 2013 Bondan Prasetio; Purwoko .; Fitriyah .
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The title of this thesis is Equality and Justice Gender In Structural Position: Practice Study of Gender Equality and Justice in the Structural Position Head of Department in the City of Semarang. This background of research because of the emergence of the phenomenon where women served in the department head very slightly from year to year. Head of Department a structural position that can be occupied by women and men and have the same opportunities for structural department head positions. In article 62 of Law No.22/2009 of department is headed by a department head appointed by the regional head (mayor) of the civil servants who meet the above requirement proposed secretary regional. Government Regulation No.100/2000 amended by the Government Regulation No.13/2003 on structural position is a position that shows the duties, responsibilities, powers, and privileges of a civil servant in order to lead an organizational unit of the state. Local regulation No.3/2010 about structural positions mentioned requirement that the placement officer echelons II structure through Fit and proper test. With the existing regulations, women and men have equal opportunities and opportunities. But women still occupy fewer positions department heads. The problem formulation presented in this study is "What are the chances of women in charge of structural positions in the head office". The Authors in conducting this study is used descripitive analytic methods and techniques of data taken is interview, observation and documentation. Data processing is done by the model provide a list of interview questions, review documents and literature sources. From the results of the research are made known, the lack of human resources of women who are experts in the appropriate field and there are factors that previous leaders proximity.Key word: Equality and Justice, opportunities of women, and Head Of Department
Efektivitas Representasi Perempuan Pada Kelembagaan Desa dalam Kebijakan Pembangunan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Desa Rancamaya, Cilongok dan Desa Jumpo Kulon, Sokaraja Kabupaten Banyumas) Fernanda Dimas Bagas Pratama; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa arah lebih fleksibel dan luas kepada desa dalam proses demokratisasi khususnya pembangunan perempuan dan anak di desa. Menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa (eksekutif) dan BPD (legislatif) sebagai kelembagaan level desa yang mengadvokasikan kepentingan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan. Rendahnya representasi perempuan di kelembagaan desa tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif studi kasus dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi serta analisis data menggunakan tahapan analisis data Spradley. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, berdasarkan perbandingan representasi perempuan pada kelembagaan desa dalam kebijakan pembangunan perempuan dan anak di Desa Rancamaya dan Desa Jompo Kulon, memperlihatkan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam kelembagaan. Dilihat dari Desa Rancamaya yang memiliki satu perwakilan perempuan, sedangkan Desa Jompo Kulon memiliki banyak keterwakilan perempuan di kelembagaan. Perbedaan ini berdampak terhadap proses-proses penyusunan kebijakan terkait pembangunan perempuan dan anak dikedua desa. Di Rancamaya, pembangunan hanya diartikan secara fisik, sehingga pembangunan manusia khususnya perempuan dan anak minimal. Sebaliknya, di Jompo Kulon banyaknya representasi perempuan di kelembagaan dan pemahaman masyarakat akan kesetaraan menjadi dorongan besar untuk terus memperhatikan pembangunan perempuan dan anak. Meskipun demikian, kedua desa memiliki langkah antisipatif terhadap permasalahan kekerasan perempuan dan anak.
RESPON PARTAI DALAM PEMENUHAN KUOTA PEREMPUAN PADA PENCALONAN LEGISLATIF 2019: STUDI KASUS: PDIP KOTA SEMARANG RM M Rizky Raharjo; Fitriyah .
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.245 KB)

Abstract

Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik membuat tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan perempuan. Di Indonesia tuntutan akan kesetaraan gender dalam berpolitik baru dapat terrealisasi pada pemilu 2004.Dengan adanya Afirmative action merupakan jaminan bahwa perempuan untuk dapat lebih bersaing dengan politisi laki-laki dalam hal pencalonan legislatif. Affirmative action ini juga mendorong partai politik untuk lebih giat dalam rekrutmen calon anggotanya legislatifnya khususnya pada calon legislatif perempuan. Tidak semua partai politik mendukung kebijakan ini dikarnakan kentalnya budaya patriarki dan sedikitnya kader perempuan serta sulitnya mendapatkan seorang calon lislatif perempuan yang berkualitas. Untuk memenuhi kuota 30% Perempuan banyak partai politik yang asal-asalan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan dan calon perempuan tersebut di berikan pada nomor urut besar sehingga memperkecil peluang keterpilihan calon perempuan tersebut. PDI Perjuangan sangatlah mendukung kebijakan affirmative ini kana menilai bahawa kebijakan ini meupakan suatu langkah maju untuk perempuan agar lebih mengerti politik, agar bisa memperjuangkan kepentingan perempuan sehingga terciptanya kesetaraan gender.Dari hasil penelitian bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan melalui dua jalur yaitu. Pertama inisiatif pribadi perempuan tersebut untuk ikut bergabung dan berjuang bersama parati untuk kepentingan perempuan hal ini memiliki keunggulan dalam jumlah calon anggota legislatif tetapi memiliki kelemahan yaitu tidak diketahuinya seberapa kwalitas dan wawasan calon anggota legislaif tersebut dan Kedua Pengrus terjun langsung kemasyarakat untuk mencari calon anggota perempuan yang memiliki integritas dan kwalitas yang unggul, cara ini memiliki keunggulan bahwa calon legislatif perempuan memiliki kwalitas dan wawasan yang mumpuni tetapi memiliki kelemahan jumlah yang sedikit dan membutuhkan usaha lebih keras untuk memenuhinya.PDI Perjuangan memiliki cukup banyak kader baik kader laki-laki maupun perempuan, masing-masing dari mareka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon legisaltif dari PDI Perjuangan. Pada tahapan seleksi pencalonan ini tidak ada peraturan yang mengistimewakan antara laki-laki dengan perempuan karena bagi PDI Pejuangan baik kader laki-llaki maupun perempuan adalah sama dan memiliki hak serta kwajiban yang sama pula. Untuk menjadi Seorang calon legislated seorang kader harus mengikuti tiga tahapan seleksi yaitu tahapan penjaringan, tahapan penyaringan dan tahapan penetapan.Kata Kunci : Pemilu, Rekrutmen dan affirmative action
Co-Authors -, Supratiwi - Achmad Gufron Kharima Agus Susanta Ahmad Taufiq Ahmalia, Aida Fitris Akhmad Muzadi Akhpriyani Trisnawati Akhsin M Alfirdaus , Laila Kholid Alfonsus Ega Putria Warsanto Amelia Friska Cahyani Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andi Harisa Pane Anggun Putri Dayanti Ani Noor Septiani Anisa Maulina Rahma Ari Pradhanawati ARIN RISKI ASTARIA Aulia Nursi Kusumaningtyas Bahri, Rofiul Balqis Dwi Indraswari Bondan Prasetio Budi Setiyono Budi Setiyono Budi Setiyono Budi setiyono CICI WIDIAN SARI CICI WIDIAN SARI, CICI WIDIAN Cinda Khansa Arroiffah Cristian Pattar Pandapotan Dantes, Elsha Febria Dega Okta Munaleza Dewi Erowati Diah - Wulansari Dian Iskandar Dian Pratiwi Dian Puspita Sari Diaz Aisyah Pratiwi dzauqulazali noor mustika sari, dzauqulazali noor Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwanus Ghulam Manar Elizabeth Anggit Sekar Citra T Elysa Wahyu Purbondari Endang Larasati Eno - Aldonaturrohmah Eri Nofianto Erowati, Dewi - Evva - Rohhayati Fadhilah Nur Endah Fadil Anugrah Prasetyo Fahmi Nur Ichsan Fanino Jati Maulana, Fanino Jati Fernanda Dimas Bagas Pratama Ferry Priyono Putro Fia Yasmin Ni’nal Maula Fikrian Akbar Islamsyah Ganis - Wisnujati Ghiffary Asy Syaukani Ghinanti Cahya Munalif Gustine, Queenia Brainabila Halimah Tri Ely Kasanah Haloho, Noprizal Haryati, Eri Heharero Tesar Ashidiq Henry Sofyan Rois Hidayatullah, Umar Ilham I Gusti Agung Komang Diafari Djuni Hartawan Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ilham Yuri Nanda Indah Aprilia Putri Indra Ispriawan Sidik Insan Azzamit Irbah Muthianing Hardanti Irma Aulia Tamara Fransisca Irsyad - Majid Irvan Ansyari isnaningtyas, yuliana Iswandi . Juang Gagah Mardhika Khanif Idris Khanifatul Mukaromah Khisbatul - Faizah Khoirur Rohman Krisnanto, Indra Wahyu Kushandajani . Kushandayani . Kushandayani undip Kusuma Achmad Harianto Laila Khalid Al-Firdaus Laila Kholid AlFirdaus Laila Kholid Alfirdaus Lupyta Agra Divina Lusia Astrika Lusia Astrika Lusia Brilian Dian Pratiwi M. Reza Atmaja Hadi Mangkunegara, RM Ahmada - Manuel, Savanna Fransisca Sylvia Maria Ayu Nugraheni Maria Mutiara Natauli Malau Masruri, M. Aji Mayyasari Timoer Gondokusumo Mohammad Emir Aldrian Mohd Rahmaddhoni Pratama Muhammad Adnan Muhammad Adnan Muhammad Akbar Rafsanjani Muhammad Lutfhi Raihan muhammad mifthul huda Setiaji Muhammad Shindid Muhaimin Muhammad Yusri AR Muharam, Ricky Santoso Muhtar Muhtar Nadia - Sukmawati Nainggolan, Carol Ratna Alyssa Nawangsih Sekarwidhi Neilla Qurota A’yumn Neni Marlina Nenny Marlina Neny - Marlina neny marlina Neny Marlina, Neny Niken Fitri Aristya Kurniasih Nimas Anggoro Kasih Nisma Laela Nurafifah noviya nailul miskiyah Nungky Ardiyani Pratitasari Nungky Risanti Pusporini Nunik Retno H Nunik Retno Herawati Nur - Hidayat Nur Hidayat Nur Hidayat Sardini Nur Hidayat Sardini Nur Hidayat Sardini Nur Sani, Intan - Ofriendly Sagala Oktav Pahlevi Oktaviawan Yandarisman Palupi, Ivodia - Permatasari, Adellia Anggun Permatasari, Septaria Pricilia Naomi Agnes Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Pudji - Astuti PUDJI ASTUTI Puji - Astuti Puji Astuti Puji Restiyani Purwoko . Puspa Fitri Anggraeni Putri Berlianty Ayu Kustiana Putri Kumalasari Rajiv Windi Tristana Ramadhana, Aditya Yuda Ramadhani, Sandra Febriyani Nur Ratih Mega Swari Reditania, Zilda Clarita Resfinda Setia Ayu Wulandari Riana Widi Safitri Ridho Satrio Hutomo Rifqi Zayyaan Prasetio Rina - Martini Rina Martini Rina Martini RM Ahmada Mangkunegara RM M Rizky Raharjo Rofi - Lutfiani ROSO PRAJOKO Safira Yuristianti Sandra Febriyani Nur Ramadhani Sardini, Nur Hidayat - Sari, Melina Vasni Jovita Satriyogi Pratama Septiani, Melinda Shinta Milania Rohmany Siti Fatimah Sofyan Rois, Henry Sri Suneki Suci, Annisa Rahma Sulistyowati . Supratiwi Supratiwi Supratiwi SUPRATIWI SUPRATIWI Susilo Utomo Susilo Utomo Susuilo Utomo Suwanto Adhi Syafrizal Prabowo Syalfia . Talia, Nita - Teguh Yuwono tiko wicaksono saputra, tiko wicaksono Vidya Nurrul Fathia Wachid Abdulrahman Wachid Abdulrahman, Wachid Wahab Tuanaya Wahyu herryansyah putra Wanda Sigit Setiawan Welda Damayanti Wibisono, Wahyudi Wicaksono, Adhitya Sandy Widuta, Anangga Wijayanto - - WINDU VOLINNATA, WINDU Wulandari . Wynne Frederica YANUAR DENY PAMBUDI yulika nourmalasari hayuningtyas Yuwanto yuwanto - - Yuwanto . Yuwanto Yuwanto