Articles
<![CDATA[PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP KASUS NIKAH SIRI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TEGAL (Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal) ]]>
<![CDATA[Moh Aldi Nugroho]]>;
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.195
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan kasus nikah siri setiap tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2021 di Kabupaten Tegal sehingga dibuatlah perumusan masalah guna mengetahui bagaimana penegakan sanksi disiplin terhadap kasus nikah siri pada PNS di Kabupaten Tegal serta mengetahui kendala yang dialami oleh BKPSDM Kabupaten Tegal dalam upaya penegakan sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan nikah siri.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pemilihan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Metode penyajian data dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara sistematis. Spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Metode penyajian data menggunakan metode naratif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Kasus Nikah Siri pada PNS di Kabupaten Tegal yang dilakukan di Kabupaten Tegal telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penegakan terhadap Pelanggaran nikah siri diberikan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. (2) kendala yang dialami oleh BKPSDM terutama tim pemeriksa adalah mengenai permasalahan anggota tim pemeriksa serta kendala dalam proses pembuktian.Kata Kunci: Penegakan Sanksi Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Nikah Siri]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto) ]]>
<![CDATA[Valen Hadi Putri]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Kadar Pamuji]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.162
<![CDATA[Pekerja mempunyai peran penting bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap pekerja agar dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, salah satunya yaitu perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT PLN (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik yang mempunyai target tentang K3, yaitu Zero Accident atau tidak ada kecelakaan tiap tahunnya. Mengingat bahwa PT PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan milik Negara terbesar di Indonesia yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi maka diperlukan kajian tentang keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja di PT PLN (Persero). Permasalahan yang diteliti yaitu mengenai standar dan prosedur keselamatan dalam pelaksanakan K3 di PT PLN (Persero) Purwokerto. Permasalahan kedua yaitu bentuk perlindungan hak pekerja dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja di PT PLN (Persero) Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data adalah deskriptif kualitatif, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) Purwokerto telah berupaya melakukan prosedur-prosedur pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap peralatan dan penerapan K3. Wujud proteksi kesehatan diberikan oleh PT PLN (Persero) Purwokerto kepada karyawannya berupa penjaminan Program Kartu Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sehat. Program ini merupakan upaya pemberian layanan kesehatan kepada pegawai.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. PLN (Persero)]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr) ]]>
<![CDATA[Laela Elviana Maryanti]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.96
<![CDATA[Era globalisasi ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang membawa dampak semakin berkembangnya kebutuhan manusia. Perselisihan yang dilakukan pekerja/buruh yaitu sakit berkepanjangan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sakit maka pekerja /buruh pasti akan melakukan penyelesaiaan non litigasi dan litigasi untuk mendapatkan hak-haknya. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dan implikasi hukum dikeluarkannya Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Hoki Sejahtera terhadap pekerja yang sakit dinyatakan batal demi hukum, karena pemutusan hubungan kerja belum memperoleh dari lembaga penyelesaiaan hubungan industrial dimana pengugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan, uang masa kerja, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan uang perawatan sehingga telah sesuai dan menerapkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Implikasi hukum yang timbul dengan dikeluarkannya putusan tentang pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh terhadap pekerja sakit pekerja mendapatkan hak-haknya yang wajib dibayarkan oleh pengusaha sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Sakit Berkepanjangan]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS FREIES ERMESSEN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH ADMINISTRASI NEGARA BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Sri Hartini]]>;
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Tenang Haryanto]]>;
<![CDATA[Suyadi Suyadi]]>;
<![CDATA[Kartono Kartono]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16058
<![CDATA[Penerapan Asas Freies Ermessen Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Administrasi Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Merupakan suatu kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga Freies Ermessen merupakan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara. Keberadaanya yang lain karena adanya suatu peningkatan akan tuntutan pelayanan publik yang harus di berikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi pada warga memiliki keberagaman, dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.]]>
<![CDATA[IMPLEMENATASI PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG ]]>
<![CDATA[Mahdian Astira Mawarni]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Kadar Pamuji]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.113
<![CDATA[Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan admnistrasi. Lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam negara hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus (special court) dibidang perburuhan dan pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hubungan industrial, Prinsip peradilan yang sedeharna, cepat, dan biaya murah berlaku pada semua badan peradilan, termaksud PHI. Upaya penyelesain melalui pengadilan memiliki jangka waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja ini diatur dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Salah satu contoh putusan pengadilan yang prosesnya melebihi 50 (lima puluh) hari kerja putusan yang bernomor register 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg. Pada putusan tersebut sidang pertama berlangsung pada hari Senin 17 September 2018 dan selesai pada Senin 26 November 2018. Sidang tersebut berlangsung melebih waktu yang telah ditentukan dalam UU PPHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptf normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari simpulan bahwa Pasal 103 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum bisa terlaksanakan dengan semestinya di PHI Semarang, karena adanya faktor-faktor hambatan yaitu faktor hambatan internal dan faktor hambatan eksternal. Dari faktor-faktor hambatan yang terjadi inilah yang menimbulkan dampak dalam proses beracara di PHI Semarang.Kata Kunci: Hubungan Industrial, Sedeharna, Cepat, Biaya Murah]]>
<![CDATA[PERALIHAN STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) (Studi di Perum BULOG Cabang Banyumas) ]]>
<![CDATA[Yudhy Setyo Haryono]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.152
<![CDATA[Penelitian dengan judul Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) (studi di Perum BULOG Cabang Banyumas) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang peralihan status pegawai negeri sipil menjadi pegawai perusahaan umum (Perum) serta implikasi hukum terhadap peralihan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analisis (Analytical Approach), pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Data bersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat peralihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG diatur dalam Keputusan Direksi Perum BULOG nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG dan Pegawai Negeri Sipil yang memilih untuk menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang semula diatur dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan kepegawaian saat menjadi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Non Departemen (LPND) Bulog berubah dengan mengikuti peraturan yang diatur dalam aturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB) sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan penulis menyarankan agar peralihan status pegawai negeri sipil LPND Bulog menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebaiknya disertai dengan ketentuan peralihan (overgang bepalingen) dalam pelaksanaannya.Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara, Kepegawaian, Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA KESALAHAN BERAT (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-PHI/2019/PN.Amb) ]]>
<![CDATA[Laeli Elviyani Marsanti]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Supriyanto Supriyanto]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.55
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja/buruh karena kesalahan berat, pekerja/buruh akan melakuka penyelesaian perselisihan melalui non litigasi dan litigasi untuk mendapatkan hakhaknya sebagai akibat pemutusan hubungan kerja. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dan implikasi hukum yang timbul dikeluarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Amb. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/ buruh dengan alasan kesalahan berat dan implikasi hukum yang timbul dikeluarkan Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2019/PN.Amb. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis, sumber bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggugat tidak ingin bekerja kembali maka berhak atas uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak, dikaitkan dengan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Implikasi hukum yang timbul dengan dikeluarkannya putusan tentang pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena kesalahan berat yaitu: Pihak yang mengakhiri pemutusan hubungan kerja harus membayarkan ganti rugi sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka penggugat mendapat hak-haknya terdiri uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat, HubunganIndustrial]]>
<![CDATA[The Legal Politics of Outsourcing and Its Implication for the Protection of Workers in Indonesia ]]>
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Nur Putri Hidayah]]>;
<![CDATA[Hariyanto Hariyanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Bahrul Ulum]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 1, January 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2750.pp1-19
<![CDATA[This research aimed to analyse where the legal politics concerning outsourcing in Indonesia's legal system by scrutinizing its regulation in Book III of the Civil Code and enforcement of the Government Regulation in lieu of Law concerning Job Creation Law Number 6/2023, with its following implication to protect workers at the national level. This research employed doctrinal legal research on legal instruments related to outsourcing with statutory, conceptual, and historical approaches. The research showed that legal politics concerning outsourcing had experienced dynamic congruence with the political configuration when the legislative product on outsourcing was made. The differences emerge where outsourcing is not restricted to certain occupations in Book III of the Civil Code of Indonesia. However, Law Number 13/2003 restricted the definition of outsourcing to occupations not related to core businesses. Law Number 11/2020 and Government Regulation Number 35/2021 fit employers. Both laws govern the legal protection for outsourced employees with the transfer of undertaking to protect employment regarding changing vendors with the condition that the jobs are still available. Meanwhile, the type of work outsourced is unlimited, resulting in a deficit compared to the previous norm.]]>
<![CDATA[Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law ]]>
<![CDATA[Kunarti, Siti]]>;
<![CDATA[Handayani, Sri Wahyu]]>;
<![CDATA[Ardhanariswari, Riris]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>
<![CDATA[ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.17045
<![CDATA[The implementation of work employment and wages is not in line between labor and Islamic law. This study aimed to review and analyze labor employment and wage arrangements from perspectives on labor law and Islamic law. This research used a normative juridical method with a contextual approach, rules and regulations, the Quran, and hadith. The results showed that Islamic and labor laws have the same goal: that workers can live decent lives. In labor law, work relations are born from work agreements, and wages are the right of workers after obligations are carried out. However, in Islamic law, work relations are based on justice without exploitation, are efficient, and do not violate other sharia principles, and wages are included in the study of Ijarah. The concept of employment is based on time, type of work, and targets obtained. F or work relations and wages to fulfill human dignity, it is necessary to contain labor regulations that pay attention to the principles of relations and wages in Islamic law.]]>
<![CDATA[The Position and Role of the Village Council in Making Village Regulations in Dawuhan Kulon Village, Banyumas ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri]]>;
<![CDATA[Budiyono, Budiyono]]>;
<![CDATA[Kunarti, Siti]]>;
<![CDATA[Haryanto, Tenang]]>;
<![CDATA[Kupita, Weda]]>
<![CDATA[ Jurnal Idea Hukum Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Idea Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[MIH FH UNSOED ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jih.2024.10.1.443
<![CDATA[Village Council (BPD) plays an important role in the formation of village regulation (Perdes). Strengthening the role of BPD in legislation is an effort to improve the quality of village regulation products. This is outlined in Article 61 Village Law, BPD is an institution that embodies democracy in the administration of village governance that functions to accommodate and channel community aspirations, carry out the task of supervising the performance of the Village Head, and together with the Village Head, discuss and agree on the draft village regulation in Dawuhan Kulon Village during 2020-2023 was 24 Perdes’s. One person was purely an initiative for BPD. This research shows that the Dawuhan Kulon BPD, in its role in the initiative to create village regulations, has not been optimal, as seen from the number of Perdes produced. BPD's position in carrying out aspirations is carried out through community activities. BPD places itself as an extension of the village community. Activities are carried out to socialize information on village development, accommodate community aspirations for village regulations, and agree with the Village Head. Recommendations from this research are formulated such that the community is aware that village regulation is a legal product for the benefit of the community; therefore, the community also needs to be involved. The BPD should socialize with its citizens through Rukun Tetangga meetings if there will be discussions and the creation of Perdes.]]>
