Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Analisis Penghapusan Sanksi Pidana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Desi Apriani; Zulherman Idris; Nur Hidayat; Dwi Yusuf Rafly
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1294

Abstract

Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan fundamental terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satunya yaitu penghapusan sanksi pidana pokok pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 tentang pidana tambahan. Penghapusan tersebut cukup kontroversial dan mengakibatkan kerancuan ketentuan prosedur penegakan undangundang serta memunculkan problematika dalam pemahaman konsep ketentuan undang-undang. Penulis tertarik melakukan analisis secara mendalam sehingga terjawab secara filosofis, historis, dan berujung pada rekomendasi konsep yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Secara historis dan filosofis sejak awal pembahasan rancangan undang-undang telah terjadi perdebatan terkait sanksi pidana, sehingga sanksi pidana setelah undang-undang disahkan lebih ringan bahkan akhirnya berujung pada dihapusnya sanksi tersebut melalui undang-undang ciptakerja, yang selalu mengedepankan alasan investasi dan perkembangan ekonomi. Pro-kontra terkait penghapusan sanksi pidana tersebut dapat dikurangi dengan mengedepankan konsep perundang-undangan yang lebih konsisten dan jelas. Apabila sanksi pidana dihapus, harusnya pasal yang mengatur suatu perkara dapat menjadi perkara pidana juga dihapus. Bila tidak, akan berakibat pada rendahnya wibawa putusan KPPU. Untuk itu perlu upaya dalam memperkuat wibawa putusan KPPU dengan cara membuat aturan tentang integrasi antar lembaga terkait di bidang usaha, sehingga pelaksanaan putusan KPPU dapat dimonitor dangan menjadikannya sebagai syarat pengurusan adminstratif di lembaga terkait.
When Customary Land Meets Corporations: Strengthening Legal Awareness And Culture In Tumang Village, Siak Regency Zulherman Idris; Thamrin S; Syafrinaldi Syafrinaldi; Admiral Admiral; Zulkarnaini Umar; Desi Apriani; Lidia Febrianti; Esy Kurniasih; Monika Melina; Anggraini Dwi Milandry; Teguh Rama Prasja
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/4xdvam49

Abstract

This community service program focuses on addressing legal issues arising from conflicts between customary land rights and corporate interests, with the aim of strengthening legal awareness and legal culture among the residents of Tumang Village, Siak Regency. The initiative stems from the observation that legal awareness within the partner community remains suboptimal—particularly regarding the resolution of land disputes between residents and corporations through local customary law mechanisms. The program seeks to contribute to the strengthening of legal awareness and legal culture within the community. Activities are conducted in the form of seminars, open dialogues, and Focus Group Discussions (FGDs). The program is implemented in four stages: assessment, outreach/dissemination, core activities, and evaluation. The results demonstrate the community's enthusiasm for learning about land dispute resolution mechanisms—specifically concerning customary land—in situations involving corporations granted state permits to control land that overlaps with the village's territory