Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Protection for Communities Managing the Geographical Indication of Toraja Arabica Coffee Nuzulia Kumala Sari; Emanuel Raja Damaitu; Dylan Kinyawa Savero Katemba
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 6 No. 1 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v6i1.33155

Abstract

This article aims to analyze the legal protection of the Geographical Indication of Toraja Arabica coffee and to examine its significance for the community responsible for its management. The study uses a normative legal approach supported by empirical observations, focusing on statutory regulations, legal principles, and the implementation of Geographical Indication protection in practice. Recent developments show that geographical Indication has become an increasingly important legal instrument in Indonesia for protecting regional products, preserving local identity, and strengthening the economic value of community-based commodities. In the case of Toraja Arabica coffee, its legal protection is reinforced through national intellectual property regulations and regional policy instruments that recognize its distinctive quality, reputation, and geographical origin. The findings indicate thet Geographical Indication protection provides legal certainty, prevents misuses of the name by unauthorized parties, and supports the preservation of product authenticity and quality. Moreover, it strengthens the legal position of the local community as the geographical indication protection contributes not only to economic sustainability, but also to cultural preservation and community empowerment.
PENGATURAN PERSAINGAN USAHA INDUSTRI HIJAU PERUSAHAAN MANUFAKTUR : STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN UNI EROPA Ichah Yunia Rahmawati; Nuzulia Kumala Sari; Ikarini Dani Widiyanti
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.21944

Abstract

Penerapan industri hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam sektor manufaktur yang menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca. Ketatnya persaingan pasar membuat banyak pelaku usaha enggan mengadopsi praktik industri hijau karena tingginya biaya produksi dan risiko inflasi hijau. Selain itu, ketiadaan regulasi yang tegas menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah berhasil mengintegrasikan prinsip industri hijau ke dalam kebijakan persaingan usahanya, menjadikannya salah satu wilayah paling bersih di dunia. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum Indonesia dan Uni Eropa terkait industri hijau dalam sektor manufaktur, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Persaingan Usaha Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang industri hijau, sementara Uni Eropa memberikan ruang untuk kerja sama usaha yang mengutamakan manfaat lingkungan. Indonesia disarankan mengadopsi pendekatan serupa melalui harmonisasi UU Perindustrian dan penguatan undang undang energi baru terbarukan. Kata Kunci : Persaingan Usaha, Industri Hijau, perusahaan Manufaktur
CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS Muh Fanny Chamdani; Nuzulia Kumala Sari; Moh. Ali
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i3.11329

Abstract

  The rapid evolution of information technology has catalyzed a paradigm shift in notarial services through the emergence of the cyber notary concept. Nevertheless, its integration into the Indonesian legal system remains obstructed by concerns over legal certainty and the stringent demands of the notary's duty of care or prudential principle. The objective of this research is to evaluate the regulatory framework of cyber notary in Indonesia, scrutinizing its execution through the lens of legal certainty and the adherence to the prudential principle in electronic notarial acts. Adopting a normative juridical methodology, this study utilizes statutory, conceptual, and comparative perspectives, supported by a qualitative analytical framework. The results indicate that the regulation of cyber notary in Indonesia remains incomplete and creates ambiguity concerning the validity and evidentiary strength of electronic notarial deeds. Furthermore, the prudential principle of notaries has expanded in the digital context, encompassing electronic identity verification, system security, and data protection. Therefore, regulatory reform, harmonization of laws, and enhancement of notarial competencies are necessary to ensure the proper implementation of cyber notary, providing legal certainty and adequate protection for all parties involved.   ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan melalui konsep cyber notary. Namun, implementasi konsep ini di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait kepastian hukum dan penerapan asas kehati-hatian notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan cyber notary dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji implementasinya dari perspektif kepastian hukum, serta menelaah penerapan asas kehati-hatian notaris dalam praktik digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cyber notary di Indonesia masih belum komprehensif dan menimbulkan ketidakjelasan terkait keabsahan serta kekuatan pembuktian akta elektronik. Di sisi lain, asas kehati-hatian notaris mengalami perluasan makna dalam konteks digital, yang mencakup verifikasi identitas elektronik, keamanan sistem, serta perlindungan data. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kompetensi notaris guna mewujudkan implementasi cyber notary yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.
Pemanfaatan Komersial Gamelan pada Platform Digital dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Hadi Nur Ikhwan; Nuzulia Kumala Sari; Ermanto Fahamsyah
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.2045

Abstract

 The rapid development of digital technology has facilitated the utilization of various forms of traditional culture on digital platforms, including gamelan as one of Indonesia’s cultural heritages. The use of gamelan on digital platforms, such as social media, streaming services, and audiovisual content, serves not only as a means of cultural preservation but also as a source of economic value through commercial activities. This phenomenon raises legal issues concerning the protection of gamelan as a Traditional Cultural Expression within the framework of Intellectual Property Rights. This study aims to analyze the legal status of gamelan as a Traditional Cultural Expression in Indonesia, the forms of its commercial utilization on digital platforms, and the legal protection available for such utilization. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that gamelan is recognized as a Traditional Cultural Expression protected under Indonesian copyright law. Nevertheless, the increasing use of digital platforms poses challenges to the effective implementation of such protection, particularly with regard to commercial utilization and the management of economic benefits. Therefore, strengthening legal protection mechanisms is necessary to ensure both the preservation and fair utilization of gamelan in the digital era.
Eksploitasi Karya Musik Tanpa Lisensi di Tiktok: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Fidia Maulida; Enggita Anggraeni Okta; Melly Yunandita Emaniar; Ermanto Fahamsyah; Nuzulia Kumala Sari
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi karya musik tanpa lisensi di platform digital TikTok dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak cipta musik telah diatur secara komprehensif, mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, mekanisme lisensi, serta pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di TikTok masih belum optimal akibat berbagai kendala, seperti tingginya volume konten, keterbatasan teknologi deteksi, karakter lintas yurisdiksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan sinergi antara pemerintah, platform digital, dan lembaga terkait, serta optimalisasi teknologi dan edukasi publik guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif dan berkeadilan di era digital.
EFEKTIVITAS OTORITAS PENGAWAS DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ERA DIGITAL Ulinnuha, Unsiya Zulfa; Sari, Nuzulia Kumala; Widiyanti, Ikarini Dani
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86077

Abstract

Otoritas pengawas memiliki peran sentral dalam menerapkan hukum persaingan usaha, menjaga ekonomi yang sehat dan adil. Mereka bertindak sebagai penjaga aturan dalam permainan bisnis dengan mengawasi aktivitas ekonomi dan bisnis, memastikan bahwa pelaku bisnis tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan yang sehat. Otoritas pengawas berfokus pada mengidentifikasi dan menangani pelanggaran hukum persaingan usaha, seperti praktik kartel, penyalahgunaan posisi dominan, dan tindakan monopoli. Selain itu, mereka berperan dalam merumuskan pedoman dan peraturan yang mendukung prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Hubungan yang erat antara otoritaspengawas dan pemerintah adalah kunci dalam memastikan penegakan hukum yang efektif. Tujuan utama otoritas pengawas adalah menjaga persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi. Melalui penyelidikan, penegakan hukum, dan advokasi, mereka berkontribusi pada menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui persaingan yang sehat. Meskipun memiliki peran penting, otoritas pengawas juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas, otoritas pengawas melakukan upaya, termasuk reformasi hukum, peningkatan transparansi, penggunaan teknologi canggih, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi ini memberikan manfaat besar dalam menguatkan penegakan hukum persaingan usaha dan memastikan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan