Claim Missing Document
Check
Articles

Urgensi Penyelesaian Perkara Restorative Justice Pada Urban Poor Consortium (Upc) Kampung Kerawang Bandar Lampung Warganegara, Damanhuri; Heni Siswanto; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang; Rendie Meita Sarie Putri; Ninik Ayuhandika; Tekila Pramita Amboina
Nemui Nyimah Vol. 3 No. 2 (2023): Nemui Nyimah Vol.3 No.2 2023
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v3i2.72

Abstract

Urgensi penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice yakni suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dimana pada umumnya tindak pidana diselesaikan melalui jalur pemidanaan di persidangan, namun ini diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang tekait untuk bersama-sama mencari suatu solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu organisasi bernama Urban Poor Consortium atau UPC adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja bersama komunitas marjinal perkotaan dengan pendekatan holistik dan partisipatoris dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan untuk mengetahui terkait faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Adapun target khusus dalam penelitan ini yaitu untuk mewujudkan Urban Poor Consortium (UPC) Kampung Kerawang Bandar Lampung yang menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice dengan maksimal, serta mampu mengidentifikasi segala faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaiaan perkara pidana melalui restorative justice. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Kampung Kerawang Bandar Lampung
Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Merak Batin Rini Fathonah; Maroni, Maroni; Susanti, Susi; Siswanto, Heni; Rizki, Budi
Jurnal Sinergi Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal SINERGI
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsi.v3i2.43

Abstract

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi. Pinjaman online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensial seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk memberikan pemahaman yang baik terkait pinjaman online kepada masyarakat khususnya Desa Merak Batin yang dialkukan oleh akademisi bagian hukum pidan Fakultas Hukum Unila. Metode Dallam penelitian ini dilakukan dengan (1) Metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman online ilegal, (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi, dan (3) Metode soal pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini masyarakat menjadi lebih paham mengenai pinjaman online yang legal atau ilegal, ciri-ciri pinjaman online ilegal, Aspek Hukum, dan dampak serta solusi saat terjebak dalam pinjaman online yang ilegal bagi masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar,Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
BUMDes Berbadan Hukum dan Kemandirian Ekonomi Desa: Analisis Yuridis atas Tantangan dan Peluang Implementasi Regulasi Kasmawati; Siswanto, Heni; Muhtadi; Putri, Ria Wierma; Silviana, Ria
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/qb6e9431

Abstract

This study aims to analyze the role of village-owned enterprises (BUMDes) with legal entity status in driving village economic independence and supporting sustainable national development. The research focuses on identifying challenges faced by BUMDes, including regulatory complexity, administrative constraints, limited legal literacy, and weak governance practices, while exploring opportunities arising from their formal legal recognition. Using a qualitative normative approach, the analysis highlights how legal entity status strengthens institutional legitimacy, facilitates access to financing, encourages business partnerships, and promotes diversification of economic activities at the village level. Findings show that despite significant opportunities, implementation remains suboptimal due to structural, managerial, and technological barriers. The study emphasizes the need for capacity-building programs, harmonization of regulations, and stronger collaboration between government, academia, and local institutions to improve governance quality and maximize BUMDes’ potential. Strengthening BUMDes as legal entities can enhance community participation, create sustainable economic growth, and position villages as strategic actors within the broader national economy.
Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif Kuhp Dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sari, Linda; Siswanto, Heni; Muhtadi, Muhtadi; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Rosidah, Nikmah; Firmansyah, Ade Arif
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4240

Abstract

Forgery of diplomas is a criminal offense that not only damages the integrity of the education system, but also threatens public trust in educational institutions and government. Although diploma forgery has been regulated, the practice of forgery still occurs frequently due to the lack of synchronization between the two regulations. This research aims to analyze the relevance and synchronization between the Criminal Code and the National Education System Law in handling the criminal act of diploma forgery so as to provide a comprehensive understanding of more effective law enforcement. The method used is normative- juridical research with statute approach and conceptual approach. Data is sourced from primary legal materials in the form of provisions in the Criminal Code and the National Education System Law, as well as secondary legal materials such as journals, legal literature, and related court decisions, namely district court decision Number 43/Pid.B/2021/Pn. Liw and the analysis is done descriptively-qualitatively. The results show that the regulation of diploma forgery in the Criminal Code is still general in nature through Article 263 on forgery of letters, while the National Education System Law only emphasizes administrative aspects without clear regulation of criminal sanctions. This has led to dualism in the application of the law and the potential for a legal vacuum in practice