Claim Missing Document
Check
Articles

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Muthi, Fakhri; Philips A Kana; Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.446

Abstract

Terdapat perbedaan penerapan pidana dan pertimbangan hakim pada Putusan No. 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte) mengenai hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla yakni pertama unsur setiap orang, kedua, dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Ketiga, unsur melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman. Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hakim menimbang bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) juncto Pasal 25 ayat (2) UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; dan Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran hak ekonomi terdapat pada Pasal 25 ayat (2) maksudnya adalah menyebarluaskan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelangannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla adalah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, hurud b, huruf e dan/atau huruf g Undang undang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial ancaman pidananya pada Pasal 113 ayat (3). Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial”, sehingga dikenakan hukuman percobaan dan hukuman denda. Pada putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte terdakwa melakukan Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang diatur Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 118 ayat (1) Undang undang Hak Cipta. Dikenakan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN PKn DENGAN METODE BERMAIN PERAN KELAS IV SEKOLAH DASAR Fitriati, Fitriati; reinita, reinita; lubis, mansur
e-Jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/e-jipsd.v6i2.3598

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to increase student learning outcomes in Civics Learning with Class IV Elementary Role Playing Methods. This type of research is Classroom Action Research. The research subjects were 26 people. The results of the observation of RPP cycle I increased in cycle II with an average value of 87% good qualification. The aspect of teacher observation in cycle I increased in cycle II with an average score of 86% good qualification. Means, the Learning Model of Role Playing Methods can improve the learning process of fourth grade elementaryschool. . Kata Kunci : Hasil Belajar PKn: Metode Bermain Peran
Explorasi metakognisi mahasiswa: Perbandingan gaya kognitif holist-serialist Atsnan, Muh. Fajaruddin; Padilah, Haris; Gani, Zainul; Fitriati, Fitriati; Gazali, Rahmita Yuliana; Fajaruddin, Syarief
Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/wd.v11i1.15274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan metakognisi mahasiswa ditinjau berdasarkan gaya kognitif serialist-holist pada setiap komponen metakognisi yaitu metacognitive awareness, metacog-nitive evaluation dan metacognitive regulation. Subjek penelitian ini adalah enam mahasiswa pada program sarjana Program Studi Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2020 dengan gaya kognitif holistik-serialist serta sedang menempuh mata kuliah struktur aljabar serta dipilih sesuai dengan kriteria IPK. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan Metacognitive Awareness mahasiswa holist cukup baik dilihat dari memahami tentang proses berpikir mereka sendiri, sadar strategi kognitif yang efektif, memantau terhadap pemahaman dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Kemampuan Metacognitive Regulation mahasiswa holist mampu mengendalikan kognitifnya secara aktif, sedangkan pada serialist menunjukkan lebih banyak yang memiliki kemampuan ini secara aktif mengendalikan proses kognitifnya serta fokusnya dalam suatu permasalahan. Sedangkan pada mahasiswa serialist lebih banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan kritis mengevaluasi dan merefleksikan pemahaman dan kinerja kognitif mereka serta menilai keefektifan strategi yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah.   Exploration of student metacognition: A comparison of holist-serialist cognitive style   Abstract: This research aims to analyze the metacognitive abilities of students based on the serialist-holist cognitive style in each component of metacognition, namely metacognitive awareness, metacognitive evaluation, metacognitive evaluation, and metacognitive regulation. The subjects of this study were six students from the 2020 class of Mathematics Education at UIN Antasari Banjarmasin. The research method used was qualitative descriptive. The results showed that the Metacognitive Awareness ability of holist students was quite good, seen from understanding their own thinking processes, aware of effective cognitive strategies, monitoring understanding, and difficulties in solving problems. The metacognitive Regulation ability of holist students is able to control their cognition actively, while serialist shows more who have this ability actively control their cognitive processes and focus on a problem. While serialist students are more students who have the ability to critically evaluate and reflect on their understanding and cognitive performance and assess the effectiveness of the strategies used in identifying problems.
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN PKn DENGAN METODE BERMAIN PERAN KELAS IV SEKOLAH DASAR Fitriati, Fitriati; reinita, reinita; lubis, mansur
e-Jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/e-jipsd.v6i2.3598

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to increase student learning outcomes in Civics Learning with Class IV Elementary Role Playing Methods. This type of research is Classroom Action Research. The research subjects were 26 people. The results of the observation of RPP cycle I increased in cycle II with an average value of 87% good qualification. The aspect of teacher observation in cycle I increased in cycle II with an average score of 86% good qualification. Means, the Learning Model of Role Playing Methods can improve the learning process of fourth grade elementaryschool. . Kata Kunci : Hasil Belajar PKn: Metode Bermain Peran
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg) zulkifli, Zulkifli; Fitriati, Fitriati; ferdi, ferdi
UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.29

Abstract

In the law enforcement of corruption, there are at least 2 (two) articles that are often used to ensnare the defendant, namely Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 Year 2001 regarding the Amendment of Law Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption. In practice, the provision has been applied by the Judge in the decision of corruption case in the implementation of partnership program and environment development with the actors from the private sector, as the Manager of Lubuk Alung Regional IV branch PT. Sang Hyang Seri (Persero) is found guilty because it has been proven legally and convincingly committed a criminal act of corruption by misusing and using the. Community Development Program fund from PT. Angkasa Pura and PKBL funds from PT. Pertamina and PT. Bukit Asam
IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (Studi Pada Sat Reskrim Polres Solok) Nursin, Hendri; Fitriati, Fitriati
UNES Law Review Vol. 1 No. 3 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i3.38

Abstract

Penal mediation is one of the means of resolving criminal acts that have often been carried out by law enforcement officials, especially at the level of investigations in the police as explained in the letter of the Chief of Police No: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS, December 14, 2009 concerning Handling Case Through Alternative Dispute Resolution (ADR). Specifications in this study are descriptive analytical. The reason mediation model carried out by the Aro police station The likes of resolving criminal cases are mediation victim-offender models. This model places more emphasis on mediation between victims and perpetrators involving various parties who meet. The mediator can come from a formal official, independent mediator or combination. In this case the mediators involved were ninik mamak and local adat stakeholders and even the Kerapatan Adat Nagari (KAN). The obstacle encountered in the reasoning mediation of the Aro Suka police station is that there is no explicit regulation as a legal aspect governing reason mediation in the settlement of criminal cases, then the Police cannot fully act as mediators in the settlement of criminal cases through reasoning mediation, and there are still some people argues that all criminal cases can be carried out reason mediation or peace efforts between litigants. The effort that must be made is to encourage customary institutions in the nagari along with their traditional leaders to assist the National Police in resolving criminal cases whose source of problems starts from the issue of inheritance, inheritance, customary titles and so on.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG Rahmat, Budi; Fitriati, Fitriati
UNES Law Review Vol. 2 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ulr.v2i1.57

Abstract

Various efforts were made by the regional government and law enforcement officials to tackle brawls between students in the city of Padnag, but there was no formulation of countermeasures that could eradicate fights between students in the city of Padang. This research is a legal research with analytical descriptive specifications with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The results showed that the causes of brawls among adolescents who have the potential for criminal acts in the city of Padang include internal factors, which are quite low self-control, lack of religious values ​​in themselves and want to see their existence. Furthermore External Factors include egoistic community, because of friend's invitation, because of a sense of solidarity, because of school selfishness and because of pressure and invitation from school alumni. Efforts made to combat the occurrence of fights between adolescents who have the potential for criminal acts in the city of Padang include preventive efforts, including through family channels such as supervision and family attention to other family members, school paths in the form of lightning pesantren, character and other education etc. and routine supervision. Repersive measures such as School actions to provide disciplinary penalties, legal processes by the police and conduct acts of arrest and coaching by the Civil Service Police Unit.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SOLOK DALAM PENCIPTAAN KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fitriati, Fitriati; Utami, Rahmides
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.405

Abstract

Pemberdayaan lembaga adat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam penciptaan ketahanan sosial sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika dilakukan dengan pertama Kerjasama dengan Lembaga adat melakukan pemetaan tentang sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pembentukan kader anti Narkoba pada wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba oleh Lembaga adat yang kemudian dilakukan pembinaan oleh BNNK Kota Solok. Secara eksternal kendala yang ditemui adalah tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya narkotika sehingga pemberdayaan Lembaga adat sulit dilakukan karena pemuka pemuka adat menganggap tidak perlu. Mapping sulit dilakukan karena kerjasama antara masyarakat dan pengurus atau unsur unsur yang ada dalam Lembaga adat tersebut agar mau memberikan informasi mengenai lokasi dilakukannya tindak pidana narkotika. Pendekatan tradisional melalui lembaga adat dengan pengkaderan anti narkoba terhadap seluruh elemen masyarakat kurang diminati oleh masyarakat terutama generasi muda.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA DPRD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fitriati, Fitriati; Putra Pratama, Bisma; Suwaril, Azhamu
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.514

Abstract

The formulation of criminal acts of corruption is set forth in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Judge's Considerations in Sentence Decisions Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Decision Number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Juridically based on the indictment, evidence, the demands and beliefs of the Judge, the Defendant's actions fulfill the elements contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Juncto Article 55 of the Criminal Code, namely the act of abuse of authority to benefit oneself and or other people which results in losses to the state which are carried out jointly. While non-juridical considerations are burdensome considerations, as the chairman and deputy chairman of the DPRD already know that their actions violate the rules. The mitigating considerations were that the Defendant had returned state financial losses and admitted his actions. Criminal Application in the Sentence Decision Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in the Decision is based on Article 3 UUPTPK juncto Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. In Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Criminal against the Defendant with imprisonment for 2 (Two) Years and 4 (Four) Months and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah). The additional sentence imposed is the obligation to pay replacement money in the amount of IDR 190,014,090.00 (one hundred and ninety million fourteen thousand and ninety rupiah) in decision number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg the judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah).
Sinergitas Peran Kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kota Padang Winaldo, Winaldo; Fitriati, Fitriati; Pratama, Bisma Putra
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.840

Abstract

Article 115 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) regulates the prohibition of illegal racing. This research is an empirical juridical research. The handling of wild races in the City of Padang by the Padang Traffic Police with synergy between the Padang Traffic Police and the Community in tackling illegal racing in the City of Padang is carried out preventively with community leaders by conducting outreach to schools, in print and electronic media. Making banners on the streets, broadcasting on the radio, social media such as Instagram by involving respected community leaders in the illegal racing area. Patrol activities to create conditions at night with people who carry out patrols at night. Patrols are carried out by walking along streets that have the potential to be used as places for speeding. Supervision at posts that are prone to wild racing with the local community. Repsentially, the synergy with the community is that the community helps officers search for illegal racers. The obstacle in the synergy between the Padang Traffic Police and the community in tackling illegal racing in the city of Padang is that there are still people who do not want to assist police officers in catching and raiding illegal racers. Because the large number of illegal racers who have been caught in cases of illegal racing in the city of Padang is not proportional to the number of police personnel who are on night picket duty. The level of legal awareness of the people of Padang City to comply with traffic rules is very low. Society that is less corporative by becoming spectators of wild racing, there are workshops and motorcycle gangs that provoke teenagers, there is betting (gambling), lack of attention and supervision of parents towards children, lack of facilities and infrastructure, and lack of funds to channel the hobby of racing.
Co-Authors A. Kana, Philips A. Khana, Philips AA Sudharmawan, AA Abdul Gani Ahmad Nasriadi Alexander Sebayang Amran, Ridho Oktoviama Anis, Mursal Anshori, Saifuddin Arif Hidayat Arif Rahman Hakim Aromal, Febby Bakir, Herman Binti Amirullah, Aini Haziah Binti Asrah Bisma Putra Pratama Budi Rahmat Cut Khairunnisak Dedi, Amri Deumi Edema Dodi, Hendri Edisman Efrata Tarigan Erianto Erianto Farhat, Yasir Fathurrahman Ferdi Ferdi, Ferdi Fida Hanum Gani, Zainul Gianto, Zuyu Gunawan Wibisono Gunawan, Mohamat H Iksan, Zanaton Haryuni Hendriko, Jukfa Hunen Arasyid Idhamkamil Intan Kemala Sari Ira Herawati Iskandar Iskandar Ismansyah Ismawati Ismawati Iyah Faniyah, Iyah Jamaluddin Idris Jazuli Joni Indra Khairi, Ulfah Ummul Khasril Kurniawan, Hanif Lesmono, Joko Hendro Lisa Sopiana Liwat Tarigan Lubis, Mansur Lydia Feradilla Marlaini Marlaini Marsahari, Antos Lucky Mas'odah, Siti Mik Salmina Muh. Fajaruddin Atsnan, Muh. Fajaruddin Muhammad Ariyon Muthi, Fakhri Nafisah Nurulrahmatiah Nevada, Irwan Noffezar, Noffezar Noviardi, Jeki Nurhadiansyah Nurlaila Nurlaila Nursin, Hendri Nurul Fajri Padilah, Haris Patmawanti, B Perdana, Edo Philips A Kana Philips A. Kana Putra Feli, Aidil Putra, Dedy Adriansyah Rahmah Johar Rahmat Fitra Rahmattullah, Rahmattullah Rahmi Rahmi Rahmita Yuliana Gazali, Rahmita Yuliana Ramazana, Ramazana Regina Rahmi Reinita Reinita Rita Novita Rosli, Roslinda Satria Prayudi Simarmata, Eben Sinaga, Baritim Parjuangan Siska Yulianti Maulia Siti Fachraini, Siti Siti Mayang Sari Susianti, Susianti Suwaril, Azhamu Syarief Fajaruddin Tamsir Ully Muzakir Utami, Amalia Dewi Utami, Rahmides Wandira, Khintani Zikirillah Widia, Linda Winaldo, Winaldo Wiraharma, Junaedhi wisnarti Yuspar Zainal Abidin Suarja Zulkifli Zulkifli