Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN TEORI RETRIBUTIF DIKAITKAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Anis, Mursal; Fitriati, Fitriati; Pratama, Bisma Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.347

Abstract

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk adalah secara yuridis berdasarkan pada dakwaan tunggal, pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya Penganiayaan. Pertimbangan lain adalah aspek non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa membuat resah pengunjung Salon Kecantikan L’Oase yang saat kejadian berada di dalam Salon tersebut. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa selaku seorang Ibu. Pada Putusan Nomor 74/PID.B/2021/PN.Slk secara yuridis adalah menerapkan Pasal 351 KUHP serta pertimbangan menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban. Artinya pertimbangan majelis hakim menimbang kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban sekaligus, namun dalam putusan lain tidak ditemukan bentuk pertimbangan yang sama. Melainkan langsung pertimbangan penjatuhan pidana saja. Penerapan Teori Retributif dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk pada teori retributif yang dimaksud oleh majelis hakim dalam pertimbangan dimaksud adalah teori retributif murni. Pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk. dihubungkan dengan bentuk teori pemidanaan retributif, maka pertimbangan-pertimbangan dimaksud termasuk pada penerapan teori pemidanaan retributif teleologis karena tujuan pemidanaan tersebut selain sebagai retribusi atas kesalahan terdakwa melainkan juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Majelis hakim juga menerapkan teori pemidanaan retributif terbatas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan tidak harus setara dengan kesalahan yang dilakukan namun juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan pelaku.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Muthi, Fakhri; Philips A Kana; Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.446

Abstract

Terdapat perbedaan penerapan pidana dan pertimbangan hakim pada Putusan No. 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte) mengenai hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla yakni pertama unsur setiap orang, kedua, dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Ketiga, unsur melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman. Pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hakim menimbang bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) juncto Pasal 25 ayat (2) UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap Orang; dan Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran hak ekonomi terdapat pada Pasal 25 ayat (2) maksudnya adalah menyebarluaskan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelangannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla adalah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, hurud b, huruf e dan/atau huruf g Undang undang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial ancaman pidananya pada Pasal 113 ayat (3). Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial”, sehingga dikenakan hukuman percobaan dan hukuman denda. Pada putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte terdakwa melakukan Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang diatur Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 118 ayat (1) Undang undang Hak Cipta. Dikenakan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Criminal Liability for Criminal Defendants Participating in Unlicensed Gold Mining Fitriati; Tamsir
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.1

Abstract

Broadly speaking, mining business activities carried out without a permit can be subject to criminal charges as well as the criminal act of participating in gold mining activities without a permit has fulfilled the elements of a criminal act and can be subject to criminal sanctions as stated in the criminal provisions of Article 158 of Law Number 3 of 2020  concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining juncto Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Criminal Procedure Code as a single indictment, as a form of criminal liability. While the consequences of illegal gold mining cause so much damage that occurs both on land and in river flows, caused by the rampant illegal gold mining activities (dompeng) along the river flow. The specification of this study is that it is descriptive analytical research. The approach method used is normative juridical supported by empirical juridical approach. The data used is the secondary data inputted. The data obtained are analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive manner. Based on research and discussion, it can be seen that: First, criminal liability for criminal defendants participating in unlicensed gold mining based on the decisions of the Kuantan Bay District Court Number: 98/Pid.B/LH/2021 and Number: 99/Pid.B/LH/2021, namely imprisonment and fines for the defendant, because they have The fulfillment of the conditions that the defendant can be held criminally responsible, the defendant is sentenced to a criminal sentence in the form of imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 3 (three) months. Second, the judge's consideration of the decisions of the Kuantan Bay District Court Number: 98/Pid.B/LH/2021 and Number 99/Pid.B /LH/2021 in the crime of unlicensed gold mining, namely the Judge in handing down decisions will consider juridical and non-juridical matters, but in general, Judges in sentencing perpetrators of unlicensed gold mining crimes are more likely to use juridical considerations than non-juridical ones,  as referred to in the decision of the Kuantan Bay District Court Number 98/Pid.B/LH/2021 and Number: 99/Pid.B/LH/2021 in the criminal act of unlicensed gold mining.
Non-Penal Efforts to Prevent Narcotics Crimes to Realize the Solok Clean Drugs (Sonar) Program by The Solok Regency National Narcotics Agency Anshori, Saifuddin; Fitriati
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ywdce874

Abstract

The National Narcotics Agency of Solok Regency made non-penal efforts with the Solok Clean Drugs Program (Sonar) which was stated based on the Decree of the Head of the National Narcotics Agency of Solok Regency Number: KEP/KPTS/01/BNNK Solok-SLK/2021. Until 2022 in Solok Regency, there are only 5 nagari out of 74 nagari that have declared themselves as drug-clean nagari. This program aims to overcome crime through non-penal efforts that focus on prevention efforts by involving villages / nagari, to realize the Sonar Program is by implementing Three Pillars, namely prevention and community empowerment, eradication, and rehabilitation. In the implementation of these three pillars, what is put forward is prevention and community empowerment and rehabilitation by carrying out activities in the form of mentoring, advocacy, information dissemination in order to strengthen the development of anti-drug insight; Anti-Narcotics Community Empowerment, Community-Based Interventions, Technical Guidance for Anti-Narcotics Enthusiasts, and Rehabilitation Clinic Services However, its implementation in the field has encountered obstacles.
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN PKn DENGAN METODE BERMAIN PERAN KELAS IV SEKOLAH DASAR Fitriati, Fitriati; reinita, reinita; lubis, mansur
e-Jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/e-jipsd.v6i2.3598

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to increase student learning outcomes in Civics Learning with Class IV Elementary Role Playing Methods. This type of research is Classroom Action Research. The research subjects were 26 people. The results of the observation of RPP cycle I increased in cycle II with an average value of 87% good qualification. The aspect of teacher observation in cycle I increased in cycle II with an average score of 86% good qualification. Means, the Learning Model of Role Playing Methods can improve the learning process of fourth grade elementaryschool. . Kata Kunci : Hasil Belajar PKn: Metode Bermain Peran
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING: STUDI KASUS, PENDAMPINGAN AKSI CEGAH STUNTING DI KELURAHAN RAWANG Januardi; Fitriati; Yonny Arita Taher; Asnawilis; Silvia Millenia Afrila; Jefri Gusnedi; Finicho Yulandra; Supriadi
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

From the result of the survey that we onduted and the data House Of KB Bukit Karan village loated in Rawang village, south Padang district, we found a health problem for hildren under the age five years (toddlers), namely the number of children who still economic factors, factors of law education levels that make human resaues law, the method in this study is qualitative and the implemention of activities with a learning approach in the from of training. The result of the training process are, first, to produk an Kampung KB Bukit Karan, Rawang Village, South Padang District, Seond, to increase public Kampung KB Bukit Karab, Rawang Village, South Padang.
Explorasi metakognisi mahasiswa: Perbandingan gaya kognitif holist-serialist Atsnan, Muh. Fajaruddin; Padilah, Haris; Gani, Zainul; Fitriati, Fitriati; Gazali, Rahmita Yuliana; Fajaruddin, Syarief
Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/wd.v11i1.15274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan metakognisi mahasiswa ditinjau berdasarkan gaya kognitif serialist-holist pada setiap komponen metakognisi yaitu metacognitive awareness, metacog-nitive evaluation dan metacognitive regulation. Subjek penelitian ini adalah enam mahasiswa pada program sarjana Program Studi Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2020 dengan gaya kognitif holistik-serialist serta sedang menempuh mata kuliah struktur aljabar serta dipilih sesuai dengan kriteria IPK. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan Metacognitive Awareness mahasiswa holist cukup baik dilihat dari memahami tentang proses berpikir mereka sendiri, sadar strategi kognitif yang efektif, memantau terhadap pemahaman dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Kemampuan Metacognitive Regulation mahasiswa holist mampu mengendalikan kognitifnya secara aktif, sedangkan pada serialist menunjukkan lebih banyak yang memiliki kemampuan ini secara aktif mengendalikan proses kognitifnya serta fokusnya dalam suatu permasalahan. Sedangkan pada mahasiswa serialist lebih banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan kritis mengevaluasi dan merefleksikan pemahaman dan kinerja kognitif mereka serta menilai keefektifan strategi yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah.   Exploration of student metacognition: A comparison of holist-serialist cognitive style   Abstract: This research aims to analyze the metacognitive abilities of students based on the serialist-holist cognitive style in each component of metacognition, namely metacognitive awareness, metacognitive evaluation, metacognitive evaluation, and metacognitive regulation. The subjects of this study were six students from the 2020 class of Mathematics Education at UIN Antasari Banjarmasin. The research method used was qualitative descriptive. The results showed that the Metacognitive Awareness ability of holist students was quite good, seen from understanding their own thinking processes, aware of effective cognitive strategies, monitoring understanding, and difficulties in solving problems. The metacognitive Regulation ability of holist students is able to control their cognition actively, while serialist shows more who have this ability actively control their cognitive processes and focus on a problem. While serialist students are more students who have the ability to critically evaluate and reflect on their understanding and cognitive performance and assess the effectiveness of the strategies used in identifying problems.
PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN PKn DENGAN METODE BERMAIN PERAN KELAS IV SEKOLAH DASAR Fitriati, Fitriati; reinita, reinita; lubis, mansur
e-Jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar Vol 6, No 2 (2018): (Mei-Agustus) e-JIPSD
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/e-jipsd.v6i2.3598

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to increase student learning outcomes in Civics Learning with Class IV Elementary Role Playing Methods. This type of research is Classroom Action Research. The research subjects were 26 people. The results of the observation of RPP cycle I increased in cycle II with an average value of 87% good qualification. The aspect of teacher observation in cycle I increased in cycle II with an average score of 86% good qualification. Means, the Learning Model of Role Playing Methods can improve the learning process of fourth grade elementaryschool. . Kata Kunci : Hasil Belajar PKn: Metode Bermain Peran
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg) zulkifli, Zulkifli; Fitriati, Fitriati; ferdi, ferdi
UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.29

Abstract

In the law enforcement of corruption, there are at least 2 (two) articles that are often used to ensnare the defendant, namely Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 Year 2001 regarding the Amendment of Law Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption. In practice, the provision has been applied by the Judge in the decision of corruption case in the implementation of partnership program and environment development with the actors from the private sector, as the Manager of Lubuk Alung Regional IV branch PT. Sang Hyang Seri (Persero) is found guilty because it has been proven legally and convincingly committed a criminal act of corruption by misusing and using the. Community Development Program fund from PT. Angkasa Pura and PKBL funds from PT. Pertamina and PT. Bukit Asam
IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (Studi Pada Sat Reskrim Polres Solok) Nursin, Hendri; Fitriati, Fitriati
UNES Law Review Vol. 1 No. 3 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i3.38

Abstract

Penal mediation is one of the means of resolving criminal acts that have often been carried out by law enforcement officials, especially at the level of investigations in the police as explained in the letter of the Chief of Police No: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS, December 14, 2009 concerning Handling Case Through Alternative Dispute Resolution (ADR). Specifications in this study are descriptive analytical. The reason mediation model carried out by the Aro police station The likes of resolving criminal cases are mediation victim-offender models. This model places more emphasis on mediation between victims and perpetrators involving various parties who meet. The mediator can come from a formal official, independent mediator or combination. In this case the mediators involved were ninik mamak and local adat stakeholders and even the Kerapatan Adat Nagari (KAN). The obstacle encountered in the reasoning mediation of the Aro Suka police station is that there is no explicit regulation as a legal aspect governing reason mediation in the settlement of criminal cases, then the Police cannot fully act as mediators in the settlement of criminal cases through reasoning mediation, and there are still some people argues that all criminal cases can be carried out reason mediation or peace efforts between litigants. The effort that must be made is to encourage customary institutions in the nagari along with their traditional leaders to assist the National Police in resolving criminal cases whose source of problems starts from the issue of inheritance, inheritance, customary titles and so on.
Co-Authors A. Kana, Philips A. Khana, Philips AA Sudharmawan, AA Abdul Gani Ahmad Nasriadi Alexander Sebayang Amran, Ridho Oktoviama Anis, Mursal Anshori, Saifuddin Arif Hidayat Arif Rahman Hakim Aromal, Febby Asnawilis Bakir, Herman Binti Amirullah, Aini Haziah Binti Asrah Bisma Putra Pratama Budi Rahmat Dedi, Amri Deumi Edema Dodi, Hendri Edisman Efrata Tarigan Erianto Erianto Ferdi Ferdi, Ferdi Fida Hanum Finicho Yulandra Gani, Zainul Gianto, Zuyu Gunawan Wibisono Gunawan, Mohamat H Iksan, Zanaton Hendriko, Jukfa Hunen Arasyid Idhamkamil Intan Kemala Sari Ira Herawati Iskandar Iskandar Ismansyah Ismawati Ismawati Iyah Faniyah, Iyah Januardi Jazuli Jefri Gusnedi Joni Indra Khasril Kurniawan, Hanif Lesmono, Joko Hendro Lisa Sopiana Liwat Tarigan Lubis, Mansur Lydia Feradilla Marlaini Marlaini Marsahari, Antos Lucky Mendrofa, Bezaliel Mik Salmina Muh. Fajaruddin Atsnan, Muh. Fajaruddin Muhammad Ariyon Muthi, Fakhri Nafisah Nurulrahmatiah Nevada, Irwan Noffezar, Noffezar Noviardi, Jeki Nurlaila Nurlaila Nursin, Hendri Nurul Fajri Padilah, Haris Perdana, Edo Philips A Kana Philips A. Kana Putra Feli, Aidil Rahmah Johar Rahmat Fitra Rahmattullah, Rahmattullah Rahmi Rahmi Rahmita Yuliana Gazali, Rahmita Yuliana Ramazana, Ramazana Regina Rahmi Reinita Reinita Rita Novita Rosli, Roslinda Satria Prayudi Silvia Millenia Afrila Siska Yulianti Maulia Siti Fachraini, Siti Supriadi Suwaril, Azhamu Syarief Fajaruddin Tamsir Ully Muzakir Utami, Rahmides Wandira, Khintani Zikirillah Widia, Linda Winaldo, Winaldo Wiraharma, Junaedhi wisnarti Yonny Arita Taher Yuspar Zainal Abidin Suarja Zulkifli Zulkifli