p-Index From 2020 - 2025
13.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bedah Hukum Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Pragmatik : Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Dinika: Academic Journal of Islamic Studies. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Ziswaf Asfa Journal Shahih : journal of islamicate multidisciplinary Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Pemuliaan Keadilan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Majelis: Jurnal Hukum Indonesia LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia (jupenkei) Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Claim Missing Document
Check
Articles

Komunikasi Politik Islam di Era Digital : Kajian terhadap Strategi Partai Islam dalam Pemilu Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ashfiya Nur Atqiya; Ria Aulia; Alifa Anis Nur Anjani; Fanany Laila Muqsitin
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): April : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i2.610

Abstract

This study explores the political communication strategies of Islamic parties in facing elections during the digital era in Indonesia. Using a qualitative normative approach, the research focuses on literature analysis, regulatory review, and interpretation of relevant legal documents. Findings show that Islamic parties actively utilize social media platforms such as Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube, along with official websites and digital applications to deliver political messages. Their communication strategies integrate religious messages with social, economic, and national issues, adopting a moderate and inclusive narrative to attract young, digitally active voters.Collaboration with influencers, religious leaders, and online communities also plays a significant role in expanding their outreach. However, challenges remain, including unequal technology access in rural areas, low digital literacy among certain groups, and the threat of disinformation that could damage political reputations. Additionally, digital campaign regulations in Indonesia are still inadequate.The study concludes that the success of Islamic political communication in the digital era depends on the ability to manage digital identity, engage with online communities, and respond adaptively to emerging issues. It recommends strengthening party cadres’ digital capacities, improving public digital literacy, and enhancing regulatory frameworks to support a more inclusive and democratic political participation.
Komunikasi Partai Politik Berbasis Hak Asasi Manusia: Strategi Kampanye Digital Sesuai Syariat Islam Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ashfiya Nur Atqiya; Azka Isnaini Rais Kholila; Alfiyyatus Sadiida; Dzaky Aulia Rahman
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.612

Abstract

This study examines communication strategies in promoting national values ​​in the era of social media which has a very important role in building collective awareness and strengthening the sense of national unity. Social media, as a fast and broad means of communication, offers challenges as well as opportunities for efforts to strengthen nationality. In this context, an effective communication strategy must utilize digital platforms to disseminate inclusive national messages, prioritize tolerance, and strengthen national identity. The approaches used can be in the form of utilizing visual content, narratives that touch emotions, and collaboration with influencers and public figures to create a greater impact. In addition, it is important to pay attention to the aspects of speed and accuracy of information, so that the message conveyed is not easily distorted or misinterpreted. This study uses method a qualitative approach with a case study design to understand communication strategies in promoting national values ​​in the era of social media. The qualitative approach was chosen because it allows researchers to explore in depth the communication phenomena that occur in society, especially on social media. This study discusses various communication techniques and models that can be used to convey national values ​​to the younger generation, as well as the challenges faced in managing information amidst the diversity of opinions on social media. The results of this study to contribute to the development of more effective communication strategies in promoting national values ​​in the digital era.
PRESPEKTF HUKUM POSITIF DAN PIDANA ISLAM MENGENAI ABORSI DI KAITKAN (IMAM MADZHAB) Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain; Davendra, Ervan Yoga Yahayyu; Prasetyo, Yahya Ayas Adi; Hasbullah, Wahyu Afnan; Natawikrama, Raden Rahmat Aditya
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak sedikit pergaulan lolos-serta seks lolos ini membuat dikarenakan banyaknya pemain pengguguran yang terdapat di Indonesia. Dalam pemberlakuan hukum yang diatur dalam KUHP (wacana Unsertag-unsertag Hukum kriminalitas) perihal pengguguran telah sungguh jelas sebetulnya menggugurkan lembaga dilarang sedemikian itu serta dalam perspektif hukum Islam mencegah buat menggugurkan lembaga melainkan terdapat penyebab kedokteran yang benar patut dilakoni pengguguran. hendak tapi dalam pandangan Madzhab tengah terdapat kategorisasi diperbolehkannya saat sebelum peniupan arwah serta Para ustaz seia sekata liar normanya jikalau menggugurkan lembaga kala sehabis peniupan arwah. tentang hal pendekatan riset yang dibubuhkan dalam riset ini sistem studi Hukum Yuridis Normatif, ialah sistem pendekatan yang digunakan dalam riset ini yakni prosedur pendekatan yuridis normatif ataupun riset hukum doktrinal, ialah sesuatu riset hukum yang mempergunakan pangkal data subordinat. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu oleh Nasuha7 hukum doktrinal adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian normatif, doktrinal, dan kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber daya pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, dan majalah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang arti pengguguran dan pengampunan yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran pengguguran positif dari sudut pandang hukum positif dan hukum kejahatan Islam. Untuk menemukan hubungan antara hukuman yang diberikan oleh hukum positif dan hukum kejahatan Islam, terdapat batas usia lembaga yang berlaku dalam isi hukuman, dan hukuman yang diberikan oleh hukum kejahatan Islam adalah dengan melanggar undang-undang.
Analisis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Perbandingan Madzhab dan Hukum Positif Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain; Putri, Chyarla Zevana Avindya; Listiana, Silvia; Hasna, Davina Azizah
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik tindak pidana korupsi masih kerap terjadi di Indonesia. Perundang-undangan dan badan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi seakan tidak memiliki kekuatan dalam memberikan efek jera bagi koruptor. Hal ini disebabkan karena pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dinilai masih tidak maksimal sehingga korupsi masih menjadi salah satu akar permasalahan di negeri ini yang sulit untuk diselesaikan. Jenis-jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ini memiliki perbedaan. Pada hukum Islam, jumhur ulama bersepakat bahwa korupsi dapat dihukumi dengan potong tangan, sedangkan pada hukum positif di Indonesia koruptor dapat dihukumi dengan pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Terdapat kontroversi terhadap hukuman mati yang dianut oleh Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Masyarakat yang kontra dengan hal tersebut meyakini bahwa hukuman mati merupakan perlanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, bila hukuman ini tidak dimasukan dalam peraturan tindak pidana korupsi, maka kasus korupsi akan selalu menjadi permasalahan yang tidak ada akhirnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukuman pelaku tindak pidana korupsi antara hukum Islam dengan hukum positif serta kontroversi yang mengikutinya.
Integrasi Nilai Pancasila dalam Literasi Keuangan Digital: Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan Modern Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ratna Ayu Fitriana; Bintang Mufidia Rizqi; Rifania Halimatussakdiah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i4.1676

Abstract

This study explores how Pancasila values can be integrated into digital financial literacy through the lens of modern civic education. It is grounded in the urgency to cultivate national values that shape individuals who are both digitally skilled and socially responsible. In an era of globalization and rapid technological change, managing digital finance requires more than technical ability—it demands moral integrity and ethical awareness. The study aims to discover effective strategies for embedding Pancasila principles into digital financial literacy to strengthen citizens’ awareness and competence in navigating digital challenges. Using a qualitative method with content analysis of educational policies and literature, the research seeks to develop a learning model that harmonizes Pancasila and digital finance education in schools and society. The findings indicate that integrating Pancasila values enhances ethical, inclusive, and independent dimensions in digital financial literacy, contributing to sustainable civic character formation. These values encourage critical thinking, empathy, and social responsibility in financial technology use. In conclusion, combining civic education with Pancasila-based digital financial literacy is essential for fostering a financially literate generation rooted in ethics, integrity, and concern for collective welfare in the digital era.
Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain; Wiedhar Saputri, Ananda Megha
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.771

Abstract

This research examines Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in terms of Comparative Fiqh of Schools. There are several marriages that are prohibited in Indonesia, for example marrying parents in-laws, marrying daughters-in-law and so on. Marriage is one part of the Shari'a which is discussed in Kutubul Mu'tabarah. Especially the four schools of thought. So it is very important for us to know the opinions of the mazhab scholars to enrich the references in order to provide justice and utilitarian law to all Indonesian citizens. This research is a normative legal research, is normative. The approach used is a normative juridical approach. The types of data used include primary data, namely:1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in particular Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in the part of marriage that is prohibited,and secondary data, namely library data which includes official documents, books of the salaf scholars, research books, scientific journals and so on. And tertiary data taken from excyclopedias and dictionaries. The data obtained is then analyzed using the Content Analysis method (content analysis) against the laws and regulations which are primary data. From this research it was found that Based on the research and analysis conducted, it is concluded that knowledge about marriages that are prohibited from being reviewed in Cross-Mazhab is very important to be studied by legal experts and scientists in Indonesia and the world in general. Penelitian ini meneliti tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Ada beberapa perkawinan yang dilarang di Indonesia mislanya menikahi mertua, menikahi menantu dan lain sebagainya. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari syariat yang dibahas didalam Kutubul Mu’tabarah. Khususnya Mazhab empat. Maka perlu sekali kita mengetahui pendapat para ulama mazhab untuk memperkaya referensi dalam rangka memberikan keadilan dan utilitarian hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian hukum normatif, bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah meliputi data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bagian bagian perkawinan yang dilarang, dan data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dan data tersier yang diambil dari eksiklopedi dan kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara Content Analiysis ( analisis isi ) terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan data primer. Dari penelitian ini didapatkan bahwa berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa Islam dalam menjalankan syariatnya memiliki banyak sekali mazhab Fiqih. Maka pengetahuan tentang Perkawinan-perkawinan yang dilarang ditinjau dalam Lintas Mazhab ini sangat penting untuk dipelajari oleh para Ahli Hukum dan Ilmuan di Indonesia dan dunia umumnya. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi Revisi Undang-undang Perkawinan yang mana pembuat aturan perlu juga memperhatikan perbedaan pendapat diantara para Ulama Fiqih.
Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ashfiya Nur Atqiya; Candra Wijaya; Muhammad Syafiq Mustofa; Salman Abdurrosyid
Pragmatik : Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan  Vol. 3 No. 3 (2025): Juli: Pragmatik : Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/pragmatik.v3i3.1823

Abstract

The Constitutional Court is a state institution that emerged from the amendments to the 1945 Constitution, as part of the efforts to strengthen the principles of the rule of law and constitutional democracy in Indonesia. This institution plays a crucial role in upholding legal regulations, ensuring proper checks, and balancing the power between institutions and the state. This research aims to examine the position, authority, and contributions of the Constitutional Court within Indonesia's governance system. A normative approach is generally used, along with analyses of laws, Constitutional Court decisions, and various related legal literature. The results of the study show that the Constitutional Court not only acts as the gatekeeper of the structure, but also as the sole translator of the structure, which has an important influence on the dynamics of relations between state institutions and the development of constitutional law in Indonesia. The Constitutional Court participates in the protection of citizens' rights, the improvement of the electoral system, and the upholding of the principles of democracy and real justice.
Pancasila, Hukum Konstitusi, dan Realitas Kawin Lari dalam Masyarakat : Pancasila, Constitutional Law, and the Reality of Eloping in Society Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ashfiya Nur Atqiya; Annisa Azka Faizah Azzahra; Hana Aulia Sukamto; Zaskia Azkazikra Azzahra
LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Litera Academica Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, provides a philosophical and ethical framework for the administration of law and social life in the country. In the context of constitutional law, Pancasila serves as the highest source of law that guides lawmaking and regulatory interpretation. However, the implementation of Pancasila in law is not always in line with the social realities that occur in society, such as the phenomenon of elopement. Kawin lari, which is a marriage performed without going through official procedures or family permission, often reflects the misalignment between social norms, legal practices and socio- economic conditions of society. In Indonesian society, elopement can be considered an act that violates the legal provisions of marriage, which require official registration and consent from the relevant parties. However, in practice, elopement is often caused by factors such as social pressure, economic necessity or gender inequality. This phenomenon suggests an urgent need for harmonization between the principles of Pancasila and the application of constitutional law as well as policy adjustments that are more responsive to the social dynamics of society. This research aims to explore the relationship between Pancasila, constitutional law, and the reality of elopement in Indonesian society by analyzing the various legal and social dimensions of the phenomenon. The results are expected to provide insights into how the country’s fundamental principles can be more effectively integrated in legal practice as well as how legal reform can address existing social challenges.
Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara Dalam Era Demokrasi: Pancasila and Strengthening Constitutional Law in the Era of Democracy Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ashfiya Nur Atqiya  ; Nabila Aprilia Nur Azizah; Nina Faris Effendi; Nova Layla Rahmadani
LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Litera Academica Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the strengthening of constitutional law based on Pancasila in indoensia’s modern democratic era. Panncasila, as the foundation of the state, embodies values that should guide the formulation and implementation of laws, particulary in safeguarding justice, unity, and social welfare. However, the application of Pancasila’s values in constitutional law still faces several challenges, including weak law enforcement institutions, high levels of corruption, social inequality, and limited public participation in the democratic process. This study analyzes the necessary efforts to strengthen constitutional law through institutional reform, combating corruption, increasing public participation, strengthening the Constitutional Court, implementing fair economic redistribution policies. Drawing on expert opinions and recent data, this research offers systemic solutions aimed at achieving the supremacy of law grounded in Pancasila’s values. The conclusion emphasizes the importance of synergy between the government, law enforcement intitutions, and society in carrying out legal and democratic reforms in Indonesia.
Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional: Tantangan dan Solusi: Dual Citizenship in the Perspective of Islamic Law and International Law: Challenges and Solutions Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ashfiya Nur Atqiya; Azzahra Sindhi Latifa; Roihatul Jannah; Defita Diah Ayu
LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Litera Academica Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dual nationality is a growing phenomenon in the era of globalization, but it presents various challenges from both Islamic law and international law perspectives. In Islamic law, dual nationality is not explicity addressed; however, principles such as the unity of the ummah (community) and obligations toward the state can create dilemmas concerning dual obligations, such as taxes or military service. Islam teaches compliance with laws that do not contradict Sharia, but dual nationality can lead to conflicts between duties toward the state and religious obligations. Meanwhile, in international law, dual nationality often raises issues related to state sovereignty, dual obligations, and legal conflicts between countries. Countries that permit dual nationality face difficulties in terms of diplomatic protection and the regulation of individual rights. Possible solutions include international negotiations, the adoption of more flexible dual nationality policies, and increasing legal awareness for individuals involved. This paper aims to explore the challenges faced by individuals with dual nationality in the context of Islamic law and propose pratical solutions to address these issues.
Co-Authors Abdul Adzim Hilmi Ahmad Abdullah, Imam Abdurrahman Hadi Adabi Dino Sweta Adillah Khoirunnisah Adiningrum Dwi Nugraheni Afif Abdus Syakur Afifah Nur Khusna Afifudin Sihabul Millah Afizal Fajariyadi Aginra Falah Istiqomah Ahmad Natsir Fairus Ilyas Ahmad Syahril Alfani Aisha Arista Widiya Aisha Inda Nursifa Akbar Raafi Ikhsani Choiri Alfia Nur Khasanah Alfiansyah Habib Arrokhim Alfiyyatus Sadiida Alifa Anis Nur Anjani Aliffah Putri Faradina Alifia Syifaurrohmah Alima Najah Almaidah Yogi Mahanani Alyza Nur’aini Choirunnisa Amaliya Ihsanti Amanah Cantik Lintang Cahyani Amelia Septiana Putri Aminuyati Ammar Farid Amy Nur Azizah Anastasya Egita Putri Anastya Salsabila Putri Andreyan Ahmad Dani Angelica Alyscha Ocktaviona Anisa Fajri Azizah Anita Rini Febriyanti Annada Ashfa Urroozanah Annisa Azka Faizah Azzahra Annisa Nurrohmah Annisa Ulfarisah Annisa Yumaniar Nur Azizah Aprilia Ningpitasari Ardiyan Nugraheni Ardwana Riswari Wisnu Arfian Nisa Urrofi'ah Argya Annisa Maheswari Ari Maulana Ramadhan Arif Budi Utomo Arifah Nur Imamma Ashfiya Nur Atqiya Ashfiya Nur Atqiya   Ashfiya Nur Atqiyah Ashfiyah Nur Atqiya Assaifi, Viror Ghufron Athal Izdihar Parkash Athifah Saidah Atikah Firdaus atqiya, ashfiya nur Aulia Ashari Aulia Azizah P Pure Auliya Azzahra Aura Ardhana Novia Aurellia Zahra Putri Areje Auria Trisi Novi Ana Awalia Rindu Az Zahra Azahra Vega Azizah Harda Annafi’ah Azka Isnaini Rais Kholila Azzahra Azzahra Azzahra Sindhi Latifa A’izzatul Ifada Bagas Eka Syahputra Bayu Assri Novianto Bianca Arvi Monteri Bintang Mufidia Rizqi Cahya Juwanti Arum Sari Cahya Rahmadani Candra Wijaya Carnawi, Carnawi Chafia Tawakalluna Anidhita Choirunnisa Puspita Dewi Cintya Bella Marathusholia Davendra, Ervan Yoga Yahayyu Dealova Rizki Meilana Defita Diah Ayu Devi Zahrotul Ulya Dewi Rahmawati Yundha Saputri Dihni Khalisa Rachman Dina Setiana Pratiwi Dini Agustin Rahmawati Dinta Rizqi Aulia Febriani Dista Suryana Putri Dzaky Aulia Rahman Elok Salmah Nasicha Elsa Fikry Nurcahya Elsya Novitasari Anggraini Erika Febriyanti Erlina Hendratama Putri Erma Nur Fitriyani Ervina Eka Saputri Faa’iz Zainul Muttaqin Fadhil Abdulloh Fadilah Isnaini Rahayu Fadli Muhsin Setiawan Faiq Gibran Abdullah Falakhul Khoir Romadhoni Fanani, Rakhmad Fanany Laila Muqsitin Fanny Fatekhah Saputri Farah Aghnia Fauzia Faren Darnuansyah Fatimah Nur Azizah Fatimah Nur Laily Fina Amalia Nadi Fina Nailissa’adah Fina Thazha Eka Sari Floveina Azra Habib Ahmad Nazri Hafidz Ma'ruf, Imam Hana Aulia Sukamto Hanafi, Syahrul Hanifah Miftahul Jannah Hanifah Muslimah Hanifah Nur Istiqomah Hannamuddin Wafiyur Rahman Hasanah Cinta Hasbullah, Wahyu Afnan Hasna Raissa Hasna, Davina Azizah Hayu Diva Lintang Hesti Arlinda Natasya Hilmi Khoiri Thohir Ibnu Hibban Ibrahim Ausen Iftitah Naura Az Zahra Ihsan Khoirul Anam Ika Diyah Mawarni Imam Aris Utomo Imam Islamuddin Imro’atus Sholikhah Inas Alifatus Salma Inas Lutfiyah Inayatun Nafi'ah Intan Marhenisaputri Irfan Ammar Najib Isma Nur Hanifa Ismi Nur Hidayah Istiana Istiana Iswatun Khasanah Jamiatun Niswah Nayli Muhammada Jamilatul Dwi Aulia Khasanah Jazz Kyanu Azzahra Jenny Saharany Aulia Putri Jhovan Eko Saputra Jovita Dwi Kusumastuti Karina Cahyawati Khairina Salsabila Pramono Khanafi Rizki Pratama Khansa Naila Nurhusna Khoirun Nisa Mutmainah Khomahudi Nur Wahid Khoridatul Bahiyah Khubi Hanan Khoirunisa Ki Awang Pijar Pembayun Kiran Ramadhani Kurnia Al Fiyatur Rohmaniyah Kyla Jessica Veda Laila Nur Kusuma Lailatul Allifah Lailatun Hasna Latifah Isti’anah Latifah Rahmadani Oktaviana Lintang Indah Meilasari Listiana, Silvia Livia Istiqomah Lukluil Maxnuun Lulu’ah Ukhti Isnaini Lutfi Lailatul Hikmah Luthfiah Luthfiah M Aufa Mujtaba M. Adil Hakim Al Hadi Mafazatul Iqamah Mahira Arrosyida Malika Ayudia Cahyani Marta Pangestuti Maulana Zidane Saputra Meifta Dian Safitri Melia Agustina Ramadhani Melina Arum Dwi Cahyanti Meylin Yunda Safira Mohammad Ulil Abshor Abdalla Muarif, Yahya Zaenul Muh. Fahrurrozi Muhamad Adip Salikin Muhamad Febrian Muhamad Jalaludin Muhammad Aldhi A Muhammad Arifin Aprilianto Muhammad Asro Al Munawir Muhammad Asziv Amalia Muhammad Fikri Al Kautsar Muhammad Hazib Khoironi Muhammad Irfan Al Ghiffari Muhammad Muhyihuddin Abdul Qodir Jailli Muhammad Nadhif Mirzaq Muhammad Nafi’ul Umam Muhammad Nur Sokhib Muhammad Rasyid Ridho Muhammad Syafiq Mustofa Muhammad Syauqi Muhana Ayu Devita Mukhamad Diki Indarto Muthiah Prima Zahra Muti'ah Nuha Mumtazah Mutia Hibatul Hamdah Mutiara Dwi Rachmawati Mutya Suha Nugroho Nabella Indah Rismawati Nabhan Tabarok Nabila Aprilia Nur Azizah Nabila Aulya Brilianfineza Nabila Nurul Heptarina Nabila Siti Ngaisyah Nadia Shafira Naila Luthfiyana Naisyila Desnita Cahayani Saputra Najwa Mudya Prameswati Nanda Ambika Fatikasari Nanda Nurmayanti Nanda Widyadinata Naqiyyatul Aghni Nur Sya’ban Natasha Aurelia Ramadhani Natawikrama, Raden Rahmat Aditya Nayla Damayanti Nazila Riskiya Putri Neysa Kunthi Cahya Latifa Nida Nur Hidayati Nihayatun Nisa Nina Faris Effendi Nova Layla Rahmadani Noviana Nurfitriani Nugroho, Ilham Khafi Nur Azizah Choirun Nisa Nur Fadila Pramesti Nur Zika Fauziah Nurmi Syahidah Nurrohman, Arif Nurul Fadilah Nurul Khasanah Oktaviana Nurul Amalia Paramitha Maulida Sifa Prasetyo, Yahya Ayas Adi Putri Agustin Sulistyowati Putri, Chyarla Zevana Avindya Rafida Putri Parastuti Rahdatu Cahya Puranita Rahma Nurwahyuningsih Rahma Widianingrum Rahmad Adi Nugroho Rahmania Nur Aslami Rahmawati Ika Fitri Rosyadi Rana Inas Zahira Ratna Ayu Fitriana Restiana Urba Natasyah Resya Pradita Ummu Syuhada Revalina Devra Amartya Putri Ria Aulia Ridwan Alvin Saputra Rifania Halimatussakdiah Rifky Azuan Syahlevi Rindi Rahayu Riris Rahmadani Putri Utomo Riski Muhamad Sholeh Triatmojo Rismaya Wulandari Rizquna Salsabila Rizya Oktavia Robith Taufiqurrahman Rohanifah Fitriana Devi Roihatul Jannah Rosya Ahya Sabilaa Ruditri Setyawan Sabrina Nur Hafishah Saela Noviana Sahara Yuliana Salma Nabila Salman Abdurrosyid Salsyabila Apriliyani Septian Dwi Kurniawati Septiana Qholi Syainiah Septina Sari Handayani Shafanisa Ganefiaida Rizky Suharto Shafira Aulia Putri Shiva Jea Nezia Aora Silva Amelia Darrohmah Sinta Amalia Sinta Nirmala Siti Hanifah Jauharoh Wahidah Siti Malikhatun Badriyah Siti Norhalisa Siti Nuraidah Siwi Budi Utami Solahuddin Dueramae Soraya Khoirun Nisa’ Sri Dewi Indah Dian Purnamasari Sri Hafsari Fakriyah Sri Wahyuni Suci Wibowo Surya Gilang Ramadhan Syahru Fajar Ibrahim Syaira Nadhifa Aushaf Teshana Mutiara Hati Teuku Ardhan Wardhana Tri Wulan Sari Tya Nur Ramadani UIN Raden Mas Said Surakarta Ukasyah, Muhammad Nur Ulfah Hamidah Viky Fatimah Vina Aulia Nur Pratama Wahid, Abdul Widya Nur Hidayah Wiedhar Saputri, Ananda Megha Winda Dwi Astuti Yahya Fadhlullah Murtaja Yesha Renata Andyne R Yuliana Fajar Nur Hidayati Yunandia Yunandia Zahra Riyani Aulia Zahrifah Rahmah Zahrotul Jannah Khoiroh Zahwa Luthfi’a Az-zahra Zaki Ramdhani Wicaksono Zaky Amrullah Zain Zaky Prinda Manggala Zamzami Zamzami Zaskia Azkazikra Azzahra Zaskia Putri Satya Ningrum Zhelika Wahyu Wardhani Ziadatul Latifah Zulfa Nur Bahirah Zulfa Rahma Putri Junovi