p-Index From 2020 - 2025
11.164
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bedah Hukum Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Dinika: Academic Journal of Islamic Studies. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Ziswaf Asfa Journal Shahih : journal of islamicate multidisciplinary Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Pemuliaan Keadilan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia (jupenkei) Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.771

Abstract

This research examines Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in terms of Comparative Fiqh of Schools. There are several marriages that are prohibited in Indonesia, for example marrying parents in-laws, marrying daughters-in-law and so on. Marriage is one part of the Shari'a which is discussed in Kutubul Mu'tabarah. Especially the four schools of thought. So it is very important for us to know the opinions of the mazhab scholars to enrich the references in order to provide justice and utilitarian law to all Indonesian citizens. This research is a normative legal research, is normative. The approach used is a normative juridical approach. The types of data used include primary data, namely:1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in particular Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in the part of marriage that is prohibited,and secondary data, namely library data which includes official documents, books of the salaf scholars, research books, scientific journals and so on. And tertiary data taken from excyclopedias and dictionaries. The data obtained is then analyzed using the Content Analysis method (content analysis) against the laws and regulations which are primary data. From this research it was found that Based on the research and analysis conducted, it is concluded that knowledge about marriages that are prohibited from being reviewed in Cross-Mazhab is very important to be studied by legal experts and scientists in Indonesia and the world in general. Penelitian ini meneliti tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Ada beberapa perkawinan yang dilarang di Indonesia mislanya menikahi mertua, menikahi menantu dan lain sebagainya. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari syariat yang dibahas didalam Kutubul Mu’tabarah. Khususnya Mazhab empat. Maka perlu sekali kita mengetahui pendapat para ulama mazhab untuk memperkaya referensi dalam rangka memberikan keadilan dan utilitarian hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian hukum normatif, bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah meliputi data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bagian bagian perkawinan yang dilarang, dan data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dan data tersier yang diambil dari eksiklopedi dan kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara Content Analiysis ( analisis isi ) terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan data primer. Dari penelitian ini didapatkan bahwa berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa Islam dalam menjalankan syariatnya memiliki banyak sekali mazhab Fiqih. Maka pengetahuan tentang Perkawinan-perkawinan yang dilarang ditinjau dalam Lintas Mazhab ini sangat penting untuk dipelajari oleh para Ahli Hukum dan Ilmuan di Indonesia dan dunia umumnya. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi Revisi Undang-undang Perkawinan yang mana pembuat aturan perlu juga memperhatikan perbedaan pendapat diantara para Ulama Fiqih.
Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Bayu Assri Novianto
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11131

Abstract

Kitab Nurul Burhan adalah kitab yang ditulis oleh Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi yang merupakan seorang ulama dari Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Kitab Nurul Burhan merupakan syarah dari kitab Maulid Al-Lujjainid Dani karya Syaikh Ja’far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji yang berisi tentang kisah perjalanan hidup seorang ulama sekaligus waliyullah yaitu Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Dimana dalam kisah perjalanan hidup beliau tersebut terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan Fiqih yang dapat diteladani dan dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai apa saja nilai-nilai pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraqi terbitan Toha Semarang. Adapun kegunaan penelitian ini (1) Secara teoritis untuk menambah khasanah keilmuan serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan karya Syaikh Mushlih bin Abdurrahman Al-Maraqi. (2) Secara praktis yaitu, sebagai referensi bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang menggunakan sumber data primer berupa Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al- Maraqi terbitan Toha Semarang. Sedangkan untuk data sekunder peneliti memakai buku pendukung, artikel, jurnal dan dokumen lain yang terkait dengan judul penelitian. Keabsahan data di uji melalui peningkatan ketekunan dan analisis data dilakukan dengan content analysis atau analisis isi dalam bentuk deskriptif. Nilai-nilai pendidikan Fiqih berkaitan erat dengan filosofi, hikmah, dan maqashhudy syari’ah dari pendidikan Fiqih yang biasa di lakukan seseorang setiap harinya. Setelah ditelaah lebih jauh, terdapat nilai-nilai pendidikan Fiqih yang dimukan dalam kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al- Maraqi berupa: membiasakan diri untuk menjaga kesucian diri maupun pakaian dari hadats ataupun najis, senantiasa mengerjakan amal sholeh dan menepati nadzar.
LEGALIZE CUSTOM-RELATED LANDOWNERSHIP TRANSACTIONS: THE INDONESIAN EXPERIENCE Abdul Wahid; Siti Malikhatun Badriyah; Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Zamzami Zamzami
Diponegoro Law Review Vol 8, No 2 (2023): Diponegoro Law Review October 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.8.2.2023.274-286

Abstract

The secret sale of land raises changes in certificate ownership dilemma. The absence of seller during creation of the Deed of Sale and Purchase (AJB) poses a severe obstacle, coupled with the buyer's lack of knowledge. Another constraint is buyer's inability to create a deed due to seller's unknown address. This research highlights buyer's efforts to overcome obstacles in transferring land certificates from off-the-record land transactions. This is a normative legal approach through literature analysis. The results show that buyers can overcome obstacles by filing a lawsuit for unlawful actions in the district court where the land is located. This lawsuit is related to unlawful actions by the defendant, such as rejection or hindrance to changing the land certificate's name. Through the trial, the court can issue an order instructing the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional or BPN) to transfer the land certificate in the buyer's name. Even without the Deed of Sale and Purchase (AJB), the court order serves as a legal basis for BPN to execute this process. Upon completion, the buyer obtains legal certainty regarding land ownership, and despite lacking AJB, the renamed land certificate becomes valid proof of the buyer's land ownership.
Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah Hafidz Ma'ruf, Imam; Mustain Nasoha, R. Ahmad Muhamad; Nugroho, Ilham Khafi; Fanani, Rakhmad
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 5, No. 1 May 2023
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/jurnalalhakim.v5i1.6667

Abstract

This study evaluates the Regional Autonomy laws 32 of 2004 and 23 of 2014 in light of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Where the power of autonomy to manage their own households is granted to the partition of these territories. This study is normative in character and is a legal normative study. The strategy is a normative juridical strategy. Primary data, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in particular Law Number 32 of 2004 and Law Number 23 of 2014 respecting Regional Autonomy, as well as secondary data were used, namely library data which includes documents official books, books on Regional Autonomy and Regional Economic Development, scientific journals and so on. And tertiary data taken from encyclopedias and dictionaries. The data obtained is then analyzed using Content Analysis on laws and regulations which are primary data. Based on the results of the research and analysis that has been carried out, it can be concluded that there are several ways to apply the principle of regional autonomy that can improve welfare and cooperation between regions nationally with unbalanced regional potential conditions such as geography and human resources. Regional autonomy as one of the instruments to realize prosperity in the form of ideal cooperation.
Management Strategy for the Development of Pesantren's Hidden Curriculum in Schools Carnawi, Carnawi; Zamzami, Zamzami; Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain; Muarif, Yahya Zaenul; Abdullah, Imam
DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/dinika.v9i1.9525

Abstract

The curriculum at SMPIQu Al-Bahjah Cirebon faces a challenge in integrating the formal, official curriculum with the non-formal pesantren (Islamic boarding school) curriculum. This disconnect has resulted in the pesantren curriculum becoming somewhat "hidden" or underrepresented. The core issue addressed in this research is how to design, implement, and evaluate the development of this hidden pesantren curriculum. Using a qualitative research method, the study draws from both primary and secondary data, collected through observation and interviews. The findings reveal a five-step approach to developing the hidden curriculum. Implementation is achieved through structured activities such as work meetings, scheduling academic activities, enhancing the management information system (SIM), improving teaching staff and student resources, strengthening students' morals, and increasing proficiency in foreign languages. The evaluation process includes supervision, regular meetings, audits, and reporting. The study concludes that effective curriculum development hinges on a morals and creed-based education, improved administrative and management systems, optimization of media as a development tool, and active participation in competitions and events. This research contributes to the formulation of strategies for developing the hidden pesantren curriculum, offering practical benefits for all stakeholders involved.
Analisis Peran Pancasila dalam Pembentukan Norma Hukum Nasional Ashfiya Nur Atqiya; Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Amy Nur Azizah; Marta Pangestuti; Khairina Salsabila Pramono
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v2i1.620

Abstract

This study aims to analyze the role of Pancasila in the formation of national legal norms in Indonesia. As the state ideology, Pancasila influences every aspect of legal development and implementation through the fundamental principles embodied in its five precepts. This research employs a qualitative approach using case studies, document analysis, and interviews to identify how Pancasila's values are integrated into the legal system. Data were collected from legal documents, judicial decisions, and interviews with legal experts and lawmakers. The findings reveal that Pancasila serves as a source of values and normative guidance, ensuring legal consistency, and facilitating evaluation and social control. The study also highlights how Pancasila supports public participation in the legislative process, contributing to a legal system that aligns with national ideals of social justice and democracy. These insights aim to deepen the understanding of how Pancasila’s values are applied withiystem.
Kewarganegaraan dan Pertanggungjawaban Pidana: Studi Kasus Pengadilan Internasional Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ashfiya Nur Atqiya; Sinta Amalia; Jamilatul Dwi Aulia Khasanah; Fina Nailissa’adah
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i1.612

Abstract

This research examines issues related to citizenship and criminal responsibility in the context of international courts, with a focus on how these challenges influence law enforcement processes. Through a case study-based qualitative analysis approach and a review of recent literature, this research explores how dual citizenship, the political status of perpetrators, and globalization influence jurisdiction and justice in international courts. Case studies analyzed include The Prosecutor v. Al-Bashir and The Prosecutor v. Dominic Ongwen, who shows how these issues hamper international courts' efforts to enforce the law. The findings of this research underscore the need for reform in the international legal system, including legal harmonization, reform of extradition mechanisms, and increased coordination between courts. This research also highlights the importance of continuous education and training for international law officials to face new challenges in the era of globalization.
Budaya dan Kewarganegaraan : Identitas Ganda dalam Masyarakat Multikultural Indonesia Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ashfiya Nur Atqiya; Nur Zika Fauziah; Rahmad Adi Nugroho; Sri Wahyuni
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.623

Abstract

This study investigates the role of citizenship in the context of dual identity in Indonesia's multicultural society, as well as how Islamic law and national law interact with law enforcement. Due to the extraordinary cultural and religious diversity, Indonesia faces challenges in integrating the dual identities of its people. Cultural and religious identities often lead to conflicts among citizens governed by national law, especially when it comes to religious rules and Islamic law. How dual identity affects law enforcement in Indonesia is explored through qualitative research using descriptive-analytical techniques. Data was obtained through in-depth interviews with relevant individuals and analysis of national legal and religious documents. The research results indicate that although Law No. 12 of 2006 on Citizenship provides a legal basis for all citizens. In reality, Islamic law often plays a larger role in the lives of Muslim communities. The disagreement between religious law and national law causes chaos in law enforcement, especially regardingin heritance and family issues. In addition, this research examines the legal systems in other countries with multicultural populations, such as Malaysia, India, and Canada. These countries demonstrate similar issues in creating fair legal policies for multicultural societies. This research concludes that an inclusive approach must be used in the formulation of legal policies in Indonesia so that dual identities in society can be accepted by the state’s legal system, allowing.
Konsep Kewarganegaraan Ganda dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Ashfiya Nur Atqiya; Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Irfan Ammar Najib; Khanafi Rizki Pratama; Yuliana Fajar Nur Hidayati
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i1.624

Abstract

This research discusses the concept of dual citizenship in the perspective of Indonesian positive law and Islamic law. Dual citizenship refers to the legal status in which a person is recognized as a citizen by more than one country, a phenomenon that is increasingly relevant in the era of globalization. In Indonesian positive law, dual citizenship is generally not recognized, except in special cases such as children from mixed marriages. However, increasing global mobility and individual rights have prompted discussion on the need for wider recognition of dual citizenship. Meanwhile, Islamic law provides a more flexible approach by considering the maqasid al-shariah principle which emphasizes the protection of basic human rights. Through a normative juridical and sociological approach, this research explores how the two legal systems deal with dual citizenship and what the implications are for individuals as well as the state. A comparative study of dual citizenship Dual Citizenship, Positive Law, Islamic Law, Maqasid al-Shariah, Citizenship Regulation practices in several other countries, such as the United States, Canada, Egypt and Pakistan, was also conducted to gain greater insight and understand the best practices that can be adapted in Indonesia. The results show that despite resistance to dual citizenship, its implementation can provide significant benefits, both in terms of protecting individual rights and strengthening international relations. Therefore, it is recommended that Indonesia consider a more comprehensive and inclusive policy regarding dual citizenship, which is in line with positive legal values and Islamic legal principles. This research can hopefully serve as a reference for policy makers and academics in developing regulations that are adaptive to global dynamics.
Susunan Pancasila Yang Bersifat Hirarkis dan Berbentuk Piramidal, Sebagai Sistem Filsafat,dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Ashfiya Nur Atqiya; Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Nanda Widyadinata; Sahara Yuliana; Yunandia Yunandia
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.627

Abstract

Pancasila, as the basis of the Indonesian state, is a philosophical system that underlies national and state life with the principles of divinity, humanity, unity, democracy and social justice. The background to this research focuses on the urgency of Pancasila in globalization and also rapid social change, where new challenges require adaptation so that Pancasila remains relevant and effective. The aim of the research is to analyze the hierarchical and pyramidal structure of Pancasila, the formulation of the relationship between the precepts which complement and qualify each other, as well as the dynamics and challenges faced by Pancasila as a philosophical system. The research method uses library research to collect and analyze data from various relevant sources. The research results show that Pancasila, with its hierarchical structure that positions the precepts in a mutually supportive order, functions as a strong moral and ideological guide. The relationship between the Pancasila principles complement each other and also clarify each other's principles, forming a coherent and comprehensive system. However, challenges such as globalization, social inequality and political dynamics require adjustment and adaptation to maintain the relevance of Pancasila. This research emphasizes the importance of further study and development to ensure that Pancasila remains the basis of a strong and effective state in the modern era.
Co-Authors Abdul Adzim Hilmi Ahmad Abdul Wahid Abdullah, Imam Abdurrahman Hadi Adabi Dino Sweta Adillah Khoirunnisah Adiningrum Dwi Nugraheni Afizal Fajariyadi Aginra Falah Istiqomah Ahmad Natsir Fairus Ilyas Ahmad Syahril Alfani Aisha Arista Widiya Aisha Inda Nursifa Alfia Nur Khasanah Alfiansyah Habib Arrokhim Alfiyyatus Sadiida Alifa Anis Nur Anjani Aliffah Putri Faradina Alifia Syifaurrohmah Alima Najah Almaidah Yogi Mahanani Alyza Nur’aini Choirunnisa Amaliya Ihsanti Amanah Cantik Lintang Cahyani Amelia Septiana Putri Aminuyati Ammar Farid Amy Nur Azizah Ananda Megha Wiedhar Saputri Anastasya Egita Putri Anastya Salsabila Putri Andreyan Ahmad Dani Angelica Alyscha Ocktaviona Anisa Fajri Azizah Anita Rini Febriyanti Annada Ashfa Urroozanah Annisa Nurrohmah Annisa Ulfarisah Annisa Yumaniar Nur Azizah Aprilia Ningpitasari Ardiyan Nugraheni Ardwana Riswari Wisnu Arfian Nisa Urrofi'ah Ari Maulana Ramadhan Arif Budi Utomo Arifah Nur Imamma Ashfiya Nur Atqiya Ashfiya Nur Atqiyah Ashfiyah Nur Atqiya Assaifi, Viror Ghufron Athal Izdihar Parkash Athifah Saidah Atikah Firdaus atqiya, ashfiya nur Aulia Ashari Aulia Azizah P Pure Auliya Azzahra Aura Ardhana Novia Aurellia Zahra Putri Areje Auria Trisi Novi Ana Azahra Vega Azizah Harda Annafi’ah Azka Isnaini Rais Kholila Azzahra Azzahra A’izzatul Ifada Bagas Eka Syahputra Bayu Assri Novianto Cahya Juwanti Arum Sari Carnawi, Carnawi Chafia Tawakalluna Anidhita Choirunnisa Puspita Dewi Cintya Bella Marathusholia Davendra, Ervan Yoga Yahayyu Dealova Rizki Meilana Devi Zahrotul Ulya Dewi Rahmawati Yundha Saputri Dihni Khalisa Rachman Dina Setiana Pratiwi Dini Agustin Rahmawati Dinta Rizqi Aulia Febriani Dista Suryana Putri Dzaky Aulia Rahman Elok Salmah Nasicha Elsa Fikry Nurcahya Erlina Hendratama Putri Ervina Eka Saputri Fadhil Abdulloh Fadilah Isnaini Rahayu Fadli Muhsin Setiawan Falakhul Khoir Romadhoni Fanani, Rakhmad Fanany Laila Muqsitin Fanny Fatekhah Saputri Faren Darnuansyah Fatimah Nur Azizah Fatimah Nur Laily Fina Amalia Nadi Fina Nailissa’adah Fina Thazha Eka Sari Floveina Azra Habib Ahmad Nazri Hafidz Ma'ruf, Imam Hanafi, Syahrul Hanifah Miftahul Jannah Hanifah Muslimah Hannamuddin Wafiyur Rahman Hasanah Cinta Hasbullah, Wahyu Afnan Hasna Raissa Hasna, Davina Azizah Hayu Diva Lintang Hesti Arlinda Natasya Hilmi Khoiri Thohir Ibnu Hibban Ibrahim Ausen Iftitah Naura Az Zahra Ihsan Khoirul Anam Ika Diyah Mawarni Imam Aris Utomo Imam Islamuddin Imro’atus Sholikhah Inas Alifatus Salma Inas Lutfiyah Inayatun Nafi'ah Intan Marhenisaputri Irfan Ammar Najib Isma Nur Hanifa Ismi Nur Hidayah Istiana Istiana Iswatun Khasanah Jamiatun Niswah Nayli Muhammada Jamilatul Dwi Aulia Khasanah Jazz Kyanu Azzahra Jenny Saharany Aulia Putri Jhovan Eko Saputra Jovita Dwi Kusumastuti Karina Cahyawati Khairina Salsabila Pramono Khanafi Rizki Pratama Khansa Naila Nurhusna Khoirun Nisa Mutmainah Khoridatul Bahiyah Khubi Hanan Khoirunisa Ki Awang Pijar Pembayun Kiran Ramadhani Kurnia Al Fiyatur Rohmaniyah Kyla Jessica Veda Laila Nur Kusuma Lailatul Allifah Lailatun Hasna Latifah Isti’anah Lintang Indah Meilasari Listiana, Silvia Livia Istiqomah Lukluil Maxnuun Lulu’ah Ukhti Isnaini Lutfi Lailatul Hikmah Luthfiah Luthfiah M Aufa Mujtaba M. Adil Hakim Al Hadi Mafazatul Iqamah Marta Pangestuti Maulana Zidane Saputra Melia Agustina Ramadhani Melina Arum Dwi Cahyanti Meylin Yunda Safira Mohammad Ulil Abshor Abdalla Muarif, Yahya Zaenul Muh. Fahrurrozi Muhamad Jalaludin Muhammad Aldhi A Muhammad Arifin Aprilianto Muhammad Asro Al Munawir Muhammad Asziv Amalia Muhammad Fikri Al Kautsar Muhammad Hazib Khoironi Muhammad Irfan Al Ghiffari Muhammad Muhyihuddin Abdul Qodir Jailli Muhammad Nafi’ul Umam Muhammad Nur Sokhib Muhammad Rasyid Ridho Muhammad Syauqi Muhana Ayu Devita Mukhamad Diki Indarto Muthiah Prima Zahra Muti'ah Nuha Mumtazah Mutia Hibatul Hamdah Mutya Suha Nugroho Nabella Indah Rismawati Nabhan Tabarok Nabila Aulya Brilianfineza Nabila Nurul Heptarina Nabila Siti Ngaisyah Nadia Shafira Naila Luthfiyana Naisyila Desnita Cahayani Saputra Najwa Mudya Prameswati Nanda Ambika Fatikasari Nanda Nurmayanti Nanda Widyadinata Natasha Aurelia Ramadhani Natawikrama, Raden Rahmat Aditya Neysa Kunthi Cahya Latifa Nihayatun Nisa Noviana Nurfitriani Nugroho, Ilham Khafi Nur Azizah Choirun Nisa Nur Fadila Pramesti Nur Zika Fauziah Nurmi Syahidah Nurrohman, Arif Nurul Fadilah Nurul Khasanah Oktaviana Nurul Amalia Paramitha Maulida Sifa Prasetyo, Yahya Ayas Adi Putri Agustin Sulistyowati Putri, Chyarla Zevana Avindya Rahdatu Cahya Puranita Rahma Nurwahyuningsih Rahma Widianingrum Rahmad Adi Nugroho Rana Inas Zahira Restiana Urba Natasyah Resya Pradita Ummu Syuhada Revalina Devra Amartya Putri Ria Aulia Rifky Azuan Syahlevi Rindi Rahayu Riris Rahmadani Putri Utomo Riski Muhamad Sholeh Triatmojo Rismaya Wulandari Rizquna Salsabila Rizya Oktavia Robith Taufiqurrahman Rohanifah Fitriana Devi Rosya Ahya Sabilaa Ruditri Setyawan Sabrina Nur Hafishah Saela Noviana Sahara Yuliana Salma Nabila Salsyabila Apriliyani Septian Dwi Kurniawati Septiana Qholi Syainiah Septina Sari Handayani Shafanisa Ganefiaida Rizky Suharto Shiva Jea Nezia Aora Silva Amelia Darrohmah Sinta Amalia Sinta Nirmala Siti Hanifah Jauharoh Wahidah Siti Malikhatun Badriyah Siti Norhalisa Siti Nuraidah Siwi Budi Utami Solahuddin Dueramae Soraya Khoirun Nisa’ Sri Dewi Indah Dian Purnamasari Sri Hafsari Fakriyah Sri Wahyuni Suci Wibowo Surya Gilang Ramadhan Syahru Fajar Ibrahim Syaira Nadhifa Aushaf Teshana Mutiara Hati Teuku Ardhan Wardhana Tri Wulan Sari Tya Nur Ramadani UIN Raden Mas Said Surakarta Ukasyah, Muhammad Nur Ulfah Hamidah Viky Fatimah Vina Aulia Nur Pratama Widya Nur Hidayah Winda Dwi Astuti Yuliana Fajar Nur Hidayati Yunandia Yunandia Zahra Riyani Aulia Zahrotul Jannah Khoiroh Zahwa Luthfi’a Az-zahra Zaki Ramdhani Wicaksono Zaky Amrullah Zain Zaky Prinda Manggala Zamzami Zamzami Zaskia Putri Satya Ningrum Zhelika Wahyu Wardhani Zulfa Nur Bahirah Zulfa Rahma Putri Junovi