Claim Missing Document
Check
Articles

Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral Eko Raharjo; Irmanjaya Thaher; Helvis; Malemna Sura Anabertha Br Sembiring
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.669

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional sejak 2 Januari 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membentuk arsitektur baru kebijakan pemidanaan restoratif. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji keadilan restoratif secara sektoral berdasarkan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga keterkaitan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, penyesuaian pidana sektoral, dan regulasi kelembagaan belum dikaji secara integratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pemidanaan restoratif, mengidentifikasi disharmonisasi regulasi, dan merumuskan Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sinkronisasi hukum, perbandingan regulasi, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP memberikan fondasi substantif melalui tujuan dan pedoman pemidanaan serta pemaafan hakim, sedangkan KUHAP membangun mekanisme restoratif pada seluruh tahapan proses pidana. Disharmonisasi ditemukan pada kriteria perkara, batas ancaman pidana, kedudukan perdamaian, kewenangan, prosedur, dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan model integratif yang menghubungkan harmonisasi norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan melalui regulasi pelaksanaan, penyesuaian aturan sektoral, koordinasi antarlembaga, prosedur operasional standar, serta sistem pencatatan dan evaluasi terpadu.
Meritocracy and the Politicization of Supreme Court Justice Recruitment: An Evaluation of the Judicial Commission’s Independence in 2024 Irmanjaya Thaher; Dzaki M. Ihsan; Gerry Joe
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 1 No. 2 (2022): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v1i2.1766

Abstract

This article examines the independence of the Judicial Commission (KY) in the recruitment process for Supreme Court justices, focusing on the 2024 selection data. In that selection process, 143 individuals applied for the positions of 2 Supreme Court justices in the Civil Chamber, 3 in the Criminal Chamber, 1 in the Religious Chamber, 1 in the Administrative Law Chamber, and 3 in the Special Tax Administrative Law Chamber. Of the 143 applicants, 133 passed the administrative screening. The selection process resulted in 19 Supreme Court justice candidates and 3 ad hoc human rights judge candidates being approved by the KY, as outlined in Announcement No. 11/PENG/PIM/RH.04.06/07/2024. This study examines the constitutional and normative foundations of the KY’s authority, the stages of the selection process and mechanisms for ensuring independence, the challenges faced by the KY in maintaining its independence, and an analysis of the distribution of positions that reflects the institutional needs of the Supreme Court. This article also evaluates the institutional relationship between the Judicial Commission, the House of Representatives, and the Supreme Court within the Supreme Court justice recruitment process, and formulates recommendations to strengthen the Judicial Commission’s institutional independence