Claim Missing Document
Check
Articles

Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilu 2024 Di Televisi Utomo, Atok Dadyo; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin; Bahmid Bahmid
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11047

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of Central Java in supervising television broadcasts of campaign advertisements for the 2024 General Election. The urgency of this research lies in the ongoing violations of broadcast neutrality, which have the potential to influence public opinion and undermine the quality of democracy. The method employed is normative juridical with a statutory approach, supported by interview data from KPID Central Java. The findings indicate that KPID’s authority complies with the eight principles of legality and has proven to be fairly effective through the fulfillment of five factors in broadcast law enforcement. This study differs from previous research as it specifically evaluates the role of KPID in the context of the 2024 Election and the challenges posed by contemporary broadcasting regulations. In conclusion, KPID’s supervision contributes to the creation of democratic and high-quality broadcasts, although institutional strengthening and regulatory support are still required. This research contributes to the development of broadcasting law studies while also providing recommendations for the government and KPI to reinforce both the authority and effectiveness of election broadcast supervision in the future. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu 2024 di televisi. Urgensi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya pelanggaran netralitas siaran yang berpotensi menggiring opini publik dan mengancam kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung data wawancara dengan KPID Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPID telah memenuhi delapan prinsip legalitas hukum dan terbukti cukup efektif melalui pemenuhan lima faktor penegakan hukum penyiaran. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus mengevaluasi peran KPID dalam konteks Pemilu 2024 serta tantangan regulasi penyiaran kontemporer. Kesimpulannya, pengawasan KPID mendukung terciptanya siaran demokratis dan berkualitas, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum penyiaran sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan KPI untuk memperkuat kewenangan serta efektivitas pengawasan penyiaran Pemilu di masa mendatang.  
Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama Amar, Saiful; Dian Septiandani; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Moh Thamsir
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11379

Abstract

This study aims to examine the authority of the religious court in determining a wali adhal (a guardian who unjustifiably refuses to marry off a woman), with a case study on Decision Number 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl. The research is grounded in the reality that, in practice, lineage guardians (wali nasab) are still found to refuse marriage without legitimate grounds under Islamic law, thereby obstructing women’s right to a lawful marriage. The study employs a normative juridical approach, analyzing court decisions alongside Islamic legal doctrines from the four schools of thought (mazhab). The findings reveal that the Kendal Religious Court has the authority to appoint a wali hakim (court-appointed guardian) as a substitute for a wali adhal, thereby ensuring legal protection for women and upholding the principles of justice and equality in marriage. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of judicial reasoning that integrates a normative approach, Islamic doctrinal perspectives, and substantive justice—an area rarely explored in prior studies. The study concludes that religious court rulings in wali adhal cases serve as a crucial instrument in safeguarding women’s constitutional right to marry and establish a legitimate family. It further recommends strengthening the role of religious courts in handling such cases and promoting legal awareness within society regarding the limits of a lineage guardian’s authority.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan agama dalam menetapkan wali adhal dengan studi kasus pada Putusan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan wali nasab yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, sehingga menghambat hak perempuan untuk menikah secara sah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan dan doktrin hukum Islam dari empat mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kendal memiliki kewenangan untuk menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adhal, guna menjamin perlindungan hukum bagi perempuan serta menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pertimbangan hakim yang memadukan pendekatan normatif, doktrinal Islam, dan keadilan substansial, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan agama dalam kasus wali adhal menjadi instrumen penting dalam menjaga hak konstitusional perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga secara sah. Disarankan agar peran pengadilan agama diperkuat dalam menangani kasus-kasus serupa, serta perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait batasan kewenangan wali nasab.
Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima: Niet Ontvankelijke Verklaard Mennix Hamonangan; Zaenal Arifin
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 25 No 1 (2025): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v25i1.99

Abstract

In the course of a household, there are always disputes between husband and wife that cannot be resolved and lead to divorce. This study aims to determine the legal consequences of an unacceptable lawsuit in a case of contested divorce and to find out the judge's consideration in deciding an unacceptable lawsuit in a case of contested divorce. This research uses normative legal research methods with a case approach. The results showed that in Law Number 1 of 1974 concerning marriage in Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law and its explanation stated that divorce can be carried out if it is in accordance with the reasons that have been determined. An unacceptable verdict (NO) is a verdict stating that the lawsuit cannot be accepted, due to formal defects. Then, the reasons that cause the lawsuit to be unacceptable due to formal defects are that the power of attorney is invalid, the lawsuit is filed by a party with no legal interest, the lawsuit is eror in persona, the lawsuit is beyond competence, the lawsuit is osbcuur libel, the lawsuit is premature and the lawsuit has expired. Obscuur Libel lawsuit is a vague or unclear lawsuit and the cause of the obscuur libel lawsuit in this case is that the petitum is not detailed, therefore the lawsuit cannot be accepted. the provision of unacceptable lawsuits in civil disputes is not regulated rigidly in a legislation but is a provision that develops in the practice of dispute resolution in court as a form of translation of previous judges as a form of derivation of procedural law principles. Decisions on the inadmissibility of lawsuits are in principle the same as other decisions, which have binding force, and are only void if canceled by a higher court, however, they have legal implications on several matters, namely: related to nebis in idem, the minimum limit of appeal which is only filed once, which means that there is a legal vacuum from these two issues, namely a new lawsuit with the same case that has been decided to be nebis or not.
Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Terhadap Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan Agan Sutanto; Asokawati, Dewinta; Zaenal Arifin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1838

Abstract

Koperasi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan sengketa keperdataan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan temuan lapangan melalui wawancara, telaah dokumen, dan kajian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU P2SK memberikan peran strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama koperasi simpan pinjam dan mendorong penerapan tata kelola berbasis risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, minimnya infrastruktur teknologi, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga
Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Laksana, Nabila Setya; Zaenal Arifin; Ani Triwati; Soegianto Soegianto; Ahmad Samudra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.10093

Abstract

This study aims to examine the legal protection of exclusive rights to film remakes and the legal consequences arising from such actions under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The urgency of this research lies in the increasing prevalence of unauthorized film remakes in the digital era, particularly on social media platforms, which has not been thoroughly explored from the perspective of intellectual property law. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary data such as legislation, legal literature, and relevant references. The findings reveal that unauthorized film remakes constitute violations of the author's economic rights, subject to civil sanctions such as compensation and criminal penalties, including imprisonment or fines. The novelty of this research lies in its normative focus on exclusive rights within the context of film remakes as derivative works, an area rarely examined in previous studies. The conclusion emphasizes the need to strengthen the implementation of regulations, enhance digital monitoring systems, and improve public legal literacy regarding copyright protection. Recommendations include cross-sector collaboration among the government, rights holders, and digital platforms to establish a more effective and adaptive legal protection system.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas remake suatu film serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Urgensi penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik remake film tanpa izin yang semakin meningkat di era digital, khususnya melalui platform media sosial, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan referensi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remake film tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif terhadap hak eksklusif dalam praktik remake film sebagai bentuk karya turunan, yang belum banyak dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, sistem pengawasan digital, dan edukasi publik terkait perlindungan hak cipta. Rekomendasinya meliputi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemegang hak, dan platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif.    
Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Haq, Muhammad Fakhrul; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto; Rati Riana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11068

Abstract

This study aims to analyze the existence, legal standing, and implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on Job Creation following the issuance of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which declared Law Number 11 of 2020 on Job Creation conditionally unconstitutional. The urgency of this research lies in the need for an in-depth juridical review of the legitimacy of the Perppu, which is deemed not to meet the “compelling urgency” requirements stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, as well as its implications for the rule of law and public participation in the legislative process. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive-analytical analysis of secondary data. The findings reveal that the Perppu’s legal standing is weak as it fails to meet all three criteria of compelling urgency, while its implementation encounters obstacles in terms of legal substance and legal culture, particularly regarding investor-oriented policies and the reduction of workers’ rights. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis combining Hans Kelsen’s hierarchy of norms theory, Lawrence M. Friedman’s legal system theory, and Gustav Radbruch’s legal purpose theory to assess the legitimacy and effectiveness of the Perppu. It is concluded that the Perppu does not fully fulfill the elements of legal justice and legal benefit for civil society, although it still provides legal certainty for the government to accelerate national strategic projects. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, kedudukan hukum, dan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis mendalam terhadap legitimasi penerbitan Perppu yang dinilai tidak memenuhi syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis deskriptif-analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kedudukan Perppu Cipta Kerja lemah karena tidak memenuhi ketiga kriteria kegentingan yang memaksa, sementara implementasinya menghadapi hambatan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, khususnya terkait keberpihakan pada investor dan pengurangan hak-hak pekerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menggabungkan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk menilai legitimasi dan efektivitas Perppu Cipta Kerja. Disimpulkan bahwa Perppu ini belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sipil, meskipun masih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mempercepat proyek strategis nasional.  
Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit Harir, Moh; Soegianto Soegianto; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Miftah Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11384

Abstract

This study aims to analyze the normative conflict between general seizure (sita umum) and criminal seizure (sita pidana) in the settlement of bankruptcy assets, as well as to examine mechanisms for resolving such conflicts when assets of a bankrupt debtor under general seizure are also subject to criminal seizure. General seizure, carried out by the bankruptcy curator, is intended to collect and liquidate all assets of the bankrupt debtor to repay creditors fairly and proportionally. In contrast, criminal seizure, conducted by investigators, is aimed at confiscating assets related to a criminal offense, either as evidence or as proceeds of crime. The normative conflict arises when assets seized for bankruptcy settlement are also targeted in criminal proceedings. This clash is rooted in Article 31(2) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment, which stipulates that a bankruptcy declaration and general seizure nullify all prior seizures, and Article 39(2) of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), which still permits the seizure of assets already under civil or bankruptcy seizure. Using a normative juridical method, the findings reveal that this inconsistency creates legal uncertainty, particularly in determining the priority of seizure enforcement, thereby hindering the settlement of bankruptcy assets and potentially causing losses to creditors. Therefore, this study recommends the establishment of a clear legal provision that explicitly prioritizes general seizure in cases of overlap with criminal seizure, in order to ensure legal certainty, safeguard creditors’ rights, and maintain a balanced approach with the objectives of criminal law enforcement.   Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma antara sita umum dan sita pidana dalam proses pemberesan harta pailit, serta mengkaji mekanisme penyelesaiannya ketika aset debitur pailit yang telah berada dalam sita umum juga menjadi objek sita pidana. Sita umum yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan bertujuan mengumpulkan dan menjual seluruh aset debitur pailit untuk membayar utang kepada para kreditur secara adil dan proporsional. Sebaliknya, sita pidana yang dilakukan oleh penyidik ditujukan untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana, baik sebagai alat bukti maupun hasil kejahatan. Konflik norma timbul ketika objek yang disita untuk pemberesan harta pailit juga menjadi sasaran sita dalam perkara pidana. Pertentangan ini berakar pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa putusan pailit dan sita umum menghapus seluruh sita sebelumnya, dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tetap memperbolehkan penyitaan terhadap objek yang telah berada dalam sita perdata maupun sita pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait penentuan prioritas pelaksanaan sita, sehingga berimplikasi pada terhambatnya pemberesan harta pailit dan potensi kerugian bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengaturan yang secara tegas menetapkan prioritas sita umum dalam konteks tumpang tindih dengan sita pidana, guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak kreditur, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan penegakan hukum pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Tindakan Aborsi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Astuti, Niken; Kadi Sukarna; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11406

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions on abortion and the legal protection for doctors in abortion cases involving rape victims, based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research background is rooted in the normative conflict between the Indonesian Penal Code (KUHP), which absolutely prohibits abortion, and the Health Law, which provides exceptions under certain conditions, thereby creating legal uncertainty. Ensuring legal certainty for doctors is crucial so that they are not placed in a vulnerable position when performing their professional duties. This research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using qualitative analysis through systematic, grammatical, and teleological interpretation of legal norms. The findings show that Article 428 paragraph (3) of Law No. 17/2023 establishes a new juridical foundation that explicitly protects doctors from criminal liability, provided that they meet administrative and professional requirements, such as a valid practice license, registration certificate (STR), implementation in accredited health facilities, informed consent, and reporting to the Health Office. The novelty of this research lies in its emphasis on legal protection for doctors through the latest regulation, which has not been widely examined in previous studies that focused more on ethical dilemmas or gestational age limits. The study concludes that legal protection for doctors in abortion cases due to rape constitutes a form of legal certainty as well as the fulfillment of victims’ rights, with recommendations for synchronizing gestational age limits across related regulations and strengthening technical guidelines by the government and professional organizations to ensure consistent implementation.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum aborsi dan perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus aborsi akibat perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Latar belakang penelitian didasari oleh konflik norma antara KUHP yang melarang aborsi secara mutlak dan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pentingnya memberikan kepastian hukum bagi dokter agar tidak berada dalam posisi rentan ketika menjalankan kewajiban profesional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 428 ayat (3) UU 17/2023 memberikan dasar yuridis baru yang secara eksplisit melindungi dokter dari ancaman pidana sepanjang memenuhi syarat administratif dan profesional, seperti izin praktik, STR, pelaksanaan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, informed consent, serta pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan perlindungan hukum bagi dokter melalui regulasi terbaru, yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek dilema etik atau batas usia kehamilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus aborsi akibat perkosaan merupakan bentuk kepastian hukum sekaligus pemenuhan hak korban, dengan rekomendasi perlunya sinkronisasi batas usia kehamilan dalam regulasi terkait serta penguatan pedoman teknis oleh pemerintah dan organisasi profesi agar implementasi aturan lebih konsisten.
Peningkatan Literasi Ketenagakerjaan dan  Kesiapan Memasuki Dunia Kerja bagi Masyarakat di Kelurahan Krobokan Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/8h0vs923

Abstract

This community service program aims to improve labor literacy and work readiness among the productive-age community in Krobokan Village, Semarang City. The urgency of this activity arises from the community’s limited understanding of workers’ rights and obligations, labor social security, as well as the practical skills needed to face job selection processes. The program was carried out through a socialization approach involving speakers from the Master of Law Program at Universitas Semarang (USM) and was complemented with pre-test and post-test instruments to measure its effectiveness. The results show a significant improvement, with participants’ average understanding increasing from 21% in the pre-test to 81.25% in the post-test, indicating a 60.25% increase. These findings highlight that structured, applicative, and locally oriented socialization activities can strengthen labor literacy while also enhancing community work readiness. Therefore, this program can serve as a relevant empowerment model to support the improvement of human resource quality at the local level. Keywords: Community service; Labor; Literacy; Socialization; Work readiness
Wanprestasi Developer dalam Jual Beli Kavling: Hilangnya Kepastian Hukum bagi Konsumen: Developer’s Default in Land Lot Sales: The Loss of Legal Certainty for Consumers Ade Irawan; Choirihi, Muchammad; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 3 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i2.11504

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal liability that developers must fulfill toward buyers of land lots situated on legally problematic land and examine the legal protection measures available to buyers in addressing such issues. The research is motivated by developers' growing practice of land lot sales that often lack guarantees of legal certainty, particularly when the land object is subject to administrative or legal disputes. This study uses a normative and sociological approach to explore the relationship between developers’ legal obligations and consumer protection in property transactions. The findings indicate that developers are legally required to fulfill contractual performance and provide restitution or compensation in breach cases, as stipulated in the Civil Code and the Consumer Protection Law. On the other hand, buyers are entitled to seek remedies through litigation and non-litigation channels, including the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK). Developers’ liability is repressive and preventive, emphasizing the need to ensure the legality and dispute-free status of the land object before marketing. The implications of this study highlight the importance of strengthening regulatory frameworks, enhancing government oversight, and promoting consumer legal literacy to achieve legal certainty and fairness in property transactions.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi oleh developer terhadap pembeli kavling tanah pada objek yang bermasalah secara hukum, serta menelaah upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli dalam menghadapi permasalahan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya praktik jual beli kavling tanah oleh developer tanpa jaminan kepastian hukum, terutama ketika objek tanah masih berstatus sengketa administratif maupun yuridis. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis untuk mengidentifikasi hubungan antara kewajiban hukum developer dan perlindungan hak-hak konsumen. Temuan menunjukkan bahwa developer berkewajiban memenuhi prestasi sesuai perjanjian pengikatan jual beli serta memberikan restitusi dan kompensasi apabila terjadi wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembeli berhak menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pertanggungjawaban hukum developer bersifat tidak hanya represif tetapi juga preventif, dengan memastikan legalitas dan bebas sengketa atas objek tanah sebelum dipasarkan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan pemerintah, dan pemberdayaan konsumen melalui literasi hukum guna mewujudkan kepastian hukum serta keadilan dalam transaksi properti.
Co-Authors A. Nurul Azizah Ar Ade Irawan Agan Sutanto Ahmad Fatikhul Udin Ahmad Samudra Aisyah Nurhalizah Akbar Dafi Isworo Putra Albertus Heru Nuswanto Amalia Amalia Amar, Saiful Ambar Murnawati Amelia Fadilah Anas Hidayat Andi Achmad Zulkarnaen Ani Triwati Aries Jehan Tamamy Arif Rahindra Arry Dwi Syahputra Ary Tara Rosita Asmana, Arezqi Tunggal Asokawati, Dewinta Atsqbit, Aqid Attar Aulia, Chanda Bahmid Baik Heni Rispawati Baiq Rulli Fatmawati Baiq Rully Fatmawati Choirihi, Muchammad Christina Diah Wijayanti Dede Monika Dewi Nursukma Purqoti Di Angelo Fellest Hyaning Sabda Dian Istiana Dian Istiana Dian Kasoni Dian Septiandani Dicky Cahyadi Drajat Wahyu Sasongko Endah Pujiastuti Endang Setyowati Farsya Azzahra Fatmawati, Baiq Ruli Fatmawati, Baiq Rulli Guntur Marsudi H. Yusep Mulyana Hadi Wuryandanu Hapipah Haq, Muhammad Fakhrul Harir, Moh Helmy Rahadian Heriawan Herlina, Siskha Maya IG Ngurah Rai Artika ILHAM Ilham Ilham Illman Imam Maksum Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo ISTIANAH Jalaluddin Jamali, Raihan Hafidz Kadi Sukarna Kasnaeny Karim Kukuh Sudarmanto Laksana, Nabila Setya Liesnaningsih Liesnaningsih Lolita Endang Susilowati M. Mizanul Haq Mahendra Hakim Mahrup Maman Suparman Mansur Ma’Shum Mansyur Ramly Mansyur, Masykur H. Mas Rara Tri Retno Herryani Megawati Mennix Hamonangan Miftah Arifin Mochamad Haris Candra Purnama Moh Thamsir Moh. Romli Mohammad Aulia Muaffa, Aulia Muhammad Junaidi Muhammad Rizalul Wahid Muhammad Zul Efendi Manurung Multazam Hajras N. Fathurrohman Nanggara Ricky Ardian Nasirin Niken Astuti, Niken Nuno Guil Hermino Pacheco Magno Nurdiah Nurdiana Handayani Nurlathifah, Nailah Nurul Rizka Purqoti, Dewi Nur Rati Riana Risyda Aini Khoerunnisa Rohmat Taufiq Rusiana, Harlina Putri Saharul Alim Siadi Siadi Siti Wahyuni Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sukirman Sukirman Supriyadi Supriyadi Sutowo, Shahaby Syifa Tiara Selvia Putri Tisna Amijaya Umminingsih Undiadi Utomo, Atok Dadyo Wijayono Hadi Sukrisno Yeyen Yor Hananta Zainul Muttaqin Zuliardi, Zuliardi