Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
16.992
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Kertha Semaya Wacana Hukum DE JURE Bestuur Lentera Hukum Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Diponegoro Law Review El-Mashlahah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Pembaharuan Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JUSTITIA JURNAL HUKUM AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Varia Justicia Jurnal HAM Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI International Journal of Supply Chain Management Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Yudisial Asia Pacific Fraud Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Mulawarman Law Review JHR (Jurnal Hukum Replik) Unnes Law Journal Law Research Review Quarterly Journal of Community Service and Empowerment LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Indonesian Journal of Law and Policy Studies Journal of Morality and Legal Culture Journal of Judicial Review Indonesian Journal of Law and Society JHCLS Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Jurnal Konstitusi Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Dedikasi Hukum JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Hang Tuah Law Journal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Ahmad Dahlan Legal Perspective Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues International Journal of Law and Society Journal of Law and Legal Reform Domus Legalis Cogitatio Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Journal of Political Innovation and Analysis Jurnal Hukum Ekualitas
Sholahuddin Al-Fatih
Universitas Muhammadiyah Malang
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 142 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Komunitas Yustisia

 1 
KAJIAN YURIDIS AMBIVALENSI PERGESERAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KE DALAM RUMPUN LEMBAGA EKSEKUTIF Falah Parama, Jovial; Al-Fatih, Sholahuddin
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33024

Abstract

Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rumpun lembaga eksekutif menyebabkan ambivalensi kelembagaan negara. Independensi dari Komisi Pemberantas Korupsi harus dibenturkan dengan tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Semenjak disahkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2019, KPK resmi menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam (extraordinary crime) sehingga sangat dibutuhkan penanganan yang sangat optimal baik secara preventif maupun penanggulangan korupsi secara tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk memberantas korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, dan memonitoring terhadap penyelenggaran aparatur/lembaga di pemerintahan. Dengan demikian, independensi dari KPK sangat dibutuhkan mengingat ruang gerak KPK yang harus flexible dalam fungsi pengawasan penyelenggaran negara. Masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif selayaknya akan memperkuat kekuasaan eksekutif dan memudahkan kepentingan politik oligarki pemegang kekuasaan
REKONSTRUKSI TUJUAN WELFARE STATE DAN GEJALA PRIVATISASI DI INDONESIA Al-Fatih, Sholahuddin
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46468

Abstract

Penelitian ini mencoba membahas tentang praktik privatisasi di Indonesia dan korelasinya dengan teori negara kesejahteraan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mencoba mengkaji secara preskriptif, problematika dalam gejala privatisasi di Indonesia yang seringkali menciptakan pro dan kontra, terutama jika disandingkan dengan teori negara kesejahteraan. Penelitian ini menjadikan gagasan tentang negara kesejahteraan sebagai sebuah tolok ukur dan pisau analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gejala privatisasi yang terjadi di Indonesia, tidak selaras dan sejalan dengan semangat untuk menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat justru merana, ter-PHK dan terbuang akibat efek privatisasi. Oleh karenanya, privatisasi bukanlah merupakan tuntunan, melainkan tuntutan dari segelintir elit bangsa yang ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara kelompok dan golongannya sendiri.
KAJIAN YURIDIS AMBIVALENSI PERGESERAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KE DALAM RUMPUN LEMBAGA EKSEKUTIF Jovial Falah Parama; Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33024

Abstract

Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rumpun lembaga eksekutif menyebabkan ambivalensi kelembagaan negara. Independensi dari Komisi Pemberantas Korupsi harus dibenturkan dengan tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Semenjak disahkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2019, KPK resmi menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam (extraordinary crime) sehingga sangat dibutuhkan penanganan yang sangat optimal baik secara preventif maupun penanggulangan korupsi secara tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk memberantas korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, dan memonitoring terhadap penyelenggaran aparatur/lembaga di pemerintahan. Dengan demikian, independensi dari KPK sangat dibutuhkan mengingat ruang gerak KPK yang harus flexible dalam fungsi pengawasan penyelenggaran negara. Masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif selayaknya akan memperkuat kekuasaan eksekutif dan memudahkan kepentingan politik oligarki pemegang kekuasaan
REKONSTRUKSI TUJUAN WELFARE STATE DAN GEJALA PRIVATISASI DI INDONESIA Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46468

Abstract

Penelitian ini mencoba membahas tentang praktik privatisasi di Indonesia dan korelasinya dengan teori negara kesejahteraan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mencoba mengkaji secara preskriptif, problematika dalam gejala privatisasi di Indonesia yang seringkali menciptakan pro dan kontra, terutama jika disandingkan dengan teori negara kesejahteraan. Penelitian ini menjadikan gagasan tentang negara kesejahteraan sebagai sebuah tolok ukur dan pisau analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gejala privatisasi yang terjadi di Indonesia, tidak selaras dan sejalan dengan semangat untuk menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat justru merana, ter-PHK dan terbuang akibat efek privatisasi. Oleh karenanya, privatisasi bukanlah merupakan tuntunan, melainkan tuntutan dari segelintir elit bangsa yang ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara kelompok dan golongannya sendiri.
Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Aan Eko Widiarto Abdul Chalim Abdul Kadir Abdullah, Umar Abdurrahman Raden Aji Haqqi Abdurrahman Raden Aji Haqqi Adzimi, Muhammad Wildan Ramadhan Afrizal Mukti Wibowo Ahmad Faiz Alamsyah Ahmad Murtadho Ahmad Siboy Aisya Sanghra Devi Nugraha Akmal Maulana N. M. Alam, Moch. Zairul Ali Roziqin AllahRakha, Naeem Amiruddin, Denie Andre Purnairawan Angelina Lucky Rahmawati Arinta, Ulfa Aristo Arie Notoprojo Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Asrul Ibrahim Nur Asrul Ibrahim Nur Asrul Ibrahim Nur Asyari, Muhammad Dahlan Aulia, Farihan Bayu Aji Satria Bernieka Nur Annisa Borsa, Merve Ozkan Brillian Gustama Catur Wido Haruni Cony Dehas Ratna Devi David Pradhan Devi Triasari Dhia Al Uyun, Dhia Disemadi, Hari Sutra Eliza Putri Sanggarwati Emi Puasa Handayani Ezzerouali, Souad Fachry Ahsany Fadli, Moh. Fadloli Falah Parama, Jovial Farihan Aulia Fatha Khaira Annajid Elfauzi Febriyani, Emiliya Felinda Istighfararisna Aulia Firyal Azelia Nasera Fitria Esfandiari Fuadi, Abdul Basid Gustama, Briliant Hany Krisna Priratna Haris Haris, Haris Hasnan Bachtiar Hayat, Muhammad Jihadul Hendra Saputra Jaya Hilaire Tegnan Himawan Estu Bagijo . Hirmo, Meelika Hussain, Mohammad Azam Isdian Anggraeny Isma Novalia Firdha Susanto Jade, Adinda Putri Jamil Jamil Jamil Jamil Jauhar Nashrullah Jihadi, Muhammad Jovial Falah Parama Khoshim ugli, Madiev Fakhriddin Kukuh Tejomurti Kukuh Tejomurti, Kukuh Kurniawan, Kukuh Dwi Kurniawan, Wahyudi Ladiqi, Suyatno Luthfillah Arrizqi Zainsyah Mabarroh Azizah Makmun, Fatimatuz Zakiya Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Maynanda Shadrina Meilana Rifqi, Achmad Daffa Merve Ozkan Borsa Moch. Zairul Alam Moh. Iqra Syabani Korompot Mohammad Affan Mohammad Affan Mohammad Al An'imat Mohammad Fadli Mohammad Syahrul RA Mohd Ali, Adi Syahid Muchamad Ali Safaat Muhammad Ayman al-Akiti Muhammad Nur Mujib, M Misbahul Mujibur Rahman Khairul Muluk Najella Zubaidi Niken Nendy Istaqnaligh Sanda Nilasari, Nilasari Nur Putri Hidayah Nur, Asrul Ibrahim Nursyah, Yufani Julia Nursyah Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Putra, Marsudi Dedi Putri, Diah Nadia Rahmat, Al Fauzi Rama Thimoty Sanjaya Ranendra, Bagas Raras Verawati Ratri Novita Erdianti Regy Gusti Pratama Resti Dian Luthviati Rety Bella Octavya Zain Rifan T, Vicko Wahyu Risky, Saiful Rusdiana, Shelvi Rustamovich, Bekov Ikhtiyor Saiful Risky Salsabila, Mutiara Shaquila Samira, Echaib Sanda, Niken Nendy Istaqnaligh Sarita Satria Unggul Wicaksana Prakasa Sayed Khalid Shahzad Shahzad, Sayed Khalid Shinta Ayu Purnamawati Shohib Muslim Sidik Sunaryo Silviani, Ninne Zahara Sinha, Sara Sirajuddin Sukarmi Sukarmi, Sukarmi Sukarmi, Sukarmi Suprayitno, Wasis Surya Anoraga Syahra Ramadhani Syariful Alam Tajrim, Muhammad Ikhsan Taufiqur Rahman Shaleh Thahir, Putri Shafarina Tinuk Dwi Cahyani Tongat Tongat Triya Indra Rahmawan Tuan Sembok, Tuan Muhammad Zukri Ulfa Arinta Uyun, Dhia Al Virga Dwi Efendi Wahyudi Kurniawan Wasis Suprayitna Wasis Suprayitno Wasis Wasis Wimbi Vania Riezqa Salshadilla Yaris Adhial Fajrin Yunus, Nur Rohim Yusro, Mochammad Abizar Yusuf Hamdika Zainal Arifin Zaka Firma Aditya Zaka Firma Aditya Zaka Firma Aditya Zaka Firma Aditya zaka firma aditya, zaka firma Zakaria Saxon