Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.344
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 142 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 142 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI: STUDI PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS-TPK/2020/PN.MKS Hasbi, Muh Ali; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai dan faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks, belum dapat berjalan optimal dan perlu dilakukan penyempurnaan hukum khususnya penjatuhan putusan terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku. Dan Faktor yang penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi yakni aparatur penegakan hukum masih terkendala prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami. This study aims to determine the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District and inhibiting factors in the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District. The research method used is normative legal research using primary data obtained through interview techniques. The results showed that Decision Number: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, has not been able to run optimally and it is necessary to improve the law, especially the verdict, especially regarding the restitution imposed on the perpetrator. And the inhibiting factors in the implementation of corruption crimes, namely the law enforcement apparatus is still constrained by procedures and a culture of society that lacks understanding.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU Lisangan, Yusri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medik di RSUD Anutapura Palu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor : 871K/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai fokus penelitian serta menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu dengan mempertimbangkan aspek hukum dan praktik medis dengan analisis menyeluruh tentang standar perawatan medis, saksi ahli, dan dampak pada praktik medis. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor 871/Pid/2018 adalah adanya ketidakseimbangan dalam memberikan keadilan di mana hakim memberikan keadilan untuk terdakwa secara penuh dengan putusan bebas dalam perkara ini akan tetapi untuk korban tidak mendapatkan keadilan yang pasti. This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of medical malpractice at Anutapura Regional General Hospital of Palu and analyze the Judge's consideration in deciding the medical malpractice case in the verdict case Number: 871K/Pid/2018. The research method used is normative legal research using field data as the focus of research and using legislation as a source of research data. The results showed that criminal liability for perpetrators of medical malpractice at Anutapura Palu Hospital by considering aspects of law and medical practice, where a thorough analysis of the standard of medical care, expert witnesses, and the impact on medical practice. And the analysis of the judge's consideration in deciding the medical malpractice case in verdict Number 871/Pid/2018 is that there is an imbalance in providing justice, where the judge provides justice for the defendant in full with an acquittal in this case but for the victim does not get certain justice.
ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Masri, Masri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4482

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan untuk mengetahui penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu penerapan restorative justice yang melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat, yang dipandu oleh seorang mediator atau fasilitator yang terlatih. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Proses restorative justice juga dapat melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat yang terkena dampak dari konflik atau kejahatan. Beberapa keuntungan dari pendekatan restorative justice adalah bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan. Penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat oleh penyidik polri sesuai Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya: 1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara; 2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum; dan 3) penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. This research aims to find out the settlement of mining crime cases with restorative justice in the West Sulawesi Regional Police area and to find out the termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police. The research method used is normative law research. The research results show that the resolution of mining crime cases using restorative justice in the West Sulawesi Regional Police Area is the application of restorative justice which involves a structured dialogue process between the parties involved, guided by a trained mediator or facilitator. This process is designed to provide an opportunity for victims to express their pain and disappointment, while perpetrators are allowed to admit their mistakes and take action to repair the damage that has been done. The restorative justice process can also involve family, friends, and communities affected by conflict or crime. One of the advantages of a restorative justice approach is that this approach can produce a more satisfying and beneficial solution for all parties involved in a conflict or crime. Termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police by police investigators in accordance with Article 30 of Perkap Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation Management including: 1) termination of investigation is carried out through a case title; 2) termination of investigation can be carried out to fulfill legal certainty, a sense of justice, and legal expediency; and 3) termination of investigation is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.
PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR Harliansyah, Muh. Dahri; Renggong, Ruslan; Mustawa, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4486

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 serta faktor penghambatnya. Jenis penelitian ialah penelitian campuran normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar di tahun 2022 hingga tahun 2023 belum berjalan optimal diakibatkan penanganan kasus tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus dengan 6 (enam) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Demikian pula pada tahun 2023 dari 4 (empat) kasus terdapat 3 (tiga) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif guna menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dipengaruhi oleh (1) faktor internal berupa sumber daya manusia dan sosialisasi ke masyarakat; dan (2) faktor eksternal yaitu pelapor dan tersangka. This research aims to find out the application of restorative justice in the Polewali Mandar Resort Police in solving the crime of embezzlement in office from 2022 to 2023 and the inhibiting factors. The type of research is mixed normative and empirical research. Data collection is done through literature studies, interviews, and document studies. The data analysis used is qualitatively and then presented descriptively. The results showed that the application of restorative justice in solving criminal cases of embezzlement in positions at the Polman Resort Police from 2022 to 2023 has not run optimally due to the handling of cases in 2022 there were 7 (seven) cases with 6 (six) cases that were not successfully resolved with Restorative Justice. Similarly, in 2023 out of 4 (four) cases, 3 (three) cases cannot be successfully resolved with Restorative Justice. Factors that become obstacles in the application of Restorative Justice to solve embezzlement crimes in positions at the Polewali Mandar Resort Police from 2022 to 2023 are influenced by (1) internal factors in the form of human resources and socialization to the community; and (2) external factors i.e. the whistleblower and the suspect.
Legal Analysis of Environmental Criminal Acts: Tailings Waste Disposal by PT. Freeport Indonesia in Mimika Regency Kogoya, Delson; Renggong, Ruslan; Halwan, Muh.
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 3 No. 2 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v3i2.88

Abstract

This study aims to determine the enforcement of environmental criminal law and the legal responsibility of PT. Freeport Indonesia for the disposal of tailings waste in Mimika Regency. This research method is normative-empirical using primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with related parties, namely the Mimika Resort Police, the Mimika Regency Environmental Service and Environmental Care Organizations. The results of the study indicate that the enforcement of environmental criminal law due to tailings waste pollution by PT. Freeport Indonesia has not been able to be implemented effectively. This is because the process of proving and determining the causal relationship between the act of pollution and the victim requires special experts and laboratories and the enforcement of environmental criminal law still relies on administrative sanctions. The application of criminal sanctions is still the ultimum remedium which is the last resort in its application. The legal responsibility of PT. Freeport Indonesia due to the disposal of tailings waste must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations as stipulated in Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, regarding compensation for losses due to tailings waste pollution.
ANALISIS PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DI DIREKTORAT NARKOTIKA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Afrisal, Afrisal; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan justice collaborator dalam kewenangan penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, yang memadukan antara kajian normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang justice collaborator sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan praktik kewenangan penyidik dalam menentukan dan menerapkan justice collaborator di lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif, yang bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan kondisi faktual, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan justice collaborator oleh penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memberikan kontribusi positif dalam pengungkapan jaringan peredaran narkotika, terutama dalam memperoleh informasi penting untuk menelusuri pelaku utama. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait perlindungan hukum bagi justice collaborator yang dinilai belum optimal. Di samping itu, regulasi yang mengatur mekanisme dan perlindungan bagi justice collaborator masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan justice collaborator meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Keseluruhan faktor tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan justice collaborator oleh penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pengaturan mengenai perlindungan bagi justice collaborator diperkuat melalui revisi atau penambahan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, guna memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif terhadap kedudukan serta hak-hak justice collaborator dalam proses peradilan pidana. This study aims to analyze the application of justice collaborators within the authority of investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police, and to identify factors that influence its application. The research design is descriptive, with a juridical-empirical approach that combines normative and empirical studies. The normative approach examines the legal provisions governing justice collaborators as stipulated in applicable laws and regulations, while the empirical approach describes investigators' practice in determining and implementing justice collaborators in the field. The nature of this research is descriptive and prescriptive, aiming not only to explain the factual conditions but also to provide normative recommendations for implementing this authority. The results of the study indicate that the application of justice collaborators by investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police has made a positive contribution to uncovering narcotics distribution networks, especially by providing key information to trace the main perpetrators. However, its implementation still faces several obstacles, particularly regarding legal protection for justice collaborators, which is considered suboptimal. Furthermore, regulations governing the mechanisms for protecting justice collaborators still require strengthening to provide clear legal certainty. Factors influencing the implementation of justice collaborators include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. All of these factors have been shown to significantly influence the effectiveness of the implementation of justice collaborators by investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police. Based on these findings, it is recommended that regulations regarding the protection of justice collaborators be strengthened through revisions or the addition of specific provisions in Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, to provide a clearer and more comprehensive legal basis for the position and rights of justice collaborators in the criminal justice process.
Analisis Pelaksanaan Kampanye Anti Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tamsanumajar, Erwin; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti; Hamid, Abd. Haris; Oner, Basri
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.463

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks dan berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, serta masa depan generasi muda. Di Indonesia, tren penyalahgunaan narkoba masih menunjukkan peningkatan, terutama pada kelompok usia remaja dan pelajar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada strategi preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kampanye anti narkoba melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari aparat kepolisian dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye anti narkoba. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye anti narkoba oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui tiga model utama, yaitu edukasi formal di lingkungan pendidikan, kampanye berbasis komunitas, dan kampanye digital melalui media sosial. Pelaksanaan kampanye tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti dukungan institusi, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi kampanye yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Pelajar oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Risman, Risman; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti; Hamid, Abd. Haris; Oner, Basri
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.464

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam kesehatan, masa depan generasi muda, serta stabilitas sosial masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok usia remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial yang dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang efektif melalui peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang terlibat dalam kegiatan pencegahan narkotika. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emtif melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada pelajar, upaya preventif melalui pengawasan dan pelaksanaan tes urine di lingkungan sekolah, serta upaya represif melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Efektivitas pelaksanaan upaya tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional, serta faktor eksternal seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan pelajar.
UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Fahrizal H Jamal; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan serta mengkaji hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses pengungkapan kasus perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berkembang melalui berbagai modus perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dengan tujuan eksploitasi ekonomi. Praktik perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, penderitaan psikologis, dan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen perkara, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan polisi, penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap para tersangka yang terlibat dalam perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Hambatan yang dihadapi penyidik meliputi keterbatasan jumlah personel, keterbatasan fasilitas operasional, keterbatasan anggaran, kesulitan menghadirkan saksi dan korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan praktik perdagangan orang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. This study aims to analyze efforts to resolve criminal cases of human trafficking against Indonesian migrant workers within the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police and to examine the obstacles faced by investigators in the process of uncovering human trafficking cases. Human trafficking is a transnational crime that develops through various modes of illegal recruitment and deployment of Indonesian migrant workers for economic exploitation. Human trafficking practices not only cause economic losses but also result in violations of human rights, psychological suffering, and uncertainty regarding legal protection for victims. This study employed a normative empirical research method with a qualitative approach. The research data consisted of primary data obtained through interviews with investigators of the Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police and secondary data obtained through literature studies, case documents, and statutory regulations related to human trafficking crimes. Data analysis was conducted qualitatively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on legal facts obtained during the research process. The findings indicate that efforts to resolve human trafficking cases were carried out through stages of police report reception, investigation, case exposure, inquiry, arrest, and detention of suspects involved in the illegal recruitment of Indonesian migrant workers. The obstacles faced by investigators included limited personnel, inadequate operational facilities, budget constraints, difficulties in presenting witnesses and victims, and low public awareness in reporting human trafficking practices. This study is expected to contribute to the development of criminal law studies and serve as evaluation material for law enforcement authorities in improving the effectiveness of handling human trafficking crimes in Indonesia.
ASPEK HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT: Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks Abigael Paembonan Lee Sui Fung; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks serta mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan berat. Permasalahan penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat permanen masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana karena unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat terbukti melalui fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun enam bulan didasarkan pada aspek yuridis, kondisi korban, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Putusan tersebut masih menimbulkan perdebatan mengenai rasa keadilan karena korban mengalami cacat permanen yang berdampak terhadap kualitas hidupnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia. This study aims to analyze the application of the elements of the crime of serious maltreatment in Decision Number 483/Pid.B/2024/PN Mks and to examine the judge’s considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of serious maltreatment. Serious maltreatment resulting in permanent disability remains a significant issue in the enforcement of criminal law in Indonesia because it causes not only physical suffering to victims but also long-term psychological and social impacts. This study employed a qualitative research method using normative juridical and empirical approaches. The research data consisted of primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies, court decisions, and statutory regulations related to the crime of serious maltreatment. Data analysis was conducted qualitatively through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the legal facts found in the case. The findings indicate that the application of Article 354 Paragraph (1) of the Criminal Code in Decision Number 483/Pid.B/2024/PN Mks was in accordance with criminal law provisions because the elements of serious maltreatment were proven through trial facts and the evidence presented. The judge’s consideration in imposing a prison sentence of five years and six months was based on juridical aspects, the condition of the victim, and the consequences caused by the defendant’s actions. The decision still raises debate regarding the sense of justice because the victim suffered permanent disability that affected the quality of life. This study is expected to contribute to the development of criminal law studies and serve as an evaluation material in the enforcement of law against serious maltreatment crimes in Indonesia.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Sofyan Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur MARWAN MAS Marwan Mas Marwan Mas Masri Masri Mudassir Hasri Gani Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Izhar Kurniawan Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli