Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
20.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 184 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 184 Documents
Search

 13   14   15   16   17 
PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSEROAN TERBATAS SURVEYOR INDONESIA Andi M Fayiz Haq; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian diuraikan secara deskriptif yang menggambarkan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama di Perseroan Terbatas Surveyor Indonesia di Kota Makassar dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yang dimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pendekatan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur tindak pidana korupsi telah sesuai pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks sebagaimana dalam 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditemukan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Seluruh unsur delik, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga timbulnya kerugian negara, telah terpenuhi. Selain itu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Adapun Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis, seperti dampak perbuatan terhadap masyarakat dan nilai keadilan substantif. Putusan ini menjadi cerminan upaya penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam memberantas korupsi di Indonesia. This study aims to analyze the elements of the criminal act of corruption in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks and to examine the judge's considerations in the same decision. This research is a normative-empirical study. It is described descriptively, illustrating the application of the elements of the criminal act of corruption and how the judge considered those elements when imposing a sentence in a collective corruption case involving the Limited Liability Company Surveyor Indonesia in Makassar City, as ruled in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. The data collection technique used was interviews, where the judge’s considerations in deciding this case employed a juridical, sociological, and philosophical approach. The results of this study indicate that the elements of the corruption offense were fulfilled in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks as stipulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. It was found that the defendant was legally and convincingly proven to have abused the authority granted due to his position or office, resulting in state financial losses. All elements of the offense, from the abuse of authority to the resulting state losses, were fulfilled. Moreover, the judge’s considerations were based on juridical aspects such as expert testimony, physical evidence, and the defendant's statement. However, the judge's considerations in deciding the case were not solely based on juridical aspects but also took into account sociological and philosophical aspects, such as the impact of the act on society and the value of substantive justice. This decision reflects a comprehensive and fair effort in law enforcement to eradicate corruption in Indonesia.
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN GOWA A. Putri Cahyani Aprilian; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Gowa, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Fokus penelitian mencakup analisis unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, serta relevansi putusan terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu mengkaji putusan pengadilan terkait untuk menemukan pola dan dasar hukum yang digunakan hakim. Data diperoleh dari studi dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain dampak perbuatan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik, serta hal-hal yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Putusan akhirnya menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang, yang dinilai proporsional terhadap perbuatan terdakwa. This study aims to analyze the application of criminal law to perpetrators of corruption involving School Operational Assistance (BOS) funds in Gowa Regency, focusing on the judge’s considerations in sentencing as reflected in Decision Number 95/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. The research focuses on examining the elements of the criminal act as stipulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, the juridical and non-juridical considerations of the judge, and the relevance of the decision to anti-corruption efforts in the education sector. The research method used is normative legal research with a case approach, analyzing court decisions to identify the patterns and legal grounds applied by the judge. Data were obtained from court decision documents and related legal literature. The analysis was conducted qualitatively, describing trial facts, judicial reasoning, and the verdict. The results show that the defendant was proven legally and convincingly to have committed corruption by abusing authority for personal or others’ benefit, causing losses to the state finances. The judge considered aggravating factors, including the impact of the crime on state finances and public trust, as well as mitigating factors such as the defendant’s acknowledgment and remorse. The final decision imposed imprisonment and fines in accordance with statutory provisions, deemed proportionate to the defendant’s actions.
SISTEM PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT Ivana Putri Olgariva Rerung; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan menganalisis sistem penjatuhan tindak pidana penggelapan secara berlanjut pada putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Makale. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif serta dilengkapi dengan wawancara kepada Hakim, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pasal mengenai tindak pidan berlanjut di dalam KUHP terbukti secara sah, yaitu adanya penguasaan barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam waktu berdekatan, dengan pola yang sama, dan berasal dari satu niat sejak awal. Oleh karena itu, penerapan Pasal 64 KUHP tepat digunakan karena memenuhi kriteria voortgezette handeling (perbuatan berlanjut). Terkait sistem penjatuhan pidana, majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 64 KUHP secara kumulatif, namun hanya menjatuhkan satu pidana sesuai prinsip absorptie stelsel untuk menghindari pemidanaan ganda atas satu rangkaian niat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang dinilai telah mencerminkan rasa keadilan sekaligus memberikan efek jera. This research aims to analyze the proof of the elements of the criminal act of embezzlement committed continuously and to examine the sentencing system applied in the continuous embezzlement case as decided in Verdict No. 29/Pid.B/2025/PN.Makale. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach, complemented by interviews with judges, investigators, and public prosecutors. The results indicate that all elements of Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) were proven beyond reasonable doubt, namely: possession of another person’s property that came into the perpetrator’s control not as a result of a crime, the act was committed intentionally, and the act was carried out unlawfully. Based on the trial facts, the defendant’s actions were carried out in close succession, following the same pattern, and originating from a single initial intent. Therefore, the application of Article 64 of the KUHP was deemed appropriate as it met the criteria of voortgezette handeling (continuous acts). Regarding the sentencing system, the panel of judges applied Article 372 in conjunction with Article 64 of the KUHP cumulatively, but imposed only a single penalty in accordance with the absorptie stelsel principle to avoid double punishment for a single course of intent. The defendant was sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months of imprisonment, a sentence considered to reflect a sense of justice while providing a deterrent effect.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TAHANAN DI KOTA MAKASSAR Januari Lukas Golorem; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan dan mengetahui bagaimanakha proses penyidikan pelaku tindak pidana penganiayaan tahanan terkait status sebagai tahanan atas tindak pidana berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tello Kota Makassar dengan tipe penelitian normatif dan empiris. Sumber data yang dimanfaatkan diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui metode pengumpulan data lewat wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tahanan di Polsek Tello Kota Makassar, berupa penerapan hak-hak Tahanan yang diatur didalam Undang-Undang Permasyarakatan belum berjalan secara optimal. Sedangkan  proses penyidikan pelaku tindak pidana penganiayaan tahanan terkait statusnya sebagai tahanan atas tindak pidana berbeda. dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimana yang bersangkutan diproses berdasarkan pidana yang dilanggar, proses tersebut dijalankan tanpa mengesampingkan atau mengabaikan tuntutan hukum sebelumnya. This study aims to analyze the form of legal protection for detainees and to find out how the investigation process of perpetrators of criminal acts of detainee abuse related to their status as detainees for different crimes. This research was conducted at the Tello Sector Police of Makassar City with normative and empirical research types. The data sources utilized were obtained from primary and secondary data through data collection methods through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of legal protection for detainees at the Tello Sector Police of Makassar City, in the form of the application of Detainees' rights regulated in the Correctional Law has not been running optimally. Meanwhile, the investigation process of perpetrators of criminal acts of detainee abuse related to their status as detainees for different crimes is carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, where the person concerned is processed based on the crime violated, the process is carried out without disregarding or ignoring previous legal demands.
KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK Liyana Meriska Karama; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi anak melakukan penganiayaan hingga mati dan menganalisis peran korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari perspektif viktimologi. Kasus yang dikaji merupakan kasus penganiayaan berat yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, di mana korban meninggal dunia dan pelaku merupakan anak di bawah umur. Dalam kajian viktimologi ini tidak hanya dilihat dari perspektif hukum semata, melainkan juga melalui faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada penyidik, orang tua pelaku, dan psikolog. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi anak melakukan penganiayaan hingga mati, antara lain: faktor emosional. psikologis, dan juga faktor sosial. Serta adanya peran korban yang memiliki andil tertentu dalam eskalasi konflik yang berujung pada penganiayaan, yang secara viktimologis dapat dikategorikan sebagai provoked victim. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, peran aktif atau pasif korban dapat memengaruhi dinamika tindak pidana, khususnya ketika pelakunya adalah anak. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana anak tetap menitikberatkan pada perlindungan dan pembinaan pelaku, dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban. This study aims to analyze the factors that influence children to commit abuse to death and to analyze the role of victims in acts of abuse committed by children from a victimology perspective. The case studied is a case of serious abuse that occurred in an Islamic boarding school environment, where the victim died and the perpetrator was a minor. In this victimology study, not only is viewed from a legal perspective, but also through the social and psychological factors that influence it. This type of research uses a normative method, with a qualitative approach and data collection techniques through interviews with investigators, the perpetrator's parents, and psychologists. The results of the study indicate that there are factors that influence children to commit abuse to death, including: emotional factors, psychological factors, and also social factors. In addition, the role of the victim who has a certain contribution in the escalation of the conflict that leads to abuse, which victimologically can be categorized as a provoked victim. These findings indicate that in some cases, the active or passive role of the victim can influence the dynamics of the crime, especially when the perpetrator is a child. Nevertheless, the juvenile criminal justice system still emphasizes the protection and development of the perpetrator, while still paying attention to justice for the victim.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Meylinda Ratri Pramudita Rustam; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8781

Abstract

Kendaraan pemadam kebakaran memiliki status sebagai kendaraan prioritas yang diatur dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, status ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila pengemudi lalai dan menyebabkan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan pemadam kebakaran dalam kasus kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas kedaruratan, serta mengkaji penerapan dasar penghapus pidana khususnya dasar pemaaf dalam konteks tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus kecelakaan di Kota Makassar pada 16 September 2021, dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi telah memenuhi prosedur operasional standar, termasuk menyalakan sirene dan lampu rotator serta mengemudi hati-hati, sehingga tidak ditemukan unsur kelalaian. Kecelakaan terjadi akibat pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah dan tidak memberikan prioritas, sehingga terpenuhi kualifikasi afwezigheid van schuld (tidak adanya kesalahan) yang termasuk dalam dasar pemaaf, dan pengemudi dibebaskan dari sanksi pidana. Penyelesaian perkara dilakukan melalui restorative justice dengan pemberian santunan kepada keluarga korban dan pelatihan ulang bagi pengemudi. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi teknis yang lebih jelas, pedoman khusus penanganan kecelakaan kendaraan darurat, dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prioritas kendaraan darurat. Fire trucks hold the status of priority vehicles as stipulated in Articles 134 and 135 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, such status does not exempt the driver from criminal liability in cases of negligence resulting in an accident. This study aims to examine the criminal liability of fire truck drivers in traffic accidents during emergency operations and to analyze the application of grounds for exclusion of criminal liability, particularly exculpatory grounds, in this context. The research employs a normative juridical approach with a case study of a traffic accident in Makassar on September 16, 2021, analyzed descriptively and qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the driver complied with standard operational procedures, including activating the siren and rotating lights and driving cautiously, thus no element of negligence was found. The accident occurred due to a motorcyclist running a red light and failing to give way, fulfilling the qualification of afwezigheid van schuld (absence of fault), which constitutes an exculpatory ground, thereby exempting the driver from criminal sanctions. The case was resolved through restorative justice by providing compensation to the victim’s family and retraining the driver. This study emphasizes the importance of clearer technical regulations, specific guidelines for handling emergency vehicle accidents, and legal education for the public regarding priority rights of emergency vehicles.
PENERAPAN PREVENSI KHUSUS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II/B JENEPONTO Muh. Reza At-Takhrij; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prevensi khusus terhadap warga binaan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto dan hak-hak warga binaan telah diwujudkan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto dengan tipe penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan yaitu diambil dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan hasil wawancara dan studi dokumen dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prevensi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto menunjukkan upaya holistik dan terstruktur untuk mencegah residivisme melalui pembinaan yang komprehensif. Melalui dua pilar utama, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, Lapas berupaya merehabilitasi narapidana dari berbagai aspek. Sedangkan Terhadap hak-hak warga binaan menunjukkan implementasi yang terpenuhi yang berdasar pada peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini, mulai dari pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, kebebasan beribadah, akses pendidikan, bantuan hukum, hingga kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dan remisi, menjadi fondasi sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan. This study aims to determine and analyze the implementation of special prevention for inmates in Class II/B Jeneponto Correctional Institutions and the rights of inmates have been realized in Class II/B Jeneponto Correctional Institutions. This study was conducted at Class II/B Jeneponto Correctional Institutions with a qualitative research type using an empirical normative approach method. The data sources used were taken from primary data and secondary data with interview collection techniques and document studies and then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of special prevention at Class II/B Jeneponto Correctional Institutions shows a holistic and structured effort to prevent recidivism through comprehensive guidance. Through two main pillars, namely Personality Guidance and Independence Guidance, the Prison seeks to rehabilitate inmates from various aspects. Meanwhile, the rights of inmates show fulfilled implementation based on laws and regulations. These rights, ranging from adequate health and food services, freedom of worship, access to education, legal aid, to the opportunity to receive guidance and remission, are the foundation of a humane and just correctional system.
KAJIAN KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DI KABUPATEN TORAJA UTARA Nobertus Nobertus; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8785

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan secara berlanjut dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut di Toraja Utara. Tindak pidana penganiayaan secara berlanjut merupakan tindakan kejahatan yang terdiri dari serangkaian perbuatan yang memiliki hubungan dan dipandang satu kesatuan perbuatan pidana. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, pemuka Agama, dan tokoh adat masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan secara berlanjut di Toraja Utara meliputi faktor emosional karena sakit hati, faktor pengaruh lingkungan masyarakat, faktor kurangnya iman dan pemahaman ilmu agama, Faktor ketidaktaatan terhadap hukum. Selain itu, ditemukan pula dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut di Toraja Utara meliputi upaya pre-emtif yaitu dengan melakukan bimbingan kepada masyarakat, upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, upaya represif yaitu dengan menegakkan hukum yang memberikan rasa keadilan.  This study aims to determine the: factors that cause the occurrence of criminal violation continuously in North Toraja and efforts to overcome criminal violations that are carried out continuously in North toraja. Criminal acts of continuous agreements are criminal acts  consisting of a series of acts that are related and viewed as a single criminal act. This type of research uses a normative-empirical method, with a qualitative approach. Data were obtained through literature reviews and direct interviews with law enforcement officers, religious leaders, and community leaders. The results of the study show that factors that cause the occurrence of criminal acts of abuse continuously in North Toraja include emotional factors due to heartache, factors of influence of the community environment, factors of lack of faith and understanding of religious knowledge, factors of disobedience to the law. In addition, it was also found and efforts to address the ongoing criminal acts of abuse in North Toraja include pre-emptive efforts, namely by providing guidance to the community, preventive efforts, namely by providing legal counseling to the community, and repressive efforts, namely by enforcing the law that provides a sense of justice.
PENERAPAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT: Studi Putusan Nomor: 51/Pid.B/2023/PN Pol Reski Yanto; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol serta membuktikan apakah sanksi dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol yaitu unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan teori keadilan  distributif Aristoteles memberikan seseorang sesuai dengan porsinya dengan kata lain seseorang diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dengan melihat akibat dari perbuatan pelaku kepada korban dan korban yang dapat bangkit kembali menjalani kehidupan sehari-hari seperti dulu dengan baik setelah kejadihan pahit yang dialaminya serta pelaku yang menerima hukuman dan sangat menyesali perbuatannya dapat dikatakan sanksi dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol telah memenuhi rasa keadilan. This study aims to prove the elements of the crime of assault in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol and prove whether the sanctions in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol have fulfilled the sense of justice. This research was conducted in Polewali Mandar Regency. This type of research is empirical normative research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques were carried out by means of field research and literature, the data obtained were then analyzed. The results of the study indicate that the elements of the crime of assault in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol, namely the element of whoever and the element of committing assault resulting in serious injury, can be proven with valid evidence. The sanctions imposed by the panel of judges are in accordance with Aristotle's theory of "distributief" justice, which gives someone according to their portion, in other words, someone is given a punishment according to their actions. By looking at the consequences of the perpetrator's actions on the victim and the victim who can recover to live their daily life as before well after the bitter incident they experienced, as well as the perpetrator who accepted the punishment and deeply regretted his actions, it can be said that the sanctions in decision Number 51 / Pid.B / 2023 / PN Pol have fulfilled the sense of justice
PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL SESAMA ANAK Wisye Florensa Songjanan; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul. Menggunakan tipe penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dan Pidana Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pengganti pidana denda. sudah sesuai karena walaupun pelaku adalah seorang anak masih tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan namun tetap mempertimbangkan keadaan pelaku untuk tetap bersekolah serta dilakukan rehabilitasi untuk memberikan kesempatan kepada Pelaku agar dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatan yang sama. pertimbangan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Pertimbangan yuridis pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terjadi selama persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan keadaan korban dan terdakwa, dengan penekanan khusus pada dampak jangka panjang terhadap perkembangan dan rehabilitasi anak. pertimbangan non-yuridis, meliputi latar belakang pelaku, termasuk faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan kondisi sosial yang berkontribusi pada perilaku menyimpang. This study aims to analyze the responsibility of children in conflict with the law in decision Number 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul and analyze the judge's considerations in deciding Number 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul. Using a qualitative research type combined with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that the responsibility of children in conflict with the law in this case was sentenced to 4 (four) years in prison, and 10 (ten) months of job training as a substitute for a fine. is appropriate because even though the perpetrator is a child, he must still be responsible for the actions he committed, but still considers the perpetrator's condition to continue attending school and rehabilitation is carried out to provide opportunities for the perpetrator so that in the future he will not repeat the same actions. The considerations handed down by the panel of judges in the Juridical considerations are the judge's considerations based on the juridical facts that occurred during the trial and are stipulated by law, in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the public prosecutor's indictment, the defendant's statement, witness statements, evidence, and articles in the criminal law regulations. The judge has a responsibility to consider the circumstances of the victim and the defendant, with particular emphasis on the long-term impact on the child's development and rehabilitation. Non-juridical considerations include the perpetrator's background, including factors such as family environment, education, and social conditions that contribute to deviant behavior.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Alwi Andi Mappiasse Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Muh. Amin AR Andi Sofyan Andi Sulkifly Irpan Andi Tira, Andi Andika Andika Ari Siam Yotefa Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Eron Tuna’ limbong Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Ferdynando, Ferdynando Gunawan Gunawan Halwan, Muh. Hamid , Abdul Haris Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Hijra Hijra, Hijra Idris Idris Immawati, Andi Ita Maharani Ivana Putri Olgariva Rerung Jamal, Agustiawan Januari Lukas Golorem Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Liyana Meriska Karama Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masri Masri Meylinda Ratri Pramudita Rustam Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Farhan Ramadhan Muh. Iqram Andi Saputra Muh. Reza At-Takhrij Muh. Waliyul Akbar Muh.Faizal Rizal Muhammad Axchel Ar Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustafa, H. Mustafa Mustafa, Winda Audria Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Nobertus Nobertus Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Nurhumaera Putri K Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Pebrian Welly Pele Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Ramlah Kalale Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reski Yanto Reza, Andi Muhammad Rezky Indah Putri Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Ruben Obed Kbarek Ruslan Mustari Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Siti Zubainah Soeardy, Soeardy Sri Wahyuni Stephen Dharma Putra Steven Steven Suhadi Syafar Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syamsul Ikhwan Jabbar Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyu P. Manik Wahyudin, Jalil Waspada Santing Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli