Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.795
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam YUSTISI Journal on Education Al-Qalam IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Al-Dustur DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Manajemen Profitability Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) juremi: jurnal riset ekonomi Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah Legal Protection for the Partnership Agreement Parties DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Innovative: Journal Of Social Science Research Indonesia Journal Of Zakat and Waqf Al-Bayyinah International Journal of Education, Vocational and Social Science Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia
Hannani
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALYSIS OF NAJMUDDIN AL THUFI'S CONCEPT OF THE SUPREMACY OF MASLAHAH AGAINST THE POSTULATES OF ISLAMIC LAW Hannani Hannani
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 19 No 1 (2021): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.051 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v19i1.3386

Abstract

As the religion of rahmatan lil alamin, the arrival of Islam means a blessing and a gift to mankind. Therefore, the mujtahids agree that the formulation of Islamic law must refer to the interests of the wider community (mashlahah al-ummah). In its development, there are differences of opinion among scholars about whether maslahah should be prioritized over texts and ijma when there is a conflict. This study aims to analyze al Thufi's opinion about the supremacy of maslahah against other legal arguments. The method used is literature study to comprehensively analyze the concept of maslahah supremacy according to al Thufi. From the results of the study, it was found that al Thufi viewed maslhah as the strongest proposition compared to other arguments, but when al Thufi put maslahat first, it did not mean that at that time al Thufi ruled out texts, because al Thufi viewed the position of mashlaha as bayan takhshish.
SISTEM PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BARRU) Muhammad Arsyam; Muzdalifah Muhammadun; Hannani; Armi; Dian Resky Pangestu
Indonesia Journal Of Zakat And Waqf Vol 1 No 1 (2022): Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
Publisher : Department Of Management Zakat and Waqf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekadar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat.Namun pada kenyatannya peraturan tentang zakat tidak begitu terealisasikan dikalangan masyarakat masih banyak kesenjangan yang terjadi.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinanyang ada di Kabupaten Barru bisa teratasi dengan pembayaran zakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam teknik mengumpulkan data melalui observasi, intervew, dan dokumentasi.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data sekunder data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan tahunan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan meliputi; 1) Usaha mikro produktif, 2) Usaha kelompok bersama atau zakat comunnity development (ZCD), Hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan yaitu; hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat baznas kabupaten barru dalam mengentaskan kemiskinan. Kendalanya; 1) Belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembang usahanya, 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya. Solusi; 1) Meningkatkan sosialisasai akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.
Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law Hannani, Hannani
Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 14 No 1 (2021): AL-MAIYYAH
Publisher : LP2M IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/al-maiyyah.v14i1.841

Abstract

This study aims to discuss the issue of pregnant women out of wedlock in Bugis community in the modern era in relation to the shift in the value of customary sanctions from the perspective of human rights and Islamic law. This study consists of two problems, namely the application of customary sanctions against women who are pregnant out of wedlock and the shift in the value of customary sanctions against women who are pregnant out of wedlock in the modern era from the perspective of human rights and Islamic law. The research methodology was carried out using a qualitative-descriptive field research approach. Data collection by way of observation, interviews, documentation. Sources of data are from the Bugis community, both academics and traditional leaders. Data processing is carried out with data related to the study and data analysis carried out by the theory of legal change and the theory of human rights. The results of the study show that 1) The application of customary sanctions against pregnant women out of wedlock in Bugis community is seen as a disgrace and shame so that customary sanctions called dipaoppangi tana apply, namely women are considered dead and the lineage from their family is erased, unless men are willing marrying a woman who causes her to become pregnant, or it can be with another man who is commonly known as pattongko siri, and 2) Traditional sanctions against women who become pregnant out of wedlock have experienced a shift in values both in the system of norms after being studied in Islamic law and human rights.
Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru) Firman Firman; Sudirman L; Zainal Said; Hannani Hannani; M. Ali Rusdi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3151

Abstract

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, yaitu , Keputusan Pimpinan Islam No. Implementasi UU No. 379 Tahun 2018 tentang Penyuluhan Perkawinan Bagi Calon Perkawinan terbukti sangat efektif, terbukti dengan banyaknya peserta yang mengakui bahwa penyuluhan perkawinan ini penting bagi mereka yang baru paham tentang perkawinan. Metode bimbingan perkwinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru adalah metode cerama dengan bimbingan Mandiri yang pelaksanaanya 1 kai dala satu pekan yang dilaksanakan pada hari selasa pada pukul 08.00 sampai pukul 12 .00 karna Pernikahan adalah sarana bertemunya dua hati yang sangat berbeda sifat, watak, kecenderungan dan obsesi. Hambatan dan solusi implementasi pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru yaitu dalam pelaksanaaan bimbingan perkawinan pemateri yang ditunjuk untuk menjadi narasumber pada kementerian Agama untuk memberikan bimbingan tatap muka tingakat kabupaten susah mengatur waktuknya dalam pelaksanaan tersebut sehingga tidak terjadwal dengan baik, kurangnya sosialisasi karna terbatas dengan Anggaran, bimbingan mandiri yang dilaksanakan dikantor urusan agama Kecamatan Barru tidak memiliki anggaran padahal dalam juknis untuk bimbingan mandiri ada 50 ribu setiap pasangan sehingga hal tersebut berpengaru juga pada pemateri di Kantor urusan agama , yang menjadi pemateri pada bimbingan mandiri di KUA Kecamatan barru yaitu penghulu, Penyuluh dan Kepala KUA , tidak ada pemetri dari luar padahal dalam juknis peserta bimbingan juga harus mendapat pengetahuan tentan kesehatan reproduksi, namun materi itu tidak didapatkan pada bimbinga mandiri, kalau pada bimbingan tatap Muka di kantor yang diadakan ditingkat kabupaten diberikan semua materi tersebut tetapi pelaksanaannya tidak bercalan dengan Baik.
ANALASIS FAKTOR AL-SAMAN AL-ADL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEMBAKO PASAR KARIANGO KABUPATEN PINRANG Besse Faradiba; Hannani
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 3 No. 2: September 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Al-saman Al-adl (harga yang adil) merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak dalam akad, baik sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode komputasi dan statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematik atau numerik dari kumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan al-saman al-adl memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian berdasarkan pengujian regresi linear berganda yang dilakukan pada uji parsial didapatkan al-saman al-adl berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 33,2% dan 17.2% dan uji simultan sebesar 50,5% Kata Kunci: al-saman, al-adl, Keputusan Pembelian
A COMPARISON BETWEEN THE VIEWS OF TURAS FIQH AND NEW FIQH REGARDING JARIMAH HUDUD PENALTIES: ISLAMIC LAW AND LANGUAGE REVIEW Hannani
Al-Risalah VOLUME 21 NO 2, NOVEMBER (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v21i1.39768

Abstract

There is a difference of opinion between salaf scholars and modern scholars regarding the implementation of hudud jarimah. Some of them try to maintain their understanding according to the text, they want the implementation of jarimah hudud to be adapted to the practices that occurred at the time of the Prophet. While others want a new interpretation regarding jarimah hudud. Therefore, in this article the researcher wants to explain the views of salaf scholars and modern scholars regarding jarimah hudud and how linguistic interpretation relates to jarimah hudud. The method used in this study is the comparative method, by comparing the opinions of salaf scholars and modern scholars regarding jarimah hudūd. This research is a library research by collecting the opinions of scholars from various books and using descriptive analysis methods. The results of this study concluded that according to salaf scholars, jarimah hudud punishment is something that is ta'abbudi in nature which does not accept qiyas and ta'lil. their language interpretation also follows the maqshadi of sahabah and scholars which includes the terms of the crime and the conditions of the offender. While modern scholars try to reinterpret the maqashid uqubah and expand the arena of hudud and its interpretation.
Actualization of Symbolic Values in the Marriage Series Mandar Customs in Polewali Mandar Regency (Perspective of Muhammad Syahrur's Hudud Theory) Karmuji; Hannani; Agus Muchsin
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 5 No. 4: October 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v5i4.3882

Abstract

This research aims to explore the stages of marriage in the Mandar community in Polewali Mandar Regency, delve into the symbolic values contained in the Mandar traditional wedding symbols in Polewali Mandar Regency, and examine marriage in Polewali Mandar Regency based on the perspective of Hudud Theory by Muhammad Syahrur. The research method used is qualitative, with a phenomenological approach to the natural conditions found within the research object. The research instrument consists of a questionnaire given to informants, including Cultural Experts, Religious Figures, Community Leaders, and Youth Leaders in Polewali Mandar Regency. The data analysis includes data analysis, data reduction, and conclusion. This research indicates that the stages of marriage in the Mandar community in Polewali Mandar Regency consist of sixteen traditional practices still being practiced. These traditional practices include: Mambala'ba, Messisi, Mettumae, Pappasa'bi, Manjanno-janno, Mattandajari, Mappapeissang, Messou, Melattigi, Metindor, Sipacu, Sirusa'i, Suyu', Me'oro tosiala, Mande-ande Kaweng, and Massiarai ku'bur. The symbolic values contained in the Mandar traditional wedding symbols generally align with the principles of Islamic teachings, but certain aspects still require adjustments, such as the standing competition, which implies that the one who stands up first will have authority in the household. This contradicts the essence of the purpose of marriage. The perspective of Hudud Theory by Muhammad Syahrur in viewing marriage is divided into two parts: 1) Islamic marriage, where the Mandar community still adheres to the boundaries set by religion, and 2) Mandar traditional marriage, which remains within the boundaries of Mandar customary practices and does not contradict religious teachings.
The Impact of Divorce Due to Forced Marriage in Campalagian District, Polewali Mandar Regency Basri; Hannani; Agus Muchsin; Fikri; Rusdaya Basri
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 5 No. 4: October 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v5i4.3883

Abstract

This research analyzes forced marriage's impact in the Campalagian District. Marriage is not just an inner and outer meeting of a man and a woman but is intended to achieve happiness, tranquility, and peace of mind. All humans want a lasting marriage. The method used in this research is empirical normative legal research, the research object of which includes both normative and practical aspects. Normative in this research has positive legal norms and Islamic legal norms. Furthermore, normative legal analysis or Islamic legal norms can be legal norms and legal behavior, and Islamic legal research can be divided into two, namely normative and sociological or empirical. The research results show that: 1) forced marriage in Campalagian District still occurs frequently. From 2019 to 2019, there were 14 cases. 2) The impact of forced marriages in Campalagian District is that they end in divorce and impact family conflict and infidelity.
THE URGENCY OF ISLAMIC LAW ENFORCEMENT ON ENVIRONMENTAL PRESERVATION IN PAREPARE CITY Hannani Hannani
Al-Bayyinah Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v4i2.684

Abstract

This study aims to explain environmental damage in Parepare City with the urgency of implementing Islamic law in Parepare City. The research methodology is field research with a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the impact of environmental damage can affect changes in seasons and weather that are irregular and difficult to predict, thus becoming a source of various disasters such as earthquakes and floods. The urgency of implementing Islamic law to utilize the universe and the environment in prioritizing safety, happiness, peace and security as the goal of human life, preventing various disasters, Parepare City is no exception.
Tracing the Rules of Sexual Abnormality in the Islamic Jurisprudence Hannani; Hammad, Hamza Abed Al Karim; AR, Zulfahmi
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.vi.35794

Abstract

Sexual abnormality or deviation is a social disorder that is considered a violation of social norms and expectations of civility. Such behavior is deemed deviant because it goes against religious rules and values upheld by society. This research aims to establish a middle ground between sexual deviation and Islamic jurisprudence with regard to sexual deviation activities. To achieve this, a comprehensive review of linked data sources was conducted using qualitative and literary research. The findings showed that certain types of sexual deviance such as sadomasochism, exhibitionism, voyeurism, fetishes, and others have not been extensively discussed in fiqh books. According to the rules of Uşul Fiqh, "al-wasāil laha hukmu al-gāyah ", indicates that the law of means (instruments) follows the law of purpose. This shows sexual deviance is considered one of the means to adultery, and as such, it falls under the law of adultery.
Co-Authors Abbas, Ahmad ABD. Karim Faiz Abd. Rahim Abd. Rauf Muhammad Amin Abdillah Agus Muchsin Agus Muchsin Agus Muchsin AGUS MUCHSIN, AGUS Ahmad Abbas Akram Akkas Alifkah, Ayu Ambo Dalle Ambo Dalle Amiruddin, Muhammad Majdy Andi Bahri, Andi AR, Zulfahmi Aris Armi Ayyub, Ayyub Basri Damirah DAMIRAH DAMIRAH, DAMIRAH Deraman Deraman Dian Resky Pangestu Fikri Fikri Fikri Fikri Fikri Firman Firman H. Sudirman L. Hamdanah Hamdanah Said Hammad, Hamza Abed Al Karim Hamzah Samir Hasim, Hasanuddin Ilham, M. Islamul Haq Jadi, Soliman Al Jufri Jufri Karmuji Khaerul Muawan Khairul Anwar Kurniati Kurniati M. NASRI HAMANG, M. NASRI M.M, Besse Faradiba Mahyuddin Mahyuddin Marhani Mir'ah Thania Muammar Bakry Muh Ishar Muh. Akib D Muh. Nur Fajri. R Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Arsyam Muhammad Haramain Muhammad Ismail Muhammad Kamal Zubair Muhammad Saleh Mukhtar Yunus Muliati Muliati, Muliati Muliati, Muliati Munawir Saharuddin Muschsin, Agus Musmulyadi Musmulyadi Mustaqim Pabbajah Muzdalifah Muhammadun Nurdalia Bate Nurhasanah Nurhayati Ali Nurkidam, Nurkidam Nurul Aqidatul Izzah Purwoko, Agus Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Ramli, Kaharuddin Rasyidah reski anugrah Rismah Rizal Darwis Rusdaya Basri, Rusdaya Rusdi, M.ali Saidah Salmah Salmah Samsinur Samsinur Sapriadi, Sapriadi Sikra, Sikra Silvana Herman Sitti Jamilah Amin Soalehuddin Suarning Sudirman L Sukri, Indah Fitriani Syahriyah Semaun, Syahriyah syarifullah Syatar, Abdul Tamsil Tamsil Taufiq Hidayat Pabbajah Usman Noer Usman, M. Hasyim Wa Ode Rayyani Zainal Said