Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.03
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Abjadia, International Journal of Education Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam YUSTISI Journal on Education Al-Qalam IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Al-Dustur DIALEKTIKA Jurnal Ilmu Manajemen Profitability Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Indonesian Journal of Islamic Economics and Business International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) juremi: jurnal riset ekonomi Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Protection for the Partnership Agreement Parties DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Innovative: Journal Of Social Science Research Indonesia Journal Of Zakat and Waqf Al-Bayyinah QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science
Hannani
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Hamzah Samir; Hannani; Rahmawati; Rusdaya Basri; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19027

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara Izin Poligami. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare?. Dengan Tujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami , untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengajuan Permohonan, b) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, c) Pemeriksaan Sidang, d) Pertimbangan Majelis Hakim dan e) Putusan. 2) Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare adalah Hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan AgamaHukum Islam
IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGORO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Nurhasanah; Hannani; Saidah; Rahmawati; Aris
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19028

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang: Implementasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, tinjauan teori hukum keluarga Islam dan hukum nasional terhadap implemantasi kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan (field research), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan menggunakan metode purposive sampling teori. Penelitian ini merujuk pada tiga teori yang dijadikan dasar, yakni yang digunakan adalah teori Ketaatan dan Kesadaran Hukum, Teori Maqashid Al-Syariah, dan Teori dasar hukum perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1 Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungoro telah terlaksana sesuai dengan aturan, prinsip, dan indikator yang telah ditetapkan. 2) Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), perspektif Hukum Islam yakni merujuk pada teori Maqashid Syariah yang berisi tentang prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). 3) Hukum nasional memuat penghargaan terhadap nilai dan kepercayaan masyarakat yang dianut ketika ingin melakukan perkawinan. Hukum nasional mengatur bahwa tujuan perkawinan harus sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa, yang juga merupakan bagian dari cita-cita implementasi Bimwin. Definisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas tiga unsur utama yakni pernikahan merupakan ikatan lahir batin, tujuan membentuk keluarga yang bahagia, serta dasar ikatan lahir batin berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Hukum Keluarga Islam, Konseling
Social Learning Analysis in the Tahfiz Class at SMAN 1 Sidrap Khaerul Muawan; Sitti Jamilah Amin; Ambo Dalle; Hannani Hannani; Kaharuddin Ramli
Journal on Education Vol. 7 No. 2 (2025): Journal on Education: Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025 In Progress (Januari-Februari
Publisher : Mathematics Education Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v7i2.8089

Abstract

This study aims to analyze the social learning that occurs in the Tahfiz class program at SMAN 1 Sidrap, which integrates religious education of the Quran with the formal curriculum. This program was initiated by the school principal, Syamsul Yunus, with the goal of providing a space for students who already have memorized parts of the Quran to continue and deepen their memorization. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews with students to explore the social aspects influencing the Tahfiz learning process. The results of the study show that social learning in the Tahfiz class is highly influenced by the interactions between students, the role of teachers, and the physical and social environment around them. Factors such as observation and imitation of learning methods, motivation from peers and teachers, and support from parents play a significant role in improving students' memorization quality. However, there are also challenges such as weak social norms in the class and a lack of positive reinforcement that can reduce intrinsic motivation among students. Therefore, this study recommends enhancing positive reinforcement, developing supportive social norms, and improving the classroom environment to create a more conducive learning atmosphere. Social learning in the context of the Tahfiz class demonstrates that social interaction and environmental support are crucial in supporting the learning and memorization process of the Quran
Dialectics of Theology and Ecology in Ammatoa ri Kajang in Bulukumba, Indonesia: Paradigm of Tawhidic and Environmental Fiqh in Sulapa Appa Muliati, Muliati; Hannani, Hannani; Ilham, M.; Anwar, Khairul; Jadi, Soliman Al
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9i1.28242

Abstract

This study aims to integrate the Tawhidic paradigm with the local wisdom found in Amatoa ri Kajang to develop a comprehensive framework for ecological fiqh. The research adopts a qualitative approach, utilizing content analysis of the Amatoa ri Kajang text and Islamic theological sources such as the Qur’an and Hadith. By examining the teachings on ecological balance, simple living, and resource management from Amatoa ri Kajang, the study explores how these principles align with Islamic values of tawhid (oneness of God), Khalifa (stewardship), and ihsan (ethical conduct). The results show that both frameworks emphasize the importance of maintaining harmony between humans and nature, with strict prohibitions on environmental exploitation. The originality of this study lies in its integration of Islamic jurisprudence with indigenous wisdom, offering a new perspective on how ecological fiqh can be developed to address contemporary environmental challenges. The research implications suggest that this framework could be institutionalized within Islamic legal systems, providing culturally relevant and ethically grounded solutions for environmental governance.
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Di Kabupaten Pangkep Sikra, Sikra; Muchsin, Agus; Rusdi, Ali; Hannani, Hannani; Rahmawati, Rahmawati
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v6i1.44657

Abstract

This study analyzes post-divorce child custody as an important aspect in the context of Islamic family law. This article examines various aspects of post-divorce child custody, focusing on the Islamic legal framework. Through an analysis of the perspective of Islamic family law, this article discusses the rights and obligations of parents towards children, the role of the court in determining custody, and the principles that guide the post-divorce child custody process. This study aims to provide an in-depth understanding of the concepts of Islamic family law related to child custody, and their implications for child welfare in divorce situations. The method used in this study is a qualitative method with data collection used, namely data by collecting from the results of observations, documentation, and interviews. The results of the study obtained are the implementation of child custody after divorce in Pangkep Regency in reality does not comply with the decision of the Religious Court with the existence of obstacles, obstacles in the Implementation of Child Custody After Divorce in Pangkep Regency are as follows: Lack of sense of responsibility of the mother, the mental condition of the mother who is not ready to face divorce, lack of religious knowledge of the mother and the solution to these obstacles is: providing an understanding to the mother of a sense of responsibility that the child is a trust from Allah and will be accounted for, providing an understanding that not every divorce has a negative impact, increasing religious understanding that Allah has predestined divorce. The conclusion of this article provides insight into how Islamic family law regulates child custody after divorce by considering legal aspects, ethics, and the best interests of the child.
The Role of Zakat in the Islamic Economy: A Case Study on Zakat Literacy in Parepare, Indonesia Alifkah, Ayu; Hannani, Hannani; Damirah, Damirah; Semaun, Syahriyah; Bahri, Andi
Jurnal Ilmu Manajemen Profitability Vol. 9 No. 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/9jdt6f62

Abstract

Zakat is not only an act of worship to Allah but also a vital instrument for enhancing social welfare when managed effectively. In Ajatappareng, the potential for zakat is substantial; however, actual collections have yet to meet targeted levels. This shortfall is largely attributed to limited understanding and awareness among potential payers. This study aims to examine the collaborative governance process in zakat management by BAZNAS Ajatappareng. The research adopts the collaborative process framework of Ansell and Gash, which includes four dimensions: initial conditions, leadership, institutional design, and collaborative process. A qualitative phenomenological approach was employed, with data collected through observation, interviews, and supporting documents. Informants were selected via purposive sampling, and data analysis followed three stages: reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings indicate that while BAZNAS Ajatappareng has engaged in collaborative efforts with multiple stakeholders, certain aspects particularly human resource capacity and impact assessment remain suboptimal. The study recommends adopting best practices from other BAZNAS branches with proven success in zakat collection to strengthen future collaborative strategies.
Unlocking The Potential of "Kalosara": An Extensive Analysis of Adultery Instances Dispute Resolution in the Tolaki Tribe through the Lens of al-Ishlah Concept Haq, Islamul; Hannani, Hannani; Syatar, Abdul; Amiruddin, Muhammad Majdy; Musmulyadi, Musmulyadi
Al-Risalah Vol 24 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v24i1.1488

Abstract

This article delves into the comprehensive examination of the dispute resolution in adultery cases within the Tolaki Tribe, specifically through the traditional practice of "Kalosara." The research also explores the relevance of Kalosara to the al-Ishlah concept in Islamic criminal law. This research uses the literature review method to establish a robust theoretical foundation. This research indicates a significant relevance between the Kalosara custom and the concept of Ishlah in the context of Islamic criminal law. The practice of Kalosara in resolving cases of adultery within the Tolaki Tribe reflects the principles of Ishlah, emphasizing reconciliation, restoration, and conflict resolution. The stages of the resolution process, from the acknowledgment of the perpetrator to the purification ceremony, mirror a holistic approach to achieving restorative justice. The research results show that the integration of Kalosara customary law in the Ishlah process reflects the aspirations of the Tolaki community for a comprehensive resolution and effective recovery at various levels, including individual, social, and broader community contexts. In the settlement through Kalosara, adulterers are expected to admit their actions, express regret, and carry out a purification process with a holistic approach to resolving conflicts and restoring social relations.
Social Change Philanthropy: The Role Of Rumah Zakat In Mobilizing Muslim Civil Society Against Poverty Hannani, Hannani; Nurkidam, Nurkidam; Mahyuddin, Mahyuddin
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 14 No 2 (2021): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v14i2.3545

Abstract

Currently, the problem of poverty is one of the social problems in Indonesia. Therefore, it needs a strategy to solve it. The purpose of this paper is to present an approach of Rumah Zakat aimed at mobilizing civil society in reducing the poverty gap. This study used the descriptive method and qualitative analysis. The data source was secondary data collected from documents and texts related to the topic, be it books, articles, newspapers, and journals. This study found the that socio-economic empowerment of Rumah Zakat had a role in providing social change in the communities where the contribution of the program’s productive implementation has an impact in reducing the depth severity of poverty in Indonesia. The provision of voluntary charity through empowering programs in Muslim civil society is needed to bring welfare to the communities
Transformative Islamic Law: Fazlurrahman's Study of Islamic Law Interpretation Towards Islamic Theoanthropocentrism Hannani, Hannani; Haq, Islamul
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 15 No 2 (2022): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan (Sinta 3)
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v15i2.4936

Abstract

Fazlurrahman's approach to reading the law differs from that of earlier interpreters; yet, his view of the law was essentially a concretization of the paradigm to which they subscribe. The purpose of this article was to examine Fazlurrahman's understanding on the transformation of Islamic law. Utilizing a literature review, the notion of Fazlurrahman's interpretation of Islamic theoanthropocentrism was thoroughly analyzed. According to the findings of the study, Fazlurrahman constructed a worldview that simultaneously centered on God and people. His hypothesis was dubbed the twofold movement theory by Rahman. Rahman has a holistic view of Islamic law. Islamic law was a continuity of faith, Islam, and ihsan doctrines.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA”BARRU (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH) Salmah, Salmah; Hannani, Hannani; Fikri, Fikri; Rahmawati, Rahmawati; Said, Zainal
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.32534

Abstract

Penelitian tesis ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam kasus dispensasi nikah di Pangadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah). Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Persepsi hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadila Agama Barru. 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadila Agama Barru dan 3) Pandangan Maqashid al Syariah tentang pertimbangan hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadila Agama Barru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris Teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep pertimbangan hukum hakim dalam kasus permohonan dispensasi nikah tahun 2021 mencakup elemen yuridis dengan menetapkan peraturan dan sumber hukum sebagai rujukan tempat hakim menggunakan landasan hukum sebagai cara untuk melaksanakan kepastian hukum.Selanjutnya, pertimbangan mewujudkan keadilan. Selain penerapan landasan hukum, pertimbangan mewujudkan keadilan juga sangat penting. 2) Faktor dalam kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru, hakim mempertimbangkan dua hal: kesiapan dan kesungguhan anak. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan asas keuntungan, ketiga, karena situasi yang sangat mendesak, dan keempat, faktor budaya.3. Perspektif Maqahid Al-Syariah tentang pertimbangan hakim dalam kasus sensasi nikah di Pengadilan Agama Barru adalah bahwa pertimbangan hakim tentang perlindungan hak anak seharusnya sejalan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga sesuai dengan tujuan Maqahid Al-Syariah untuk memelihara kemaslahatan, yang berarti bahwa keputusan hakim tersebut memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari Undang-undang”.
Co-Authors A. Nurkidam Abbas, Ahmad ABD. Karim Faiz Abdillah Abdul Rauf Muhammad Amin Agus Muchsin Agus Muchsin Agus Muchsin Ahmad Abbas Alfiyah Dhiyaul Auliyah Alifkah, Ayu Ambo Dalle Amiruddin, Muhammad Majdy Andi Bahri S. Andi Bahri, Andi Andi Muh. Taqiyuddin BN AR, Zulfahmi Aris ARIS ARIS, ARIS Armi Ayyub, Ayyub Basri Buhaerah Buhaerah DAMIRAH DAMIRAH, DAMIRAH Deraman Deraman Devi Damayanti Dian Resky Pangestu Dihri, Dihri Dzulkifli Al-Amin Fikri Fikri Fikri Fikri Firman Firman Firman H. Sudirman L. Hammad, Hamza Abed Al Karim Hamzah Samir Hasim, Hasanuddin Ilham, M. Islamul Haq Jadi, Soliman Al Jufri Jufri Karmuji Khaerul Muawan Khairul Anwar Kurniati Kurniati M.M, Besse Faradiba Mahyuddin Mahyuddin Muammar Bakry Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Arsyam Muhammad Haramain Muhammad Ismail Muhammad Saeful Haq Muhammad Saleh Muhammad Suryadi R Muliati Muliati, Muliati Muschsin, Agus Musmulyadi, Musmulyadi Mustaqim Pabbajah Muzakkir Muzakkir Muzdalifah Muhammadun Nurdalia Bate Nurhasanah Nurhayati Ali nurlia nurlia Nurul Aqidatul Izzah Purwoko, Agus Rahmawati Rahmawati, Rahmawati Ramli, Kaharuddin Rasyidah reski anugrah Rukiah Rusdaya Basri, Rusdaya Saidah Saldi Salmah Salmah Sikra, Sikra Sitti Jamilah Amin St. Nurhayati Ali Suarning Sukri, Indah Fitriani Syahriyah Semaun syarifullah Syatar, Abdul Tamsil Tamsil Taufiq Hidayat Pabbajah Umaima Umaima Usman, M. Hasyim Wa Ode Rayyani Zainal Said Zainal Said