Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.689
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2008 Ani Yumarni
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.743 KB) | DOI: 10.30997/jsh.v5i2.536

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) memberikan analisis mengenai kesadaran hukummasyarakat (para prinsipal) terhadap mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di PengadilanAgama Bogor; (b) mengetahui bagaimana implementasi Hakam dalam mediasi pada penyelesaianperkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian,kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga mediasi dinilai cukup baik. Kesadaran tersebuttergantung kepada kepentingan mereka terhadap pengadilan agama. Lembaga mediasi bukanmerupakan satu-satunya penentu terhadap tercapainya kesepakatan damai dalam berperkara. Upayahakim dalam mengimplementasikan hakam guna membantu menekan angka perceraian sudahmaksimal. Hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian dimana syiqaq benar-benar munculsebagai alasan perceraian. Adapun mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yangbersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya) sehingga penerapan hakam dilakukanhanya terhadap perselisihan yang memuncak dan membahayakan. Hal ini sejalan dengan anjuranpada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk perkara perceraiandimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkanproses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketayang lebih cepat, murah, dan biaya ringan (konsideran PERMA).
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Endeh Suhartini; Devi Aprianti; Ani Yumarni
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 11 No. 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jsh.v11i2.3112

Abstract

Narkoba adalah singkatan dari narkotika  dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diberitahukan khususnya oleh Departemen Kesehatan Indonesia adalah Napza singkatan dari Narkotika Psikotropika dan  Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau Napza sama halnya sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan pada penggunanya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pelajar tentang bahaya narkoba. Diketahui dari angka pemakai narkoba yang terus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar penggunanya adalah kalangan remaja. Karena banyaknya penyalahgunaan narkoba, kini narkoba tidak hanya digunakan dalam bidang kesehatan saja. Namun sering kali digunakan dalam berbagai alasan diantaranya data yang digunakan adalah dengan meneliti berbagai informasi yang disatukan dari media masa yang diperkuat dengan sumber yang ada di buku menjabarkan apa itu bahaya narkoba, faktor penyebab narkoba dikalangan remaja, upaya mengatasi narkoba, hasil penulisan menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan para anak muda menyalahgunakan narkoba diantara faktor keluarga yang kurang memperhatikan anaknya dan juga faktor lingkungan dapat berpengaruh besar. Dengan pendidikan Agama sebagai tembok paling kuat mencegah penyalahgunaan narkoba.
LEGAL STUDY ON RUISLAGH OF WAQF LAND WHICH IS AFFECTED BY THE DEVELOPMENT OF PUBLIC FACILITIES ON THE MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE ANI YUMARNI; MULYADI MULYADI; SITI MARYAM
Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol 7, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/maqdis.v7i1.237

Abstract

This article provides an explanation and disclosure of the implementation of the Transferring Function (ruislagh) of waqf land that is not in accordance with the laws and regulations. Looking back at the philosophical aspects of Islamic law by using the maqashid sharia perspective. The method used is a qualitative method using a normative juridical approach. This paper examines the principles, concepts of waqf law, legal provisions for management and transfer of waqf land functions. On the maqashid sharia perspective,  the exchange of waqf property can be done as long as it met the  benefits and basic needs are fulfilled through the choice of transferring function. Public cemeteries, public roads, the provision and expansion of educational facilities, and other forms of designation, in the context of Islamic law are seen as objects that are the main needs of the community. So that in order to fulfill basic needs and achieve maqashid sharia, the exchange of waqf property (ruislagh) can be held.
Implementation of Law Enforcement for Business Crime Which is Performed by Illegal Foreign Work Endeh Suhartini; Rahayu Nuraeni; Edy Santoso; Ani Yumarni
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 8 ISSUE 1 OCTOBER 2023
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jidh.v0i0.4328

Abstract

The main purposes of this study are: 1) To find out and analyze the forms of business crimes committed by illegal Foreign Workers related to violations of Immigration laws. 2) To find out and analyze immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit immigration violations. The research method used in this study is a normative juridical study that takes a qualitative approach that looks at and analyzes the legal norms in existing legislation and sociological research as supplementary data to the primary data.The results of this study are: 1) Business crimes committed by illegal foreign workers related to immigration violations, namely the implementation of the Asean Economic Community (AEC) and the introduction of a visa-free policy to encourage and enhance economic growth have an impact on the uncontrolled presence of illegal foreign workers in Indonesia where from the implementation of the AEC and the implementation of the visa-free policy many of the foreign citizens, especially from China who abuse the visa-free policy that should be used for travel but instead used to find work/conduct business activities in Indonesia. 2) Immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit violations of immigration criminal acts can be prosecuted in two ways, namely the prosecution process in a court or pro justitia and administrative or immigration acts
Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023 Suryono Suryono; Ani Yumarni; Rizal Syamsul Ma’arif
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1144

Abstract

Pada umumnya, setiap orang ingin menikah dengan pasangan yang seagama agar mereka dapat membangun dan mendidik keluarga dengan agama yang sama. Namun, faktanya, perkawinan antara agama berbeda sering terjadi di masyarkat karena interaksi dan pergaulan antar manusia yang tidak terbatas, terutama karena Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki banyak penganut agama. Dalam Pasal 28B Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dapat berarti bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama bukan berlainan. Namun, beberapa hakim di pengadilan negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak perkawinan beda agama, dan Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili kasus permohonan pencatatan perkawinan antar orang yang berbeda agama.
ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANGGOTA POLRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 Any, Ani Yumarni
UIR Law Review Vol. 7 No. 1 (2023): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).14810

Abstract

Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP), both in the articles and the explanations as well as the implementing regulations there are no provisions that strictly regulate marriage of different religions, but if you look at the provisions of Article 2 paragraph (1) which states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of the marriage permit process within the scope of the National Police and to find out and analyze the efforts to register marriages for members of the Police who have different religions/beliefs. The results of the study show that the implementation of Law Number 16 of 2019 regarding marriage, namely the law of interfaith marriage is not permitted or prohibited because it is contrary to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as well as religious law recognized in Indonesia such as Islam, Catholicism and Hinduism. Interfaith marriage is something that cannot be justified based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, with the consideration that the issuance of these regulations is to avoid the emergence of greater harm/loss (mafsadat) in addition to the good/gain (maslahat) that arise.
Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts Adelia, Deby; Yumarni, Ani; Suprijatna, Dadang
Batulis Civil Law Review Vol 4, No 2 (2023): VOLUME 4 ISSUE 2, NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v4i2.1718

Abstract

Introduction: This is motivated by the increasingly widespread sharia economic disputes being handled by the Religious Courts, so that an institution is needed that can create the character of judges that are in accordance with the expectations of society. The institution is the Research and Development Agency for Legal and Judicial Education and Training of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil MA-RI).Purposes of the Research: This paper describes the legal symptoms or legal facts related to the ability of religious court judges to decide cases related to sharia economics and studies the education and training curriculum for judges within the scope of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4 of 2019 concerning Procedures for Simple Claims and Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic DisputesMethods of the Research: This paper uses a normative juridical approach.Results of the Research: Implementation of the curriculum at the Ministry of Education and Training Research and Development of the Supreme Court ‘Kumdil’ aims to improve the ability to organize training. The capacity building referred to is one of the certifications of sharia economic judges which is aimed at forming the quality of judges' resources in the technical field of justice who are professional, have integrity and are independent in resolving sharia economic disputes.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama Paren , Maya Azzahra; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.10853

Abstract

Proses penyelesaian perkara sengketa melalui Mediasi di peradilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi di pengadilan dimaksudkan untuk mencapainya asas mudah, cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis pelaksanaan putusan dalam perkara pembagian harta bersama dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian dalam putusan ini. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau norma, kaidah, dan asas-asas, oleh karena itu sebagai sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya perjanjian kesepakatan tertulis kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama melaui prosedur mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perjanjian tersebut dituangkan dalam acta vandading kemudian majelis hakim memberikan putusan kepada kedua belah pihak yang amarnya berbunyi “menghukum kedua belah pihak untuk menaati, melaksanakan perjanjian perdamaian”.
Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia FH, Yulianto Nugroho; Yumarni, Ani; Aminullah, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.12254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anggota Korps Brimob Polri dalam tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu hukum yang dikonsepkan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa anggota Korps Brimob Polri yang melaksanakan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua mendapatkan beberapa perlindungan hukum, baik perlindungan yuridis maupun non yuridis. Perlindungan yuridis diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 16, dan Pasal 16 yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian. Selain itu juga ada perlindungan dari Pasal 212 KUHP (KUHP). Sedangkan perlindungan non-yuridis diberikan berdasarkan beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015.
Fluktuasi Perkara Gugat Cerai Sebagai Pengaruh Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A Kabupaten Bogor Budiman, Arief; Yumarni, Ani; Husein, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12301

Abstract

Di masa pandemi Covid-19, perceraian khususnya kasus gugatan hukum semakin meningkat. Perubahan yang terjadi baik dari segi ekonomi, sosial, dan psikologis mempunyai pengaruh terhadap angka tersebut. Pengadilan Agama Cibinong sebagai lembaga peradilan juga mengalami hal tersebut. Penelitian ini menunjukkan kasus perceraian akibat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong mengalami peningkatan, di Cibinong terdapat selisih sebanyak 1.399 kasus atau 33%, dan terdapat 13 alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. selama pandemi. Meninggalkan salah satu pihak, Poligami, KDRT, Murtad, Madat (Candu menggunakan obat-obatan terlarang), Kawin Paksa, Judi, Zina, Dihukum Penjara, Cacat Fisik, Mabuk-mabukan. Pada tahun 2020, dari 4693 kasus perceraian, 3608 diantaranya disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Kemudian pada tahun 2021, dari 6991 kasus perceraian, 4827 diantaranya disebabkan oleh pertengkaran terus menerus.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Ani Nuraeni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Darmayanti, Andini Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Firdaus, Raiza Aldhie Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim Jaih Mubarok Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Kurniawan, Andhy Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi MULYADI MULYADI Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nurwahidi, Raihan Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Nur Avoy Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto