Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.287
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci)
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba” dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal Susanti; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12841

Abstract

Perbankan syariah merupakan jenis perbankan yang mengacu pada prinsip syariah, yang sesuai dengan ajaran Islam. dengan adanya kehadiran perbankan syariah di Indonesia menjadi alternatif dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM dengan bentuk pembiayaan. Dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan oleh bank x syariah ini, dapat membatu perekonomian nasabah prasejahtera dengan kemudahan bertransaksi karena menggunakan akad murabahah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan “magrib: maysir, gharar, dan riba” dalam aktivitas pembiayaan modal usaha oleh bank syariah, dan untuk mengetahi kepastian hukum dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah yang bergerak pada bidang usaha non halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian menggunakan metode observasi, dan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, penerapan prinsip “magrib: maysir, gharar dan riba” dalam proses pembiayaan yang menggunakan akad murabahah tidak diperbolehkan. Idealnya aktivitas pembiayaan modal usaha pada proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan dengan teliti dan seksama, dalam memeriksa atau memverifikasi jenis-jenis usaha calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan modal usaha, agar terhindar dari unsur-unsur “magrib: maysir, gharar, dan riba” baik secara nampak atau tidak nampak. Kemudian indikasi dalam penerapan maysir, gahrar, dan riba dapat dilihat dalam pengaturan pembiayaan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbabis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug Suhendar, Romal; Yumarni, Ani; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12862

Abstract

Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cicurug yang dilakukan oleh salah satu Staf Senior Gudang PT AIO, diperkirakan sebanyak 10.000 kg/10 ton senyawa NaOH yang dijual tanpa ijin, atas peristiwa tersebut PT AIO mengalami kerugian secara materi sekitar Rp. 158.840.356,00- (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, sehingga dapat diketahui akar masalah dan solusi penyelesaiannya. Penelitian bertujuan mengkaji tentang Fungsi dan Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Proses penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug oleh Kepolisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Cicurug dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara internal terdiri dari anggaran yang tidak mencukupi dalam menangani perkara tindak pidana. Kemudian faktor sumber daya manusia dan kemampuan personil yang terbatas, sarana dan prasarana. hambatan eksternal yang timbul ialah minimnya informasi dari masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Pelaku Tindak Pidana yang tidak kooperatif.
Optimalisasi Fungsi dan Peran Satuan Brimob Polda Jabar Pada Pengamanan Kegiatan Sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Gunadi, Taufiq; Yumarni, Ani; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13587

Abstract

Pengamanan di stadion di GBLA belum baik, sehingga sering terjadi kekacauan yang tidak dapat di atasi secara maksimal, yang berakibat pada korban luka-luka, cedera, bahkan sampai pada meninggal dunia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang atau perbandingan hukum dan dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan kegiatan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan analisa/evaluasi. Bentuk pengamanan yang diberikan oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan pengamanan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, terdiri atas pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung. serta dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Wilayah mulai dari tingkat Polsek, Polres dan Polda. Pengelolaan keamanan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar bertujuan untuk melindungi, menyelamatkan jiwa seseorang dan harta bendanya dari suatu ancaman dan gangguan.
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Upaya Stabilitas Pasca Covid 19 Berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 Abd Syukur; Yumarni, Ani; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13671

Abstract

Polri yang mempunyai tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, juga mempunyai peran sebagai penyelenggara terlaksananya Harkamtibmas disamping seluruh warga masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Anggota Brimob Resimen 1 sebagai salah satu unsur Polri yang berhubungan dengan masyarakat sangat berperan penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 dan untuk mengetahui tentang hambatan yang dihadapi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil dan kesimpulan penelitain diketahui bahwa optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 dimana tugas-tugas kepolisian terus bertambah seiring dengan selesainya masa pandemi Covid-19. Polri yang biasanya memberikan pengamanan dan ketertiban, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Polri juga mendapat tugas tambahan dimana tugas-tugas yang dilakukan ini tentu saja di luar kebiasaan Polri, namun harus tetap dilakukan yaitu seperti a) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan mencegah terjadinya kembali wabah covid-19; b) Melakukan sosialisasi stabilitas menjaga dan mencegah terjadinya pandemi di lokasi-lokasi publik; c) Mengamankan pelaksanaan pembatasan mobilisasi masyarakat; d) Bekerjasama dengan Polsek Gunung Putri melakukan patroli, dan e) Ikut serta dalam percepatan program kesehatan di masyarakat.
Analisis Hukum Penanggulangan Kerumunan Massa yang Berpotensi Mengganggu Kamtibmas di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Faisal, Muhammad; Yumarni, Ani; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13838

Abstract

Perkembangan teknologi dan infromasi maupun perubahan perilaku membuat kenakalan remaja terus muncul. Kemunculan kenakalan remaja menjadi persoalan yang perlu dikaji secara secara ilmiah sehingga dapat merumuskan sebuah metode penanganan yang efektif. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui pananggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Penellitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu hukum dimaknai sebagai suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dan sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian menunjukkan Penanggulangan kerumunan massa yang berpotensi menganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yaitu dengan cara: 1) menetapkan lokasi yang ering terjadi kerumunan; b) dilakukannya kegiatan patroli c) membentuk pos pemantauan dan d) dilakukannya pembinaan terhadap pelaku kerumunan yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kerumunan yang berpotensi menganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yaitu 1) Sumber Daya Manusia Masih Terbatas. 2) Sarana Pendukung Tugas Yang Belum Memadai, 3) Partisipasi Masyarakat Yang Kurang, Masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap penanggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan keteriban.
Analisis Putusan Hakim Terkait Kompetensi Relatif Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Putusan Nomor: 3197/Pdt.G/2022/Pa. Cbn)”. Saepudin; Yumarni, Ani; Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14386

Abstract

Pengadilan Agama Cibinong dalam praktik di lapangan Pengadilan Agama Cibinong ketika seseorang ingin mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibinong hanya diminta untuk menyiapkan Kartu Tanda Sesuai dengan Alamat saat ini yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong atau apabila Kartu Tanda Penduduk tidak sesuai dengan Alamat saat ini tanggal maka akan diminta untuk membuat Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terkait kompetensi relatif gugatan cerai di pengadilan agama cibinong. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil peneltian hukum dan teori untuk menguji atau memperkuat teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majlis hakim memberikan pertimbangan hukum hakim terkait kompetensi relatif bahwa bukti tergugat lebih jelas dan memeliki kekuatan hukum,maka tergugat berhak mengajukan gugatan di pengadilan agama Bekasi,berdasarkan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 undang undang nomor 3 tahun 2006  tentang perubahan atas undang -undang nomor 7 tahun 1989 tentang kompetensi Relatif selaras dengan teori kepastian. Pengaturan mengenai kompetensi relatif   gugatan perceraian di Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 73 ayat 1 tentang Undang-undang Pengadilan bahwa pengajuan perceraian diajukan berdasarkan domisili sekarang dilihat dari indentitas kependudukan terkecuali diajukan di tempat tinggal bersama (nusyuz) tanpa sepengetahuan suami maka pengajuan gugatan perceraian diajukan di tempat domisili suami,dalam konteks keputusan nomor perkara 3197/Pdt.G/2022 majlis hakim memutus  dengan pertimbangan bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bekasi karena berdasarkan pasal 73 ayat 1.
Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama Mulyadi; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387

Abstract

Ada beberapa perkara itsbat nikah yang dikomulasikan dengan cerai dikabulkan dan ada pula yang ditolak yang mana dari adanya penolakan atau dikabulkannya perkara tersebut dapat mengakibatkan dampak hukum yang berbeda setelah adanya putusan tersebut dan hal ini berdampak pada status perkawinan Penggugat tidak jelas dan akibat cerai tentang anak juga tidak jelas dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menerima kumulasi isbat nikah dan cerai pada Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang menimbulkan permasalahan hukum atau untuk mencari kelemahan dari peraturan perundang-undangan dan memberikan solusi terhadapnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dengan perkara nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn dikarenakan dalam pelaksanaan pernikahan sirih/bawah tangan terjadi cacat hukum. Kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dalam Putusan menerima atas perkara nomor: 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn dapat disimpulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa meskipun perkara tersebut pernikahnya dibawah tangan dan belum terjadi perceraian/ ucapan talak oleh suami, sehingga Majelis Hakim menerima gugatan kumulatif Penggugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian.
PENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL YANG BERPOTENSI MENJADI ALASAN HUKUM PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A) Munir, Ramadhana Adrieansyah; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13339

Abstract

Perkembangan zaman peradaban manusia mendorong percepatan propaganda Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender atau yang sering dikenal dengan singkatan LGBT. Sebuah kampanye yang dimaksudkan untuk memaklumi segala bentuk penyimpangan orientasi seksual dengan dalih hasrat biologis manusia dilindungi oleh HAM. Hal ini telah merambak masuk ke dalam aspek-aspek sosial masyarakat Indonesia bahkan yang terkecil sekalipun yaitu rumah tangga. Permasalahan ini telah menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan perpisahan antara suami-isteri yang telah disatukan oleh ikatan janji suci perkawinan. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “Penyimpangan Orientasi Seksual Yang Berpotensi Menjadi Alasan Hukum Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor Kelas I A)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyebaran LGBT yang akhirnya menyebabkan perceraian, juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara terkait yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan tertulis yang bersifat tetap yang mengatur tentang penyimpangan orientasi seks sebagai alasan perceraian. Sehingga hakim hanya dapat mengembalikan fakta-fakta dari konflik perselingkuhan sesama jenis kepada alasan-alasan perceraian yang telah ada.ABSTRACTThe development of human civilisation has accelerated the propaganda of Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender (LGBT). A campaign intended to condone all forms of sexual orientation deviation under the pretext of human biological desires protected by human rights. This has penetrated into the social aspects of Indonesian society, even the smallest of households. This problem has become a trigger for divorce in a household which ultimately results in separation between husband and wife who have been united by the bond of the sacred promise of marriage. From these problems, the researcher is interested in raising it in a thesis entitled "Sexual Orientation Deviation Potentially Becoming a Legal Reason for Divorce (Case Study of Bogor Religious Court Class I A)". The formulation of the problem in this study is to find out the factors that cause the spread of LGBT which eventually leads to divorce, as well as to find out how the settlement of related cases conducted by the Bogor Religious Court Class I A. This research is a Normative juridical research with a qualitative approach. The research location was at the Bogor Religious Court Class I A. The results showed that there is no permanent written rule governing sexual orientation deviation as a reason for divorce. So that the judge can only return the facts of the same-sex infidelity conflict to the existing reasons for divorce.
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS IN MARITAL PROPERTY DECISIONS Tri Zulfianti, Sintia; Ani Yumarni; Suprijatna, Dadang; Rumatiga, Hidayat
Transnational Business Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 4, Number 2, August 2023
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v4i2.1509

Abstract

Marital Property Assests or what is usually called ‘gono-gini; harta bersama’ is property acquired or obtained by a husband and wife together while they are in a marriage bond. The concept of shared prices or what is usually called gono-gini property comes from customs that continue to develop and are supported by positive law or Islamic law in Indonesia. Mediation is a peace institution in the Court which brings benefits to the Judges and the parties, there is good faith of the principals (husband and wife) in the process of resolving divorce cases, it is not uncommon for ego attitudes to be more dominantly put forward by each party. Mediation has a voluntary principle, each conflicting party comes to mediation of their own free will and willingness and there is no coercion or pressure from other parties or outside parties. This principle of voluntarism is built on the basis that people will be willing to work together to find a way out of their disputes, if they come to the negotiation place of their own choice.
ANCAMAN NILAI MATA UANG RUPIAH TERHADAP PENGGUNAAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PERKEMBANGAN PASAR EKONOMI INDONESIA Sopian, Muhammad; Ani Yumarni; Nova Monaya
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5455

Abstract

ABSTRAKKemajuan ekonomi dalam sistem teknologi komunikasi maupun informasi semakin meningkat dalam sektor ekonomi global salah satunya yaitu hadirnya mata uang elektronik krtipto. Mata uang merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang bertujuan mengatur segala hal yang berkaitan dengan alat pembayaran yang sah di indonesia. sehingga dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan lebih baik juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta pelaku ekonomi. Sistem Pembayaran menggunakan mata uang elektronik yaitu mata uang kripto, seperti bitcoin, etherum dan sejenisnya menjadi perhatian pemerintah.kripto memiliki volatilitas yang tinggi, yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan jika tidak diatur dengan baik.(Kadek Dyah Pramitha Widyarani et al., 2022) Mata uang kripto mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan baik dalam sistem pembayaran elektronik, belanja online, maupun investasi. pemerintah membuat regulasi perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto sehingga untuk memastikan mata uang kripto tidak melanggar regulasi hal ini menjadi syarat untuk pertukaran kripto, kemanan terhadap investor, dan pencegahan pencucian mata uang(Najibur Rohman, 2021) Kata kunci: Cryptocurrency, Pasar Ekonomi, Transaksi Elektronik.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Ani Nuraeni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Darmayanti, Andini Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Firdaus, Raiza Aldhie Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Henny Nuraeny Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim Jaih Mubarok Jumani, Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Kurniawan, Andhy Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI MULYADI MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nurwahidi, Raihan Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Ridho, Muhammad Sayyid Rasyid Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Nur Avoy Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho