Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.689
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial Ani Yumarni; Ani Nuraeni; Hidayat Rumatiga
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i3.794

Abstract

Endowment management has special principles, namely the principles of sustainability and eternity. This principle of eternity can be manifested in the form of optimizing the performance of nazhir (endowment organiser) and the District Office of Religious Affairs (KUA) which functions as manager, supervisor and recorder of the orderly administration of endowment in Indonesia. Due to the wide and large distribution of endowment land throughout Indonesia, the government, in this case the Indonesian Ministry of Religion, appointed the role and function of KUA elements as executors and supervisors of endowment. The style and allocation of waqf in each sub-district is different. This article analyzes the role and authority of the KUA of Nanggung District, Bogor Regency in carrying out its functions. In particular, the allocation of endowment in Nanggung District is still limited to '3M' endowment, namely masjid-musala, madrasa, and burial ground. This research uses a empirical juridical approach which is descriptive analytical and explanatory. This research provides an overview and analysis of endowment organiser and supervision practices by nazhir and by the KUA institution by linking this implementation to applicable laws and regulations. The results of this research show that the role and function of the Nanggung District KUA has been implemented optimally. The role of guidance and supervision runs optimally as seen in the endowment land which is registered and monitored from the aspect of ownership, handover of the endowment to the aspect of the performance of the nazhir as the endowment organiser.
KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN GARANSI BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nova Shintia Maulani; Endeh Suhartini; Ani Yumarni
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7425

Abstract

Konsumen seharusnya mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam jual beli online (e-commerce). Sebab garansi melekat kepada barang yang telah dibeli, hal ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh penjual kepada konsumen. Lalu seperti apa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas barang yang dibeli secara online tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif atau pendekatan undang-undang (metode perbandingan hukum) Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menjadi objek penelitian diantaranya yaitu meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian tentang taraf sinkronisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian garansi bagi konsumen atas produk elektronik di dasarkan pada Pasal 7 huruf e UUPK. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pemberian garansi melalui surat perjanjian jual beli alat elektronik melalui E-Commerce merupakan layanan yang diberikan pelaku usaha yang dapat memberikan jaminan rasa aman kepada konsumen atas pamakaian produk yang dibelinya,
Tinjauan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 Tianto, Aditya Dellis; Agustini, Dwi; Haris, Aidil Fitri; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.16438

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, yang fokus pada Penyelenggaraan Ibadah selama Wabah COVID-19 di  Penelitian ini juga menganalisis efektivitas implementasi fatwa tersebut. Jenis penelitian ini terrmasuk pernerlitian hukum ermpiris dan lapangan Pernderkatan yang digunakan adalah kombinasi pernderkatan undang-undang dan konserptual. Sumberr-sumberr yang digunakan merliputi data primerr serperrti wawancara dan obserrvasi, serrta sumberr serkunderr serperrti bahan-bahan hukum primerr dan kaidah-kaidah fiqh berserrta fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Terknik perngumpulan datanya merlibatkan wawancara, obserrvasi, dan studi dokumerntasi. Hasil pernerlitian mernunjukkan bahwa Tinjauan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 terntang pernyerlernggaraan ibadah serlama wabah COVID-19 di Kota merdan masih berlum erferktif. Ini diserbabkan karerna hasil wawancara mernunjukkan bahwa berberrapa mersjid hanya merndapat perringatan himbauan dari fatwa terrserbut tertapi tidak merlaksanakannya serpernuhnya, mernganggapnya hanya serbagai himbauan berlaka.
Kajian Fatwa MUI Tentang Pengucapan Salam dalam Lintas Agama Fatwa Nomor 110/MUI/JTM/2019 Alani, Michael Febrian; Yumarni, Ani; Haliza, Nurulisa; Cahaya, Krisia Wira; Octaviana, Hanna
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.16770

Abstract

Fatwa MUI ini melarang umat islam untuk mengucapkan salam dengan frasa yang menjadi bagian dari ritual agama lain, dengan alasan menjaga kemurnian akidah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah landasan teologis dan sosial dari fatwa tersebut, serta mendukung putusan MUI berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan akhlak Islam. Melalui kajian terhadap dalil- dalil Al-Qur’an dan hadist, serta pandangan para ulama, artikel ini memaparkan bahwa fatwa tersebut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 110/MUI/JTM/2019 yang mengatur tentang pengucapan salam lintas agama telah menjadi topik diskusi di berbagai kalangan masyarakat. Fatwa merupakan bentuk perlindungan terhadap identitas keagamaan umat Islam di tengah pluralitas Indonesia, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemeluk agama lain. Artikel ini juga membahas dampak positif fatwa ini dalam memperkuat kerukunan antar umatberagama dengan tetap menjaga batas-batas keyakinan masing-masing.
Analisis Hukum Protap Kerja Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 Maha Arjiana, I Wayan; Suhartini, Endeh; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.14501

Abstract

Untuk mewujudkan Kamtibmas, tuntutan untuk mengoptimalkan tugas Korps Brimob didukung oleh sinergitas polisional untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi harus dikaji secara akademis dalam praktik. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan kewibawaan pemerintah, yang sangat penting untuk ketahanan nasional. Karena negara saat ini sedang dalam proses pembangunan, terciptanya kamtibmas yang kuat adalah salah satu komponen penting yang diperlukan untuk pembangunan yang sukses. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Korps Brimob dalam menangani kerusuhan massa yang diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 dan tantangan yang dihadapinya. Penelitian empiris digunakan, dengan hukum sebagai gejala masyarakat, institusi sosial, atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, polisi termasuk dalam sistem pertahanan keamanan negara, dan bagaimana Korps Brimob menangani kerusuhan massa. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab utama polisi. Polisi terdiri dari beberapa kelompok, masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat adalah Korps Brigade Mobile, atau Brimob. Salah satu tanggung jawab brimob adalah menjaga unjuk rasa yang dapat menyebabkan kekacauan dan gangguan.
Telaah Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat Muharrom, Muhammad Zihad; Syafitri, Meli; Maulana; Alatas, Husein; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.17226

Abstract

Shalat Jumat adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat mukalaf. Pelaksanaannya diawali dengan khutbah Jumat, yang menurut para ulama menjadi salah satu syarat sahnya shalat Jumat. Khutbah ini dipimpin oleh seorang khatib laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis diskusi di media sosial terkait pendapat sejumlah tokoh yang menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi khatib dalam shalat Jumat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa perempuan tidak sah menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum perempuan menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat, yang dianggap sebagai keyakinan yang perlu diluruskan.
Pelaksanaan Penyuluhan Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri dalam Hukum Perkawinan Nasional Muchlis, Adnin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.17999

Abstract

Bagi anggota polri yang ingin melakukan pernikahan wajib mengikuti prosedur pernikahan yang diberlakukan. Hal ini karena menjadi anggota polri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan beberapa pernyataan yang dibuat sebelum memangku jabatan dalam institusi polri, termasuk pernyataan belum menikah, siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pimpinan yang dibuktikan dengan surat secara tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian, Penelitian ini mengkaji persoalan hukum yang terjadi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri yang ingin melaksanakan pernikahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri yang akan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh izin untuk menikah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dalam berumah tangga.Dengan dilakukan penyuluhan sidang pra nikah maka yang dilarang secara agama, hukum maupun institusi polri dapat dihindari karena dapat merusak tatanan hukum, agama, dan nama baik institusi. Oleh karena itu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri membawa maslahah bagi anggota polri yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.
Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) Saputro, Wahyu Eko; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.18059

Abstract

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk memenuhi keperluan di masa depan. Memikirkan tenang kebutuhan di masa depan adalah hal yang sangat penting sebelum melakukan investasi. Kemampuan untuk berinvestasi serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sangatlah penting saat ini, di masa depan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kita bisa menyimpan tabungan. Zakat merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim ketika telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Salah satu prinsip dalam islam adalah bahwa zakat harus diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak menerimanya. Hasil dari zakat dapat dilihat sebagai alat untuk berinvestasi bersama, karena berkontribusi besar dalam memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ada usulan agar harta zakat diinvestasikan untuk usaha yang produktif agar hasilnya dapat darasakan oleh masyarakat. Pengelolaan harta zakat perlu mengikuti aturan-aturan syariat islam agar setiap individu dapat memahaminya dengan baik.
Problems In Managing Waqf Endowment Asset In Bogor Regency Yumarni, Ani; Suhartini, Endeh; Sardiana, Anna
al-'adalah Vol 16 No 2 (2019): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v16i2.3876

Abstract

This article examines the role and function of Nazhir (guardian of endowment) in the empowerment of waqf objects in the Legal District of Bogor Regency, West Java, Indonesia. The aim is to increase Nazir's professionalism in increasing the productivity of waqf assets to be able to provide maximum benefits to the general public (ummah) in a sustainable manner. In Bogor district, there are waqf assets in the form of land totaling 5,686 locations within land areas of 4,433,860 M2. With such a large number of waqf assets, if managed professionally, the waqf will certainly be able to bring the sustainability of the Ummah economy, especially the sustainability of education for the younger generation. However, as this study found, only a few Nazhirs in the Bogor Regency area who have begun to develop productive waqf assets. The majority of Nazirs still use the old pattern which is not conducive to the development of the productivity of waqf property. Therefore it is necessary to optimize the role and function of Nazhir through continuous coaching by the Indonesian Waqf Board (BWI). In the form of (1) meetings in the context of coaching, (2) training activities, and (3) socialization related to the latest regulations regarding the management of waqf objects.
The Meaning of ‘Amânah’ and 'Trust' in the Appointment of Nâzhir in Indonesian Endowment Regulations Yumarni, Ani; Suhartini, Endeh; Haqqi, Abdurrahman Raden Aji; Mulyadi, Mulyadi; Maryam, Siti
al-'adalah Vol 20 No 1 (2023): AL-'ADALAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v20i1.14517

Abstract

 This article analyzes the realization of the professionalism principle for the nâzhir (waqf organiser) as conceptualized in waqf (endowment) law. One of the nâzhir requirements in the endowment law is the amânah which is interpreted as human responsibility covering the horizontal/insâniyyah and the hereafter (transcendental/ilâhiyyah) dimensions. By using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach, this research finds the fact that endowment (endowments) is the tabarru' (voluntary) contract; the amânah principle as contained in the endowment pledge has a similar meaning to the concept of trust in a general sense. The concept of trust in a general sense and the concept of amânah/trust in Islamic law are both forms of trust from one party to another with the conditions set out in Article 10 of the Endowment Law and the endowment pledge deed
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Ani Nuraeni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Darmayanti, Andini Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Firdaus, Raiza Aldhie Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim Jaih Mubarok Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Kurniawan, Andhy Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi MULYADI MULYADI Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nurwahidi, Raihan Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Nur Avoy Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto