Articles
<![CDATA[ANCAMAN NILAI MATA UANG RUPIAH TERHADAP PENGGUNAAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PERKEMBANGAN PASAR EKONOMI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sopian, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ani Yumarni]]>;
<![CDATA[Nova Monaya]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i12.5455
<![CDATA[ABSTRAKKemajuan ekonomi dalam sistem teknologi komunikasi maupun informasi semakin meningkat dalam sektor ekonomi global salah satunya yaitu hadirnya mata uang elektronik krtipto. Mata uang merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang bertujuan mengatur segala hal yang berkaitan dengan alat pembayaran yang sah di indonesia. sehingga dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan lebih baik juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta pelaku ekonomi. Sistem Pembayaran menggunakan mata uang elektronik yaitu mata uang kripto, seperti bitcoin, etherum dan sejenisnya menjadi perhatian pemerintah.kripto memiliki volatilitas yang tinggi, yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan jika tidak diatur dengan baik.(Kadek Dyah Pramitha Widyarani et al., 2022) Mata uang kripto mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan baik dalam sistem pembayaran elektronik, belanja online, maupun investasi. pemerintah membuat regulasi perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto sehingga untuk memastikan mata uang kripto tidak melanggar regulasi hal ini menjadi syarat untuk pertukaran kripto, kemanan terhadap investor, dan pencegahan pencucian mata uang(Najibur Rohman, 2021) Kata kunci: Cryptocurrency, Pasar Ekonomi, Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial ]]>
<![CDATA[Ani Yumarni]]>;
<![CDATA[Ani Nuraeni]]>;
<![CDATA[Hidayat Rumatiga]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v17i3.794
<![CDATA[Endowment management has special principles, namely the principles of sustainability and eternity. This principle of eternity can be manifested in the form of optimizing the performance of nazhir (endowment organiser) and the District Office of Religious Affairs (KUA) which functions as manager, supervisor and recorder of the orderly administration of endowment in Indonesia. Due to the wide and large distribution of endowment land throughout Indonesia, the government, in this case the Indonesian Ministry of Religion, appointed the role and function of KUA elements as executors and supervisors of endowment. The style and allocation of waqf in each sub-district is different. This article analyzes the role and authority of the KUA of Nanggung District, Bogor Regency in carrying out its functions. In particular, the allocation of endowment in Nanggung District is still limited to '3M' endowment, namely masjid-musala, madrasa, and burial ground. This research uses a empirical juridical approach which is descriptive analytical and explanatory. This research provides an overview and analysis of endowment organiser and supervision practices by nazhir and by the KUA institution by linking this implementation to applicable laws and regulations. The results of this research show that the role and function of the Nanggung District KUA has been implemented optimally. The role of guidance and supervision runs optimally as seen in the endowment land which is registered and monitored from the aspect of ownership, handover of the endowment to the aspect of the performance of the nazhir as the endowment organiser.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN GARANSI BAGI KONSUMEN ATAS PRODUK ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Nova Shintia Maulani]]>;
<![CDATA[Endeh Suhartini]]>;
<![CDATA[Ani Yumarni]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v8i4.7425
<![CDATA[Konsumen seharusnya mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam jual beli online (e-commerce). Sebab garansi melekat kepada barang yang telah dibeli, hal ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh penjual kepada konsumen. Lalu seperti apa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas barang yang dibeli secara online tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif atau pendekatan undang-undang (metode perbandingan hukum) Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menjadi objek penelitian diantaranya yaitu meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian tentang taraf sinkronisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian garansi bagi konsumen atas produk elektronik di dasarkan pada Pasal 7 huruf e UUPK. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pemberian garansi melalui surat perjanjian jual beli alat elektronik melalui E-Commerce merupakan layanan yang diberikan pelaku usaha yang dapat memberikan jaminan rasa aman kepada konsumen atas pamakaian produk yang dibelinya,]]>
<![CDATA[Tinjauan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 ]]>
<![CDATA[Tianto, Aditya Dellis]]>;
<![CDATA[Agustini, Dwi]]>;
<![CDATA[Haris, Aidil Fitri]]>;
<![CDATA[Yumarni, Ani]]>;
<![CDATA[Rumatiga, Hidayat]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.16438
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, yang fokus pada Penyelenggaraan Ibadah selama Wabah COVID-19 di Penelitian ini juga menganalisis efektivitas implementasi fatwa tersebut. Jenis penelitian ini terrmasuk pernerlitian hukum ermpiris dan lapangan Pernderkatan yang digunakan adalah kombinasi pernderkatan undang-undang dan konserptual. Sumberr-sumberr yang digunakan merliputi data primerr serperrti wawancara dan obserrvasi, serrta sumberr serkunderr serperrti bahan-bahan hukum primerr dan kaidah-kaidah fiqh berserrta fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Terknik perngumpulan datanya merlibatkan wawancara, obserrvasi, dan studi dokumerntasi. Hasil pernerlitian mernunjukkan bahwa Tinjauan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 terntang pernyerlernggaraan ibadah serlama wabah COVID-19 di Kota merdan masih berlum erferktif. Ini diserbabkan karerna hasil wawancara mernunjukkan bahwa berberrapa mersjid hanya merndapat perringatan himbauan dari fatwa terrserbut tertapi tidak merlaksanakannya serpernuhnya, mernganggapnya hanya serbagai himbauan berlaka.]]>
<![CDATA[Kajian Fatwa MUI Tentang Pengucapan Salam dalam Lintas Agama Fatwa Nomor 110/MUI/JTM/2019 ]]>
<![CDATA[Alani, Michael Febrian]]>;
<![CDATA[Yumarni, Ani]]>;
<![CDATA[Haliza, Nurulisa]]>;
<![CDATA[Cahaya, Krisia Wira]]>;
<![CDATA[Octaviana, Hanna]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.16770
<![CDATA[Fatwa MUI ini melarang umat islam untuk mengucapkan salam dengan frasa yang menjadi bagian dari ritual agama lain, dengan alasan menjaga kemurnian akidah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah landasan teologis dan sosial dari fatwa tersebut, serta mendukung putusan MUI berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan akhlak Islam. Melalui kajian terhadap dalil- dalil Al-Qur’an dan hadist, serta pandangan para ulama, artikel ini memaparkan bahwa fatwa tersebut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 110/MUI/JTM/2019 yang mengatur tentang pengucapan salam lintas agama telah menjadi topik diskusi di berbagai kalangan masyarakat. Fatwa merupakan bentuk perlindungan terhadap identitas keagamaan umat Islam di tengah pluralitas Indonesia, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemeluk agama lain. Artikel ini juga membahas dampak positif fatwa ini dalam memperkuat kerukunan antar umatberagama dengan tetap menjaga batas-batas keyakinan masing-masing.]]>
<![CDATA[THE EXCLUSIVITY OF MUSIC/SONG CREATORS IS GUARANTEED BY COPYRIGHT LAW NUMBER 28 OF 2014 ]]>
<![CDATA[Hidayat Rumatiga]]>;
<![CDATA[Muhammad Aminulloh]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Ani Yumarni]]>;
<![CDATA[Sylvia Haura Carolina Devi]]>;
<![CDATA[Suparlan Kelutur]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13427
<![CDATA[There is a misunderstanding from the user's perspective that musicians are people who need recognition and need money. In fact, musicians really want the exclusivity of musicians guaranteed by law, because the law is biased. In article 9 of the Copyright Law, every use of copyrighted creations that contain commercial use must obtain permission from the creator. Paragraph (3) all people who do not have permission are prohibited from reproducing or obtaining commercial use. This study aims to examine and analyze the exclusive rights of music or song creators guaranteed by law. This study is empirical juridical with sample selection using random sampling and purposive sampling techniques that are adjusted to the selected sample. The data studied include primary data, namely data obtained from information obtained from interviews with related parties from LMK, and secondary data is data that supports information or supports the completeness of primary data, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the exclusivity of song/music creators is to obtain moral rights, economic rights and transfer rights. Creators who own creations must obtain benefits from their creations, so if they do not obtain them, legal protection is needed.]]>
<![CDATA[LEGAL POLICY OPTIMIZING PREMARITAL GUIDANCE AS AN EFFORT TO REDUCE DIVORCE RATES ]]>
<![CDATA[Saddam Husein]]>;
<![CDATA[Ani Yumarni]]>;
<![CDATA[Rizal Syamsul Ma’arif]]>;
<![CDATA[Asep Thobibuddin Qolyubi]]>;
<![CDATA[Siti Syabanti]]>;
<![CDATA[Fitriani Hasna Khairiyyah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13428
<![CDATA[The high divorce rate in Indonesia, especially in the Bogor Regency area, indicates that there is still a need for special attention from the Ministry of Religion to reduce the divorce rate. There were recorded 6,261 divorce cases throughout 2023 which occurred in the Bogor Regency Religious Court area. Efforts and strategies to reduce the divorce rate have been Many things are done, one of which is by holding pre-marital guidance for prospective brides and grooms who are about to get married. The aim of this research is to provide recommendations regarding the optimization of pre-marital coaching to create an eternal household. This research uses qualitative methods with stages of reviewing laws, observation, interviews, questionnaires, analysis and conclusions. The results of research on pre-marital guidance must first become a necessity and obligation and provide strict sanctions to prospective brides and grooms who do not follow pre-marital guidance. Second, pre-marital coaching for all candidates is attempted to be carried out for 16 hours of study in order to achieve the ideal target of coaching. Third, guarantee the availability of pre-marital guidance books and provide and require prospective couples to read them to completion before the marriage contract takes place.]]>
<![CDATA[LEGAL CERTAINTY FOR TWO-WHEELED VEHICLES WITH ENGINE CAPACITY ABOVE 500CC ]]>
<![CDATA[Wira Prio Utomo Baruno Utomo Baruno]]>;
<![CDATA[Ani Yumarni]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The need for legal certainty for two-wheeled vehicles, especially those with high cubic capacity or commonly called large motorbikes, especially in Indonesia. This study aims to determine the legal certainty for two-wheeled vehicles with engine capacity above 500cc. This research is classified as empirical legal research, namely research that examines community behavior as a legal issue. In this study, the object studied is deviant behavior in the form of disturbances to security and order. The results of the study show that vehicles with a cubic capacity above 500cc certainly have a very high thrust that can travel 100 kilometers per hour or even faster than four-wheeled vehicles. This has the potential to cause danger to users and of course has an impact on others if it causes an accident. Legal certainty is the existence of clear provisions of laws and regulations that regulate a legal issue that can be implemented so that it can provide rights to every citizen. Legal certainty certainly requires law enforcement from law enforcers to prevent, prosecute, and rehabilitate traffic violators so that they do not repeat their actions]]>
<![CDATA[Refusal of Itsbat Nikah Pleading Due to an Invalid Guardian According to Islamic Law (Determination Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm) ]]>
<![CDATA[Aisyah Maharani]]>;
<![CDATA[Ani Yumarni]]>;
<![CDATA[Yoelianto]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jhd.v11i1.18672
<![CDATA[This is written in Article 14 of the Compilation of Islamic Law that a legitimate guardian must meet certain requirements, such as a lineage guardian or a judge guardian who has the position and right to marry the prospective bride. In carrying out a marriage, marriage registration is very important to be carried out in the presence of and directly supervised by the Marriage Registrar so that a marriage certificate or book can be issued. Marriages that are carried out outside the supervision of the Marriage Registrar do not have legal force and are not recorded or are commonly called clandestine marriages. If a husband and wife who are married clandestinely want to get a marriage book, they must request a marriage ratification application to the Religious Court or commonly called Itsbat Nikah. In the Application for Determination Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. the author examines the Rejection of the Application for Itsbat Nikah due to an Invalid Guardian. In this study, the author uses the normative legal research method. The results of this study reveal that the rejection of the application for itsbat nikah by the Judge was because the marriage guardian in the applicants' marriage was the applicant's neighbor and was not a person who was legally entitled to marry, namely the lineage guardian or the judge's guardian. The legal consequence of the rejection is that the applicants' marriage becomes invalid and is automatically canceled in the context of Islamic marriage law. This is because the applicants ignored the provisions of the pillars and valid requirements of marriage, especially regarding the marriage guardian.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Protap Kerja Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Maha Arjiana, I Wayan]]>;
<![CDATA[Suhartini, Endeh]]>;
<![CDATA[Yumarni, Ani]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid (On Proses) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.14501
<![CDATA[Untuk mewujudkan Kamtibmas, tuntutan untuk mengoptimalkan tugas Korps Brimob didukung oleh sinergitas polisional untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi harus dikaji secara akademis dalam praktik. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan kewibawaan pemerintah, yang sangat penting untuk ketahanan nasional. Karena negara saat ini sedang dalam proses pembangunan, terciptanya kamtibmas yang kuat adalah salah satu komponen penting yang diperlukan untuk pembangunan yang sukses. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Korps Brimob dalam menangani kerusuhan massa yang diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 dan tantangan yang dihadapinya. Penelitian empiris digunakan, dengan hukum sebagai gejala masyarakat, institusi sosial, atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, polisi termasuk dalam sistem pertahanan keamanan negara, dan bagaimana Korps Brimob menangani kerusuhan massa. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab utama polisi. Polisi terdiri dari beberapa kelompok, masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat adalah Korps Brigade Mobile, atau Brimob. Salah satu tanggung jawab brimob adalah menjaga unjuk rasa yang dapat menyebabkan kekacauan dan gangguan.]]>
